Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026. Forum internasional tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di Bali, guna memperkuat peran UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Gubernur Koster menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Namun, keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.
“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Gubernur Koster saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Grand Ballroom, The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Kamis, 29 Oktober 2026.
Gubernur Koster memaparkan bahwa capaian sejumlah indikator makro pembangunan Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Bali telah berjalan sesuai arah yang direncanakan. Meski demikian, berbagai capaian tersebut harus terus ditingkatkan melalui perencanaan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Gubernur Koster menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan Bali juga harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” melalui delapan misi Asta Cita.
Menyongsong tahun 2027, Gubernur Koster menyampaikan bahwa Bali perlu mengantisipasi dinamika ekonomi global dan nasional dengan memperkuat daya tahan perekonomian daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali mengarahkan kebijakan pembangunan pada empat langkah strategis, yakni: Transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali; Penguatan ekosistem investasi satu pintu dan akselerasi digital; Peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal di Provinsi Bali; dan Pemetaan peluang dan potensi investasi prioritas.
Adapun sektor investasi yang menjadi prioritas pembangunan Bali meliputi pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, serta pariwisata budaya dan wisata kebugaran (wellness tourism). Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing UMKM Bali.
Khusus di bidang ekonomi kreatif dan digital, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas dan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat kontribusi ekonomi kreatif dan digital sebagai penopang perekonomian Bali. Gubernur Koster menilai kemudahan akses pembiayaan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci agar UMKM mampu berkembang dan naik kelas.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Koster mendorong optimalisasi kredit program pemerintah melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, dan dunia usaha. Dukungan pembiayaan diharapkan tidak hanya memperluas akses permodalan, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kapasitas usaha, dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Koster berharap forum yang mengusung tema Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing ini mampu menghasilkan gagasan inovatif dan kerja sama strategis dalam membangun sistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Forum tersebut juga diharapkan memperkokoh komitmen bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia, khususnya Bali.
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah terus mengonsolidasikan dan mengoordinasikan berbagai institusi pembiayaan, baik di dalam negeri maupun internasional. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan lembaga pembiayaan sekaligus memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Menteri Maman menegaskan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Menurutnya, akses pembiayaan yang semakin luas perlu diimbangi dengan penyaluran yang tepat sasaran agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam paparannya, Menteri Maman menyebutkan bahwa pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 1.500 triliun, yang terdiri atas sekitar Rp 300 triliun untuk KUR dan Rp 1.200 triliun untuk kredit non-KUR. Berdasarkan data yang disampaikannya, hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi telah mencapai 65,9 persen. Penguatan pembiayaan sektor produksi diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kapasitas usaha masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum internasional tersebut bertujuan mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional, untuk memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif. Kredit program pemerintah diarahkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, antara lain pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.
Menko Airlangga memaparkan bahwa hingga Oktober 2026, penyaluran kredit program pemerintah telah mencapai sekitar Rp 294,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat yang disebut mencapai 4,27 juta debitur. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan pembiayaan sektor produktif dengan tetap menjaga kualitas kredit, termasuk rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang disebut berada pada kisaran 2,13 persen.
Ke depan, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat konektivitas pembiayaan serta sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan sejalan dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian serta pengendalian inflasi.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilaksanakan pula penyaluran simbolis kredit program pemerintah kepada debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta calon debitur Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Melalui penyelenggaraan forum internasional ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan mitra internasional dalam memperluas akses permodalan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga UMKM dapat terus tumbuh, naik kelas, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Bali maupun nasional. (gs/bi)
