Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Komit Hadirkan Pelayanan Publik Prima, Provinsi Bali Raih Penghargaan Tertinggi dan Penghargaan Khusus dari Ombudsman RI

Wagub Cok Ace Terima Langsung Penghargaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan dan Kompensasi

Loading

BALIILU Tayang

:

wagub cok ace
Wagub Bali Cok Ace mewakili Gubernur Bali menerima Anugerah predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di tingkat Provinsi. (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali berhasil membawa pulang dua penghargaan sekaligus dalam pengumuman Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan Ombudsman RI. Dalam perhelatan penganugerahaan tersebut, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati hadir langsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (22/12).

Wagub yang akrab disapa Cok Ace tersebut mewakili Gubernur Bali menerima Anugerah predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di tingkat Provinsi. Pada tingkat Pemprov ini, Bali berhasil menduduki peringkat kedua secara nasional di bawah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai total 94.01. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga dan DI Yogyakarta serta Sumatera Utara yang berturut-turut berada di tempat keempat dan kelima. Dari 34 pemprov yang dinilai, 19 pemprov (55,88%) masuk zonasi hijau, 13 pemprov (38,24%) masuk zonasi kuning, dan 2 pemprov (5,88%) pada zonasi merah.

Secara keseluruhan, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun ini adalah, dari 586 instansi yang dinilai, yang masuk ke zona hijau sebanyak 272 instansi (46,42), zona kuning sebanyak 250 instansi (42,66%), dan zona merah sebanyak 64 instansi (10,92%).

Pada kesempatan yang sama, Wagub Cok Ace juga mewakili Pemprov Bali menerima Penghargaan Khusus sebagai Provinsi Terbaik dalam Pemenuhan Maklumat Pelayanan dan Kompensasi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan janji penyelenggara layanan, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan.

Wagub Cok Ace di sela acara menuturkan bahwa prestasi merupakan buah dari komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang salah satu prioritasnya adalah mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. “Kualitas pelayanan publik yang tak hanya cepat, namun juga sesuai dengan aturan dan tak ada keluhan atau zero complaint,” katanya.

Baca Juga  Provinsi Bali Jadi yang Teratas Dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara Nasional
wagub cok ace
Wagub Cok Ace foto bersama saat menerima Anugerah predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di tingkat Provinsi. (Foto: ist)

Dikatakannya juga, Pemprov Bali terus mengembangkan berbagai terobosan yang berbasis teknologi informasi berupa pelayanan daring/dalam jaringan atau online. Pelayanan daring yang berbasis elektronik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ini. Dijelaskan pula oleh Wagub, merupakan upaya yang visioner dan inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. “Dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah, murah, pasti dan cepat, serta terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya,” tambahnya lagi.

Sementara itu Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih merinci peningkatan jumlah instansi yang masuk zona hijau di tahun 2022 sebesar 52,96% dibanding tahun 2021. Di tahun 2021 menurut Najih, jumlah instansi yang masuk zona hijau sebanyak 179 instansi, naik menjadi 272 instansi di tahun 2022. Sedangkan zona kuning mengalami penurunan dari 316 instansi di tahun 2021 menjadi 250 instansi di tahun 2022. Kemudian zona merah juga mengalami penurunan, dari 92 instansi di tahun 2021 menjadi 64 instansi di tahun 2022.

“Hal ini dapat disebabkan adanya komitmen dari pimpinan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga pelayanan publik di setiap unit layanannya dilakukan upaya peningkatan kualitas dengan memenuhi standar pelayanan dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan baik,” ujar Mokh. Najih.

Najih juga menjelaskan bahwa sistem penilaian pada tahun ini, diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Dengan demikian, penilaian ini diharapkan dapat menjadi lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik yang dicermati dalam dimensi input dan proses hingga output dan dampak. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Penilaian dilakukan pada kurun waktu Agustus-November 2022.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Buka Diseminasi Hasil Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Bali

Selain memberikan selamat kepada para penerima penghargaan terutama yang masuk top 10 atas hasil penilaian kepatuhan tahun 2022, Najih juga memberikan saran perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan sistem pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi. Dirinya juga mendorong setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan dan memahami standar pelayanan publik serta pemenuhan unit pengelolaan pengaduan di setiap instansi pelayanan publik. “Juga melakukan evaluasi dan pengawasan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” tukas Najih.

