Denpasar,
baliilu.com – Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Bali Dr. Ketut
Ngurah Boy Jayawibawa memastikan daya tampung SMA/SMK negeri-swasta pada penerimaan
peserta didik baru (PPDB) 2020 ini melebihi jumlah lulusan
SMP di Bali. Jumlah daya tampung SMA-SMK negeri-swasta di Bali sebanyak 78.256, sedangkan jumlah lulusan SMP di Bali 62.260 orang
siswa.
Kadisdikpora Jayawibawa
mengatakan misi Disdikpora Provinsi Bali memastikan tidak
ada lulusan SMP yang tercecer tidak dapat SMA negeri atau swasta. Ia mengatakan ada sedikit penyesuaian dalam
PPDB tahun 2020 disebabkan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan pada
masa pandemi Covid-19.
“Bedanya hanya sedikit sebenarnya. Yang
terdahulu kalau seorang siswa melakukan pendaftaran online, kemudian dari nomor
pendaftaran itu diverifikasi ke sekolah. Sekarang tidak ada. Semuanya dilakukan secara daring atau online,” ujar Jayawibawa saat konferensi pers, Rabu (13/5-2020) di kantor Disdikpora
Denpasar.
Untuk memastikan tidak ada siswa yang tercecer, tahun ini ada penambahan 5 unit sekolah baru, yakni SMAN 9 Denpasar di Kecamatan Denpasar Timur, SMAN 10 Denpasar di Kecamatan Denpasar Selatan, SMAN 1 Abang, Karangasem, SMKN 2 Kubu, Karangasem, dan SMK Negeri 2 Tejakula (sebelumnya SMAN Satap Tejakula) di Buleleng.
Jayawibawa memaparkan,
jalur PPDB SMA dibagi menjadi jalur zonasi, termasuk jalur penyandang disabilitas (inklusi) dan jalur sekolah dengan
perjanjian (50%), jalur afirmasi (15%), jalur perpindahan tugas orangtua
(5%), dan jalur
prestasi
(30%).
Dikatakan, ketentuan sonasi kuota 50% termasuk penyandang disabilitas syarat ketentuan fisik terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan rekomendasi dari psikiater dan atau hasil asesmen pihak sekolah. Sekolah dengan perjanjian dimana calon peserta didik baru dari banjar adat/desa adat atau pihak lainnya yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi dari banjar adat/desa adat/ pihak lainnya disertai dokumen perjanjian dan surat pernyataan kepada sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan banjar adat/desa adat atau pihak lainnya. Sedangkan zonasi yakni jarak alamat tempat tinggal terdekat ke sekolah berdasarkan alamat kartu keluarga atau dapat dengan surat keterangan domisili yang menyatakan minimal 1 tahun sejak dikeluarkannya domisili.
Ketentuan jalur afirmasi diperuntukkan bagi
keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam
program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah berupa keluar Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindunan Sosial (KPS), Kartu Indonesia
Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS), penerima bantuan
iuran dari pemerintah pusat. Ketentuan jalur perpindahan tugas orangtua atau wali untuk peserta didik
yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dan dibuktikan dengan
surat penugasan dan surat keterangan domisili dari instansi lembaga kantor atau
perusahaan yang mempekerjakannya.
Jalur Pendaftaran PPDB SMK dibagi menjadi jalur afirmasi (15%), jalur sertifikat prestasi (15%), jalur ranking nilai rapor termasuk anak
inklusi dan jalur sekolah dengan perjanjian (55%).
Ketentuan melalui jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat juara
atau penghargaan merupakan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik yang diperoleh minimal 6 bulan dan
maksimal 3 tahun terakhir (status siswa SMP). Sedangkan jalur rangking nilai rapor berdasarkan perengkingan
akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir yaitu mata
pelajaran Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA
Waktu pelaksanaan pendaftaran tahap pertama, calon peserta didik
hanya dapat melakukan pilihan maksimal satu jalur pendaftaran pada jenjang SMA
atau SMK. Calon
peserta didik yang telah dinyatakan lulus pada tahap 1 tidak dibolehkan
mengikuti tahap 2 dan tahap 3.
Jadwal
pendaftaran tahap I dari tanggal 15 – 17 Juni 2020, verifikasi dilakukan tanggal 15 sampai 18 Juni 2020, perengkingan
dilaksanakan 19 Juni 2020, pengumuman dilaksanakan 20 Juni 2020 dan mendaftar kembali tanggal 6, 7 dan 9 Juli 2020.
Waktu pelaksanaan pendaftaran SMA tahap kedua melalui jalur zonasi, calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus pada tahap kedua tidak dapat mengikuti tahap ketiga. Pendaftaran tahap II dimulai 22 sampai 24 Juni 2020, verifikasi tanggal 22 -25 Juni 2020, perengkingan 26 Juni 2020, pengumuman 27 Juni 2020 dan mendaftar kembali 6, 7, dan 9 Juli 2020.
Pendaftaran tahap III SMA dan SMK melalui jalur rangking nilai rapor, pendaftaran dimulai tanggal 29-30 Juni 2020, verifikasi 29, 30 Juni dan 1 Juli 2020, perengkingan 2 Juli 2020, pengumuman 3 Juli 2020 dan mendaftar kembali 6, 7, dan 9 Juli 2020. Bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran kembali dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.
Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran
Covid-19. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan PPDB, akan dibentuk
posko-posko, termasuk memfasilitasi daerah-daerah yang memiliki hambatan dalam
pelaksanaan pendaftaran secara daring (online) karena infrastruktur/peralatan
dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. (*/gs)
GELAR PASUKAN: Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.I.K., M.Si. didampingi Gubernur Bali, Ir. I Wayan Koster, M.M., memeriksa pasukan saat apel gelar pasukan yang dilakukan di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon Denpasar, Kamis (20/3/2025). (Foto: Hms Polda Bali)
Denpasar, baliilu.com – Dalam persiapan mengamankan perjalanan arus mudik dan balik selama momentum hari raya Idul Fitri, Polda Bali bersama seluruh stakeholder terkait melaksanakan operasi kemanusiaan terpusat dengan sandi Ops Ketupat Agung-2025.
Pelaksanaan operasi ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang dilakukan di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon Denpasar, Kamis (20/3/2025).
Apel gelar pasukan tersebut dihadiri oleh Gubernur Bali, Ir. I Wayan Koster, M.M., Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.I.K., M.Si. dan seluruh stakeholder terkait, termasuk TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Basarnas serta instansi terkait lainnya.
Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.I.K., M.Si. didampingi Gubernur Bali, Ir. I Wayan Koster, M.M., selaku pimpinan apel, membacakan amanat dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengatakan bahwa pentingnya sinergi antara TNI-Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H.
Apel gelar pasukan merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan personel dan sarpras, serta memperkuat sinergisitas dengan stakeholder terkait sehingga Operasi Ketupat 2025 dalam rangka pengamanan mudik serta perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Berdasarkan survei Kemenhub RI, potensi pergerakan masyarakat selama libur lebaran 2025 mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara 146,48 juta orang.
Pemerintah juga memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 s.d. 30 Maret 2025, dan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 s.d. 7 April 2025.
Berkaitan dengan hal tersebut, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar Operasi Terpusat dengan sandi “Ketupat 2025”, dan mengangkat tagline “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”, yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Maret s.d. 8 April 2025 untuk 8 Polda Prioritas, serta tanggal 26 Maret s.d. 8 April 2025 untuk 28 Polda lainnya.
Operasi ini melibatkan 164.298 personel gabungan dan akan menempati 2.835 pos, yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu yang tersebar di jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas, dan bencana alam, serta di pusat-pusat keramaian. Pelayanan prima dan pengamanan optimal diharapkan dapat diberikan melalui pos-pos tersebut.
Selain mengamankan lalu lintas dan kamtibmas, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta BBM juga harus terjaga, Koordinasi antar-stakeholder harus ditingkatkan untuk menjaga stok dan harga tetap stabil.
Komunikasi publik yang efektif juga menjadi fokus, dengan menyediakan informasi yang diperlukan melalui berbagai saluran komunikasi agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka dengan nyaman.
Optimalkan layanan 110 sebagai hotline pelayanan, pengaduan dan pelaporan tanggap darurat, baik terhadap gangguan kamtibmas maupun kemacetan pada jalur mudik, Pelayanan yang ramah dan responsif juga harus menjadi prioritas selama pengamanan mudik lebaran 2025.
Tampilkan sosok petugas yang humanis, berikan edukasi dan imbauan kepada pengemudi untuk istirahat sejenak guna menghindari microsleep, lakukan pengecekan kesehatan pengemudi, kondisi kendaraan, kesiapan rambu- rambu dan lampu penerangan, serta siagakan personel pada titik-titik rawan kecelakaan.
Terakhir, saya juga mengucapkan “Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan dan Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H” kepada seluruh umat Islam yang merayakan dan kepada seluruh anggota Polri, Di saat masyarakat berlibur untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, rekan-rekan tetap berdiri tegak memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. ”Selamat bertugas dan tetap semangat”. Jadikan setiap langkah pengabdian sebagai ladang ibadah untuk mencari ridho dan keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa. (gs/bi)
SERAHKAN SEMBAKO: Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Muhammad Iqbal Simatupang, S.I.K., M.H., menyerahkan sembako saat menggelar Bazar Ramadhan Polri Presisi dan Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025 yang berlangsung di Lantai III Gedung Pesat Gatra, Kamis (20/3). (Foto: Hms Polresta Dps)
Denpasar, baliilu.com – Polresta Denpasar menggelar Bazar Ramadhan Polri Presisi dan Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025 yang berlangsung di Lantai III Gedung Pesat Gatra, Kamis (20/3). Kegiatan ini berlangsung secara zoom meeting dan dipantau langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari Mako Polda Jawa Timur.
Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Muhammad Iqbal Simatupang, S.I.K., M.H., hadir langsung dalam kegiatan ini, didampingi Wakapolresta dan pejabat utama Polresta Denpasar. Secara virtual, acara ini juga diikuti oleh Wakapolri, pejabat Mabes Polri, serta Pengurus Bhayangkari Mabes Polri.
Di Polresta Denpasar, Kapolresta Denpasar mengikuti zoom dan dihadiri personel Polresta Denpasar serta menyerahkan secara simbolis 828 bingkisan sembako Ramadhan kepada perwakilan personel.
Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap personel dan masyarakat di bulan suci Ramadhan. “Ini adalah wujud nyata dari program Polri Presisi dalam mendukung kesejahteraan anggota serta membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Bazar dan bakti sosial ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota Polri dan masyarakat, terutama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Sementara itu di Mako Polda Jawa Timur, Kapolri melakukan pemantauan dan pengecekan stok sembako Ramadhan. Ia juga berinteraksi melalui zoom meeting dengan Dankor Brimob di Mako Resimen Brimob serta Kapolda Sumatera Selatan di Mako Polda Sumsel untuk memastikan kelancaran pelaksanaan bazar dan bakti sosial di daerah lain. Sebagai bagian dari kegiatan ini, Kapolri menyerahkan bingkisan sembako Ramadhan secara simbolis kepada perwakilan personel Polda Jawa Timur. (gs/bi)
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. (Foto : dok/dpr.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani merespons adanya temuan ladang ganja seluas 6.000 meter persegi di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Menurut Puan, penanaman salah satu jenis narkotika di kawasan konservasi itu seharusnya tidak boleh terjadi.
“Terkait dengan hal itu (temuan ganja), karena memang ini baru ditemukan harusnya hal itu tidak boleh terjadi,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Seperti diketahui, temuan ladang ganja ini berawal dari beredarnya narasi di media sosial yang menyebutkan ada ladang ganja di 59 titik di kawasan wisata Gunung Bromo. Luasnya disinyalir mencapai 6.000 meter persegi.
Narasi itu dikaitkan dengan larangan penerbangan drone di lokasi tersebut atau harus membayar senilai Rp 2.000.000 agar bisa tetap menerbangkan drone.
Puan lantas meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki dan menindaklanjuti temuan ladang ganja di kawasan Bromo, termasuk membongkar jaringan sindikat jika nantinya ditemukan bahwa penanaman ganja tersebut dilakukan dengan sistematis.
“Saya minta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menindaklanjuti dan membongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Komisi IV DPR yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan hidup telah menyatakan akan segera memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk meminta penjelasan mengenai temuan ladang ganja di Bromo.
Adapun menurut Pemerintah, penemuan ladang ganja di Bromo merupakan kerjasama Kemenhut, dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dengan pihak kepolisian. Penemuan area ladang ganja itu dilakukan dengan menggunakan drone dan pemetaan bersama pihak kepolisian hingga Polisi Hutan (Polhut). (gs/bi)