Tuesday, 16 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster: Jadi Destinasi Wisata Dunia, Bali Harus Miliki Pengelolaan Kebencanaan yang Baik

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR KOSTER: Saat menjamu galla dinner peserta konferensi kebencanaan di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar pada Senin (13/1) malam. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com  – Sebagai salah satu tujuan wisata dunia dan pusat pertumbuhan nasional, Bali sudah seharusnya memiliki manajemen penanggulangan bencana yang baik.  Terlebih Bali memiliki gunung aktif (Gunung Agung) yang kapan saja bisa memuntahkan isinya menjadi bencana.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menjamu galla dinner peserta konferensi kebencanaan di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar pada Senin (13/1) malam.

“Bali sebagai destinasi pariwisata dunia harus memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana, termasuk melakukan penanganan yang tepat saat terjadi maupun pascabencana,” ungkapnya.

de
GUBERNUR KOSTER: Perlu perhatian serius dan komitmen untuk menangani kebencanaan secara baik khususnya di Provinsi Bali. (Foto: Ist)

Ditambahkan Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini, semua pihak perlu memberikan perhatian serius dan komitmen untuk menangani kebencanaan secara baik khususnya di Provinsi Bali.

“Kami di Bali dengan wilayah mencapai 5.646 km2, jumlah penduduknya 4 juta, 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan dan 1.493 desa adat serta alam yang diisi dengan gunung yang aktif, yakni Gunung Agung. Dan Gunung Agung pada 2017 lalu sempat terjadi erupsi sehingga mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan perekonomian di Bali khususnya dunia pariwisata. Selain itu ada juga Gunung Batur, meski saat ini belum ada kelihatan aktivitasnya tapi suatu saat tertentu sesuai siklusnya itu akan terjadi,” jelasnya.

Menurut Gubernur Koster, Bali saat ini telah memiliki sistem dan pengelolaan kebencanaan yang cukup bagus. Hal ini terbukti saat mau pelaksanaan IMF-WBG 2018 yang lalu.

“Di Bali, kami punya BPBD yang menurut penilaian Menko Maritim waktu mau IMF, itu termasuk yang bagus di Indonesia,” ujarnya.

de
JAMU PESERTA KONFERENSI: Hadir Ny. Putri Suastini Koster, Menteri KPPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa, Kepala BNPB Doni Monardo. (Foto: Ist)

Lebih jauh, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini memiliki pandangan untuk menjadi determinan penyelenggaraan kepariwisataan yang berkualitas harus memiliki jaminan dalam pengelolaan kebencanaan yang baik. Sehingga wisatawan yang akan datang ke Bali pada saat-saat tertentu kalau terjadi bencana bisa mendapat penanganan dengan baik.

Baca Juga  ‘Penggak PKK' Sapa Warga Susut Bangli, Ny. Putri Koster Ingatkan Pentingnya Berbagi di Tengah Pandemi

“Ketika mau IMF, itu termasuk yang dipersiapkan dengan baik mitigasinya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan bagaimana harus menangani, mengelola risiko dari bencana itu sendiri. Menurut saya, kebencanaan ini harus dijadikan sebagai perencanaan sebagai satu pendekatan pembangunan yang holistik supaya kita tidak tiba-tiba terjadi bencana tidak punya kesiapan. Baik dari sisi keorganisasian, kemudian sarana-prasarana, sumber daya manusia dan sistem untuk mengelolanya,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini Gubernur Koster menyambut baik pelaksaanaan konferensi terkait kebencanaan di Bali. Ia berharap agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Sementara itu, Wakil Rektor ITB, Miming Miharja melaporkan jika acara konferensi di bidang kebencanaan ini adalah satu dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam rangka menyongsong 100 tahun salah satu pendidikan tinggi teknik di Indonesia ini.

“Pada satu abad ini adalah usia yang tepat untuk merenung dan berkaca diri apa yang sudah dilakukan kemudian memandang ke depan agenda apa yang harus disusun agar kontribusi dari ITB ini lebih baik lagi untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Tema kebencanaan ini merupakan salah satu yang sangat strategis. Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia terletak pada ring of fire dengan tantangan bencana yang luar biasa. Kita menyaksikan bagaimana BNPD bekerja dengan sangat keras untuk mengatasi berbagai masalah. Nah harapannya ITB bersama perguruan tinggi lain termasuk dari Udayana bisa merumuskan hal-hal yang penting sebagai masukan BNPB dan tentu kita semua,” terangnya.

Hadir pada kesempatan ini, Ny. Putri Suastini Koster, Menteri KPPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa, Kepala BNPB Doni Monardo. (*/balu1)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ketua DPRD Badung Putu Parwata Apresiasi Pemerintah Sepakati Rancangan KUA-PPAS Badung 2025

Published

on

By

Ketua DPRD Badung
PENETAPAN RAPERDA: DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024. (Foto: Hms DPRD Badung)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam laporan hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 serta Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Tahun 2025.

Atas kesepakatan bersama, akhirnya DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024.

“Kita telah sepakat menetapkan itu adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp 10 triliun 488 miliar lebih dan Belanja Daerah Rp 10 triliun 604 miliar, artinya ini ada defisit Rp 115 miliar,” kata Putu Parwata.

Dengan defisit Rp 115 miliar, lanjutnya dalam pembahasan telah ditanyakan, bahwa pihak  Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai keyakinan dari efisiensi yang akan didapatkan dan tambahan-tambahan pendapatan lainnya, sehingga dari SILPA itu akan ditutupi defisit sebesar Rp 115 miliar.

“Nah, ini apresiasi kami dari DPRD Badung. Kemudian, Laporan Pertanggungjawaban APBD Badung 2023, tentu kami juga mengapresiasi,” ungkapnya.

Hal tersebut dikarenakan telah 12 kali penilaian dari BPK RI Perwakilan Bali dinyatakan WTP artinya Wajar Tanpa Pengecualian.

“Ini adalah sangat luar biasa, sehingga atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung kami apresiasi. Semoga hal ini berkelanjutan, sehingga di 2025 nanti kebutuhan-kebutuhan mandatori daripada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, sarana prasarana, kesehatan, utilitas, transportasi, kemudian taman kota dan lain sebagainya yang memang menjadi kebutuhan Badung ini akan bisa dilaksanakan dan lebih maju,” tandasnya.

Baca Juga  Pasraman Pinandita Brahma Vidya Samgraha Doakan Gubernur Koster Lanjutkan Kepemimpinan di Pemprov Bali

Atas dokumen pengganggaran tersebut, lanjutnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MOU) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

“Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung dan seluruh jajarannya atas segala kerja sama dan ketekunan mengikuti seluruh proses pembahasan yang telah mencerminkan semangat kebersamaan sehingga Laporan Hasil Pembahasan atas dokumen berjalan dengan lancar dan tepat waktu,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyebutkan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang APBD Badung yang telah disampaikan Pemerintah dan diikuti serta disepakati bersama pihak legislatif tersebut dinyatakan telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai amanah konstitusi.

Oleh karena itu, lanjutnya produk yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif ini dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Badung.

“Intinya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya atas perintah dari Undang-Undang,” tegasnya.

Dengan disepakati KUA-PPAS Tahun 2025 dan 3 Raperda atas seluruh substansi yang terkandung didalamnya, terutama berkenaan dengan arah kebijakan penggunaan anggaran beserta alokasi anggaran ke program kegiatan yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Selama proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 dan tiga Raperda oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah sangat penting tercapai kesepakatan yang saling mendukung pembangunan. Seluruh masukan yang telah disampaikan Dewan, tentu akan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyesuaikan Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS Kabupaten Badung 2025 dengan mengedepankan transparansi, akuntabel, agar lebih realistis, efektif dan efisien,” tutupnya.

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung, Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Badung, Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung serta para undangan lainnya. (gs/bi)

Baca Juga  Hari Ketiga PKM di Desa Dauh Puri Kelod, Giatkan Pemantauan Lingkungan dan Aktivitas Warga

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Disdikpora Buka MPLS Kabupaten Badung 2024

Published

on

By

mpls badung
BUKA MPLS: Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana memimpin pembukaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kabupaten Badung yang dipusatkan di SMPN 1 Petang. (Foto: Hms Diskominfo Badung)

Badung, baliilu.com – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung, pada Senin, 15 Juli 2024 membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kabupaten Badung yang dipusatkan di SMPN 1 Petang. Pembukaan yang langsung dipimpin oleh Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana mengangkat tema ‘‘Melalui MPLS Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar Sesuai Minat, Bakat dan Potensi Peserta Didik‘‘.

Dwipayana mengatakan, MPLS secara serentak di Kabupaten Badung ini sebagai momentum penting untuk mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas bagi setiap anak bangsa. Utamanya dalam melihat peluang, mendorong kemajuan, menumbuhkan karakter, dan memberikan kejernihan dalam menata dan menyiapkan masa depannya.

“Maka saya minta kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraannya agar tetap mengacu kepada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016,” ujarnya.

Menurutnya, platform merdeka belajar yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek menjadikan semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara. Para kepala sekolah dan kepala daerah sekarang dapat memonitor kualitas pendidikannya dengan menggunakan data hasil asesmen nasional di platform rapor pendidikan. “Sehingga dapat melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Diharapkan kedepannya Kabupaten Badung mampu bersaing dan berprestasi baik akademik maupun non-akademik,” jelasnya.

Dwipayana juga menyampaikan, MPLS ini akan digelar selama tiga hari, yakni pada 15-18 Juli 2023. Peserta MPLS di tingkat SD 4.374 siswa dan SMP 5.779 siswa. “Melalui MPLS ini anak-anak dapat lebih berkembang, jadi mereka dapat mengenal lingkungan barunya di sekolah masing-masing. Sehingga harapannya nanti pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik,” harapnya.

Sementara Ketua Panitia MPLS Kabupaten Badung 2024, I Nyoman Agus Satwika Ariada menyampaikan, tujuan pelaksanaan MPLS adalah untuk menggali potensi diri peserta didik baru, membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah, menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif, mengembangkan interaksi positif antar-siswa dan warga sekolah, serta menumbuhkan perilaku positif. “Kami ucapkan selamat kepada siswa baru yang sudah diterima baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta,” ucapnya. (gs/bi)

Baca Juga  Provinsi Bali Terima Bantuan 150 Ribu Paket Merdeka Belajar dari Telkomsel

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sekda Adi Arnawa Pantau Pelaksanaan Pemeriksaan Katarak di Desa Baha

Published

on

By

Sekda Adi Arnawa
PANTAU PEMERIKSAAN KATARAK: Sekda Wayan Adi Arnawa saat memantau pelaksanaan pemeriksaan katarak dan operasi katarak yang diselenggarakan oleh John Fawcett Foundation yang bekerjasama dengan KKN. UGM, di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Baha, Selasa (16/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus memantau langsung pelaksanaan pemeriksaan katarak dan operasi katarak yang diselenggarakan oleh John Fawcett Foundation (JFF) yang bekerjasama dengan KKN Universitas Gadjah Mada (UGM), bertempat di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Baha, Selasa (16/7). Turut hadir Ketua Pengda KAGAMA Bali, I Gusti Ngurah Agung Diatmika, Perbekel Desa Baha, Kelian Dinas se-Desa Baha, Pengurus JFF, Mahasiswa KKN UGM serta masyarakat setempat.

Seusai pemantauan, Sekda Adi Arnawa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada JFF yang merupakan salah satu lembaga sosial sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan katarak serta operasi katarak sekaligus membagikan kacamata gratis kepada masyarakat Kabupaten Badung khususnya masyarakat Desa Sobangan dan Baha.

“Ini merupakan langkah yang sangat luar biasa dan ke depan kerja sama ini pasti akan tetap dilanjutkan antara Pemkab Badung dengan JFF. Untuk memperhatikan kesehatan masyarakat Pemerintah tidak akan bisa sendiri pasti diperlukan kerja sama dan dukungan dari lembaga-lembaga sosial seperti JFF dan langkah ini ke depan akan terus berlanjut ke seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Badung,” ucapnya.

Sementara Ketua Pengda KAGAMA Bali, I Gusti Ngurah Agung Diatmika mewakili JFF menyampaikan, seluruh pelayanan yang diadakan JFF diberikan secara gratis tidak dipungut biaya. Setiap orang baik secara pribadi atau instansi pemerintah dan swasta dapat membawa pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari JFF dengan kategori pasien tidak mampu. JFF tidak pernah memungut bayaran baik uang maupun barang kepada keluarga, pengantar pasien dan panitia penyelenggara dalam melakukan pelayanan, apabila ada yang memungut biaya dengan mengatasnamakan JFF maka akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (gs/bi)

Baca Juga  Masuki Tatanan Kehidupan Era Baru, Pemkot Denpasar Lakukan Verifikasi di Bidang Pariwisata

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca