Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah dengan total seluas 21,8 are kepada warga di Banjar Suka Duka Pesalakan Tuban, Desa Adat Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada, Selasa (Anggara Wage, Ugu) 18 April 2023. (Foto: ist)
Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah dengan total seluas 21,8 are kepada warga di Banjar Suka Duka Pesalakan Tuban, Desa Adat Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada, Selasa (Anggara Wage, Ugu) 18 April 2023 bersama Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Andry Novijandri, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Heryanto dan dihadiri oleh Kepala BPKAD Bali, I Dewa Tagel Wirasa, Camat Kuta, Lurah Tuban, dan Bendesa Adat Tuban.
Rasa syukur dan bahagia sangat dirasakan oleh warga penerima Sertifikat Hak Atas Tanah di Banjar Suka Duka Pesalakan Tuban, Desa Adat Tuban dengan memberikan ‘applause’ tepuk tangan serta doa kepada Gubernur Bali, Wayan Koster agar kembali memimpin Provinsi Bali ini, karena kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali telah terbukti mampu menyelesaian konflik agraria 103 tahun atau satu abad lamanya yang dialami warga Desa Adat Tuban, Kabupaten Badung.
Warga penerima sertifikat tanah tersebut diantaranya berjumlah 12 orang, yaitu : 1) Bapak Dira seluas 1,51 are; 2) Ketut Arus seluas 1,37 are; 3) Nyoman Sudiana seluas 1,42 are; 4) I Wayan Nuaja seluas 1,71 are; 5) Wayan Suardana seluas 1,45 are; 6) I Ketut Sura seluas 1,4 are; 7) I Kadek Parnata seluas 1,49 are; 8) Ketut Darta seluas 1,49 are; 9) Made Suparta seluas 2,75 are; 10) Made Suparta bersama keluarganya Wayan Selamat seluas 1,36 are; 11) I Wayan Mariasa bersama keluarganya Ketut Sadra, dan Wayan Kriya seluas 4,38 are; dan 12) I Made Sugita 1,48 are.
Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan. (Foto: ist)
Gubernur Bali dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali dan Kepala BPN Badung, karena atas kerjasamanya permasalahan tanah di Desa Adat Tuban dapat diselesaikan. Sebelumnya, Saya mendapat informasi bahwa tanah ini sudah ditempati sejak tahun 1920 dan ada juga warga yang menempati tahun 1930. “Kalau dihitung, sekarang tahun 2023 berarti 100 tahun lebih atau satu abad warga disini harus menunggu kepastian. Sampai – sampai, generasi yang berjuang untuk mendapatkan sertifikat tanah ini ada dari generasi kelima sampai ketujuh,” sebut Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini seraya menegaskan sekarang Bapak sudah punya sertifikat yang sudah menjadi hak milik secara gratis, bahkan kata warga disini harga tanahnya per are bisa mencapai Rp 2 Miliar. Saya mau tanya, apakah ada yang minta uang selama proses persertifikatan tanah? Warga menjawab tidak. Kata Wayan Koster, kalau ada yang minta uang, akan kita tangkap dia.
Lebih lanjut Gubernur Bali menyampaikan, apa yang dirasakan oleh 12 warga yang menerima sertifikat tanah pasti sebelumnya dalam membangun mengalami kesulitan, fasilitas apapun yang dibangun tanpa perizinan di atas lahan yang dimiliki juga tidak bisa dijalankan dengan baik. Kita bisa bayangkan begitu lamanya tidak mempunyai kepastian hukum atas tanah yang tidak ditempati. Karena itu, semenjak Saya menjadi Gubernur Bali, khusus masalah aset Saya petakan seluruh Bali supaya aset itu bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah dengan catatan harus ada kepastian hukum, sehingga pemerintah tidak dibebani lagi oleh masalah yang berkaitan dengan hak masyarakat dalam rangka mendapatkan kepemilikan sertifikat.
“Tanah negara yang sudah ditempati begitu lama, apalagi sudah berbentuk lembaga permanen seperti Desa Dinas, Desat Adat, hingga Banjar dari turun-temurun itu harus diberikan kepastian,” tegas mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, Saya menghadirkan pemerintah dihadapan masyarakat dengan meminta Kepala BPKAD Provinsi Bali untuk bekerja dengan cepat dan berkoordinasi dengan Kepala BPN Provinsi Bali serta Kepala BPN Badung untuk memetakan riwayat tanah hingga melihat duduk masalah lahan yang ditempati warga. “Kalau memang secara aturan dan faktual sudah memungkinkan maka harus diselesaikan masalah tanah ini untuk diberikan kepada warga. Jangan biarkan terlalu lama masalah ini, kasihan warga kita, karena itu Saya minta pemerintah agar hadir untuk masyarakat,” tegas orang nomor satu di Pemprov Bali ini.
