Tuesday, 16 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kadisdikpora Bali: Pendaftaran Dilakukan Online, Pastikan Tak Ada Lulusan SMP yang Tercecer

BALIILU Tayang

:

de
KADISDIKPORA BALI SAAT KONFERENSI PERS.

Denpasar, baliilu.com – Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Dr. Ketut Ngurah Boy Jayawibawa memastikan daya tampung SMA/SMK negeri-swasta pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 ini melebihi jumlah lulusan SMP di Bali. Jumlah daya tampung SMA-SMK negeri-swasta di Bali sebanyak 78.256, sedangkan jumlah lulusan SMP di Bali 62.260 orang siswa.

Kadisdikpora Jayawibawa mengatakan misi Disdikpora Provinsi Bali memastikan tidak ada lulusan SMP yang tercecer tidak dapat SMA negeri atau swasta. Ia mengatakan ada sedikit penyesuaian dalam PPDB tahun 2020 disebabkan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

“Bedanya hanya sedikit sebenarnya. Yang terdahulu kalau seorang siswa melakukan pendaftaran online, kemudian dari nomor pendaftaran itu diverifikasi ke sekolah. Sekarang tidak ada. Semuanya dilakukan secara daring atau online,” ujar Jayawibawa saat konferensi pers, Rabu (13/5-2020) di kantor Disdikpora Denpasar.

de

Untuk memastikan tidak ada siswa yang tercecer, tahun ini ada penambahan 5 unit sekolah baru, yakni SMAN 9 Denpasar di Kecamatan Denpasar Timur, SMAN 10 Denpasar di Kecamatan Denpasar Selatan, SMAN 1 Abang, Karangasem, SMKN 2 Kubu, Karangasem, dan SMK Negeri 2 Tejakula (sebelumnya SMAN Satap Tejakula) di Buleleng.

Jayawibawa memaparkan, jalur PPDB SMA dibagi menjadi jalur zonasi, termasuk jalur penyandang disabilitas (inklusi) dan jalur sekolah dengan perjanjian (50%), jalur afirmasi (15%), jalur perpindahan tugas orangtua (5%), dan jalur prestasi (30%).

de

Dikatakan, ketentuan sonasi kuota 50% termasuk penyandang disabilitas syarat ketentuan fisik terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan rekomendasi dari psikiater dan atau hasil asesmen pihak sekolah. Sekolah dengan perjanjian dimana calon peserta didik baru dari banjar adat/desa adat atau pihak lainnya yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi dari banjar adat/desa adat/ pihak lainnya disertai dokumen perjanjian dan surat pernyataan kepada sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan banjar adat/desa adat atau pihak lainnya.  Sedangkan zonasi yakni jarak alamat tempat tinggal terdekat ke sekolah berdasarkan alamat kartu keluarga atau dapat dengan surat keterangan domisili yang menyatakan minimal 1 tahun sejak dikeluarkannya domisili.

Baca Juga  Kelurahan Sanur Gencar Data Penduduk Non-Permanen dan Edukasi Prokes Berniaga bagi Pelaku Usaha

Ketentuan jalur afirmasi diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah berupa keluar Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindunan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS), penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Ketentuan jalur perpindahan tugas orangtua atau wali untuk peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dan dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keterangan domisili dari instansi lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.

Jalur Pendaftaran PPDB SMK dibagi menjadi jalur afirmasi (15%), jalur sertifikat prestasi (15%), jalur ranking nilai rapor termasuk anak inklusi dan jalur sekolah dengan perjanjian (55%).

Ketentuan melalui jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan merupakan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik yang diperoleh minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun terakhir (status siswa SMP). Sedangkan jalur rangking nilai rapor berdasarkan perengkingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA

Waktu pelaksanaan pendaftaran tahap pertama, calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal satu jalur pendaftaran pada jenjang SMA atau SMK. Calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus pada tahap 1 tidak dibolehkan mengikuti tahap 2 dan tahap 3.

Jadwal pendaftaran tahap I dari tanggal 15 – 17 Juni 2020, verifikasi dilakukan tanggal 15 sampai 18 Juni 2020, perengkingan dilaksanakan 19 Juni 2020, pengumuman dilaksanakan 20 Juni 2020 dan mendaftar kembali tanggal 6, 7 dan 9 Juli 2020.

de

Waktu pelaksanaan pendaftaran SMA tahap kedua melalui jalur zonasi, calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus pada tahap kedua tidak dapat mengikuti tahap ketiga.  Pendaftaran tahap II dimulai 22 sampai 24 Juni 2020, verifikasi tanggal 22 -25 Juni 2020, perengkingan 26 Juni 2020, pengumuman 27 Juni 2020 dan mendaftar kembali 6, 7, dan 9 Juli 2020.

Baca Juga  Dua Langkah Baru Gubernur Koster untuk Percepat Penanganan Covid-19 di Bali
de

Pendaftaran tahap III SMA dan SMK melalui jalur rangking nilai rapor, pendaftaran dimulai tanggal 29-30 Juni 2020, verifikasi 29, 30 Juni dan 1 Juli 2020, perengkingan 2 Juli 2020, pengumuman 3 Juli 2020 dan mendaftar kembali 6, 7, dan 9 Juli 2020. Bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran kembali dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan PPDB, akan dibentuk posko-posko, termasuk memfasilitasi daerah-daerah yang memiliki hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran secara daring (online) karena infrastruktur/peralatan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Wujudkan Ketertiban dan Kenyamanan, Satpol PP Denpasar Tertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Tukad Badung

Published

on

By

Satpol PP Denpasar
TERTIBKAN PKL: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar saat menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan badan Jalan Tukad Badung, Selasa (16/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan badan Jalan Tukad Badung, Selasa (16/7).

Penertiban ini melibatkan Kelurahan Renon beserta Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Regu Cakra Camat Denpasar Selatan, dan Regu Induk.

Kasatpol PP Kota Denpasar, AA Ngurah Bawa Nendra, menjelaskan bahwa dalam aksi ini, pihaknya menertibkan 8 pelanggar. Dari jumlah tersebut, 5 orang diberikan pembinaan sementara 3 orang lainnya mendapatkan Surat Peringatan (SP) karena sudah pernah melanggar sebelumnya.

“3 orang yang mendapatkan SP akan mengikuti Sidang Pidana Ringan atau Tipiring di Pengadilan Negeri Jumat 19 Juli mendatang,” ungkap Agung Nendra.

Bawa Nendra menegaskan bahwa berjualan di atas trotoar dan badan jalan merupakan melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan penertiban guna menciptakan kenyamanan dan keamanan di wilayah Kota Denpasar, khususnya bagi pejalan kaki.

“Kami terus berupaya menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Denpasar. Kami berharap masyarakat dapat mematuhi aturan yang berlaku demi kebaikan bersama,” ujar Ngurah Bawa Nendra. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pedagang Positif Covid-19, Akses Jalan Gunung Kawi dan Jalan Gunung Raung Ditutup untuk Umum
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Jokowi dan PM Marape Bahas Kerja Sama Bilateral dan Kawasan Pasifik

Published

on

By

presiden jokowi
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape memberikan keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 16 Juli 2024. (Foto: BPMI Setpres/Vico)

Bogor, baliilu.com – Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini (PNG) James Marape membahas berbagai isu penting terkait kerja sama bilateral dan Kawasan Pasifik. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 15 Juli 2024, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara Indonesia dan PNG antara lain dalam bidang pertahanan, energi, hingga perdagangan.

“Berlakunya perjanjian kerja sama pertahanan sangat penting untuk memperkuat keamanan kedua negara. Indonesia juga menyambut baik pelaksanaan joint business forum yang kedua dan penandatanganan dua MoU lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang yang penting untuk meningkatkan ekonomi dan mempererat hubungan antara warga di perbatasan,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama PM Marape di Ruang Teratai Istana Kepresidenan Bogor, dikutip dari presidenri.go.id.

Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya kelanjutan pembahasan preferential trade agreement. Hal tersebut penting untuk meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan PNG.

“Pembaharuan perjanjian kerja sama kesehatan dan penandatanganan kerja sama pendidikan untuk mempererat kolaborasi dua negara,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, salah satu pencapaian konkret dari pertemuan ini adalah dimulainya pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw-Wutung. Presiden memastikan bahwa Wutung telah mendapatkan aliran listrik mulai hari ini.

“Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw-Wutung, dapat saya sampaikan bahwa kerja sama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini,” jelas Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan Papua Nugini dan negara-negara Pasifik lainnya melalui berbagai program hibah yang telah dilakukan dan masih terus berjalan. Di antaranya adalah renovasi rumah sakit di Port Moresby dan pembangunan fasilitas publik di wilayah Sepik Barat.

Baca Juga  Pemprov Bali Bersama Kanwil Kemenkumham Bali Sosialisasikan Pengelolaan JDIH di FH Unud

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Marape turut membahas terkait pentingnya kerja sama Kawasan Pasifik. Presiden menyebut bahwa Indonesia mengapresiasi dan mengharapkan dukungan PNG dalam kerja sama Pasifik.

“PNG sebagai tetangga dekat dan mitra strategis Indonesia, Indonesia mengapresiasi dan terus mengharapkan dukungan PNG dalam meningkatkan kerja sama dengan Pasifik termasuk MSG (Melanesian Spearhead Group) dan PIF (Pacific Island Forum),” ucap Presiden Jokowi. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ketua DPRD Badung Putu Parwata Apresiasi Pemerintah Sepakati Rancangan KUA-PPAS Badung 2025

Published

on

By

Ketua DPRD Badung
PENETAPAN RAPERDA: DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024. (Foto: Hms DPRD Badung)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam laporan hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 serta Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Tahun 2025.

Atas kesepakatan bersama, akhirnya DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024.

“Kita telah sepakat menetapkan itu adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp 10 triliun 488 miliar lebih dan Belanja Daerah Rp 10 triliun 604 miliar, artinya ini ada defisit Rp 115 miliar,” kata Putu Parwata.

Dengan defisit Rp 115 miliar, lanjutnya dalam pembahasan telah ditanyakan, bahwa pihak  Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai keyakinan dari efisiensi yang akan didapatkan dan tambahan-tambahan pendapatan lainnya, sehingga dari SILPA itu akan ditutupi defisit sebesar Rp 115 miliar.

“Nah, ini apresiasi kami dari DPRD Badung. Kemudian, Laporan Pertanggungjawaban APBD Badung 2023, tentu kami juga mengapresiasi,” ungkapnya.

Hal tersebut dikarenakan telah 12 kali penilaian dari BPK RI Perwakilan Bali dinyatakan WTP artinya Wajar Tanpa Pengecualian.

“Ini adalah sangat luar biasa, sehingga atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung kami apresiasi. Semoga hal ini berkelanjutan, sehingga di 2025 nanti kebutuhan-kebutuhan mandatori daripada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, sarana prasarana, kesehatan, utilitas, transportasi, kemudian taman kota dan lain sebagainya yang memang menjadi kebutuhan Badung ini akan bisa dilaksanakan dan lebih maju,” tandasnya.

Baca Juga  Dua Langkah Baru Gubernur Koster untuk Percepat Penanganan Covid-19 di Bali

Atas dokumen pengganggaran tersebut, lanjutnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MOU) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

“Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung dan seluruh jajarannya atas segala kerja sama dan ketekunan mengikuti seluruh proses pembahasan yang telah mencerminkan semangat kebersamaan sehingga Laporan Hasil Pembahasan atas dokumen berjalan dengan lancar dan tepat waktu,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyebutkan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang APBD Badung yang telah disampaikan Pemerintah dan diikuti serta disepakati bersama pihak legislatif tersebut dinyatakan telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai amanah konstitusi.

Oleh karena itu, lanjutnya produk yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif ini dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Badung.

“Intinya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya atas perintah dari Undang-Undang,” tegasnya.

Dengan disepakati KUA-PPAS Tahun 2025 dan 3 Raperda atas seluruh substansi yang terkandung didalamnya, terutama berkenaan dengan arah kebijakan penggunaan anggaran beserta alokasi anggaran ke program kegiatan yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Selama proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 dan tiga Raperda oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah sangat penting tercapai kesepakatan yang saling mendukung pembangunan. Seluruh masukan yang telah disampaikan Dewan, tentu akan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyesuaikan Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS Kabupaten Badung 2025 dengan mengedepankan transparansi, akuntabel, agar lebih realistis, efektif dan efisien,” tutupnya.

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung, Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Badung, Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung serta para undangan lainnya. (gs/bi)

Baca Juga  Pedagang Positif Covid-19, Akses Jalan Gunung Kawi dan Jalan Gunung Raung Ditutup untuk Umum

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca