Denpasar, baliilu.com
– Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040 adalah sejatinya sebagai implementasi
dari kearifan lokal Segara Kertih
yang merupakan elemen dari Sad Kertih
dan telah tertuang dalam visi Nangun Sat
Kerthi Loka Bali.
Hal ini menurutnya dilaksanakan Pemprov Bali sebagai strategi
untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya dalam
merencanakan memanfaatkan mengawasi dan mengendalikan sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil Bali secara komprehensif dan terintegrasi sehingga tetap
lestari serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Provinsi
Bali dengan agenda Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap tiga raperda
yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon,
Denpasar, Rabu (5/8-2020). Adapun ketiga raperda itu adalah Raperda tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, Raperda
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi
Bali Tahun 2020-2040 dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Gubernur
Koster menjelaskan pentingnya Raperda RZWP3K sebagai piranti pengaturan laut
yang sangat penting dan strategis guna menjadi landasan fundamental dalam
melaksanakan pembangunan daerah Bali utamanya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola
Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.
Peran RZWP3K dalam pengelolaan WP3K menjadi sangat vital
karena WP3K merupakan suatu perencanaan yang menempatkan alokasi ruang dari
pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan. Hal ini menurut Gubernur menyebabkan
RZWP3K harus segera disusun sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sumber daya
dalam pengelolaan WP3K.
Dikatakan Gubernur Koster, Provinsi Bali memiliki luas
perairan lebih dari 9.440 km2 dan panjang garis pantai lebih kurang 633 KM,
dari luasan itu jelas Gubernur Koster di dalamnya terkandung beragam sumber
daya alam baik sumber daya hayati maupun potensi-potensi lainnya.
“Saya baru mempelajari mengenai posisi strategis pesisir dan
laut Bali, baik secara geopolitik maupun juga ekonomi global ternyata pesisir
dan laut kita itu merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang ada alur
pelayaran internasional yang sangat padat di Selat Lombok, juga merupakan pintu
gerbang utama Indonesia di antaranya ada pelabuhan internasional Benoa dan
simpul sentral kapal cruise serta Bandara I Gusti Ngurah Rai yang bisa
terintegrasi dengan jalur laut, maupun jalur Selatan Bali berada paling dekat
dengan fishing ground Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Samudra Hindia.
Oleh karena itu terkandung di dalamnya nilai-nilai potensi ekonomi yang sangat
penting dan strategis di pesisir dan laut Pulau Bali, yaitu di antaranya
perikanan tangkap, kedua perikanan
budidaya, perdagangan produk ornamental atau aquaria tropis, industri rumput
laut, tangkapan ikan air laut dalam,
pemanfaatan energi baru terbarukan, pariwisata pesisir dan bahari dan
transportasi laut. Ini merupakan satu potensi ekonomi yang sangat penting yang
selama ini belum kita kelola di laut, karena kita selama ini selalu
berorientasi pada pembangunan darat,”
jelasnya rinci.
“Bicara tentang laut Bali ini ternyata luar biasa, walaupun
lebih kecil wilayahnya dibandingkan dengan provinsi lain. Ternyata wilayah yang
kecil ini mengandung nilai-nilai ekonomi yang luar biasa, yang bisa menjadi
bagian dari pada strategi kebijakan pembangunan perekonomian di Bali ke depan,”
imbuh Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan ini.
Di balik potensi tersebut yang dapat berkontribusi besar
bagi peningkatan perekonomian wilayah, di sisi lain juga muncul berbagai
permasalahan yang kompleks. Di antaranya kerusakan ekosistem pesisir,
erosi/abrasi pantai, pencemaran bayang pesisir, berkurangnya habitat peneluran
penyu, kemerosotan sumber daya ikan dan konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir
dan pulau-pulau kecil. WP3K menurutnya lebih jauh juga masih menjadi
kantong-kantong kemiskinan di Bali, khususnya wilayah pesisir di luar Kota
Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar.
“Pemanfaatan potensi
sumber daya perairan pesisir guna meningkatkan investasi untuk memperluas
lapangan kerja dan kesempatan berusaha belum optimal, karena masih terhambat
oleh kekosongan regulasi pemanfaatan ruang laut. Sampai saat ini terdapat
sebanyak 64 pelaku usaha yang telah mengajukan izin lokasi perairan untuk
memanfaatkan ruang laut, namun belum bisa diproses karena Provinsi Bali belum
menetapkan Perda RZWP3K. Hal tersebut merupakan gambaran kecil kondisi riil
WP3K Bali yang selama ini kita sadari kurang kita pedulikan secara baik, karena
lebih dominan fokus pada pembangunan di darat,” ungkap Gubernur Koster.
Saat ini, dokumen final RZWP3K Provinsi Bali telah mendapat
Persetujuan Substansi dari Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat Menteri
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor B-371/MEN-KP/VII/2020,
tertanggal 14 Juli 2020, sehingga dinyatakan Gubernur Koster sudah dapat
diproses lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
Sementara itu terkait Raperda Provinsi Bali tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020,
Gubernur Koster menjelaskan dilakukannya perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
karena terjadi perubahan terhadap proyeksi yang ditetapkan pada APBD Induk
Tahun 2020 dan dinamika perubahan kebutuhan yang mendesak. Perubahan APBD juga
didorong oleh adanya program dan kegiatan mendesak yang perlu dilaksanakan,
adanya pergeseran anggaran, baik antar kegiatan maupun antar jenis belanja
serta penetapan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 audited.
Sedangkan untuk Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
diungkapkan Gubernur Koster terdapat penyempurnaan materi muatan pada batang
tubuh Raperda terkait dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan
Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan dokumen lain yang
dipersamakan dapat berbentuk elektronik atau non elektronik, kewajiban petugas
pemungut retribusi wajib menyetor hasil pemungutan yang ke kas umum daerah
dalam jangka waktu 1 kali 24 jam menjadi petugas pemungut retribusi wajib
menyetor hasil pemungutannya ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, retribusi pemakaian yang terutang harus dibayar
lunas secara tunai/nontunai. (gs)