Connect with us

EKONOMI & BISNIS

Jamin Pasokan Bahan Pangan di Kota Denpasar, Dorong Kerjasama Antardaerah

BALIILU Tayang

:

de
HLM: Wakil Walikota Denpasar Arya Wibawa memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar, Rabu (23/6/2021) di Ruang Rapat Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar. Rapat dihadiri Ekonom Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia S. Donny H. Heatubun, dan juga dihadiri oleh Eman Sulaeman, Kepala BPS Kota Denpasar serta diikuti oleh seluruh anggota TPID Kota Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama satu setengah tahun yang telah berdampak pada perekonomian Bali dan Kota Denpasar, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyebut ada 3 hal yang menjadi penekanan dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Denpasar. Wawali mengatakan pertama menjaga rantai pasokan barang dan jasa, kedua, perlunya menjaga daya beli masyarakat, dan ketiga menjaga keseimbangan supply dan demand terutama pada komoditas pangan yang mengalami kenaikan di tengah penurunan daya beli masyarakat.

‘’Selain itu, kami juga mengapresiasi Bank Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah dan harapannya sinergi daerah dengan stakeholder dapat terjaga,’’ ujar Wawali Arya Wibawa dalam sambutannya saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar, Rabu (23/6/2021) di Ruang Rapat Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar.  Rapat dihadiri Ekonom Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia S. Donny H. Heatubun, dan juga dihadiri oleh Eman Sulaeman, Kepala BPS Kota Denpasar serta diikuti oleh seluruh anggota TPID Kota Denpasar.

Pada kesempatan tersebut, Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali S. Donny H. Heatubun mengapresiasi kehadiran Wakil Walikota Denpasar selaku pemimpin rapat HLM. Hal ini menunjukkan komitmen kepala daerah atas pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah serta sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di mana kehadiran bupati/wakil bupati dalam rapat TPID tidak hanya menunjukkan komitmen namun juga akan mendapatkan penilaian yang tinggi pada aspek proses dalam penilaian TPID Award.

Selanjutnya, Donny H Heatubun memaparkan kondisi perekonomian nasional, Bali dan Kota Denpasar, perkembangan inflasi, serta perkembangan harga pangan strategis dan neraca pangan serta beberapa rekomendasi bagi upaya pengendalian inflasi kota Denpasar. Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2021 terkontraksi -9,85% (yoy), meski sedikit membaik dibanding triwulan IV 2020 yang tercatat -12,21% (yoy).

Baca Juga  400 Lansia dan Pelayan Publik Mendapat Vaksinasi di Banjar Panti Gede Pemecutan Kaja

Sementara itu, berdasarkan data BPS, kinerja ekonomi Denpasar di tahun 2020 tercatat kontraksi sebesar -9,42% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,82% (yoy). Lapangan usaha utama perekonomian Denpasar yaitu pada sektor akmamin (21,30%), jasa pendidikan (12,74%) dan konstruksi (11,10%). Namun, Denpasar merupakan kota dengan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan besar tertinggi secara total di Provinsi Bali (97.526 usaha dari total 482.484 usaha di Bali). Oleh karena itu, Kota Denpasar memiliki potensi dalam pengembangan industri kreatif di kota Denpasar. Didukung dengan adanya Gedung Dharma Negara Alaya, merupakan ruang kreativitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berkreasi sehingga ke depannya gedung ini diharapkan menjadi pusat kajian dan pengembangan ekonomi kreatif dan kesenian di Kota Denpasar. Tentunya, potensi industri kreatif ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar ke depannya.

Dari sisi perkembangan harga, Provinsi Bali mengalami deflasi -0,58% (mtm) pada Mei 2021. Deflasi terjadi pada kota IHK yaitu kota Denpasar sebesar -0,59% (mtm) dan Singaraja sebesar -0,50%. ‘’Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain canang sari, cabai rawit dan cabai merah. Meski demikian, harga emas perhiasan, tongkol diawetkan dan minyak goreng mengalami kenaikan. Penurunan harga merupakan dampak normalisasi pasca-HBKN di bulan April 2021 di antaranya Galungan dan Kuningan,’’ ujar Donny.  

Donny menyatakan Bank Indonesia merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk pengendalian inflasi serta pemulihan ekonomi Denpasar ke depan yaitu: (1) akselerasi pembangunan di sektor hilir dan industri kreatif, (2) pemanfaatan pekarangan rumah penduduk untuk penanaman komoditas hortikultura, (3) mendorong kerja sama antardaerah, (4) mendorong pembentukan BUMD pangan; dan (5) pemanfaatan aplikasi SiGapura untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak.