Jadi tanah Provinsi Bali di era kepemimpinan Saya menjadi Gubernur Bali betul – betul dimanfaatkan secara produktif, dan Saya menerapkan kebijakan pengelolaan tanah di Provinsi Bali dengan tiga skema, yaitu : 1) Apakah Pemerintah Provinsi Bali akan memanfaatkan lahannya untuk infrastruktur atau sarana dan prasarana pemerintahan?; 2) Apakah tanah Provinsi Bali ini berpotensi untuk pengembangan ekonomi?; dan 3) Apakah tanah Provinsi Bali itu bisa dihibahkan langsung kepada masyarakat? “Kalau untuk infrastruktur pemerintahan tidak ada rencana pembangunan di lahan tersebut dan tidak bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pengembangan ekonomi, maka lahan ini dihibahkan ke masyarakat dalam hal ini ke Desa dan Desa Adat agar produktif pemanfaatan lahannya,” jelas Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Tercatat, sebelum penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dengan total seluas 21,8 are ini dilakukan kepada warga di Banjar Suka Duka Pesalakan Tuban, Desa Adat Tuban, Badung. Gubernur Bali, Wayan Koster telah mampu menuntaskan Konflik Agraria di Badung secara gratis di dua tempat, yaitu : 1) Menuntaskan Konflik Agraria sejak Tahun 1920 di Kelurahan Tanjung Benoa, Badung seluas 2,5 hektare terdiri dari 90 Sertifikat, penyerahan sertifikat dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022; dan 2) Menuntaskan Konflik Agraria sejak tahun 1930 di Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung seluas 1,56 hektare terdiri dari 41 Bidang Tanah, penyerahan sertifikat dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2023.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Bali, Wayan Koster berpesan kepada penerima sertifikat untuk menyimpan dengan baik – baik sertifikat tanah yang diterima, serta diarsipkan dalam bentuk foto copy agar sertifikat tanah yang dimiliki betul – betul terjaga dengan baik. “Selamat, Bapak harus bersyukur sedalam – dalamnya dan berdoa ke Ida Bhatara, semoga Bapak – bapak penerima sertifikat beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia,” tutup Gubernur Wayan Koster yang disambut ucapan terimakasih dan ‘applause’ tepuk tangan dari warga Banjar Suka Duka Pesalakan Tuban, Desa Adat Tuban.
Salah satu warga penerima sertifikat tanah, Nyoman Sudiana mengungkapkan berkat Gubernur Bali, Wayan Koster yang memberikan rekomendasi berupa surat dengan menyatakan bahwa tanah ini milik Provinsi Bali, akhirnya Kami mendapatkan sertifikat tanah ini, setelah 103 tahun lebih (sejak tahun 1920 bahkan tahun 1930 tetua Kami sudah menempati, red) berjuang, baru di era Gubernur Bapak Wayan Koster terwujud. Sebelum sertifikat tanah ini Kami dapatkan secara gratis, titiang pernah ada yang menjanjikan akan ada membuatkan sertifikat namun akhirnya batal dan bersyukur saat itu tidak ada yang meminta duit ke Kami. Kemudian tahun 1982 tanah Saya dikapling karena ada pembangunan pemerintah. “Sekarang berkat ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akhirnya Pak Gubernur Koster membantu Kami secara gratis. Karena niat yang tulus memberikan warga kami tempat yang layak, Kami mendoakan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster agar kembali memimpin Provinsi Bali ini, supaya masyarakat miskin mendapatkan bantuan terus dari Bapak Wayan Koster,” tutupnya. (gs/bi)
PLN MENGAJAR: Manajer PLN ULP Tabanan I Wayan Murtika bersama siswa SMA Negeri 1 Kerambitan dalam kegiatan PLN Mengajar di Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, pada Selasa, 15 September 2026. (Foto: ist)
Tabanan, baliilu.com – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Selatan melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tabanan kembali menghadirkan program PLN Mengajar bagi generasi muda. Kali ini, sebanyak 50 siswa SMA Negeri 1 Kerambitan, Tabanan, mendapatkan pembelajaran mengenai dunia ketenagalistrikan, keselamatan penggunaan listrik, serta pemanfaatan layanan digital PLN.
Kegiatan PLN Mengajar yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kerambitan, Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, pada Selasa, 15 September 2026 itu berlangsung interaktif dan mendapat sambutan antusias dari para siswa. Tidak hanya menerima materi, siswa juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan insan PLN mengenai kelistrikan, keselamatan dalam menggunakan listrik, hingga kemudahan mengakses layanan PLN melalui PLN Mobile.
Dalam kegiatan tersebut, tim PLN ULP Tabanan memberikan materi terkait informasi ketenagalistrikan, keselamatan dan potensi bahaya listrik, serta pengenalan PLN Mobile sebagai salah satu kanal layanan digital PLN.
Materi PLN Mengajar disampaikan oleh I Wayan Murtika selaku Manajer ULP Tabanan, I Komang P. Juniarta selaku Team Leader PP, dan I Komang Sutarjana selaku Team Leader K3L & KAM. Penyampaian materi dikemas secara interaktif sehingga siswa memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan berdasarkan pengalaman maupun hal-hal yang mereka temui dalam keseharian.
Selain sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan kuis interaktif. Para siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan dan mengikuti kuis yang diberikan oleh tim PLN. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi siswa, PLN juga memberikan merchandise kepada peserta yang berpartisipasi dalam sesi interaktif tersebut.
Manager PLN UP3 Bali Selatan, Alexander J. Manuhuwa, mengatakan bahwa PLN Mengajar menjadi salah satu ruang bagi PLN untuk berbagi pengetahuan dan memperkenalkan dunia ketenagalistrikan kepada pelajar dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami.
“PLN Mengajar merupakan kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kelistrikan secara langsung kepada para siswa. Kami ingin mereka memahami bahwa listrik memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, namun penggunaannya juga harus disertai dengan pengetahuan mengenai keselamatan,” ujar Alexander.
Ia menambahkan, pengenalan mengenai PLN Mobile dalam kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda lebih mengenal perkembangan layanan PLN yang semakin memanfaatkan teknologi digital.
“Di sisi lain, kami juga ingin memperkenalkan bagaimana masyarakat saat ini dapat mengakses layanan PLN melalui kanal digital. Harapannya, siswa mengenal PLN bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai perusahaan yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan,” lanjutnya.
Sementara itu, Waka Humas SMA Negeri 1 Kerambitan, Ni Made Utami Asih, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada PLN atas pelaksanaan program PLN Mengajar di sekolahnya.
“Pihak sekolah berterima kasih atas kegiatan edukasi yang diberikan kepada siswa-siswi. Kegiatan seperti ini memberikan pengetahuan tambahan bagi mereka, khususnya agar lebih memahami keselamatan ketenagalistrikan dan lebih berhati-hati dalam menggunakan listrik,” ungkap Ni Made Utami.
Antusiasme siswa selama kegiatan juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan PLN Mengajar. Melalui sesi diskusi dan kuis, siswa tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi turut terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
PLN berharap program PLN Mengajar dapat terus menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda, sekaligus membangun kesadaran mengenai penggunaan listrik yang aman serta memperkenalkan perkembangan layanan kelistrikan dan digitalisasi PLN kepada masyarakat sejak lingkungan pendidikan. (eka/bi)
TERIMA KUNJUNGAN: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)
Hambalang, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid membahas sejumlah hal, termasuk kerja sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Beliau kawan lama, jadi beliau berkunjung ke saya dan kita bahas berbagai masalah, yang pertama dari pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo menyebut bahwa bantuan tersebut akan segera dikirimkan dalam waktu dekat. Malaysia akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 anggota tim pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.
“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh, supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi, muncul lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Presiden menilai dukungan dari negara-negara sahabat menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak hanya menjadi perhatian Indonesia. Selain Malaysia, Indonesia juga telah menerima bantuan dari Jepang dan sejumlah negara lain yang menawarkan dukungan dalam penanganan karhutla.
“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang memengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita, dan kita terima dengan baik,” lanjutnya.
Selain penanganan karhutla, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid juga bertukar pandangan mengenai peluang kerja sama lainnya, termasuk pada bidang industri halal. Kepala Negara pun menegaskan pentingnya untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.
“Jangan sampai kita, hal-hal yang mengganggu kita menjadi masalah yang dibesar-besarkan, Indonesia dan Malaysia adalah saudara, kita harus bekerja sama, kita harus pelihara hubungan yang sangat baik saya kira itu, terima kasih,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (gs/bi)
BERIKAN KETERANGAN: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus menyiapkan stok bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong agar penyaluran subsidi dapat makin tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang memang berhak.
“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Menteri ESDM dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.
Lebih lanjut, Menteri ESDM menyoroti adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang memadai perlu ikut menjaga agar BBM bersubsidi tidak digunakan oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa BBM subsidi disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima manfaat tersebut. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pengelolaan BBM bersubsidi.
“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjutnya.
Terkait kemungkinan penguatan regulasi, Menteri ESDM mengatakan pemerintah akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena perubahan aturan membutuhkan proses. Namun, menurutnya, imbauan kepada masyarakat mampu tetap penting disampaikan sejak sekarang.
“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.
Menteri ESDM pun mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk memberikan ruang bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.
“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.
Pemerintah berkomitmen menjaga pasokan BBM sekaligus membenahi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, dukungan negara dapat diterima secara adil oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (gs/bi)