PELUNCURAN BUKU: Gubernur Bali Wayan Koster saat peluncuran buku “Ekonomi Kerti Bali, Membangun Bali Era Baru” , pada Rabu (Buda Wage Warigadean), 20 Oktober 2021 di Gedung Ksirarnawa, Art Centre Denpasar.
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan buku “Ekonomi Kerti Bali, Membangun Bali Era Baru” , pada Rabu (Buda Wage Warigadean), 20 Oktober 2021 di Gedung Ksirarnawa, Art Centre Denpasar. Pada peluncuran buku ini hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, bupati/walikota se-Bali serta undangan lainnya.
Dalam paparannya soal buku ‘’Ekonomi Kerth Bali’’ ini, Gubernur Koster menjelaskan bahwa alam Bali, manusia/krama Bali, dan kebudayaan Bali merupakan 3 unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu-kesatuan tata cara kehidupan krama Bali yang berkebudayaan tinggi.
Pertanian dan kelautan Bali menghasilkan produk yang berkualitas dan sangat terkenal, Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa krama Bali adalah manusia unggul yang memiliki kualitas, integritas, dan loyalitas dengan nilai-nilai kebudayaan tinggi. Dan kebudayaan merupakan sumber daya utama, penting dan strategis yang dimiliki oleh Bali.
Gubernur Koster saat menyerahkan buku Ekonomi Kerthi Bali kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
‘’Alam Bali, krama Bali, dan kebudayaan Bali yang sangat kaya, unik, dan unggul secara historis dan tradisi turun-temurun sesungguhnya merupakan sumber daya perekonomian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Bali,’’ terang Gubernur asal Desa Sembiran Tejakula Buleleng ini.
Namun dalam perkembangan selanjutnya, mantan anggota DPR-RI tiga periode dari PDI Perjuangan ini mengungkapkan, pariwisata berkembang dengan pesat yang ditandai dengan meningkatnya wisatawan domestik dan mancanegara berkunjung ke Bali, meningkatnya pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pendukung pariwisata, semakin berkembangnya usaha jasa pariwisata.
Diakuinya, sektor pariwisata memberi konstribusi paling besar terhadap pertumbuhan perekonomian Bali, bahkan Bali menjadi semakin bergantung dari pariwisata. Pembangunan pariwisata diselenggarakan dengan arah kebijakan yang kurang tepat, dan tidak menghidupi/memberi manfaat sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kerajinan rakyat berbasis budaya. Akibatnya sektor pertanian, kelautan dan perikanan semakin ditinggal oleh masyarakat, beralih ke sektor pariwisata.
Tapi, sektor pariwisata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal, seperti gangguan keamanan (bom Bali 1 dan bom Bali 2), bencana alam (erupsi Gunung Agung), dan bencana nonalam (virus SARS, flu burung), dan munculnya pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia. Kejadian yang menimpa sektor pariwisata ini, berdampak langsung yang mengakibatkan perekonomian Bali terpuruk.
‘’Bertitik tolak dari dinamika itu, sudah saatnya Bali menata ulang perekonomian untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali yakni kembali kepada keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal meliputi alam, krama, dan kebudayaan Bali terutama di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan industri kerajinan rakyat berbasis budaya branding Bali,’’ ungkap Gubernur Jebolan ITB ini. Selain itu, hendaknya pengembangan perekonomian Bali mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) termasuk teknologi digital. Sedangkan lanjut Gubernur, pariwisata diposisikan sebagai sumber tambahan (bonus/benefit) dalam perekonomian Bali yang harus dikelola agar berpihak terhadap sumber daya lokal Bali.
Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menjelaskan, ekonomi Kerthi Bali merupakan implementasi visi membangun Bali Nangun Sat Kerthi Loka Balimelalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama Bali dan gumi bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
Visi tersebut untuk mewujudkan keseimbangan/keharmonisan alam Bali, krama Bali dan kebudayaan Bali sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu enam sumber utama kesejahteraan/kebahagiaan kehidupan manusia meliputi, 1) penyucian jiwa (Atma Kerthi); 2) penyucian laut (Segara Kerthi); 3) penyucian sumber air (Danu Kerthi); 4) penyucian tumbuh-tumbuhan (Wana Kerthi); 5) penyucian manusia (Jana Kerthi); dan 6) penyucian alam semesta (Jagat Kerthi).
Ekonomi Kerthi Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi dengan menerapkan 11 prinsip, yaitu: ekonomi dibangun/dikembangkan dari sikap mensyukuri/memuliakan sebagai anugerah dari Hyang Pencipta, dibangun sesuai potensi sumber daya lokal Alam Bali, dibangun oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif, berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali, dibangun dengan menjaga ekosistem Alam dan Budaya secara berkelanjutan, dibangun untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing, dibangun dengan mengakomodasi penerapan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital, ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Bali secara sakala-niskala, dibangun/dikembangkan dengan asas gotong-royong, untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global, serta ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta/bangga sebagai krama Bali.
Ekonomi Kerthi Bali memiliki 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan, sektor kelautan/perikanan, sektor industri, sektor industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital serta sektor pariwisata.
‘’Ekonomi Kerthi Bali dengan 6 sektor unggulan akan mewujudkan perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, hijau/ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan,’’ ucapnya.
Ditegaskan, dengan pola pembangunan perekonomian melalui Ekonomi Kerthi Bali akan terjadi keterhubungan langsung antar-sektor unggulan, menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru, meningkatkan kapasitas perekonomian Bali, menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali, sehingga secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara sakala-niskala. (gs)
RAPAT PARIPURNA: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti pimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung membahas Penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai IIII Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 17 September 2026. (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 17 September 2026. Rapat membahas Penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II, I Made Wijaya dan Wakil Ketua III, I Made Sunarta serta dihadiri anggota DPRD Badung.
Dari eksekutif hadir, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, Pimpinan Instansi Vertikal Badung, para Direksi Perusahaan Daerah Badung, para tenaga ahli DPRD Badung dan Fraksi DPRD Badung serta para undangan lainnya.
“Jadi, saya kira tadi sudah semuanya dijawab oleh Bapak Bupati tentang apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi saran Dewan tentang APBD Perubahan Tahun 2026,” ujar Anom Gumanti kepada awak media usai memimpin rapat paripurna.
Anom Gumanti lanjut menjelaskan, bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini juga telah mengacu pada Tata Tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 9 Ayat 3. Dalam tatib tersebut, setiap saran atau pendapat yang disampaikan Dewan wajib mendapatkan jawaban dari Bupati dalam Rapat Paripurna.
Terkait jawaban pemerintah tersebut dapat diterima oleh masing-masing fraksi, Anom Gumanti mengatakan pimpinan DPRD telah memberikan kesempatan kepada seluruh Ketua Fraksi untuk melakukan penelaahan lebih lanjut.
Menurutnya, hasil penelaahan fraksi tersebut nantinya akan menjadi salah satu referensi dalam pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna berikutnya.
“Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menelaah jawaban pemerintah. Hasilnya tentu menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ucapnya.
Anom Gumanti berharap proses pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan manfaat nyata bagi masyarakat Badung.
Anom Gumanti menegaskan DPRD Badung akan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menentukan keputusan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
“Jika APBD Perubahan ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, tentu akan kita sahkan dan putuskan bersama,” tutupnya. (gs/bi)
TERIMA PENGHARGAAN: Bupati Gianyar I Made Mahayastra, menerima penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2026 dari Wamendagri Bima Arya dalam acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Jakarta, Selasa (15/9). (Foto: Hms Gianyar)
Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali mencatatkan prestasi di Tingkat Nasional. Melalui Anugerah Layanan Investasi (ALI) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2026, Gianyar berhasil meraih Peringkat Terbaik III Pemerintah Tingkat Kabupaten atas Capaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dengan predikat Kategori “Prima”.
Penghargaan tersebut menempatkan Gianyar dalam jajaran tiga besar dari 416 kabupaten se-Indonesia. Gianyar juga menjadi satu-satunya kabupaten dari Provinsi Bali yang berhasil masuk nominasi dalam kategori tersebut. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, dari Wamendagri Bima Arya dalam acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Jakarta, Selasa (15/9).
Pada Tingkat Pemerintah Kabupaten, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, meraih Terbaik I, disusul Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Terbaik III.
Bagi Pemkab Gianyar, penghargaan ini menjadi apresiasi atas konsistensi dalam membangun pelayanan investasi yang semakin mudah, cepat, transparan dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama perangkat daerah teknis yang selama ini turut berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan investasi dan perizinan.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gianyar. Yang terpenting bukan hanya penghargaan yang kita terima, tetapi bagaimana pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha terus kita tingkatkan,” ujar Bupati Mahayastra.
Menurutnya, pelayanan investasi tidak berhenti pada penyelesaian proses perizinan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik setelah perizinan diterbitkan.
Karena itu, Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) menjadi bagian penting yang terus diperkuat. Percepatan tidak hanya menyangkut proses administratif, tetapi juga bagaimana berbagai kendala dalam realisasi kegiatan usaha dapat ditangani secara cepat, tepat dan terintegrasi.
“Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin investasi yang hadir di Gianyar mampu menggerakkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Mahayastra.
Dalam upaya tersebut, sinergi antara DPMPTSP Kabupaten Gianyar, perangkat daerah teknis dan pelaku usaha menjadi kunci. Kolaborasi diperlukan agar pelayanan tidak berjalan secara parsial dan setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan usaha dapat segera mendapatkan solusi.
Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab Gianyar Dr. Ida Ayu Ketut Surya Adnyani dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar Ni Luh Gede Eka Suary bersama jajaran turut mendampingi Bupati Gianyar dalam penerimaan penghargaan tersebut. Capaian ini sekaligus menjadi gambaran atas kerja lintas perangkat daerah dalam mendukung terciptanya ekosistem investasi yang kondusif.
Ke depan, Pemkab Gianyar tidak menjadikan penghargaan ini sebagai titik akhir. Predikat Pelayanan Prima justru menjadi dorongan untuk terus melakukan evaluasi, pembenahan dan inovasi agar kualitas pelayanan investasi semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.
Acara Anugerah Layanan Investasi 2026 turut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya turut menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah penerima ALI 2026.
Penghargaan ALI 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus memperkuat pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan berusaha dan menjaga iklim investasi yang sehat. Dengan kolaborasi lintas sektor, investasi diharapkan semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat menuju Gianyar maju. (gs/bi)
Kantor Samsat gerai Gerokgak yang ramai dikunjungi pembayar pajak kendaraan. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Kabar baik bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah memberikan keringanan melalui kebijakan pembebasan pokok pajak dan denda, sehingga masyarakat yang memiliki tunggakan lebih dari dua tahun cukup membayar pokok pajak untuk dua tahun.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dengan beban pembayaran yang lebih ringan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Perang Wibawa, Kamis (17/9), mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut sebaik-baiknya.
“Ketika masyarakat punya tunggakan lebih dari dua tahun, cukup membayar dua tahun pokok pajak saja. Pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya dihapuskan sesuai ketentuan, begitu juga dendanya,” jelasnya.
Ia memberikan gambaran, apabila masyarakat memiliki tunggakan PKB selama lima tahun, maka cukup membayar pokok pajak untuk dua tahun. Sementara tunggakan pokok pajak untuk tiga tahun berikutnya mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan program.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan kesempatan yang perlu dimanfaatkan masyarakat. Terlebih, pemerintah juga terus mendekatkan pelayanan pembayaran PKB melalui berbagai langkah, mulai dari Samsat Keliling, pelayanan door to door, razia gabungan, hingga pembukaan Gerai Samsat di Kecamatan Gerokgak yang berlokasi di Gedung PATEN Kantor Camat Gerokgak.
“Ini kesempatan emas bagi masyarakat. Mari berbondong-bondong memanfaatkan kanal pembayaran PKB yang tersedia dan jangan sampai kesempatan ini lewat,” ajaknya.
Di sisi lain, berbagai upaya tersebut juga dilakukan Bapenda untuk mengoptimalkan penerimaan PKB Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai 64 miliar.
Perang Wibawa menegaskan, kemudahan pelayanan dan keringanan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya.
“Mari manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Setelah itu, mari kita dukung pembangunan Buleleng dengan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu,” pungkasnya. (gs/bi)