Baca Juga  Vaksinasi Covid-19 di Denpasar Capai 80,90 Persen

Senada dengan asesmen Bank Indonesia, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar AAG Bayu Brahmasta memaparkan, penanaman komoditas hortikultura seperti cabai di pekarangan rumah penduduk telah dilakukan di kawasan Kota Denpasar. “Cabai yang ditanam di pekarangan lebih tahan akan hujan dibandingkan yang ditanam di lahan yang luas,” tambahnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan pentingnya kerjasama antardaerah dalam menjamin kelancaran dan ketersediaan pangan di Kota Denpasar.

Sebagai penutup, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar, AA Gede Risnawan, menegaskan pentingnya mendorong MoU kerjasama antardaerah serta industri kreatif merupakan langkah strategis guna mendorong pemulihan ekonomi Denpasar dan upaya pengendalian inflasi di Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar telah menyambut baik rencana kerjasama antardaerah yang akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. (gs)

Advertisements
idul fitri pemprov bali

EKONOMI & BISNIS

BI Berikan Penguatan Kapasitas Program Pengendalian Inflasi TPID Tabanan

Published

on

By

de
Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun

Tabanan, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyelenggarakan capacity building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabanan. Kegiatan dilakukan secara daring dan dihadiri oleh seluruh kepala dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi anggota TPID Kabupaten Tabanan, Kamis, 29 Juli 2021.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan, Ir. I Wayan Kotio, MP. Dalam sambutannya, I Wayan Kotio menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan seluruh jajaran perangkat daerah anggota TPID Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah. I Wayan Kotio menambahkan perlunya program inovasi pengendalian inflasi daerah yang menyinergikan pembangunan sektor pangan dari hulu maupun hilir, dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Dalam hal terdapat defisit pasokan pangan, perlu dilakukan kerjasama antar-daerah (KAD) untuk mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan di Kabupaten Tabanan maupun antar-kabupaten/kota se-Bali dan di luar wilayah Bali.

I Wayan Kotio menjelaskan konsep pengendalian inflasi di Kabupaten Tabanan dimulai dari desa. Pengendalian harga di tingkat desa nantinya akan berdampak pada kestabilan harga di Kabupaten Tabanan. Harapannya capacity building yang dilakukan juga turut memberikan solusi dalam upaya pengendalian harga barang dan jasa di Kabupaten Tabanan selama pandemi Covid-19 ini.

Hadir sebagai narasumber, Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun yang memberikan paparan terkait inflasi, kelembagaan TPID dan penilaian TPID Awards. Secara umum, penyebab inflasi ada tiga yaitu dorongan biaya/cost push (antara lain disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, kenaikan harga komoditi yang diatur pemerintah, shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi), (2) tarikan permintaan/demand pull (berasal dari kenaikan permintaan melebihi jumlah pasokan yang ada), (3) ekspektasi inflasi (perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama saat menjelang hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional).

Baca Juga  400 Lansia dan Pelayan Publik Mendapat Vaksinasi di Banjar Panti Gede Pemecutan Kaja

Dari sisi kelembagaan, struktur organisasi TPID kabupaten/kota dipimpin oleh bupati atau walikota, wakil ketua oleh pejabat KPwDN Bank Indonesia dan pimpinan OPD terkait selaku sekretaris dan anggota TPID. Tugas pokok TPID mengacu pada program pengendalian inflasi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif).

Secara garis besar, kata Donny, kegiatan TPID meliputi: (1) Penetapan SK TPID, (2) Pemantauan dan Publikasi Harga Secara Periodik di Pasar, (3) Analisis Determinan Inflasi Daerah, (4) Protokol Pengendalian Inflasi, (5) Penyusunan Program Kerja TPID, (6) Pelaksanaan Kebijakan Daerah, (7) Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Rakor, (8) Pelaporan Rutin, meliputi permasalahan yang dihadapi, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan pengendalian inflasi, (9) Capacity Builing, untuk mengakomodir adanya dinamika rotasi personil anggota TPID, (10) Penyampaian Rekomendasi, (11) Komunikasi Publik dan Edukasi Masyarakat, (12) Partisipasi dalam Evaluasi Kinerja TPID Tahunan, (13) Pembentukan Cadangan Pangan Daerah, (14) Pembangunan Sistem Informasi Harga dan Pasokan, (15) Pembangunan Early Warning System Stabilitas Harga, dan (16) Pembangunan Sistem Logistik Nasional.

‘’Seluruh kegiatan tersebut nantinya akan dinilai sebagai penilaian TPID Awards oleh Pokja Daerah Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIP) dan External Reviewer. Adapun penilaian TPID Awards tersebut akan mengukur kinerja TPID melalui dua aspek yaitu proses dan output untuk kabupaten/kota non-IHK (Indeks Harga Konsumen) berprestasi. TPID juga didorong untuk memiliki program unggulan atau inovasi program TPID yang mencerminkan tugas pokok 4K,’’ ujar Donny.

Ke depannya, kata Donny, Bank Indonesia siap membantu memfasilitasi kerja sama antar-daerah dan mendukung program unggulan pengendalian inflasi oleh TPID Kabupaten Tabanan. Selain itu, Bank Indonesia juga siap mendukung TPID Kabupaten Tabanan dan seluruh TPID di Provinsi Bali dalam hal dibutuhkan capacity building, penyelenggaraan HLM maupun rapat koordinasi TPID. (gs)

Baca Juga  Dorong Pemulihan Ekonomi, Pegawai Perbankan Bali Dukung Vaksinasi Covid-19

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Ny. Putri Koster Berbagi Pengalaman dengan Pengurus Dekranasda dari Berbagai Daerah

Published

on

By

eka
Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster.

Denpasar, baliilu.com – Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster berbagi pengalaman terkait usahanya membangkitkan semangat pelaku IKM/UMKM yang terpuruk karena terdampak pandemi Covid-19. Pengalaman itu dibagikannya kepada peserta rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan pameran online yang difasilitasi Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Jumat (30/7/2021). Hadir secara virtual dari ruang kerjanya di Gedung Jayasabha, Ny. Putri Koster didampingi Ketua Harian Dekranasda Bali I Wayan Jarta.

Berbagi pengalaman dengan pengurus Dekranasda sejumlah provinsi yang terhubung secara virtual, Ny. Putri Koster menyampaikan salah satu terobosan yang cukup efektif yaitu gelaran IKM Bali Bangkit di Taman Budaya Provinsi Bali. Sayangnya, imbuh Purti Koster, untuk sementara waktu kegiatan pameran secara offline ditiadakan karena status PPKM terkait pencegahan penularan Covid-19. Namun, pihaknya tetap memanfaatkan media online dalam membantu pemasaran produk IKM/UMKM. “Kami di Bali punya platform e-market place lokal yaitu balimall.id dan sangat membantu kami dalam memasarkan produk para perajin secara online,” ucapnya.

Masih dalam uraiannya, ia menyebut Bali mendapat berkah di tengah pandemi dengan terpilihnya kain endek menjadi bahan busana Christian Dior. Penggunaan endek oleh rumah mode tersohor itu, menurutnya, menjadi pemantik semangat perajin tenun yang mengalami kelesuan di tengah pandemi. Perajin juga makin bergairah karena meningkatnya permintaan kain tenun tradisional sejalan dengan pemberlakuan SE Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Kain Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali setiap Hari Selasa. Ditambahkan olehnya, sasaran SE ini ditekankan kepada kalangan ASN dan para pegawai yang pendapatannya tidak begitu terpengaruh dampak Covid-19. “Itu strategi yang kami tempuh agar para penenun bisa tetap tersenyum,” imbuh wanita yang dikenal memiliki multitalenta ini.

Baca Juga  Walikota-Dubes Inggris, Jajaki Kerjasama dan Bahas Isu Strategis hingga Ekonomi Kreatif

Staf Ahli Dekranas Hesti Indah Kresnarini yang memimpin jalannya rakor virtual ini, memuji sejumlah langkah yang ditempuh Bali dalam upaya menjaga nyala semangat pelaku IKM/UMKM. Ia berharap, pengalaman yang dibagikan Ny. Putri Koster bisa menyemangati jajaran pengurus Dekranasda di daerah lain. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya endek sebagai bahan busana Christian Dior.

Terkait dengan pameran online yang akan dilaksanakan secara estafet mulai bulan Agustus, Dekranas membagi peserta dalam lima grup. Bali masuk di grup 5 bersama Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Utara, dan Jambi. Pameran untuk grup 5 akan dilaksanakan dari 29 November hingga 18 Desember 2021 mendatang. Dalam penyelenggaraan pameran online ini, Dekranas bekerja sama dengan dua marketplace nasional yaitu Tokopedia dan Ladara. Hesti menyebut, pameran online di platform digital nasional merupakan sebuah keberuntungan bagi pelaku IKM/UMKM daerah. Oleh sebab itu, ia berharap Dekranasda memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk membantu pemasaran produk IKM/UMKM yang menjadi binaan mereka. (gs)

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Jaga Stabilitas dan Perkuat Pemulihan Ekonomi, BI Pertahankan Suku Bunga BI7DRR pada Angka 3,50%

Published

on

By

de
OBROLAN SANTAI: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho pada acara Obrolan Santai BI Bareng Media, Selasa, 27 Juli 2021 di Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada angka 3,50%. Suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility juga dipertahankan pada 2,75% dan 4,25%. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho pada acara Obrolan Santai BI Bareng Media, Selasa, 27 Juli 2021 di Denpasar.

Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai langkah dalam rangka mendukung implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional, antara lain melalui pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp 124,13 triliun, yaitu Rp 48,67 triliun melalui mekanisme lelang utama dan sebesar Rp 75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO). Selain itu Bank Indonesia juga melakukan penambahan likuiditas di perbankan (quantitative easing) sebesar Rp 101,10 triliun (hingga 19 Juli 2021). Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk akselerasi ekonomi keuangan digital.

Trisno menambahkan, di samping kebijakan suku bunga, BI juga mengambil beberapa langkah kebijakan. Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat stance kebijakan moneter akomodatif. Ketiga, mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan penekanan pada perkembangan premi risiko dan dampak penetapan suku bunga kredit baru di berbagai segmen kredit. Keempat, memperkuat ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran melalui implementasi PBI PJP/PIP untuk simplifikasi dan efisiensi perizinan/persetujuan serta mendorong inovasi layanan sistem pembayaran.

Kelima, mempercepat dukungan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah dan mendukung efisiensi transaksi secara online. Keenam, mendukung ekspor melalui perpanjangan batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE), dari semula berakhir 29 November 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022, untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia.

Baca Juga  Dorong Pemulihan Ekonomi, Pegawai Perbankan Bali Dukung Vaksinasi Covid-19

Ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait. ‘’Pada Juli dan Agustus 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Amerika Serikat, Swedia, dan Singapura,’’ ujar Trisno.

BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM. BI juga meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi kebijakan moneter–fiskal, kebijakan untuk mendorong ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Terkait perekonomian Bali terkini, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda menyatakan mencermati beberapa indikator terkini di TW 2, BI memperkirakan Bali akan tumbuh positif kecil di TW 2. Namun, akan kembali negatif di TW 3 akibat pemberlakuan PPKM Darurat selama bulan Juli. Dengan demikian, secara keseluruhan tahun 2021, Bali diperkirakan masih terkontraksi dalam kisaran -4% sd -2%.

Rizki menjelaskan, proyeksi bersifat dinamis sehingga wajar dilakukan beberapa kali revisi. Hal ini mengingat proyeksi ekonomi sangat tergantung kepada angka realisasi di triwulan sebelumnya, indikator-indikator terkini dan asumsi-asumsi yang digunakan pada triwulan berikutnya.

Dalam hal intermediasi perbankan, kredit perbankan meningkat pada Triwulan II 2021 didorong oleh meningkatnya kinerja kredit investasi dengan risiko yang relatif terjaga. Perkembangan transaksi menggunakan QRIS di Bali meningkat dengan rata-rata nominal transaksi selama tahun 2021 tercatat sebanyak Rp 24 miliar/bulan.

Indikator kinerja pariwisata masih tertahan seiring dengan belum dibukanya border Indonesia untuk wisatawan. Meski demikian, kunjungan wisatawan domestik menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi awal pandemi Covid-19 yang diiringi dengan sedikit peningkatan pada tingkat hunian kamar hotel.

Baca Juga  Pedagang Dadakan Menjamur, Forum Pengelola Pasar Desa di Denpasar Sampaikan Aspirasi ke Walikota

Selanjutnya, Rizki merekomendasikan beberapa upaya pemulihan pariwisata. Untuk upaya jangka pendek yang dapat dilakukan antara lain: (1) Sertifikasi CHSE, (2) Dana Hibah Pariwisata, dan (3) Mempersiapkan pariwisata mancanegara dengan konsep Bali Safe Travel (Travel Bubble). Sementara itu, upaya jangka panjang melalui strategi refocusing pariwisata dari mass tourism menjadi quality tourism di antaranya maritime tourism, medical tourism, MICE/Blessure, dan nomadic tourism. (gs)

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca