Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kenaikan Emisi Bayangi Ambisi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

BALIILU Tayang

:

RILIS IETO: Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa saat merilis Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2026, Rhetoric or Reality: Aligning Economic Growth with Energy Transition pada Kamis (20/11). (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Hingga akhir 2025 transisi energi Indonesia masih sekedar retorika dan gagal mencapai tujuan yang dicanangkan. Meski komitmen terhadap energi terbarukan tampak menguat dalam satu dekade terakhir, dominasi energi fosil justru semakin besar dan memperdalam ketergantungan pasokan energi. Wacana transisi energi yang mulai dicanangkan dari pemerintah sebelumnya, belum dapat diterjemahkan dalam aksi konkret. Di sisi lain, janji Presiden Prabowo untuk menghentikan energi fosil dalam 10-15 tahun dan mencapai 100 persen energi terbarukan masih menyisakan jurang implementasi yang lebar. 

IESR merilis Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2026, Rhetoric or Reality: Aligning Economic Growth with Energy Transition pada Kamis (20/11). Laporan yang terbit sejak 2018 ini memantau perkembangan transisi energi Indonesia dan kondisi pendukungnya. Selama sembilan tahun berturut-turut, Indonesia  gagal mencapai target bauran energi terbarukan, yang awalnya pada 2014 ditetapkan sebesar 23 persen pada 2025, tetapi baru tercapai  sekitar 16 persen pada pertengahan 2025. Tanpa mengubah arah, IESR memproyeksikan, jika masih berbasis fosil, maka target ekonomi 8 persen pada 2029, justru akan menaikkan emisi hingga 17 persen pada 2040 dan membuat pencapaian net-zero emission 2060 akan lebih berat dan mahal.

IESR menilai Indonesia perlu membuktikan kredibilitasnya dengan keluar dari retorika dan memperbaiki kebijakan, memperkuat infrastruktur jaringan, serta menutup kesenjangan pembiayaan. Perkembangan yang baik dari biaya energi terbarukan yang semakin murah, tumbuhnya industri pendukung seperti kendaraan listrik dan baterai serta tersedianya data proyek energi terbarukan yang siap dibangun merupakan modal besar yang harus dimanfaatkan agar Indonesia menjadi kekuatan energi terbarukan di kawasan.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan adanya paradoks Indonesia yang tidak mau melepaskan diri dari energi fosil padahal memiliki sumber daya energi terbarukan yang sangat besar. Selain itu, keinginan untuk mempertahankan PLTU justru berlawanan dengan tren global di mana PLTU mulai ditinggalkan oleh negara-negara maju. Selain itu, investasi energi bersih dunia pada 2024 bahkan meningkat hingga sepuluh kali lipat dibandingkan investasi fosil. 

Baca Juga  Terima Kunjungan TANESCO di Jakarta, PLN Perkuat Sinergi Pengembangan Geothermal di Tanzania

“Transisi energi Indonesia berjalan lambat yang disebabkan oleh tiga hambatan struktural, yaitu kerangka peraturan yang tidak koheren, kebijakan fiskal yang memberikan insentif penggunaan energi fosil, dan fragmentasi institusi dan prioritas. Ketidakmampuan pemerintah mengatasi hambatan-hambatan membuat pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi terhambat, seiring memburuknya iklim investasi energi bersih,” ujar Fabby.

Fabby menekankan bahwa pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk memangkas hambatan transisi energi yang terus bertahan. Terdapat beberapa area utama yang membutuhkan transformasi segera, di antaranya koordinasi kebijakan dan prioritas antar lembaga yang selama ini lemah dan kerap bertabrakan, restrukturisasi industri kelistrikan, keputusan untuk menghentikan pembangunan PLTU baru dan pensiun PLTU, serta pemberian insentif dan instrumen pendanaan energi bersih. 

Analis Sistem Ketenagalistrikan IESR, Abraham Octama Halim, menjelaskan bahwa kebutuhan listrik Indonesia tumbuh sangat cepat, antara 3 hingga 10 persen setiap tahun. Pertumbuhan ini seharusnya diisi oleh energi terbarukan sehingga bauran energi terbarukan dapat naik cepat. Di luar sistem Jawa-Bali, pembangkit energi terbarukan dapat mengganti PLTD dan PLTU yang akan memberikan dampak penurunan biaya produksi tenaga listrik. Simulasi 100 persen energi terbarukan, yang dilakukan di Pulau Timor dan Sumbawa, dengan dominan PLTS dan baterai menunjukkan bahwa biaya pembangkitan dapat turun 3 hingga 21 persen, dengan keandalan sistem yang baik. Sayangnya, potensi ini masih jauh dari direalisasikan. 

“Alih-alih meningkat, bauran energi terbarukan di sistem on-grid justru turun dalam 5 tahun terakhir. Dari 13 persen di 2020, menjadi hanya 11,5 persen di 2024. Angka ini meleset dari target RUPTL 2021-2030 yang seharusnya 15 persen. Kami mengidentifikasi adanya kesenjangan lebar antara potensi energi terbarukan yang melimpah, perencanaan sistem, hingga realisasi di lapangan. Ini menunjukkan adanya tantangan yang terus-menerus dalam menerjemahkan ambisi pemerintah menjadi proyek nyata,” tambahnya. 

Baca Juga  Ajak Masyarakat Lakukan Transformasi Energi, PLN Buat Skema Kemitraan Bangun SPKLU

Berdasarkan Transition Readiness Framework (TRF), indeks yang dikembangkan IESR sejak 2022 untuk mengukur kesiapan kondisi pendukung (enabling environment) transisi energi Indonesia, empat dari sebelas faktor yaitu kebijakan, kepemimpinan, dan investasi masih dinilai rendah (low), dan tidak berubah dari hasil 2024. 

Kontras dengan investasi energi terbarukan yang tidak mencapai target yang ditetapkan untuk tahun ini, subsidi fosil mengalami peningkatan di tahun ini dan  tahun depan  hingga akumulasinya pada periode 2022-2026 mencapai Rp1.023 triliun. Sementara itu, partisipasi publik dan penerimaan komunitas terhadap transisi energi masih berada pada tingkat sedang yang artinya kesadaran meningkat, tetapi belum berujung pada partisipasi yang bermakna.

Putra Maswan, Analis Finansial dan Ekonomi IESR menambahkan bahwa anggaran energi terbarukan di tingkat provinsi untuk 2025 relatif kecil, hanya Rp 426,7 miliar dari 33 provinsi. Minimnya anggaran membuat kemampuan pemerintah daerah membangun infrastruktur energi terbarukan terkendala, dengan demikian  bauran energi terbarukan tetap rendah. Ia mencontohkan Bali yang baru mencapai kurang dari tiga persen dari target 11 persen energi terbarukan pada 2025, meski memiliki potensi surya hingga 21 GW.

Untuk mendorong Indonesia bergerak lebih jauh menuju era energi terbarukan, IESR merekomendasikan enam langkah utama yaitu pertama, menyusun rencana pensiun energi fosil yang jelas dan terukur. Kedua, melakukan reformasi kelembagaan dan regulasi. Ketiga, memperluas pemanfaatan PLTS, PLTB, dan baterai. Keempat, mendorong relokasi atau pembangunan industri di wilayah yang memiliki pasokan energi bersih (low-carbon powershoring). Kelima, memperkuat pembiayaan energi terbarukan dan mengurangi subsidi fosil. Keenam, memastikan keterlibatan publik yang lebih bermakna. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Pastikan Makanan MBG Aman dan Bergizi, Polres Gianyar Lakukan “Food Safety” Ketat di SPPG

Published

on

By

Polres Gianyar melaksanakan kegiatan Food Safety di SPPG Polres Gianyar mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
FOOD SAFETY: Seksi Dokkes Polres Gianyar saat melaksanakan kegiatan Food Safety di SPPG Polres Gianyar yang berlokasi di Jalan Raya Ir. Soekarno, wilayah Polsek Tampaksiring, Jumat (22/5/2026) mulai pukul 05.00 Wita. (Foto: Hms Polres Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Seksi Dokkes Polres Gianyar melaksanakan kegiatan Food Safety di SPPG Polres Gianyar yang berlokasi di Jalan Raya Ir. Soekarno, wilayah Polsek Tampaksiring, Jumat (22/5/2026) mulai pukul 05.00 Wita.Polres Gianyar melaksanakan kegiatan Food Safety di SPPG Polres Gianyar mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kegiatan tersebut melibatkan personel Seksi Dokkes bersama Ahli Gizi dan Kepala SPPG Polres Gianyar dengan melakukan pemeriksaan keamanan makanan terhadap seluruh menu yang akan disajikan kepada penerima manfaat Program MBG.

Pemeriksaan dilakukan melalui uji kimia terhadap lima jenis makanan, yakni nasi putih, ayam goreng madu, tahu cabe garam, tumis pokcoy wortel, dan buah melon. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sampel dinyatakan negatif mengandung zat berbahaya seperti formaldehyde (HCHO), nitrit (NO2), arsen (As), maupun cyanide (CN), sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi.

Selain uji kimia, tim juga melaksanakan pemeriksaan menggunakan metode Uji Organoleptik yang meliputi evaluasi sensorik melalui indera manusia. Pemeriksaan dilakukan terhadap aspek warna, bentuk, aroma, rasa, hingga tekstur makanan. Hasilnya, seluruh menu dinilai dalam kondisi baik dan sesuai standar porsi yang telah ditetapkan.

Kapolres Gianyar, AKBP Chandra C. Kesuma menyampaikan bahwa kegiatan food safety ini merupakan bentuk komitmen Polres Gianyar dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat melalui Program MBG Polri.

“Melalui pemeriksaan secara menyeluruh ini, kami ingin memastikan bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, bergizi, dan layak dikonsumsi. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolres Gianyar.

Baca Juga  Menjajaki Pengakhiran Dini Operasional PLTU Batubara

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga standar keamanan pangan di lingkungan SPPG Polres Gianyar, sehingga program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pengukuhan KPw BI Bali: Perkuat Sinergi untuk Mengawal Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali

Published

on

By

Achris Sarwani
PENGUKUHAN: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melaksanakan upacara pengukuhan Achris Sarwani sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggantikan Erwin Soeriadimadja yang menjalani masa purnabakti di Bank Indonesia pada Jumat, 22 Mei 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melaksanakan upacara pengukuhan pada Jumat, 22 Mei 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, secara resmi mengukuhkan Achris Sarwani sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggantikan Erwin Soeriadimadja yang menjalani masa purnabakti di Bank Indonesia.

Pengukuhan ini dihadiri oleh Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bupati/Walikota, pimpinan instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perbankan, perguruan tinggi, asosiasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Provinsi Bali, Bupati/Walikota di Bali dan jajaran Pemerintah Daerah, serta seluruh mitra kerja yang telah mendukung peran strategis Bank Indonesia di Bali. Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang baru merupakan estafet kepemimpinan yang menjadi bagian penting dari transformasi kelembagaan Bank Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dan mitra kerja Bank Indonesia Provinsi Bali dalam pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, UMKM, sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Bali sekaligus mendukung perekonomian nasional.

Destry Damayanti memberikan apresiasi atas kinerja pertumbuhan ekonomi Bali yang tinggi pada tahun 2025, yang mencapai 5,82%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,48%. Capaian tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%, sekaligus menempatkan Provinsi Bali sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Meski demikian, masih terdapat ruang yang luas untuk terus mengoptimalkan potensi daerah, khususnya dalam mengantisipasi tekanan ekonomi global dan mendorong arus wisatawan.

Baca Juga  ‘’Power Wheeling’’ akan Buka Peluang Investasi Energi Terbarukan di Indonesia

Selain itu, pengembangan quality tourism dan diversifikasi sektor-sektor unggulan sebagai sumber pertumbuhan baru, seperti sektor pertanian dan industri kreatif, termasuk UMKM, perlu terus didorong guna memperkuat pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih tinggi dan berkelanjutan ke depan.

Lebih lanjut, Destry Damayanti menyampaikan pesan penting kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang baru untuk terus menjaga sinergi bersama pemerintah daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga di Bali. Selain itu, upaya perluasan dan percepatan digitalisasi ekonomi serta sistem pembayaran perlu terus dioptimalkan sebagai game changer untuk meningkatkan produktivitas, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi prioritas melalui pemanfaatan seluruh kanal pembayaran digital, termasuk QRIS, baik pada sisi penerimaan maupun belanja daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan apresiasi atas peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat transformasi ekonomi Bali, termasuk penguatan ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal. Bali harus tumbuh menjadi daerah yang maju secara ekonomi, namun tetap menjaga identitas, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. “Ke depan, tantangan ekonomi akan semakin kompleks dan dinamis, terlebih dengan gejolak geopolitik global. Kepemimpinan yang visioner, sinergi yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin solid menjadi kunci dalam menavigasi perekonomian di tengah ketidakpastian,‘‘ ujarnya.

Sekda Provinsi Bali berharap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dapat terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh stakeholder dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga  Ajak Masyarakat Lakukan Transformasi Energi, PLN Buat Skema Kemitraan Bangun SPKLU

Melalui semangat sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, serta kepemimpinan yang baru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus bersinergi dalam memitigasi risiko global dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Setiap langkah inovasi kebijakan akan difokuskan untuk mengawal stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali untuk mendukung terwujudnya masyarakat Bali yang sejahtera. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

PSEL Ditarget Selesai Akhir 2027, Groundbreaking Denpasar Raya akan Dilaksanakan 8 Juli 2026

Published

on

By

Pemerintah Provinsi Bali saat ini mendorong pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang.
RAKOR: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri rapat koordinasi Pembangunan PSEL Denpasar Raya kawasan Benoa di Ruang Rapat Kertha Sabha, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (22/5). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy merupakan salah satu solusi strategis untuk menangani kedaruratan sampah di Bali, terutama setelah kapasitas TPA Suwung semakin kritis dan muncul penumpukan sampah di berbagai wilayah seperti Denpasar dan Badung.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini mendorong pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pembangunan PSEL menjadi solusi jangka panjang untuk menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi ancaman lingkungan dan pariwisata Bali. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan sampah setelah penutupan TPA Suwung.

“Proyek PSEL untuk penanganan sampah di wilayah Denpasar dan Badung kini memasuki tahap persiapan pembangunan. Proyek strategis tersebut telah diproses oleh Danantara dan direncanakan akan mulai groundbreaking pada 8 Juli 2026 mendatang. Saat ini, proses pengurugan lahan sudah mulai dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern tersebut. Lahan yang digunakan untuk proyek PSEL ini memiliki luas sekitar 6 hektar,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng itu pada Jumat (23/5) di Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar.

Selain pembangunan PSEL, pemerintah daerah dikatakan Koster juga memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS3R, TPST, dan pemilahan sampah rumah tangga. Pemilahan sampah organik dan anorganik dinilai penting agar proses pengolahan sampah menjadi energi berjalan optimal.

“Kebersihan Bali adalah fondasi utama menjaga Bali tetap kondusif sebagai destinasi wisata dunia. Sambil menunggu penyelesaian PSEL, gerakan bersih-bersih terus kita genjot,” terangnya.

Kehadiran PSEL ini menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di wilayah Denpasar dan Badung. Pemerintah menargetkan pada tahun 2028, permasalahan sampah di kedua daerah tersebut sudah dapat ditangani secara lebih optimal.

Baca Juga  Buka World Hydropower Congress, Presiden Harapkan Rekomendasi Kebijakan Bagi Bumi Lestari

“Nantinya, fasilitas PSEL ini diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.200 ton sampah per hari. Kapasitas besar tersebut diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan di Bali,” imbuhnya.

Selain penanganan sampah baru, tumpukan sampah lama di kawasan TPA Suwung juga harus menjadi perhatian untuk diselesaikan. Tumpukan sampah yang telah mengendap selama bertahun-tahun di kawasan tersebut ditargetkan ikut diselesaikan bersamaan dengan pengembangan sistem pengelolaan sampah modern melalui proyek PSEL. Langkah ini dinilai penting agar persoalan sampah di wilayah Denpasar dan Badung dapat ditangani secara menyeluruh, tidak hanya untuk sampah harian tetapi juga sampah lama yang masih menumpuk.

Pemerintah berharap proses penanganan sampah lama di TPA Suwung dapat berjalan optimal sehingga kawasan tersebut nantinya bisa direvitalisasi dan dimanfaatkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Apabila rencana tersebut berhasil direalisasikan, kawasan eks TPA Suwung diharapkan berubah menjadi area hijau yang lebih ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik sekaligus mendukung kualitas lingkungan di Bali.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak saat meninjau kick-off pematangan lahan milik Pelindo di Pasanggaran, menegaskan bahwa penanganan permasalahan sampah harus dilakukan secara bersinergi. Ia menyampaikan bahwa TNI AD siap mendukung pengelolaan sampah melalui metode pirolisis yang dinilai efektif dan ramah lingkungan.

“TNI AD siap mendukung berbagai program pemerintah dalam penanganan sampah melalui kegiatan karya bakti, edukasi lingkungan, hingga dukungan terhadap program pengelolaan sampah terpadu di daerah,” jelasnya.

Disampaikan pria yang juga pernah menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana tersebut, keunggulan pengolahan sampah oleh TNI AD diantaranya tanpa investasi pemerintah, mengelola sampah lama, tidak perlu subsidi pemerintah, ramah lingkungan dan tanpa emisi terbuka.

Baca Juga  Resmikan HRS Pertama di Indonesia, Langkah PLN Diapresiasi Berbagai Pihak

“Yang perlu didukung oleh pemerintah yakni prosedur administrasi (perizinan), jaminan penjualan solar hasil pengolahan sebagai sumber energi terbarukan,” ungkapnya.

Sementara itu, Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan menyampaikan Perpres 109/2025 memayungi kebijakan pengolahan sampah yang menghasilkan energi yakni menjadi Listrik, PSE BBM terbarukan, PSE Bio Energi serta Produk ikutan lainnya.

“Penggunaan teknologi PSEL dan PSE BBM terbarukan dapat mengurangı kedaruratan sampah di Denpasara dan Badung, baik timbulan sampah harian maupun TPA Suwung,” terngnya.

Disampaikan Nani, Bali telah ditetapkan sebagai lokasi pilot project pirolisis bersama lokasi lainnya (Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Bogor, Semarang) yang dilaksanakan oleh TNI AD, dengan dukungan tim terpadu lintas Kementerian/Lembaga khususnya pada tahap persiapan dan pembangunan.

Groundbreaking PSEL Denpasar Raya pada tanggal 8 Juli 2026 mendatang menjadi momentum terintegrasi penanganan sampah di hulu dan hilir,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca