Denpasar, baliilu.com – Rapat paripurna ke-25 DPRD Bali dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi atas Raperda APBD Provinsi Bali 2025, Senin (21/7/2025) berlangsung hangat. Pasalnya, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar diwarnai sejumlah catatan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra I Wayan Disel Astawa didampingi Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Kade Komang Kresna Budi dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta beserta OPD Provinsi Bali.
Dalam pandangan Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Putu Suryandanu Willyan Richart, menilai Perubahan APBD 2025 harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat.
Dalam paparannya terdapat lima catatan strategis terhadap isi Raperda tersebut. Pertama, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 3,58 triliun menjadi Rp 4,05 triliun diapresiasi, namun fraksi menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait dasar perhitungan optimistis tersebut.
Kedua, fraksi menyoroti penurunan pendapatan transfer sebesar Rp 2,04 miliar dan meminta penjelasan atas dampaknya terhadap program-program yang sebelumnya dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Ketiga, mereka menilai penurunan pada belanja modal dan belanja tidak terduga berisiko menurunkan daya tahan infrastruktur dan kemampuan pemerintah merespons kondisi darurat, padahal belanja daerah secara total justru meningkat dari Rp 6,8 triliun menjadi Rp 7,07 triliun. Catatan keempat menyangkut lonjakan belanja bagi hasil dari Rp 582 miliar menjadi Rp 1,01 triliun.
Fraksi mendorong agar distribusi dana dilakukan adil dan transparan agar pembangunan berjalan merata di seluruh Bali. Terakhir, fraksi PDIP meminta penjelasan atas pinjaman daerah sebesar Rp 347 miliar, terutama terkait urgensinya serta dampaknya terhadap fiskal jangka panjang.
“Kami berharap agar perubahan APBD ini benar-benar memperkuat ketahanan ekonomi lokal, menyentuh kebutuhan rakyat banyak, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup Bali,” ujar Suryandanu.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI yang dibacakan oleh I Kadek Diana mempertanyakan strategi penganggaran pinjaman yang menurut mereka selalu muncul tiap tahun namun tak pernah direalisasikan. Tahun 2023 dan 2024, pinjaman masing-masing Rp 670 miliar dan Rp 832 miliar sempat dianggarkan, tetapi realisasi nol. Sementara, belanja daerah tetap berjalan lancar.
“Pertanyaannya adalah kenapa hal ini senantiasa secara berulang selalu terjadi, atau diperlukan strategi dalam merumuskan anggaran dengan melakukan pinjaman Daerah sebagai upaya menutup defisit, dan ketika dalam pelaksanaannya pinjaman tidak dilakukan, namun pelaksanaan belanja tetap dapat berjalan lancar?” ujarnya.
Mereka juga meminta kejelasan atas status pinjaman dari PT Bank BPD Bali yang tercantum dalam Raperda 2025, namun dengan tahun perjanjian 2024. Fraksi menyebut hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi manipulatif terhadap publik.
Fraksi Gerindra-PSI juga menyoroti optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang hanya dianggarkan Rp 400 miliar dalam APBD Perubahan 2025, naik dari realisasi Rp 317,88 miliar tahun 2024. Padahal, potensi riilnya jauh lebih besar.
“Dengan asumsi jumlah Kunjungan Wisman Tahun 2025 sama dengan Tahun 2024, maka dikalikan tarif Rp 150.000 per orang, diketahui potensi Pungutan Wisman sebesar Rp 950 miliar. Sehingga dengan anggaran sebesar Rp 400 miliar hanya 42,11 persen dari potensi Tahun 2025,” paparnya.
Fraksi Gerindra-PSI mendorong agar target PWA dinaikkan hingga Rp 747,15 miliar atau 78,65 persen dari potensi yang ada. Angka ini juga setara dengan jumlah pinjaman daerah yang direncanakan, sehingga defisit bisa ditutup tanpa harus berutang.
Selain itu, pandangan Fraksi Partai Golkar yang dipaparkan I Wayan Gunawan menyebut, meski peningkatan pendapatan daerah yang telah disebutkan sebelumnya dinilai positif, mereka menyoroti penurunan signifikan pada belanja modal. Berdasarkan nota keuangan, alokasi belanja modal turun Rp 158,9 miliar menjadi Rp 849 miliar lebih.
Padahal, menurutnya, belanja modal seharusnya menjadi instrumen penting dalam memperkuat pelayanan publik dan pembangunan jangka panjang. “Menurut hemat kami, tujuan belanja modal adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik, melalui ketersediaan fasilitas pemerintah daerah serta diharapkan dapat memberikan manfaat untuk jangka panjang,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan belum adanya alokasi anggaran untuk program ‘Satu keluarga satu sarjana’ yang dinilai mendapat respons luar biasa dari masyarakat Bali. Mereka juga meminta penjelasan mengenai efektivitas layanan Trans Metro Dewata yang dianggarkan Rp 57 miliar dalam perubahan APBD.
Kritik lain juga diarahkan pada penurunan anggaran sejumlah urusan pemerintahan penting. Dalam bidang pendidikan, alokasi belanja turun sekitar Rp 39 miliar. Badan Penanggulangan Bencana juga mengalami penurunan Rp 4,4 miliar, serta Dinas Komunikasi dan Statistik yang turun signifikan dari semula Rp 390 milyar menjadi Rp 243 milyar lebih.
Fraksi Demokrat-Nasdem yang dibacakan oleh I Gusti Ayu Mas Sumatri menilai proyeksi pendapatan terlalu rendah dibandingkan realisasi tiga tahun terakhir. Karena itu, fraksi mengusulkan penggunaan metode perencanaan berbasis data historis, seperti time series analysis, untuk menyusun proyeksi yang lebih akurat.
Ia juga menyoroti lonjakan belanja operasional sebesar Rp 500 miliar lebih yang dinilai tidak sesuai dengan semangat efisiensi belanja negara. Mereka meminta agar tenaga kontrak yang telah lama mengabdi, termasuk sopir dan tenaga kebersihan, diakomodasi dalam pengangkatan ASN atau PPPK.
“Masih ada sisa yang belum diangkat yang SK-nya sebagai sopir, penjaga malam, dan tenaga kebersihan, padahal masa pengabdiannya mungkin ada yang di atas lima belas tahun,‘‘ katanya. (gs/bi)
