PARIWISATA
Komisi II DPRD Badung Tinjau Pantai Seminyak, Anom Gumanti: 100 Hari, 5 Potensi DTW Harapkan sudah Dapat Legal Formal
Badung, baliilu.com – Menindaklanjuti Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dengan Dinas Pariwisata Badung soal penetapan DTW baru di Badung, Komisi II DPRD Badung dipimpin ketuanya I Gusti Anom Gumanti, S.H. melakukan peninjauan ke potensi Daya Tarik Wisata (DTW) Desa Adat Seminyak, Senin (24/1) bertempat di K Resto Seminyak Kuta, Badung.
Dalam peninjauan tersebut, Ketua Komisi II Anom Gumanti didampingi Anggota Dewan Kadek Suastiari, IGA Agung Inda Trimafo Yudha, dan I Made Wijaya, S.E. Dari pihak eksekutif hadir Kadis Pariwisata Badung I Nyoman Rudiarta, Camat Kuta, Lurah Seminyak I Putu Gede Adhi Karmita Putra, pengelola Pantai Seminyak Koming, Bandesa Adat Seminyak Wayan Windu Segara serta prajuri Desa Adat Seminyak.
Usai melakukan pertemuan, Ketua Komisi II, I Gusti Anom Gumanti menyampaikan dengan program 100 harinya Kadis Pariwisata yang baru ini, Dewan berharap 5 potensi DTW ini sudah mendapatkan legal formal SK Bupati tentang penetapan dan pengelolaan oleh desa adat. Komisi II tentu akan selalu mensupport Kadis Pariwisata, karena dasar hukum yang paling penting dari keberadaan DTW.
Politisi Dapil Kuta ini lanjut menegaskan, pengelolaan DTW oleh desa adat juga sesuai dengan visi Bupati Badung, yang ingin menjadikan warganya menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ini yang perlu dikaji dan di dinas mana ini yang akan kita dorong. ‘’Jadi sesuai dengan permohonan dan hari ini melakukan kunjungan lapangan potensi DTW Seminyak sudah menenuhi syarat semua dan tinggal di-SK-kan oleh bapak Bupati,’’ ujarnya.
Hal lain yang bisa digali di samping bentuknya retribusi, papar Anom Gumanti dari Fraksi PDI Perjuangan ini, ada masukan dinas soal karakteristik pengelolaan DTW di Badung yang berbeda-beda, ada watersports, kuliner, dan ada dalam bentuk lain. Ini yang perlu dikaji ke depan supaya minimal dari kajian itu menambah pundi-pundi PAD. ‘’Harapan saya bagaimana caranya penetapan itu tidak memberatkan pengelola tetapi terjadi simbiose mutualistis, saling menguntungkan sehingga setoran ke PAD juga ada, ke pengelola juga dengan senang hati, nyaman dan tenang mengelola wilayahnya masing-masing,’’ papar Gumanti.
Lebih dalam, Anom Gumanti asal Kuta Badung ini menjelaskan penataan dan pengelolaan DTW ini mesti komprehensif dengan penataan Samigita. Ketika nanti proses penataan Samigita sudah berjalan kalau tidak ada SK pengelolaan DTW ini akan kurang bagus. Karena itu, semua komponen baik eksekutif, legislatif termasuk pengelolanya mesti bersama-sama memikirkan Badung ke depan. ‘’Jadi ini sesuatu hal yang penting. Ketika nanti pariwisata sudah bertumbuh seperti dulu, kita sudah siap dalam segala hal, baik kondisi fisiknya maupun regulasinya,’’ ucapnya.
Oleh karena itu, Anom Gumanti menargetkan dalam 100 hari, 5 potensi DTW sudah mendapatkan SK pengelolaan. Untuk di Seminyak permohonan sudah lengkap. Kajian sudah lengkap tinggal ditelaah bagian hukum. Kalau tidak ada masalah akan dilanjutkan ke bupati.
‘’Saya minta kepada pihak pengelola nanti apakah desa adat atau bentuk lain, ketika nanti mengelola, mengelolalah dengan profesional. Ketika sudah diberikan SK pengelolaan artinya desa adat harus mandiri. Maintenance-nya semuanya diserahkan kepada desa adat. Kita semua supaya punya rasa tanggung jawab di wilayahnya sendiri,’’ papar Gumanti seraya menegaskan perlu edukasi, inisiatif dari komponen pengelola untuk menggerakkan masyarakatnya supaya bertanggung jawab. Partisipasi ini yang akan kita tumbuhkan ke depan.
Jika ada yang tidak mendapat SK bupati, Komisi II akan mendorong dinas menindaklajuti. Bahkan Jika sampai pada keputusan jika minta pertimbangan bapak Bupati akan kita berikan. Ia pun kurang sependapat kalau banjar adat yang mengelola, tetapi tetap konteksnya harus desa adat, bahwa yang mendapatkan legitimasi adalah desa adat bukan banjar.
Sedangkan anggota Dewan Made Wijaya mengimbuhkan kehadiran Komisi II ini untuk menuntun dan membina serta melengkapi yang sudah ditetapkan agar jro bandesa dan seluruh jajarannya tidak diobok-obok ke hukum positif. Sekarang legitimasinya di desa adat, karena desa adat dasar hukumnya jelas, bukan banjar adat. Dengan dipayungi perda, esok kalau ada masalah hukum maka larinya ke majelis dan tidak semua ke meja hijau. Dewan pun akan memberi tanggapan terhadap peran desa adat yang sangat kooperatif terhadap program bupati.
Sementara itu Kadis Pariwisata Badung Nyoman Rudiarta mengatakan kunjungan lapangan dari Komisi II DPRD Badung ini tindak lanjut dari raker yang dilaksanakan minggu lalu. Mantan Camat Kuta ini menyebutkan, tahun 2022 ada 5 permohonan kaitannya dengan pengelolaan kawasan pantai dan beberapa destinasi yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Yakni, Kelan, Seminyak, kawasan luar Pura Batu Ngaus di Cemagi, Pancoran Solas di Penarungan, dan wisata Gerih di Taman Wisata Gerih Sibang Kaja.
“Jadi hari ini beliau (Komisi II, red) melihat bagaimana persyaratan yang sudah kita tentukan kaitan dengan ditetapkan menjadi sebuah DTW. Yang prinsipnya ada sebuah permohonan dari desa adat dan juga kita melihat ada pengelolaan yang cukup bagus dan juga sarana prasarana penunjang baik menyangkut keamanan dan kebersihan sudah lengkap dan ini sudah layak kita jadikan sebuah daya tarik wisata baru yang ada di Kabupaten Badung,’’ ucapnya.
Dikatakan, ini adalah sebuah sampel yang dilakukan oleh Komisi II karena dari kelima tempat itu pihaknya sudah melakukan inspeksi untuk persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan apakah benar dan tidak, itu semua sudah layak kita jadikan sebuah DTW.
‘’Kami sudah merancang sampai ke bagian hukum. Astungkara, kalau minggu ini bisa keluar dari bagian hukum sehingga dengan kajian yang sudah dibuat kami akan laporkan ke bapak Bupati untuk penetapan,’’ ujarnya.
Soal penetapan DTW, Kadis yang baru dilantik ini mengatakan tidak seluruh pantai ditetapkan menjadi DTW tetapi melihat sebuah potensi. Karena dalam DTW itu tentunya ada persyaratan. Pertama kaitannya dengan komitmen terhadap pantai tersebut. Kedua, adanya fasilitas untuk penunjang operasional seperti pengamanan pantai, petugas pantai, dan ada tenaga kebersihannya.
‘’Ada keinginan dari beberapa kawasan pantai yang akan mengajukan juga atau ditetapkan sebagai sebuah DTW . Tetapi itu di bawah masih terjadi persepsi yang berbeda-beda. Sehingga harapan kami kita tetapkan menjadi DTW harus ada permohonan dari desa adat melalui entah paruman, rapat khusus sehingga ada rasa kebersamaan dan komitmen dari seluruh komponen masyarakat terhadap penetapan DTW yang nanti tentunya berlanjut ke hak pengelolaan,’’ ujar Kadis Rudiarta seraya menegaskan Dinas Pariwisata sangat berkomitmen karena harapan bapak Bupati adalah bagaimana masyarakat menjadi tuan di rumahnya sendiri. (gs/bi)
PARIWISATA
Hadiri BBTF Ke-12, Gubernur Koster Dorong Penguatan Pariwisata Indonesia di Tengah Tantangan Global
PARIWISATA
Dorong Bali Jadi Pusat MICE Dunia, Gubernur Koster Tekankan Standar Berbasis Budaya dan UMKM Lokal
PARIWISATA
Peringkat Satu Top Destinasi Pariwisata Dunia, Gubernur Koster: Bali Tetap Kuat Meski Digoyang Isu Sampah, Macet dan Sepi
