Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Ikuti Verifikasi Lapangan Hybrid KLA Nasional, Wabup Suiasa: Pemkab Badung Berkomitmen Wujudkan KLA

BALIILU Tayang

:

Wakil Bupati I Ketut Suiasa saat mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi KLA Nasional tahun 2022 oleh Tim VLH KLA Kementerian P3A RI, dari Rumah Jabatan Wakil Badung, Puspem Badung, Senin (30/5). (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung  sangat berkomitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk mewujudkan KLA, Pemkab Badung telah melaksanakan beberapa program/kebijakan mulai dari politik anggaran, kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan dan media massa hingga program penanganan stunting.

“Kami di Badung sangat berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan menekan kasus stunting,” tegas Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak Nasional tahun 2022 oleh Tim VLH KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI, dari Rumah Jabatan Wakil Badung, Puspem Badung, Senin (30/5).

Pada kegiatan tersebut Wabup Suiasa didampingi Kadis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) I Putu Eka Merthawan bersama Tim KLA Badung, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya selaku Ketua Gugus Tugas KLA Badung,  Kadis Sosial I Ketut Sudarsana, Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gunarta serta Kadis Dukcapil AA Ngr. Arimbawa. VLH juga diikuti OPD terkait dan Forum Anak Daerah Badung.  

Wabup  Suiasa menyampaikan apresiasi kepada Tim KLA Pusat yang kembali memberikan kesempatan Kabupaten Badung mengikuti verifikasi terkait komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan serta pemberian hak-hak dasar pada anak yang nantinya dapat dikategorikan sebagai KLA.

“Verifikasi ini akan kami jadikan pedoman dasar dan parameter untuk introspeksi diri, berkontemplasi guna dapat memperbaiki semua kebijakan dan gerakan operasional sehingga benar-benar mampu menyejahterakan rakyat, salah satunya bagaimana anak kita bisa hidup secara layak, pantas dan sepatutnya sebagai hak anak, ” tambah Suiasa. 

Di bagian lain Suiasa menjelaskan, dalam KLA, secara lintas sektor OPD, Badung telah memberikan anggaran yang cukup besar untuk orientasi mewujudkan KLA. Di tahun 2020, dengan APBD 6 T lebih dan anggaran secara kumulatif kaitan KLA sebesar 1 T lebih atau 17,73 persen.  Kemudian di tahun 2021 anggaran KLA mengalami penurunan disebabkan sumber pendapatan menurun akibat Covid-19 yang berimbas pada sektor pariwisata. Dari besaran 3 T APBD, untuk KLA secara kumulatif sebesar 877 M lebih atau  24,01 persen.

Baca Juga  Wabup Suiasa Buka IPSI Bali Championship 2023

“Meskipun anggarannya menurun, namun dilihat persentasenya meningkat. Ini komitmen dalam politik anggaran kami membuat kebijakan dan upaya kami sebagai KLA, ” jelasnya. 

Selain itu juga pihaknya melakukan sinkronisasi dan sinergitas antar-lintas sektor OPD dalam pola-pola kegiatan dengan konsep “Cross Cutting Program”. Dengan mewajibkan seluruh OPD untuk saling mensinergikan, mengakselerasikan,  memaduserasikan program kegiatan untuk KLA. Termasuk membangun partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Demikian pula mewujudkan sistem kemitraan baik dengan sektor swasta maupun dengan media massa. Pihaknya juga memanfaatkan digitalisasi dalam mengembangkan berbagai inovasi dengan konsep “One Agency One Inovasi”, mewajibkan OPD membuat inovasi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan,  kemasyarakatan maupun khusus inovasi tentang KLA.

Disampaikan pula Badung memiliki komitmen kuat dalam menangani masalah stunting. Dalam penanganan stunting, Badung telah membuat program khusus yang disebut “Garbasari” Gerakan Badung Sehat Seribu Hari Pertama Kelahiran. “Anak semasih dari kandungan hingga berusia 2 tahun diberikan program khusus sehingga perkembangan kualitas anak di badung menjadi baik dan mampu menekan stunting seminimal mungkin,” pungkasnya.

Ketua Tim VLH Evaluasi KLA Kementerian P3A RI, Prihantini Wijayanti menyampaikan, isu anak menjadi hal yang sangat penting, karena berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib. Maka pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk melaksanakan komitmen melalui berbagai kebijakan program kegiatan dan anggaran untuk urusan P3A. 

Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Badung serta seluruh jajaran atas komitmennya yang tinggi dalam mewujudkan KLA di Badung.

Ditambahkan, pelaksanaan program perlindungan anak dengan menerapkan lima kluster substantif yang meliputi: klaster 1, pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; klaster 2, pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster 3, pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; klaster 4, pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan klaster 5, perlindungan khusus anak.

Baca Juga  Pembinaan Pelayanan Publik 2023, Sekda Badung Minta OPD Jabarkan Esensi Reformasi Birokrasi

“Kami sampaikan terima kasih kepada Kabupaten Badung telah mengikuti verifikasi lapangan secara hybrid sebagai salah satu tahapan evaluasi KLA tahun 2022. Dan bagi provinsi dimohon terus memberikan pembinaan, pemantauan, dukungan dari seluruh proses evaluasi KLA ini, ” pintanya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Tim SAR Evakuasi Jenasah di Bawah Tebing

Published

on

By

Pantai Savaya
EVAKUASI: Tim SAR evakuasi jenasah tanpa identitas dari Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. (Foto: Hms SAR)

Pecatu, Badung, baliilu.com – Sesosok tubuh laki-laki ditemukan terdampar di Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. Info kejadian baru diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul 17.10 Wita dari anggota Polsek Kuta Selatan.

Tak berselang lama, 3 personel diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi melibatkan unsur SAR lainnya dari Polsek Kuta Selatan, Bhabinsa Desa Pecatu Pecatu, Linmas Desa Pecatu, petugas Ambulance Banser dan masyarakat setempat.

Upaya evakuasi cukup memakan waktu, karena akses ke posisi jenasah harus menuruni medan yang curam dan batu karang tajam. “Jenasah dibawa secara manual dengan melewati medan curam hingga bisa dibawa naik ke atas,” terang I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Selain kondisi yang beresiko tersebut, evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati karena situasi gelap, pencahayaan terbatas.

Akhirnya kurang lebih pukul 19.40 Wita, tim SAR gabungan selesai melakukan evakuasi. Jenasah tanpa identitas tersebut dibawa menuju RSUP Prof. Ngoerah menggunakan Ambulance Banser. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Wabup Suiasa Harapkan Pemilu Bisa Berjalan Demokratis
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wondr Kemala Run 2026 Sukses Digelar, Dongkrak Ekonomi Bali, Libatkan UMKM dan Salurkan Donasi Kemanusiaan

Published

on

By

Kemala Run
PEMBUKAAN AJANG LARI: Pembukaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. (Foto: Hms Polri)

Gianyar, baliilu.com – Pelaksanaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Event lari yang digelar di kawasan Jalan Ida Bagus Mantra hingga Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, itu dinilai tidak hanya berhasil dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian daerah, masyarakat lokal, hingga aksi sosial kemanusiaan.

Ketua Race Management Kemala Run 2026, Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai rencana, dengan total 11.000 peserta mengikuti lomba mulai dari kategori half marathon, 10 kilometer, hingga 5 kilometer.

“Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan Kemala Run 2026 dapat berjalan dengan lancar dan baik, sesuai yang kita rencanakan. Hampir seluruh peserta saat ini sudah memasuki area finish, dan semuanya berjalan lancar,” ujar Sambodo usai kegiatan.

Menurut Sambodo, tingginya antusiasme masyarakat dan peserta dari berbagai daerah menunjukkan bahwa ajang ini memiliki daya tarik besar dan layak menjadi agenda tahunan.

“Kalau melihat animo yang luar biasa seperti ini, mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita laksanakan setiap tahun,” katanya.

Keberhasilan Wondr Kemala Run 2026 juga terlihat dari dampak ekonominya. Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora Panasea, menilai event seperti ini menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini berada di angka 5,82 persen (year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ekonomi Bali sangat bergantung pada mobilitas. Ketika kita mampu menarik ribuan orang datang, maka diperkirakan akan terjadi stimulus ekonomi melalui konsumsi pada sektor akomodasi, perdagangan, dan transportasi,” ujar Nandya.

Baca Juga  Berbagai Strategi Inovatif, Bapenda Badung Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah

Ia menjelaskan, dengan jumlah peserta sekitar 11.000 orang dan pola belanja tertentu, potensi perputaran ekonomi selama acara berlangsung diperkirakan mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar.

“Untuk peserta luar daerah, rata-rata pengeluaran dapat berada pada kisaran Rp 10 juta per orang. Dengan asumsi sekitar 11.000 peserta dan skenario optimistis, potensi perputaran ekonomi dari kegiatan ini diperkirakan dapat mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar,” jelasnya.

Selain menggerakkan sektor pariwisata dan jasa, event ini juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Puluhan UMKM dilibatkan untuk meramaikan area acara sekaligus melayani kebutuhan peserta dan pengunjung.

Sambodo menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi perhatian utama panitia. Selain personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, pecalang, dan unsur masyarakat, UMKM juga diberikan ruang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung.

“Kita juga melibatkan UMKM, termasuk juga untuk memberikan cheering semangat kepada para peserta,” ujarnya.

Senada dengan itu, Nandya menekankan pentingnya pelibatan UMKM agar dampak ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu.

“Pelibatan UMKM lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,” katanya.

Di sisi lain, Wondr Kemala Run 2026 juga membawa misi sosial melalui penggalangan donasi kemanusiaan. Panitia membuka kesempatan berdonasi bagi peserta dan masyarakat, termasuk melalui lelang lukisan karya anak-anak berkebutuhan khusus.

“Kita bisa berdonasi juga di sini, dan ada lelang lukisan juga dari anak-anak ABK, dan nanti semua dana yang terkumpul kita akan berikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana kemarin, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat,” tutur Sambodo.

Baca Juga  Bupati Badung Serahkan HBMD kepada Mahkamah Agung RI

Dengan suksesnya pelaksanaan, besarnya antusiasme peserta, dampak ekonomi yang signifikan, keterlibatan masyarakat luas, serta aksi sosial kemanusiaan, Wondr Kemala Run 2026 dinilai menjadi contoh event olahraga yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kepedulian sosial. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Beri Harapan Palsu, Harga BBM Nonsubsidi Naik Ugal-ugalan Tanpa Empati

Published

on

By

harga bbm
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.( Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Langkah Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis, mendapatkan kritik tajam dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut langkah tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, dalam keterangan tertulisnya kepada media, di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.

Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.

Mufti pun menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi sebuah langkah kemunduran setelah sebelumnya Pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.

Baca Juga  Anggota Komisi I DPRD Badung Puspa Negara Dukung Penuh CCTV Analitik Dipasang di Kawasan Vital Pariwisata Badung

Mufti menyatakan apa yang dilakukan Pertamina saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.

Bahkan Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar Pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM.

“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.

Karena meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, kata Mufti, namun dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.

Belum lagi, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai Pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Ini dinilai sebagai sebuah ironi.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti.

“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok  BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.

Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.

Mufti menambahkan, ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan signifikan, maka yang terjadi adalah Pemerintah sedang memindahkan beban langsung ke pundak rakyat.

Baca Juga  Berbagai Strategi Inovatif, Bapenda Badung Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah

“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” ujar Mufti.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kawasan perdagangan dan bermitra dengan Pertamina ini pun meminta Pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi. Mufti mendorong agar stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera ditangani.

“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.

Mufti juga mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik. Ia meminta Pemerintah memahami dampak turunan yang terjadi saat harga BBM naik.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup Mufti. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca