Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

PU Fraksi Atas RAPBD Bali 2025: PDIP Soroti Pendapatan Tansfer, Gerindra Singgung Realisasi Pinjaman Daerah

BALIILU Tayang

:

APBD Bali 2025
RAPAT PARIPURNA: Pelaksanaan Rapat Paripurna ke-25 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 dengan agenda pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Rapat paripurna ke-25 DPRD Bali dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi atas Raperda APBD Provinsi Bali 2025, Senin (21/7/2025) berlangsung hangat. Pasalnya, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar diwarnai sejumlah catatan.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra I Wayan Disel Astawa didampingi Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Kade Komang Kresna Budi dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta beserta OPD Provinsi Bali.

Dalam pandangan Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Putu Suryandanu Willyan Richart, menilai Perubahan APBD 2025 harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam paparannya terdapat lima catatan strategis terhadap isi Raperda tersebut. Pertama, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 3,58 triliun menjadi Rp 4,05 triliun diapresiasi, namun fraksi menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait dasar perhitungan optimistis tersebut.

Kedua, fraksi menyoroti penurunan pendapatan transfer sebesar Rp 2,04 miliar dan meminta penjelasan atas dampaknya terhadap program-program yang sebelumnya dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Ketiga, mereka menilai penurunan pada belanja modal dan belanja tidak terduga berisiko menurunkan daya tahan infrastruktur dan kemampuan pemerintah merespons kondisi darurat, padahal belanja daerah secara total justru meningkat dari Rp 6,8 triliun menjadi Rp 7,07 triliun. Catatan keempat menyangkut lonjakan belanja bagi hasil dari Rp 582 miliar menjadi Rp 1,01 triliun.

Fraksi mendorong agar distribusi dana dilakukan adil dan transparan agar pembangunan berjalan merata di seluruh Bali. Terakhir, fraksi PDIP meminta penjelasan atas pinjaman daerah sebesar Rp 347 miliar, terutama terkait urgensinya serta dampaknya terhadap fiskal jangka panjang.

Baca Juga  Seluruh Fraksi Setujui Penetapan KUA dan PPAS APBD TA. 2023 serta Perubahan KUA dan PPAS APBD TA. 2022

“Kami berharap agar perubahan APBD ini benar-benar memperkuat ketahanan ekonomi lokal, menyentuh kebutuhan rakyat banyak, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup Bali,” ujar Suryandanu.

Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI yang dibacakan oleh I Kadek Diana mempertanyakan strategi penganggaran pinjaman yang menurut mereka selalu muncul tiap tahun namun tak pernah direalisasikan. Tahun 2023 dan 2024, pinjaman masing-masing Rp 670 miliar dan Rp 832 miliar sempat dianggarkan, tetapi realisasi nol. Sementara, belanja daerah tetap berjalan lancar.

“Pertanyaannya adalah kenapa hal ini senantiasa secara berulang selalu terjadi, atau diperlukan strategi dalam merumuskan anggaran dengan melakukan pinjaman Daerah sebagai upaya menutup defisit, dan ketika dalam pelaksanaannya pinjaman tidak dilakukan, namun pelaksanaan belanja tetap dapat berjalan lancar?” ujarnya.

Mereka juga meminta kejelasan atas status pinjaman dari PT Bank BPD Bali yang tercantum dalam Raperda 2025, namun dengan tahun perjanjian 2024. Fraksi menyebut hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi manipulatif terhadap publik.

Fraksi Gerindra-PSI juga menyoroti optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang hanya dianggarkan Rp 400 miliar dalam APBD Perubahan 2025, naik dari realisasi Rp 317,88 miliar tahun 2024. Padahal, potensi riilnya jauh lebih besar.

“Dengan asumsi jumlah Kunjungan Wisman Tahun 2025 sama dengan Tahun 2024, maka dikalikan tarif Rp 150.000 per orang, diketahui potensi Pungutan Wisman sebesar Rp 950 miliar. Sehingga dengan anggaran sebesar Rp 400 miliar hanya 42,11 persen dari potensi Tahun 2025,” paparnya.

Fraksi Gerindra-PSI mendorong agar target PWA dinaikkan hingga Rp 747,15 miliar atau 78,65 persen dari potensi yang ada. Angka ini juga setara dengan jumlah pinjaman daerah yang direncanakan, sehingga defisit bisa ditutup tanpa harus berutang.

Baca Juga  Wabup Suiasa Sampaikan 4 Ranperda Dalam Rapat Paripurna DPRD Badung 

Selain itu, pandangan Fraksi Partai Golkar yang dipaparkan I Wayan Gunawan menyebut, meski peningkatan pendapatan daerah yang telah disebutkan sebelumnya dinilai positif, mereka menyoroti penurunan signifikan pada belanja modal. Berdasarkan nota keuangan, alokasi belanja modal turun Rp 158,9 miliar menjadi Rp 849 miliar lebih.

Padahal, menurutnya, belanja modal seharusnya menjadi instrumen penting dalam memperkuat pelayanan publik dan pembangunan jangka panjang. “Menurut hemat kami, tujuan belanja modal adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik, melalui ketersediaan fasilitas pemerintah daerah serta diharapkan dapat memberikan manfaat untuk jangka panjang,” ujarnya.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan belum adanya alokasi anggaran untuk program ‘Satu keluarga satu sarjana’ yang dinilai mendapat respons luar biasa dari masyarakat Bali. Mereka juga meminta penjelasan mengenai efektivitas layanan Trans Metro Dewata yang dianggarkan Rp 57 miliar dalam perubahan APBD.

Kritik lain juga diarahkan pada penurunan anggaran sejumlah urusan pemerintahan penting. Dalam bidang pendidikan, alokasi belanja turun sekitar Rp 39 miliar. Badan Penanggulangan Bencana juga mengalami penurunan Rp 4,4 miliar, serta Dinas Komunikasi dan Statistik yang turun signifikan dari semula Rp 390 milyar menjadi Rp 243 milyar lebih.

Fraksi Demokrat-Nasdem yang dibacakan oleh I Gusti Ayu Mas Sumatri menilai proyeksi pendapatan terlalu rendah dibandingkan realisasi tiga tahun terakhir. Karena itu, fraksi mengusulkan penggunaan metode perencanaan berbasis data historis, seperti time series analysis, untuk menyusun proyeksi yang lebih akurat.

Ia juga menyoroti lonjakan belanja operasional sebesar Rp 500 miliar lebih yang dinilai tidak sesuai dengan semangat efisiensi belanja negara. Mereka meminta agar tenaga kontrak yang telah lama mengabdi, termasuk sopir dan tenaga kebersihan, diakomodasi dalam pengangkatan ASN atau PPPK.

Baca Juga  Humas DPRD Bali Kunjungan ke TPST Sandubaya, Studi Tiru Atasi Persoalan Sampah

“Masih ada sisa yang belum diangkat yang SK-nya sebagai sopir, penjaga malam, dan tenaga kebersihan, padahal masa pengabdiannya mungkin ada yang di atas lima belas tahun,‘‘ katanya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Koster Kawal Distribusi BBM hingga Dini Hari, Tinjau SPBU dan Dengarkan Keluhan Warga

Minta Pertamina Tambah Armada Distribusi dan Optimalkan Pelayanan 24 Jam untuk Percepat Penguraian Antrean

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster Tinjau SPBU di Denpasar
TINJAU SPBU: Jumat (16/10/2026) dini hari, Gubernur Koster bersama jajaran Pertamina meninjau sejumlah SPBU di wilayah Denpasar untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sekaligus mendengarkan langsung keluhan dan masukan masyarakat. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster kembali turun langsung mengawal percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Hingga Jumat (16/10/2026) dini hari, Gubernur Koster bersama jajaran Pertamina meninjau sejumlah SPBU di wilayah Denpasar untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sekaligus mendengarkan langsung keluhan dan masukan masyarakat.

Peninjauan dilakukan setelah Gubernur Koster menghadiri kegiatan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, Kamis (15/10) malam. Sekitar pukul 22.00 WITA, Gubernur langsung menuju Depo BBM Pesanggaran untuk mengevaluasi perkembangan penanganan distribusi BBM bersama jajaran Pertamina.

Dalam perjalanan menuju depo, Gubernur Koster sempat terjebak kemacetan akibat panjangnya antrean kendaraan di kawasan Jalan Sesetan. Karena arus lalu lintas dari kedua arah tidak bergerak, Gubernur turun dari kendaraan dinas dan melanjutkan perjalanan dengan menumpang kendaraan seorang warga agar dapat segera tiba di lokasi.

Setibanya di Depo BBM Pesanggaran, Gubernur Koster bertemu Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, bersama jajaran Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga. Pertemuan tersebut membahas perkembangan distribusi BBM, kendala operasional, serta langkah percepatan untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Gubernur Koster menegaskan bahwa percepatan distribusi dan peningkatan pelayanan harus menjadi prioritas utama. Mengingat ketersediaan stok BBM dinyatakan masih mencukupi berdasarkan informasi Pertamina, langkah penanganan perlu difokuskan pada kelancaran penyaluran dari depo menuju SPBU serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“Jika stok masih aman, berarti problem saat ini adalah pelayanan pengisian. Penyaluran menggunakan jeriken bagus itu, cepat mengurai antrean karena langsung menyasar konsumen. Tapi kalau jam segini sudah stop, seharusnya sama dilakukan 24 jam juga. Jumlahnya ditambah, siapkan angkutan khusus untuk distribusi, khususnya wilayah prioritas Denpasar dan Badung,” tegasnya.

Baca Juga  Humas DPRD Bali Kunjungan ke TPST Sandubaya, Studi Tiru Atasi Persoalan Sampah

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pertamina Patra Niaga menyampaikan rencana penambahan sedikitnya 20 kendaraan distribusi mulai Jumat (16/10), di luar 115 kendaraan yang telah beroperasi. Penambahan armada ini diharapkan dapat mempercepat pengiriman BBM ke SPBU, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung yang mengalami antrean cukup panjang.

Gubernur Koster meminta agar penambahan armada dan langkah percepatan lainnya dapat dilaksanakan sesegera mungkin tanpa menunggu antrean semakin panjang.

“Kalau bisa mulai malam ini, jangan besok. Semakin cepat semakin baik,” pintanya.

Selain penambahan armada, Pertamina Patra Niaga juga menyampaikan telah menyiapkan 3.000 jeriken untuk mendukung skema percepatan penyaluran BBM. Gubernur meminta agar mekanisme tersebut dioptimalkan dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan operasional. Opsi pembatasan volume pengisian BBM bagi kendaraan roda dua dan roda empat turut dibahas sebagai alternatif pemerataan pelayanan.

Usai pertemuan, Gubernur Koster mengajak Direktur Utama Pertamina beserta jajaran terkait meninjau langsung sejumlah SPBU. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan langkah percepatan di lapangan sekaligus memperoleh masukan dari pengelola SPBU dan masyarakat.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SPBU di jalur Bypass Ngurah Rai, Pemogan. Di lokasi tersebut, Gubernur Koster menyapa masyarakat yang sedang mengantre, berdialog dengan petugas SPBU, serta berkoordinasi dengan aparat TNI yang membantu pengaturan pelayanan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, salah seorang pemilik SPBU, Wayan Ekayana, menyampaikan usulan penggunaan kartu atau kupon BBM sebagai mekanisme pengaturan pembelian. Usulan ini bertujuan memberikan kepastian alokasi BBM kepada konsumen sekaligus mempercepat proses pengisian dan mengurangi antrean kendaraan yang mengganggu arus lalu lintas.

Sekitar pukul 00.30 WITA, Jumat (16/10), rombongan melanjutkan peninjauan ke SPBU lainnya di kawasan Pemogan. Pengawas SPBU, Wayan Adi Guna, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan pelayanan selama 24 jam dengan membagi petugas ke dalam tiga sif. Pasokan BBM juga mengalami peningkatan, dari kondisi normal pengiriman Pertalite dan Pertamax masing-masing sebanyak 8 kiloliter menjadi total sekitar 30 kiloliter untuk kedua jenis BBM tersebut.

Baca Juga  Seluruh Fraksi Setujui Penetapan KUA dan PPAS APBD TA. 2023 serta Perubahan KUA dan PPAS APBD TA. 2022

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke SPBU di kawasan Hayam Wuruk. Di lokasi ini, Gubernur Koster menerima sejumlah keluhan masyarakat, antara lain mengenai dugaan praktik penjualan BBM eceran dengan harga tidak wajar oleh oknum yang memanfaatkan situasi antrean.

“Tindak saja dengan tegas oknum-oknum seperti itu, Pak Gubernur. Mohon bantuannya kepada aparat yang terkait,” ujar salah seorang warga.

Masyarakat juga menyampaikan perlunya informasi yang lebih jelas mengenai jam operasional SPBU. Hal ini menyusul pengalaman sejumlah warga yang telah mengantre cukup lama, tetapi tidak memperoleh BBM karena SPBU berhenti beroperasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepastian dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sekitar pukul 01.30 WITA, Gubernur Koster melanjutkan peninjauan ke SPBU Renon. Di lokasi tersebut, Gubernur menerima keluhan mengenai sulitnya memperoleh BBM jenis solar. Gubernur juga berdialog dengan masyarakat yang masih mengantre dan mendengarkan harapan mereka agar distribusi BBM segera kembali normal.

Dalam dialog dengan warga, Gubernur Koster mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Ia mengingatkan bahwa pembelian secara berlebihan akibat kekhawatiran kehabisan BBM berpotensi menambah panjang antrean, terutama ketika distribusi sedang dalam proses percepatan.

“Kalau panik membeli, seberapa pun disuplai akan terus terasa kekurangan. Normalnya beli dua atau tiga hari sekali, sekarang tiap kurang sedikit langsung beli. Kan menambah antrean jadinya, yang benar-benar membutuhkan ikut kena imbas. Saya jamin ketersediaan stok aman, sesuai informasi dari pihak Pertamina,” tegasnya.

Gubernur Koster menekankan pentingnya percepatan distribusi dan kepastian pelayanan oleh Pertamina agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Di sisi lain, masyarakat diharapkan turut mendukung kelancaran pelayanan dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan normal.

Baca Juga  Wabup Suiasa Sampaikan 4 Ranperda Dalam Rapat Paripurna DPRD Badung 

Sekitar pukul 02.00 WITA, Gubernur Koster bersama rombongan kembali menuju Depo BBM Pesanggaran untuk melanjutkan evaluasi bersama jajaran Pertamina. Berbagai temuan selama peninjauan, mulai dari kendala operasional, kebutuhan penambahan armada, pengaturan pelayanan SPBU, hingga keluhan masyarakat, menjadi bahan pembahasan untuk menentukan langkah tindak lanjut.

Melalui koordinasi dan peninjauan langsung hingga dini hari tersebut, Gubernur Koster mendorong Pertamina mempercepat pemulihan distribusi BBM, mengoptimalkan pelayanan 24 jam, serta memastikan ketersediaan BBM di SPBU dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat segera mengurai antrean kendaraan dan memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak gangguan distribusi BBM di Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Perkuat Silaturahmi dengan Umat Muslim, Kapolda Bali Ajak Masyarakat Bersinergi Jaga Kamtibmas dan Toleransi

Published

on

By

Kapolda Bali Silaturahmi Usai Sholat Jumat
SILATURAHMI: Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., memanfaatkan momentum ibadah Sholat Jumat untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat yang berlangsung di Masjid At-Taqwa Polda Bali, Jalan WR Supratman, Denpasar, Jumat (16/10/2026). (Foto: Hms Polda Bali)

Denpasar, baliilu.com – Mengawali pengabdian di Pulau Dewata dengan semangat kebersamaan, Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., memanfaatkan momentum ibadah Sholat Jumat untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid At-Taqwa Polda Bali, Jalan WR Supratman, Denpasar, Jumat (16/10/2026), bersama sejumlah pejabat utama Polda Bali.

Usai melaksanakan Sholat Jumat, Kapolda Bali menyampaikan pesan Kamtibmas sekaligus memperkenalkan diri kepada jamaah. Dengan suasana akrab dan penuh kekeluargaan, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga Kamtibmas, serta merawat toleransi yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali.

“Nama Pasma Royce. Sebelumnya bertugas di Polda Jawa Timur. Ini hari ketiga saya melaksanakan tugas di Polda Bali,” ujar Kapolda Bali.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa keamanan dan keharmonisan Bali tidak dapat diwujudkan hanya oleh kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, hubungan yang erat antara Polri dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan nyaman bagi semua orang.

“Tentunya harapan kami, Polda Bali dan seluruh masyarakat yang ada di Bali ini terus bisa bersinergi, bisa bersama-sama dan saling bekerja sama menjaga situasi Kamtibmas dan menjaga toleransi secara baik,” ungkapnya.

Kapolda Bali juga menekankan pentingnya menghadirkan Polri di tengah masyarakat, bukan sekedar sebagai penjaga keamanan, melainkan sebagai mitra yang siap mendengarkan, melayani, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa semangat tersebut sejalan dengan program Kapolri, yakni Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan kebersamaan dan kemitraan sebagai fondasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Baca Juga  DPRD Badung Sepakati Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Badung 2023

“Di mana Bapak Kapolri sudah menyatakan programnya, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Tentunya kehadiran Polda Bali di tengah masyarakat harus terlaksana dan terjaga dengan baik, guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan rasa nyaman,” tegasnya.

Menurut Kapolda, menjaga Bali bukan hanya tentang mencegah gangguan keamanan, tetapi juga merawat persaudaraan, menghormati perbedaan, dan memastikan setiap masyarakat dapat menjalankan aktivitas maupun ibadah dengan tenang. Semangat toleransi dan gotong-royong menjadi modal penting untuk mempertahankan Bali sebagai daerah yang aman, damai, dan harmonis.

Menutup sambutannya, Kapolda Bali mengajak seluruh jamaah dan masyarakat untuk terus berjalan bersama menjaga keamanan serta keharmonisan Pulau Dewata. Ia juga berharap setiap upaya dan pengabdian yang dilakukan dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus bernilai ibadah.

“Mari terus bersinergi menjaga Bali. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi ladang amal bagi kita semua untuk di dunia dan di akhirat nanti,” tutupnya.

Melalui momentum ibadah Sholat Jumat ini, Polda Bali menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat, memperkuat komunikasi lintas elemen, serta menjaga toleransi dan persatuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bali yang aman, damai, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Buka Musda XV ASITA Bali, Proyeksikan Kunjungan Wisman Tembus 7,2 Juta pada 2026

Tekankan Penataan Industri, Persaingan Usaha yang Sehat, dan Keberlanjutan Pariwisata Bali

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster Buka Musda XV ASITA Bali
BUKA MUSDA: Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali Tahun 2026 di Hotel InterContinental Bali, Jimbaran, Badung, Jumat (16/10/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster memproyeksikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali sepanjang 2026 mencapai 7,1 juta hingga 7,2 juta kunjungan, melampaui capaian tahun sebelumnya. Di tengah dinamika geopolitik global, pariwisata Bali dinilai tetap menunjukkan kinerja positif dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali Tahun 2026 di Hotel InterContinental Bali, Jimbaran, Badung, Jumat (16/10/2026).

Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi penyelenggaraan Musda XV ASITA Bali sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan industri pariwisata yang semakin dinamis. Ia berharap ASITA terus berperan aktif dalam menjaga kualitas, daya saing, dan keberlanjutan pariwisata Bali.

Dalam sambutannya, Koster mengungkapkan bahwa kondisi pariwisata Bali saat ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Meskipun situasi geopolitik dunia masih diwarnai ketidakpastian, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Gubernur, jumlah kunjungan wisman ke Bali sejak Januari hingga 30 September 2026 telah mencapai 5,2 juta kunjungan. Dengan perkembangan tersebut, Koster optimistis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hingga akhir tahun dapat melampaui capaian 2025 yang mencapai 7,05 juta kunjungan.

“Dari Januari sampai 30 September 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sudah mencapai 5,2 juta. Angka ini meningkat secara year-on-year dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Kalau saya perkirakan berdasarkan data yang ada, sampai akhir tahun ini jumlah kunjungan wisman akan melampaui capaian 2025 yang mencapai 7.050.000 kunjungan. Perkiraannya sekitar 7,1 juta hingga 7,2 juta kunjungan,” kata Koster.

Baca Juga  RDP Pansus TRAP DPRD Bali Hadirkan BTID Bahas Tukar Guling Mangrove BTID 

Menurut Koster, capaian tersebut tidak terlepas dari keunggulan Bali yang memiliki kekayaan adat, tradisi, seni, dan budaya sebagai daya tarik utama pariwisata. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pelaku industri pariwisata agar tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat keunggulan Bali.

“Kita harus bersyukur bahwa Bali yang kecil ini diberkati dengan keunggulan adat, tradisi, dan budaya. Inilah yang membuat Bali memiliki daya tarik yang kuat sehingga dicintai dan dikagumi oleh masyarakat dunia. Karena itu, kita harus tahu bagaimana cara membangun, menjaga, dan merawat pariwisata Bali,” jelasnya.

Gubernur Koster juga menyoroti besarnya kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Ia menyebutkan bahwa sektor pariwisata berkontribusi sekitar 66 persen terhadap perekonomian Bali. Sementara itu, hampir 45 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tercatat menuju Bali.

Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan sekitar 122 dolar AS per hari, kontribusi devisa pariwisata Bali diperkirakan mencapai Rp 176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional. Menurut Koster, besarnya kontribusi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan nasional.

“Pulau kecil ini berkontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia. Hal ini terus saya angkat dan sampaikan agar ada skema kebijakan nasional yang turut memperhitungkan dan mempertimbangkan besarnya kontribusi Bali terhadap sektor kepariwisataan,” ungkap Koster.

Selain menyoroti capaian kunjungan wisatawan, Koster menegaskan pentingnya membangun ekosistem usaha pariwisata yang sehat, tertib, dan berkeadilan. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan industri pariwisata harus diikuti dengan kepatuhan terhadap regulasi agar seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan bersaing secara adil.

Baca Juga  Wabup Suiasa Sampaikan 4 Ranperda Dalam Rapat Paripurna DPRD Badung 

Dalam kaitan tersebut, Gubernur menyoroti masih adanya akomodasi dan fasilitas pariwisata yang dipasarkan tanpa memenuhi ketentuan perizinan, termasuk melalui platform perjalanan daring atau online travel agent (OTA). Praktik tersebut dinilai berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perizinan serta ketentuan lainnya. Karena itu, penataan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pariwisata menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas industri pariwisata Bali.

Koster selanjutnya menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata Bali tidak hanya ditentukan oleh jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengatasi berbagai persoalan mendasar. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali adalah pengelolaan sampah. Untuk itu, Pemprov Bali terus mendorong pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya penanganan persoalan sampah secara berkelanjutan.

Selain persoalan sampah, Gubernur Koster menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian energi Bali. Saat ini, pasokan listrik Bali masih bergantung pada sistem kelistrikan Jawa melalui jaringan kabel bawah laut. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemprov Bali mendorong pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan kapasitas sekitar 1.550 megawatt serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kuota sekitar 1.000 megawatt. Pengembangan infrastruktur energi tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik Bali pada 2031 melalui sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Mengakhiri arahannya, Gubernur Koster mengajak seluruh anggota ASITA Bali untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ia berharap Musda XV ASITA Bali mampu menghasilkan kepemimpinan, gagasan, dan program kerja yang mendorong profesionalisme biro perjalanan wisata, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat persaingan usaha yang sehat. Menurutnya, keberhasilan pariwisata Bali harus diukur tidak hanya dari pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat serta terjaganya adat, tradisi, budaya, dan lingkungan Bali.

Baca Juga  Prestasi dan Penghargaan untuk Bali Era Kepemimpinan Gubernur Koster, Optimal Jalankan Pemerintahan dan Pembangunan

Sementara itu, Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra menyampaikan bahwa ASITA telah menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata Bali dengan menaungi ratusan biro perjalanan wisata dan anggota asosiasi (associate members). Ia menegaskan komitmen ASITA Bali untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah, lembaga, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan profesionalisme usaha perjalanan wisata, memperkenalkan kekayaan budaya, serta memperkuat citra Bali dan Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan. ASITA Bali juga berkomitmen mendukung arah pembangunan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca