Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Jadi Pembicara pada Forum World Bank Group, Washington DC

Gubernur Paparkan Filosofi ‘‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali‘‘ untuk Ketahanan Transportasi Bali, Indonesia dan Dunia

Loading

BALIILU Tayang

:

amerika
Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Forum Internasional sebagai Pembicara di World Bank Group, Washington DC, pada acara Transforming Transportation 2023, tanggal 15 Maret 2023, pukul 09.30 waktu setempat. (Foto: ist)

Washington DC, Amerika Serikat, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, berkunjung ke Amerika Serikat tanggal 13-17 Maret 2023 untuk menghadiri acara Forum Internasional dan pertemuan dengan beberapa lembaga internasional.

Acara yang utama, Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Forum Internasional sebagai Pembicara di World Bank Group, Washington DC, pada acara Transforming Transportation 2023, tanggal 15 Maret 2023, pukul 09.30 waktu setempat.

World Bank Group mengundang Gubernur Wayan Koster sebagai pembicara, karena Wayan Koster dinilai sebagai pemimpin yang memiliki pengalaman profesional, akademis, dan pelayanan publiknya hingga menjadikannya sebagai salah satu gubernur progresif di Indonesia, khususnya dengan upayanya dalam mengatasi resiko iklim di tingkat regional. World Bank Group mencatat, Gubernur Wayan Koster adalah Gubernur pertama di Indonesia yang menetapkan kebijakan Sistem Pertanian Organik, Bali Mandiri Energi Bersih, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Gubernur Wayan Koster, tampil sebagai Pembicara pada Sesi Plenary/Pleno, dengan memaparkan materi Filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk Ketahanan Transportasi Bali, Indonesia, dan Dunia (materi yang diminta oleh World Bank Group).

Pada Sesi Plenary ini, menghadirkan pembicara perwakilan dari beberapa negara, yaitu: 1) Franҫois Bausch, Wakil Perdana Menteri, Luxembourg: 2) Fardowsa Osman Egal, Menteri Transportasi dan Penerbangan Sipil, Somalia; 3) Aaron Farrugia, Menteri Transportasi, Infrastruktur, dan Proyek Modal, Malta; 4) Wayan Koster, Gubernur Provinsi Bali, Indonesia; dan 5) Victoria Kwakwa, Wakil Presiden Regional untuk Afrika Timur dan Selatan, Bank Dunia.

Dalam suratnya kepada Gubernur, World Bank Group menyampaikan bahwa acara yang dilaksanakan sangatlah penting dan strategis untuk mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, terutama berkaitan dengan dampak perubahan iklim global. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, acara yang diinisiasi oleh World Bank Group beserta lembaga internasional lainnya dihadiri oleh para Pemimpin Dunia, para ahli/ilmuwan berbagai bidang dari Perguruan Tinggi terkenal di Dunia, dan sebanyak ribuan peserta dari berbagai negara.

Baca Juga  Gubernur Koster Pimpin Persiapan Dukungan Pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih
amerika
Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: ist)

Gubernur Bali Wayan Koster, sangat mengapresiasi undangan dari World Bank Group dan memutuskan untuk hadir dalam acara tersebut, karena tidak saja merupakan kehormatan untuk Bali, tetapi juga suatu kehormatan untuk Indonesia, suatu kesempatan yang sangat langka, seorang Kepala Daerah diundang sebagai pembicara pada Forum Internasional tersebut.

Selain menghadiri acara utama pada Forum Internasional tersebut, Gubernur Wayan Koster, juga melakukan sejumlah pertemuan yang sangat penting dengan beberapa lembaga internasional. Pertama, melakukan pertemuan dengan LACONIC, sebuah perusahaan pengelola data lingkungan berbasis di Amerika Serikat, untuk menindaklanjuti kerja sama antara Perumda Pemprov Bali dan LACONIC. Materi pertemuan berkaitan dengan pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Bali/Bali Development Fund (BDF), serta kerja sama/kolaborasi dalam perdagangan karbon yang dihasilkan melalui program Sistem Pertanian Organik di Bali. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali dengan menyediakan skema pendanaan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan netralitas karbon. Kedua, melakukan pertemuan dengan Millennium Challenge Corporation (MCC), lembaga milik Pemerintah AS, untuk memperkuat kerja sama/kolaborasi dalam mencari skema pendanaan untuk pembangunan Bali. Selain itu, pertemuan membahas program pemberian hibah dalam bentuk dana dari MCC kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Perumda Bali untuk mendukung pembangunan sistem transportasi hijau, infrastruktur, dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Hibah dana oleh MCC diharapkan akan menjadi sumber dana tambahan yang penting dalam upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, melakukan pertemuan dengan beberapa organisasi internasional, yaitu: Jajaran Bank Dunia, World Resource Institute (WRI), USAID, dan Bloomberg Philantropies.

Pertemuan membahas kerja sama dan inisiatif baru berkaitan dengan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan Bali guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta mengurangi kemiskinan, dan membuka lapangan kerja baru.

Baca Juga  Gubernur Koster Instruksi Para Kadis Jadikan Data BPS Rujukan Penguatan Pelaksanaan Program Agar Tepat Sasaran

Kunjungan Gubernur Wayan Koster, ke Amerika Serikat adalah untuk berbagi pengalaman sekaligus memperkenalkan Visi Pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana munuju Bali Era Baru, berbasis kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Melalui pertemuan dengan berbagai lembaga internasional selama di Amerka Serikat, diharapkan akan lebih memperkuat posisi Bali sebagai pemimpin dalam pembangunan yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon menuju Net Zero Emission di tahun 2045 yang berdampak pada ketahanan iklim Bali, Indonesia, dan Dunia. Melalui kerja sama/kolaborasi internasional, Gubernur Wayan Koster berharap dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim yang berdampak buruk bagi dunia.

Dengan memohon restu Alam, Ida Bhatara, Leluhur, Lelangit, dan Guru-Guru Suci Bali, serta doa dan dukungan masyarakat Bali, Astungkara semua agenda Gubernur Bali selama di Amerika Serikat telah berjalan dengan lancar dan sukses serta memberi manfaat nyata bagi Pembangunan Bali, melalui dukungan program dan pendanaan dari Laconic Infrastructure Partners, World Resources Institute (WRI), Bank Dunia/ Wolrd Bank Group, United States Agency for International Development (USAID), Millennium Challenge Corporation (MCC), dan Bloomberg Philanthropies. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Gubernur Koster Pimpin Persiapan Dukungan Pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Gubernur Koster Serahkan SK Pengangkatan P3K

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Kopi Arak Simbol Keakraban Diplomatik, Gubernur Koster dan Menteri Cahill Bahas Kerja Sama Strategis Bali-Northern Territory

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Gubernur Koster Serahkan SK Pengangkatan P3K

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Pimpin Persiapan Dukungan Pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih
Lanjutkan Membaca