Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Wayan Koster Terima Kunjungan Sekjen Liga Muslim Dunia

Gubernur Wayan Koster Tegaskan Pertemuan R20 Hendaknya Menjadi Spirit Kehidupan Harmoni Terhadap Alam, Kedamaian, dan Kemanusiaan untuk Masyarakat Dunia. ‘’Harmony, Peace, and Humanity from Bali to The World’’

Loading

BALIILU Tayang

:

koster
Gubernur Bali Wayan Koster menerima Ikon Pohon Kurma dari Sekretaris Jenderal Rabithah ‘Alam Islami (Liga Muslim Dunia), Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Al Issa di Jayasabha, Denpasar pada, Minggu (Redite Wage, Landep) 30 Oktober 2022. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendapatkan kehormatan atas kunjungan Sekretaris Jenderal Rabithah ‘Alam Islami (Liga Muslim Dunia), Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Al Issa di Jayasabha, Denpasar pada, Minggu (Redite Wage, Landep) 30 Oktober 2022.

Sekretaris Jenderal Rabithah ‘Alam Islami (Liga Muslim Dunia), Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Al Issa menyampaikan terima kasih dan bahagia bisa bertemu Gubernur Bali Wayan Koster. ‘’Saya sangat kagum dengan Bali, keindahan Bali juga tercermin dalam keindahan ornamen seni ukir di Jayasabha yang sangat indah. Saya juga sangat bahagia diterima di kediaman Jayasabha. Saya merasakan suasana yang sangat damai bertemu dengan Gubernur Bali. Saya sudah mengunjungi berbagai tempat di dunia, tapi tidak menemukan rasa kedamaian seperti di Bali,’’ ujar Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Al Issa.

Yang Mulia Syeikh menyampaikan telah mengikuti perkembangan mengenai Bali dan kemajuan pembangunan Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali Wayan Koster serta memberi apresiasi atas kebijakan dan pencapaian pembangunan di Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster.

Kedamaian di Bali, sepertinya muncul dari kedamaian yang bersumber dari Gubernur Bali. Oleh karena itu, Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Al Issa sangat mendukung kebijakan Pembangunan Bali, dan mendoakan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster agar sukses memimpin Bali ke depan. ‘’Saya memiliki jaringan luas, tidak saja dengan tokoh-tokoh, pemimpin Islam di dunia, tetapi juga memiliki jaringan dengan pemimpin semua umat beragama di dunia. Saya akan mengajak komunikasi untuk melihat keindahan dan kedamaian Bali, ke depan, menjadikan Bali sebagai suatu model untuk menyatukan masyarakat dunia,’’ ujar Yang Mulia Syeikh.

Baca Juga  Gubernur Koster Buka Bulan Bung Karno VII Tahun 2025: Satukan Semangat Nasionalisme dan Kearifan Lokal Bali

Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Al Issa juga menyampaikan pelaksanaan Pertemuan Religion 20 (R20) yaitu pertemuan pemimpin dan tokoh agama negara – negara R20 yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 2 – 3 November 2022. Yang Mulia Syeikh meminta Gubernur Bali Wayan Koster agar bisa hadir memberikan sambutan pada acara gala dinner, tanggal 2 November 2022. Pertemuan R20 ini sangat luar biasa, karena dihadiri oleh pemimpin dan tokoh agama Islam di dunia serta pemimpin dan tokoh agama lainnya. Ini momentum sangat luar biasa dan bahagia, karena bisa dilaksanakan di Bali. Pertemuan R20 akan menginspirasi semua umat beragama di dunia, tidak saja pertemuan yang bersifat formalistik, normatif, tetapi agar hasil pertemuan ini bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata bagi masyarakat dunia.

koster
Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan cinderamata kain Tenun Endek Tradisional Bali kepada Sekretaris Jenderal Rabithah ‘Alam Islami (Liga Muslim Dunia), Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Al Issa di Jayasabha, Denpasar pada, Minggu (Redite Wage, Landep) 30 Oktober 2022. (Foto: ist)

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Yang Mulia di Bali. Ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan pertama kali bisa bertemu dengan Yang Mulia. Sebelumnya Saya sudah menerima audiensi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tanggal 28 Oktober 2022 di Grand Hyatt Bali yang didampingi oleh Kapolda Bali.

‘’Saya sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif Pertemuan R20 dalam rangka Pertemuan Presidensi G20. Ini merupakan pertemuan yang sangat penting, yang memiliki dimensi spiritual keagamaan, karena pemimpin umat beragama sedunia bisa berkumpul di Bali, hal ini sangat relevan dengan materi Presidensi G20 yang akan membahas 3 tema, yaitu: pertama, arsitektur kesehatan global; kedua, percepatan teknologi digital; dan ketiga, transisi energi bersih,’’ ucap Gubernur Wayan Koster.

Materi Pertemuan Presidensi G20 ini terkait dengan kebijakan secara Sakala yang akan menjadi kesepakatan negara – negara G20. Negara – negara yang tergabung dalam G20, menguasai 85% kekuatan ekonomi dunia, yang dampaknya sangat besar dan berpengaruh terhadap negara-negara di dunia. Oleh karena itu, Pertemuan R20 yang membahas kerukunan, toleransi, persatuan dan kesatuan, kedamaian dan kemanusiaan memiliki makna dan pesan kuat secara Niskala.

Pembangunan itu, hendaknya tidak hanya dimaknai membangun kehidupan aspek duniawi saja, tetapi juga membangun kehidupan spiritual dan kerohanian masyarakat dunia. Kalau Pertemuan Presidensi G20 membahas materi yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan yang bersifat duniawi, maka Pertemuan R20 membahas materi yang bersifat spiritual dan kerohanian. Sehingga pembangunan kehidupan masyarakat dunia menjadi lengkap secara Niskala – Sakala.

‘’Saya mengharapkan Pertemuan R20 ini akan menjadi momentum mengarahkan Tatanan Dunia Era Baru, pascapandemi Covid-19. Menurut kearifan lokal Bali, munculnya Gering Agung Pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia, selama lebih dari 2 tahun, merupakan siklus alam, akan hadirnya suatu zaman baru dengan membawa perubahan besar yang berisi spirit baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, wawasan baru, dan peluang baru sebagai Tatanan Kehidupan Era Baru menuju Peradaban Dunia Era Baru. Tatanan Kehidupan Dunia Era Baru, ditandai dengan kehidupan yang harmoni terhadap alam; menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, persaudaraan, keadilan, dan rasa kebersamaan dalam pergaulan masyarakat Dunia,’’ ujar Gubernur.

Baca Juga  Sinergi Menteri IMIPAS dan Gubernur Koster Tingkatkan Pendapatan PWA dan Berantas WNA Nakal

Gubernur Bali Wayan Koster sangat mengharapkan Pertemuan R20 di Bali akan memancarkan spirit kehidupan harmoni terhadap alam, kedamaian, dan kemanusiaan untuk masyarakat dunia. ‘’Harmony, Peace, and Humanity from Bali to The World, inilah persembahan spirit mulia dan luhur dari Bali-Indonesia untuk Dunia,” ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Oleh karena itu, spirit kehidupan yang harmoni terhadap alam, kedamaian, serta nilai – nilai kemanusiaan, toleransi, kerukunan, persatuan – kesatuan hendaknya dirumuskan dalam Pertemuan R20 agar menjadi suatu arah menuju Tatanan Dunia Era Baru, spirit muncul dari Bali-Indonesia untuk masyarakat dunia. Sehingga, ke depan kehidupan masyarakat dunia menjadi harmoni terhadap alam, penuh kedamaian, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan mengedepankan toleransi, kerukunan, persatuan – kesatuan, yang menjadi ekosistem dalam berbagai bidang kehidupan.

Gubernur Wayan Koster, meyakinkan bahwa spirit ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dunia, mengingat saat ini muncul berbagai ketegangan antarnegara akibat kepentingan politik, ekonomi, dan sumber daya kehidupan negara di dunia. Selain itu, Gubernur Wayan Koster juga menyampaikan akan menghadiri acara Pembukaan Pertemuan R20.

Atas penyampaian Gubernur Wayan Koster, Sekretaris Jenderal Rabithah ‘Alam Islami (Liga Muslim Dunia), Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Al Issa menyatakan sangat setuju dan sangat senang dengan pemikiran Gubernur Bali, semoga dapat diwujudkan dalam Pertemuan R20. ‘’Peristiwa pertemuan dengan Gubernur Wayan Koster, tidak akan pernah terlupakan,’’ tegas Yang Mulia Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Al Issa.

Mengakhiri pertemuan, Yang Mulia memberikan Ikon Pohon Kurma kepada Gubernur Bali, dan Gubernur Bali memberikan balasan berupa Kain Tenun Tradisional Endek Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-48 DPRD Bali, Penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026 dan APBD Induk 2027

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Sinergi Menteri IMIPAS dan Gubernur Koster Tingkatkan Pendapatan PWA dan Berantas WNA Nakal

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Gubernur Koster: Bali Tak Butuh Ormas Preman, Keamanan Ditangani Negara dan Desa Adat

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-48 DPRD Bali, Penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026 dan APBD Induk 2027

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca