Denpasar, baliilu.com – Komisi IV DPRD Bali siap mendorong dan memperjuangkan dana ideal yang dibutuhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali dalam rangka penanggulangan kebencanaan di wilayah Provinsi Bali.
“Kami di Komisi IV akan mendorong dan memperjuangkan ini bukan tanpa dasar karena kami melihat pertama dari potensi bencana kita sangat tinggi, kemudian dari segi mitigasi kita masih banyak yang kurang dimana mitigasi di akomodasi pariwisata masih kecil kemudian di sekolah tangguh bencana kecil, desa juga begitu,“ ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta usai memimpin Raker dengan BPBD Bali, di ruang Banggar DPRD Bali, Denpasar, Selasa (8/9/2026).
Hadir dalam raker tersebut anggota Komisi IV DPRD Bali Ni Made Sumiati, Putu Diah Pradnya Maharani, dan Putu Mangku Mertayasa. Turut hadir Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.
Suwirta lanjut menegaskan anggaran ideal yang dibutuhkan BPBD Bali harus didorong karena kebencanaan ini bukan masalah bagaimana menghadapi pasca bencana, tetapi mitigasi kesiapan sebelum bencana juga penting. Demikian juga sumber daya manusia juga masih kurang, jadi ini tidak bisa tanpa anggaran.
“Nah, oleh sebab itu dalam rapat-rapat gabungan nanti akan kami sampaikan termasuk juga pemanfaatan dana BTT Provinsi Bali di masing-masing kabupaten dan kota dengan regulasi permendagri atau kemendagri, dimana tidak bisa digunakan untuk menangani permasalahan pasca bencana, kecuali risiko-risiko bencana. Oleh karena itu nanti saya akan berusaha untuk berkoordinasi pada saat kami ke Menteri Dalam Negeri, kami akan sampaikan itu, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan,“ ucapnya.
Kemudian terkait dengan keseriusan pemerintah kabupaten kota, bagaimana komitmennya terlihat dari anggaran kebencanaan yang dipasang ada yang pasang tidak sampai 200 juta, bahkan ada yang 1,5 juta dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini perlu Kalaksa BPBD Bali bisa kumpul bersama dengan kalaksa kab/kota agar jangan sampai nanti ada bencana kita kewalahan, karena tidak ada anggaran. “Jangan kita seperti pemadam kebakaran baru terjadi kita baru panik kan. Mitigasi bencana ini penting sekali untuk dipersiapkan salah satunya anggaran sebagai pendukung,“ katanya.
Selain Komisi IV DPRD Bali akan terus mendorong anggaran tersebut, masih ada jalan lain, seperti memanfaatkan dana CSR dari BPD Bali atau PLN. “Yang penting pak Kalaksa interaksi dengan stakeholder dengan baik sehingga celah-celah untuk mendapatkan anggaran bisa didapatkan. Ingat bencana ini bisa datang kapan aja, jadi kita harus antisipasi dengan baik,“ tegasnya.
Call Center Menjadi Kebutuhan
Terkait masalah kebencanaan, Suwirta mengungkapkan bahwa Call Center kebencanaan menjadi kebutuhan. Selama ini orang mengalami kebencanaan mau nelpon kemana, kadang-kadang nelpon kantor, kadang-kadang kantornya tutup. Maka dari itu call center menjadi kebutuhan.
Selama ini call center dari pusat juga sering berubah-ubah, sehingga di kabupaten, kota kadang-kadang membuat call center sendiri. Contohnya Klungkung, BPD-nya 23000. Tapi bagusnya ada call center terintegrasi, ada dari pusat.
“Nah sekarang saya nggak tahu di mana kira-kira permasalahannya sehingga call center ini nggak jadi-jadi, terus berubah-ubah. Kalau memang belum mungkin, Bali bisa mempunyai call center sendiri dulu. Sehingga nanti pak Kalaksa lewat kominfonya nanti bisa mendorong untuk membuat call center sendiri. Saya kira untuk membuat ini tidak terlalu susah, asal ada kemauan. Kalau saya di Klungkung dulu, 23000 sudah pasti kebencanaan,” ucapnya.
Bangunan Mitigasi Bencana
Terkait tanggap bencana melalui bangunan mitigasi bencana, seperti yang terjadi di Serangan, Suwirta menilai itu pengecualian yang dilakukan khusus. Ketika tidak bisa membangun ke samping, karena tidak mempunyai kekuatan dan daerahnya flat seperti Denpasar atau Serangan, untuk lari cari bukit akan jauh. Maka satu-satunya adalah bangunannya naik.
“Nah mungkin saya kira kalau itu diperdebatkan masalahnya beda nanti. Pengecualian ya terkait dengan kebencanaan. Saya kira tidak bisa dipatok, yang penting pemetaan dulu, pemetaan bencana atau potensinya kan diketahui, kemudian kebutuhannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya mengungkapkan BPBD Bali mendapat pagu anggaran tahun 2027 sebesar 21 miliar lebih yang sudah dipetakan untuk apa saja. Namun ia mengatakan anggaran ideal yang dibutuhkan saat ini sekitar 29 miliar sudah cukup feasible, karena seluruh OPD juga berbasis bencana.
Jika masih ada ketersediaan anggaran atau spare anggaran sekitar 8 miliar tersebut, menurut Teja tentu masih ada beberapa kegiatan yang perlu dikuatkan seperti penguatan akses peringatan dini tsunami karena belum semua desa-desa di zone bahaya yang jumlahnya 10 desa mendapat peralatan system peringatan dini. Begitu juga kegiatan lain seperti peringatan dini banjir, peralatan logistik bencana. Meskipun dalam bencana partisipasi publik di Bali luar biasa sangat saling membantu. Tetapi pemerintah wajib memiliki logistik untuk 24 jam pertama, dan hari ketiga keempat masyarakat akan banyak membantu dan untuk 24 jam pertama penyediaan buffer stock pemerintah wajib. (gde)
