Tuesday, 11 February 2025
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster: Sambut Baik Bantuan Teknis Program Clean & Sustainable Energy dari ADB

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR KOSTER: Saat menerima audiensi Mr. Florian Kitt, Energy Specialist, Energy Division, Southeqst Asia Department, ADB. (Foto:Ist)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali I Wayan Koster menyambut baik bantuan Teknis Program Clean & Sustainable Energy dari Asian Development Bank (ADB) karena sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Demikian ditegaskannya saat menerima audiensi Mr. Florian Kitt, Energy Specialist, Energy Division, Southeqst Asia Departmen, Asian Development Bank di rumah dinas Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (13/2) pagi.

Gubernur Koster menyatakan bantuan ini penting terlebih saat ini telah dikeluarkan beberapa kebijakan terkait energi di antaranya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih serta Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

‘’Kami saat ini sedang menata pembangunan Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Dimana pembangunannya harus ramah lingkungan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal,’’ ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

Berangkat dari visi itu, Gubernur menegaskan kita ingin mewujudkan alam yang bersih dan harmonis tentu lingkungan harus bersih, udara harus bersih. Untuk itu kita menerapan kebijakan Bali energi bersih dan mandiri energi.

Dalam konteks mandiri energi, lanjutnya Bali harus membangun pembangkit tenaga listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi baik untuk kebutuhan domestik (masyarakat Bali) maupun mendukung kebutuhan industri jasa bidang pariwisata.

‘’Ini sedang kami sinkronkan kebijakannya dengan pemerintah pusat. Kami mohon dukungan Bappenas. Kami minta pembangkit listrik di Bali tidak lagi boleh menggunakan batubara, harus ramah lingkungan,’’ kata Gubernur Koster.

Karena kebutuhan energi akan meningkat seiring diberlakukannya kebijakan penggunaan kendaraan listrik. Nantinya penggunaan energi oleh masyarakat akan dikendalikan baik untuk sarana transportasi supaya mulai berubah dari kendaraan menggunakan bahan bakar minyak, nantinya menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.

Florian Kitt mengatakan siap mendukung implementasi dari kebijakan clean energy yang dimiliki Bali. Untuk itu ia meminta restu kepada Gubernur Bali untuk membantu Bali dalam program energi efisiensi yakni mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU) yang konvensional menjadi yang efisien.

Energi efisiensi adalah pilihan yang paling murah untuk mengurangi emisi. Penggunaan teknologi yang efisien juga dapat mengurangi beban APBD, karena adanya pengurangan konsumsi listrik. (*/balu1)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali Pantau Pelaksanaan “Extra Dropping” LPG 3 Kg

Published

on

By

Extra Dropping LPG bali
PEMANTAUAN: Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali bersama PT Pertamina dan Hiswana Migas saat memantau pelaksanaan “Extra Dropping” LPG 3 kg oleh Pertamina Patra Niaga di tiga lokasi di Kota Denpasar, yaitu Wantilan Pura Dalem Sudha Sidakarya, Pasar Desa Adat Padangsambian, dan Kantor Kepala Desa Padangsambian Klod, Senin (10/2). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali bersama PT Pertamina dan Hiswana Migas memantau pelaksanaan “Extra Dropping” LPG 3 kg oleh Pertamina Patra Niaga di tiga lokasi di Kota Denpasar, yaitu Wantilan Pura Dalem Sudha Sidakarya, Pasar Desa Adat Padangsambian, dan Kantor Kepala Desa Padangsambian Klod, Senin (10/2).

Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali, I Wayan Pasek Putra, menyampaikan bahwa kegiatan “Extra Dropping” LPG 3 kg ini merupakan langkah pemerintah bersama pemangku kepentingan untuk mempercepat normalisasi pendistribusian LPG 3 kg atau gas melon di tengah masyarakat. Masyarakat diimbau membeli gas LPG sesuai kebutuhan dan tidak melakukan “panic buying” serta membeli gas di pangkalan terdekat atau sub-pangkalan resmi Pertamina.

“Kami harap masyarakat jangan panik dengan membeli gas secara berlebihan. Saat ini distribusi gas LPG di masyarakat sudah mulai lancar. Kami berharap dengan kegiatan hari ini, distribusi gas LPG segera normal kembali,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan oleh Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian. Ia memastikan stok LPG di Bali dalam kondisi aman, mencapai sekitar 604 metrik ton atau setara dengan 201.202 tabung LPG 3 kg.

“Masyarakat tidak perlu panik dengan memborong LPG 3 kg. Stok LPG 3 kg aman,” tuturnya.

Zico menambahkan bahwa di Provinsi Bali terdapat sekitar 6.250 sub-pangkalan yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.009 sub-pangkalan sudah dapat dilayani oleh pangkalan resmi di Kota Denpasar. Ia juga mengajak masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk menggunakan LPG non-subsidi seperti Bright Gas varian 5,5 kilogram dan 12 kilogram untuk mendukung subsidi yang tepat sasaran.

“Kami menghimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina karena selain stoknya terjamin, harganya dipastikan sesuai ketentuan pemerintah, yaitu Rp 18.000 per tabung,” imbuhnya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, penyaluran “Extra Dropping” gas LPG 3 kg berjalan lancar. Masyarakat yang membeli gas LPG diminta menunjukkan KTP, kemudian petugas menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli ke dalam Merchant Apps Pertamina (MAP). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa satu NIK hanya dapat membeli satu tabung, sehingga distribusi LPG merata, tidak terjadi penimbunan, serta subsidi pemerintah tepat sasaran. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Provinsi Bali Raih Skor Tertinggi pada Survei Penilaian Indeks (SPI) Tipe Sedang dengan Skor 77,97

Published

on

By

survei penilaian indeks bali
Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada. (Foto: dok)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali telah mengikuti pelaksanaan Survei Penilaian Indeks (SPI) Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Bali tercatat sebagai provinsi dengan indeks tertinggi pada Tipe Sedang dengan skor 77,97 dan anggaran sebesar Rp 4,339-8,655 miliar. Secara manajerial, SPI menunjukkan bahwa skor Indeks Integritas Nasional berada pada angka 71,53 poin, sedangkan skor Indeks Integritas Provinsi serta Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali mencapai 77,09 poin.

Penilaian SPI ini dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bali mencatat skor tertinggi pada Survei Penilaian Indeks (SPI) Tipe Sedang dengan rincian komponen skor: Internal sebesar 77,75 poin, Eksternal 89,17 poin, Eksper 78,71 poin, dan Faktor Koreksi 3,88 poin. Hasil indeks integritas juga dipengaruhi oleh faktor koreksi yang mengurangi skor penilaian berdasarkan penghitungan dua komponen tambahan, yaitu fakta korupsi dan pelaksanaan SPI.

Angka ini mencerminkan bahwa situasi integritas di Indonesia masih rentan terhadap praktik korupsi. Temuan utama survei mengungkapkan masih tingginya tingkat suap dan gratifikasi di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, mengatakan survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi di Provinsi Bali. Survei ini melibatkan berbagai instansi untuk memetakan celah korupsi di berbagai sektor, sehingga dapat menjadi bahan rekomendasi dalam meningkatkan upaya pencegahan korupsi. “Sasaran survei ini adalah pegawai pemerintah, pengguna layanan publik, serta para ahli dan pakar,” tegasnya saat ditemui di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Senin (10/2).

Hingga saat ini, temuan survei menunjukkan bahwa 90 persen kasus suap dan gratifikasi terjadi di kementerian/lembaga, sementara 97 persen terjadi di pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik suap masih banyak terjadi dan melibatkan sejumlah oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Peningkatan angka ini bukan hanya berdasarkan laporan eksternal, tetapi juga diakui oleh pegawai internal yang mengungkapkan adanya peningkatan tajam dalam kejadian suap dan gratifikasi, yang sebagian besar dilakukan oleh oknum di tingkat desa.

Dengan dilaksanakannya Survei Penilaian Indeks ini, diharapkan penggunaan anggaran semakin terencana dan terperinci dalam pemanfaatannya, sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Komisi IV DPRD Badung Kunjungi RSD Mangusada Bahas Optimalisasi Kinerja

Published

on

By

Komisi IV DPRD Badung
KKL: Komisi IV DPRD Kabupaten Badung melaksanakan Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) membahas Optimalisasi Kinerja RSD Mangusada di RSD Mangusada, Kabupaten Badung, Selasa, 11 Februari 2025. (Foto: Hms DPRD Badung)

Badung, baliilu.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung melaksanakan Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) membahas Optimalisasi Kinerja RSD Mangusada di RSD Mangusada, Kabupaten Badung, Selasa, 11 Pebruari 2025.

Kunjungan Kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung Nyoman Graha Wicaksana didampingi oleh sejumlah Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Badung dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Badung Nyoman Graha Wicaksana menyebutkan, bahwa pihaknya menerima masukan dari masyarakat bertalian dengan pelayanan RSD Mangusada terkait utilitas, masalah air dan fasilitas yang ada di ruangan pasien.

“Jadi, kami kesini untuk mendengarkan penjelasan, memang itu sudah dianggarkan dan anggaran yang ditargetkan sekitar Rp 300 miliar lebih, itu berkurang sekitar Rp 80 miliar, sehingga berdampak pada kinerja RSD Mangusada,” kata Graha Wicaksana.

Secara keseluruhan, lanjutnya sudah menjawab keluh kesah masyarakat, sehingga anggaran utilitas dan fasilitas pasien itu sudah dianggarkan sekitar Rp 12 miliar.

“Mudah-mudahan itu tidak terjadi kekurangan kembali, sehingga ini bisa dilaksanakan dan dieksekusi, sehingga tidak ada lagi keluhan warga Badung tidak mendapatkan kamar di RSD Mangusada,” terangnya.

Sebagai mitra kerja Komisi IV DPRD Badung dengan pihak RSD Mangusada, Graha Wicaksana berharap, agar RSD Mangusada bisa melayani kesehatan masyarakat Badung dengan baik dan efisien, sehingga masyarakat Badung terpuaskan dengan pelayanan kesehatan.

“Jika pelayanan sudah baik, maka RSD Mangusada bisa menjadi Rumah Sakit terbaik di Bali,” ungkapnya.

Oleh karena menyangkut pelayanan kesehatan se-Badung, pihaknya menerima anggaran yang telah diajukan Rp 300 miliar lebih, yang ternyata dilakukan efisiensi, sehingga pembelian alat-alat kesehatan menjadi tertunda, seperti Lab Radio Terapi dan lain sebagainya.

“Itu yang sangat besar efeknya dan juga alat-alat untuk jantung dan lain sebagainya,” tambahnya.

Meski demikian, pihaknya dari Komisi IV DPRD Badung sangat berharap mempunyai Rumah Sakit yang bagus pelayanannya, agar masyarakat Badung bisa terlayani dengan baik.

“Masyarakat Badung itu tidak perlu pergi ke lain Rumah Sakit. Harapan kami seperti itu,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) RSD Mangusada I Wayan Darta menyampaikan, bahwa Kunjungan Kerja Lapangan Komisi IV DPRD Badung dilakukan, untuk mengecek penggunaan anggaran yang diterima RSD Mangusada sebesar Rp 145 miliar yang diperuntukkan buat alat-alat kesehatan dan pengadaan obat-obatan serta pembelian alat Radio Terapi.

“Setelah itu, kami berkonsultasi bagaimana untuk menghemat anggaran. Pembelian alat-alat yang mahal Radio Terapi masih KSO pakai sistem itu, karena paket terlalu mahal sekitar Rp 99 miliar,” sebutnya. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca