NEWS
Gubernur Bali Sampaikan Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali TA 2022 di Rapat Paripurna DPRD Bali
Denpasar, baliilu.com – Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Bali menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Provinsi Bali, pada Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023, Senin (Soma Paing Menail), 27 Maret 2023 di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Renon Denpasar.
Rapat Paripurna yang dibuka Ketua Dewan Adi Wiryatama turut mendampingi Wakil Ketua Sugawa Korry, Nyoman Suyasa dan Tjok. Gede Asmara Putra. Hadir Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mewakili Gubernur Bali, segenap Anggota DPRD Provinsi Bali, Anggota Forkopimda Bali, Sekda dan jajaran OPD Provinsi Bali, serta Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Wagub Cok Ace melaporkan, Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022, telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
’’Selanjutnya Dewan yang terhormat, melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi, sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya,’’ ujarnya.
Wagub mengungkapkan kita patut bersyukur, atas kerja keras, kerja sama dan dukungan semua pihak, perekonomian Bali pada tahun 2022 sudah mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini juga sesuai capaian indikator makro pembangunan yang mengalami peningkatan atau kemajuan pada tahun 2022.
Persentase penduduk miskin di Bali, data BPS September 2022, sebesar 4,53%, menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 4,72%. Angka ini merupakan yang terendah di antara provinsi lainnya di tanah air, atau relatif jauh lebih rendah dari persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,57%.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2022 tercatat 4,80%, menurun dibandingkan 2021 yang tercatat 5,37%. Indeks Gini Provinsi Bali Tahun 2022 sebesar 0,363, menurun atau lebih baik dibandingkan Tahun 2021 sebesar 0,378, yang masih termasuk kategori ketimpangan sedang. Indikator Makro terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2022 mencapai 76,44, meningkat setiap tahun. Jauh di atas rata-rata nasional 72,91.
Secara garis besar realisasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: Anggaran Pendapatan Daerah yang direncanakan Rp 5.596.479.850.692,00, terealisasi Rp 5.905.037.523.797,34 atau 105,51%. Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan Rp 7.541.821.522.461,00, terealisasi Rp 6.749.127.037.109,59 atau 89,49%. Pembiayaan Daerah setelah Perubahan direncanakan Rp 1.945.341.671.769,00, realisasinya Rp 1.193.798.304.068,62 atau 61,37%.
Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terdapat SiLPA Rp 349.708.790.756,37. SiLPA tersebut sepenuhnya adalah SiLPA Terikat, diantaranya Rp 215 miliar anggaran dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum terealisasi, dan Kas BLUD Rp 57 miliar.
Sesuai janji politik saat kampanye, Gubernur senantiasa meneguhkan komitmen secara konsisten melaksanakan arah kebijakan dan Program Prioritas yang telah dituangkan dalam RPJMDSB Provinsi Bali Tahun 2018-2023, sebagai implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi.
Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, diwujudkan dengan Pembangunan Daerah yang meliputi Lima Bidang Program Prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana yaitu: Prioritas 1: Bidang Pangan, Sandang, dan Papan; Prioritas 2: Bidang Kesehatan dan Pendidikan; Prioritas 3: Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Prioritas 4: Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; Prioritas 5: Bidang Pariwisata.
Lima Bidang Program Prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Sampai akhir tahun 2022, Astungkara berbagai infrastruktur monumental sedang dan telah diselesaikan, antara lain: Program Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih; Pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwi; Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung; Pembangunan 3 Pelabuhan sekaligus: Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan; Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Kabupaten Buleleng; Pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng dan pembangunan Bendungan Sidan di wilayah Kabupaten Badung-Bangli-Gianyar; Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali sepanjang 96 km, menghubungkan Gilimanuk-Mengwi yang sedang berlangsung; dan Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub Ultimate di dalam kawasan Pelabuhan Benoa.
‘’Pencapaian seluruh kebijakan dan program baru dimaksud, atas restu Alam Bali, Astungkara telah diwujudkan secara nyata dalam 44 Tonggak penting, yang Saya berikan nama ‘44 Tonggak Peradaban sebagai Penanda Bali Era Baru’, yang telah Saya sosialisasikan secara resmi pada penutup tahun 2022 yang lalu,’’ ucap Gubernur yang dibacakan Wagub Cok Ace. (gs/bi)
NEWS
PUPR Gianyar – Rekanan Tanda Tangani Kontrak Perbaikan Jalan 2026
Bupati Mahayastra Targetkan Seluruh Jalan Kabupaten Gianyar Tuntas dalam Tiga Tahun
