Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar program PKK dijalankan dengan baik sampai ke tingkat desa. Dimana harus digerakkan dalam satu sistem yang terorganisir untuk ikut menjalankan program daerah. ‘’Tahun depan saya pastikan anggarannya akan naik lagi. Sekarang tahun 2020 anggarannya 10 M untuk PKK Provinsi, tahun 2021 akan naik,’’ terang Gubernur Koster saat membuka acara Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Minggu (2/2), di Rumah Dinas Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar.

Gubernur memaparkan, secara legalitas, PKK telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK dan juga diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK. ‘’Jadi ibu/bapak supaya memahami keberadaan dari organisasi PKK ini. Bagaimana pentingnya organisasi ini dan bagaimana harus menjalankan organisasi ini,’’ papar Gubernur kelahiran Desa Sembiran Buleleng ini.

Acara ini, lanjut Gubernur,  sangat penting untuk menyamakan persepsi di antara PKK dengan pendampingnya agar bisa menjalankan organisasi dengan baik dan benar sesuai dengan posisi dan tugas pokoknya. ‘’Saya pikir ini merupakan kegiatan penting, karena itu saya dukung penuh program PKK,’’ tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Bali wanti-wanti.

Gubernur Koster mengatakan jika organisasi PKK keberadaannya dibentuk oleh satu aturan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Presiden, maka secara struktur organisasi sangat kuat.  ‘’Jadi PKK ini kuat sekali karena dibetuk oleh negara dengan aturan strukturnya dibuat berjenjang di pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Bahkan ada yang sampai tingkat rumah tangga yang disebut dengan dasa wisma. Luar biasa sampai ke grassroots sekali,’’ kata Gubernur dan karena keberadaannya sesuai aturan, maka tidak boleh membuat program suka-suka.

Karena 10 program pokok PKK sesuai dengan aturan yang diamanatkan, maka sumber pendanaan dari program ini harus dibebankan pada APBN kalau PKK pusat, dan APBD untuk kabupaten/kota se-Bali sampai ke tingkat desa. ‘’Programnya harus didesain oleh PKK sendiri. PKK yang mendesain program, pendanaan, dan  administrasinya. Namun PKK bukan program dari PMD. Kalau pemahaman kurang detail, kurang luas, belum pengalaman, itu boleh berdiskusi dengan dinas terkait,’’ tegas Gubernur Koster.

Gubernur menekankan, 10 program pokok PKK ini betul-betul sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Seperti program dalam bidang pangan, sandang, papan, dalam bidang kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial tenaga kerja,  dalam bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta dalam bidang pariwisata.

Karena itu, gerakan PKK ini harus didukung oleh setiap jenjang pemerintahan baik dari segi penganggaran, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan program. Tujuannya tidak lain agar gerakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam mendukung terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster  menyampaikan bahwa gerakan PKK merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pembangunan pada setiap daerah.

Tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai fasilitator dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK.

Ditegaskan, sesungguhnya masih banyak yang harus dilakukan di tingkat-tingkat desa. Hatinya (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman) PKK di desa-desa dan semua rumah sudah seharusnya menata halaman rumahnya dengan asri dan nyaman.

‘’Tiga bulan pertama setelah dilantik,  kita menyusun program, membantu lewat pemberian bibit kepada desa-desa yang dipilih dan ditunjuk oleh kabupaten/kota masing-masing. Selain itu, kita harus ikut mendukung Pergub terkait mengolah sampah dari sumbernya. Sampah itu dari desa, harus selesai di desa-desa. Kita harus bersih tanpa mengotori desa yang lain. Kabupaten kita bersih tanpa mengotori kabupaten yang lain,’’ tambah seniman multitalenta ini.

Ny. Putri Koster melanjutkan, Bali harus menjadi contoh dari daerah lain terkait program yang dilakukan oleh PKK khususnya 10 program pokoknya. Bidang kesehatan juga menjadi salah satu focus PKK mengingat generasi muda saat ini rentan akan penyalahgunaan narkoba dan seks bebas.

‘’Kita sudah capek studi banding ke luar, tapi tidak pernah ada hasilnya. Kita tidak boleh lupa menjaga generasi muda dari ancaman seperti halnya bahaya narkoba, pergaulan bebas. Karena, dari situ kemudian akan muncul penyakit virus-virus yang menyebar di dalam tubuh. Coba bayangkan saja ibu/bapak kalau generasi muda kita yang adalah calon-calon pemimpin, 10 sampai 20 tahun mendatang sudah rusak. Apa yang diharapkan oleh bangsa ini dari pemimpin yang sudah tidak sehat. Kalau generasi milenial itu ada bayang-bayang kolonial kita tidak akan bisa bicara NKRI harga mati, karena kita sudah mati duluan oleh virus itu sendiri,’’ papar Putri Koster.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Masyarakat Peduli AIDS antara Ketua TP PKK Provinsi Bali dengan Forum Peduli AIDS Provinsi Bali.

Hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Tjok Putri Hariyani Ardhana Sukawati. (*/balu1)