Ombudsman juga menyarankan kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota dan Bupati agar memberikan apresiasi kepada pimpinan unit layanan yang mendapatkan zona hijau. Selain itu juga perlu memberikan teguran dan memberikan atensi terhadap komponen standar pelayanan serta pemenuhan unit pengelola pengaduan kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona merah dan zona kuning. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Gubernur Koster Kawal Distribusi BBM hingga Dini Hari, Tinjau SPBU dan Dengarkan Keluhan Warga

Minta Pertamina Tambah Armada Distribusi dan Optimalkan Pelayanan 24 Jam untuk Percepat Penguraian Antrean

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster Tinjau SPBU di Denpasar
TINJAU SPBU: Jumat (16/10/2026) dini hari, Gubernur Koster bersama jajaran Pertamina meninjau sejumlah SPBU di wilayah Denpasar untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sekaligus mendengarkan langsung keluhan dan masukan masyarakat. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster kembali turun langsung mengawal percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Hingga Jumat (16/10/2026) dini hari, Gubernur Koster bersama jajaran Pertamina meninjau sejumlah SPBU di wilayah Denpasar untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sekaligus mendengarkan langsung keluhan dan masukan masyarakat.

Peninjauan dilakukan setelah Gubernur Koster menghadiri kegiatan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, Kamis (15/10) malam. Sekitar pukul 22.00 WITA, Gubernur langsung menuju Depo BBM Pesanggaran untuk mengevaluasi perkembangan penanganan distribusi BBM bersama jajaran Pertamina.

Dalam perjalanan menuju depo, Gubernur Koster sempat terjebak kemacetan akibat panjangnya antrean kendaraan di kawasan Jalan Sesetan. Karena arus lalu lintas dari kedua arah tidak bergerak, Gubernur turun dari kendaraan dinas dan melanjutkan perjalanan dengan menumpang kendaraan seorang warga agar dapat segera tiba di lokasi.

Setibanya di Depo BBM Pesanggaran, Gubernur Koster bertemu Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, bersama jajaran Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga. Pertemuan tersebut membahas perkembangan distribusi BBM, kendala operasional, serta langkah percepatan untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Gubernur Koster menegaskan bahwa percepatan distribusi dan peningkatan pelayanan harus menjadi prioritas utama. Mengingat ketersediaan stok BBM dinyatakan masih mencukupi berdasarkan informasi Pertamina, langkah penanganan perlu difokuskan pada kelancaran penyaluran dari depo menuju SPBU serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“Jika stok masih aman, berarti problem saat ini adalah pelayanan pengisian. Penyaluran menggunakan jeriken bagus itu, cepat mengurai antrean karena langsung menyasar konsumen. Tapi kalau jam segini sudah stop, seharusnya sama dilakukan 24 jam juga. Jumlahnya ditambah, siapkan angkutan khusus untuk distribusi, khususnya wilayah prioritas Denpasar dan Badung,” tegasnya.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Buka Diseminasi Hasil Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Bali

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pertamina Patra Niaga menyampaikan rencana penambahan sedikitnya 20 kendaraan distribusi mulai Jumat (16/10), di luar 115 kendaraan yang telah beroperasi. Penambahan armada ini diharapkan dapat mempercepat pengiriman BBM ke SPBU, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung yang mengalami antrean cukup panjang.

Gubernur Koster meminta agar penambahan armada dan langkah percepatan lainnya dapat dilaksanakan sesegera mungkin tanpa menunggu antrean semakin panjang.

“Kalau bisa mulai malam ini, jangan besok. Semakin cepat semakin baik,” pintanya.

Selain penambahan armada, Pertamina Patra Niaga juga menyampaikan telah menyiapkan 3.000 jeriken untuk mendukung skema percepatan penyaluran BBM. Gubernur meminta agar mekanisme tersebut dioptimalkan dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan operasional. Opsi pembatasan volume pengisian BBM bagi kendaraan roda dua dan roda empat turut dibahas sebagai alternatif pemerataan pelayanan.

Usai pertemuan, Gubernur Koster mengajak Direktur Utama Pertamina beserta jajaran terkait meninjau langsung sejumlah SPBU. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan langkah percepatan di lapangan sekaligus memperoleh masukan dari pengelola SPBU dan masyarakat.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SPBU di jalur Bypass Ngurah Rai, Pemogan. Di lokasi tersebut, Gubernur Koster menyapa masyarakat yang sedang mengantre, berdialog dengan petugas SPBU, serta berkoordinasi dengan aparat TNI yang membantu pengaturan pelayanan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, salah seorang pemilik SPBU, Wayan Ekayana, menyampaikan usulan penggunaan kartu atau kupon BBM sebagai mekanisme pengaturan pembelian. Usulan ini bertujuan memberikan kepastian alokasi BBM kepada konsumen sekaligus mempercepat proses pengisian dan mengurangi antrean kendaraan yang mengganggu arus lalu lintas.

Sekitar pukul 00.30 WITA, Jumat (16/10), rombongan melanjutkan peninjauan ke SPBU lainnya di kawasan Pemogan. Pengawas SPBU, Wayan Adi Guna, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan pelayanan selama 24 jam dengan membagi petugas ke dalam tiga sif. Pasokan BBM juga mengalami peningkatan, dari kondisi normal pengiriman Pertalite dan Pertamax masing-masing sebanyak 8 kiloliter menjadi total sekitar 30 kiloliter untuk kedua jenis BBM tersebut.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Pengembangan Pariwisata Jangan Rusak Alam, Budaya dan Manusia Bali

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke SPBU di kawasan Hayam Wuruk. Di lokasi ini, Gubernur Koster menerima sejumlah keluhan masyarakat, antara lain mengenai dugaan praktik penjualan BBM eceran dengan harga tidak wajar oleh oknum yang memanfaatkan situasi antrean.

“Tindak saja dengan tegas oknum-oknum seperti itu, Pak Gubernur. Mohon bantuannya kepada aparat yang terkait,” ujar salah seorang warga.

Masyarakat juga menyampaikan perlunya informasi yang lebih jelas mengenai jam operasional SPBU. Hal ini menyusul pengalaman sejumlah warga yang telah mengantre cukup lama, tetapi tidak memperoleh BBM karena SPBU berhenti beroperasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepastian dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sekitar pukul 01.30 WITA, Gubernur Koster melanjutkan peninjauan ke SPBU Renon. Di lokasi tersebut, Gubernur menerima keluhan mengenai sulitnya memperoleh BBM jenis solar. Gubernur juga berdialog dengan masyarakat yang masih mengantre dan mendengarkan harapan mereka agar distribusi BBM segera kembali normal.

Dalam dialog dengan warga, Gubernur Koster mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Ia mengingatkan bahwa pembelian secara berlebihan akibat kekhawatiran kehabisan BBM berpotensi menambah panjang antrean, terutama ketika distribusi sedang dalam proses percepatan.

“Kalau panik membeli, seberapa pun disuplai akan terus terasa kekurangan. Normalnya beli dua atau tiga hari sekali, sekarang tiap kurang sedikit langsung beli. Kan menambah antrean jadinya, yang benar-benar membutuhkan ikut kena imbas. Saya jamin ketersediaan stok aman, sesuai informasi dari pihak Pertamina,” tegasnya.

Gubernur Koster menekankan pentingnya percepatan distribusi dan kepastian pelayanan oleh Pertamina agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Di sisi lain, masyarakat diharapkan turut mendukung kelancaran pelayanan dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan normal.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Tinjau Kondisi Jembatan Bilukpoh-Jembrana Pascabanjir Bandang

Sekitar pukul 02.00 WITA, Gubernur Koster bersama rombongan kembali menuju Depo BBM Pesanggaran untuk melanjutkan evaluasi bersama jajaran Pertamina. Berbagai temuan selama peninjauan, mulai dari kendala operasional, kebutuhan penambahan armada, pengaturan pelayanan SPBU, hingga keluhan masyarakat, menjadi bahan pembahasan untuk menentukan langkah tindak lanjut.

Melalui koordinasi dan peninjauan langsung hingga dini hari tersebut, Gubernur Koster mendorong Pertamina mempercepat pemulihan distribusi BBM, mengoptimalkan pelayanan 24 jam, serta memastikan ketersediaan BBM di SPBU dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat segera mengurai antrean kendaraan dan memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak gangguan distribusi BBM di Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Perkuat Silaturahmi dengan Umat Muslim, Kapolda Bali Ajak Masyarakat Bersinergi Jaga Kamtibmas dan Toleransi

Published

on

By

Kapolda Bali Silaturahmi Usai Sholat Jumat
SILATURAHMI: Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., memanfaatkan momentum ibadah Sholat Jumat untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat yang berlangsung di Masjid At-Taqwa Polda Bali, Jalan WR Supratman, Denpasar, Jumat (16/10/2026). (Foto: Hms Polda Bali)

Denpasar, baliilu.com – Mengawali pengabdian di Pulau Dewata dengan semangat kebersamaan, Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., memanfaatkan momentum ibadah Sholat Jumat untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid At-Taqwa Polda Bali, Jalan WR Supratman, Denpasar, Jumat (16/10/2026), bersama sejumlah pejabat utama Polda Bali.

Usai melaksanakan Sholat Jumat, Kapolda Bali menyampaikan pesan Kamtibmas sekaligus memperkenalkan diri kepada jamaah. Dengan suasana akrab dan penuh kekeluargaan, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga Kamtibmas, serta merawat toleransi yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali.

“Nama Pasma Royce. Sebelumnya bertugas di Polda Jawa Timur. Ini hari ketiga saya melaksanakan tugas di Polda Bali,” ujar Kapolda Bali.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa keamanan dan keharmonisan Bali tidak dapat diwujudkan hanya oleh kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, hubungan yang erat antara Polri dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan nyaman bagi semua orang.

“Tentunya harapan kami, Polda Bali dan seluruh masyarakat yang ada di Bali ini terus bisa bersinergi, bisa bersama-sama dan saling bekerja sama menjaga situasi Kamtibmas dan menjaga toleransi secara baik,” ungkapnya.

Kapolda Bali juga menekankan pentingnya menghadirkan Polri di tengah masyarakat, bukan sekedar sebagai penjaga keamanan, melainkan sebagai mitra yang siap mendengarkan, melayani, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa semangat tersebut sejalan dengan program Kapolri, yakni Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan kebersamaan dan kemitraan sebagai fondasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Buka Diseminasi Hasil Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Bali

“Di mana Bapak Kapolri sudah menyatakan programnya, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Tentunya kehadiran Polda Bali di tengah masyarakat harus terlaksana dan terjaga dengan baik, guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan rasa nyaman,” tegasnya.

Menurut Kapolda, menjaga Bali bukan hanya tentang mencegah gangguan keamanan, tetapi juga merawat persaudaraan, menghormati perbedaan, dan memastikan setiap masyarakat dapat menjalankan aktivitas maupun ibadah dengan tenang. Semangat toleransi dan gotong-royong menjadi modal penting untuk mempertahankan Bali sebagai daerah yang aman, damai, dan harmonis.

Menutup sambutannya, Kapolda Bali mengajak seluruh jamaah dan masyarakat untuk terus berjalan bersama menjaga keamanan serta keharmonisan Pulau Dewata. Ia juga berharap setiap upaya dan pengabdian yang dilakukan dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus bernilai ibadah.

“Mari terus bersinergi menjaga Bali. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi ladang amal bagi kita semua untuk di dunia dan di akhirat nanti,” tutupnya.

Melalui momentum ibadah Sholat Jumat ini, Polda Bali menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat, memperkuat komunikasi lintas elemen, serta menjaga toleransi dan persatuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bali yang aman, damai, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Buka Musda XV ASITA Bali, Proyeksikan Kunjungan Wisman Tembus 7,2 Juta pada 2026

Tekankan Penataan Industri, Persaingan Usaha yang Sehat, dan Keberlanjutan Pariwisata Bali

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster Buka Musda XV ASITA Bali
BUKA MUSDA: Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali Tahun 2026 di Hotel InterContinental Bali, Jimbaran, Badung, Jumat (16/10/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster memproyeksikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali sepanjang 2026 mencapai 7,1 juta hingga 7,2 juta kunjungan, melampaui capaian tahun sebelumnya. Di tengah dinamika geopolitik global, pariwisata Bali dinilai tetap menunjukkan kinerja positif dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali Tahun 2026 di Hotel InterContinental Bali, Jimbaran, Badung, Jumat (16/10/2026).

Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi penyelenggaraan Musda XV ASITA Bali sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan industri pariwisata yang semakin dinamis. Ia berharap ASITA terus berperan aktif dalam menjaga kualitas, daya saing, dan keberlanjutan pariwisata Bali.

Dalam sambutannya, Koster mengungkapkan bahwa kondisi pariwisata Bali saat ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Meskipun situasi geopolitik dunia masih diwarnai ketidakpastian, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Gubernur, jumlah kunjungan wisman ke Bali sejak Januari hingga 30 September 2026 telah mencapai 5,2 juta kunjungan. Dengan perkembangan tersebut, Koster optimistis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hingga akhir tahun dapat melampaui capaian 2025 yang mencapai 7,05 juta kunjungan.

“Dari Januari sampai 30 September 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sudah mencapai 5,2 juta. Angka ini meningkat secara year-on-year dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Kalau saya perkirakan berdasarkan data yang ada, sampai akhir tahun ini jumlah kunjungan wisman akan melampaui capaian 2025 yang mencapai 7.050.000 kunjungan. Perkiraannya sekitar 7,1 juta hingga 7,2 juta kunjungan,” kata Koster.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Hadiri Pelantikan Dewan Pengurus Daerah WTI HKTI Provinsi Bali

Menurut Koster, capaian tersebut tidak terlepas dari keunggulan Bali yang memiliki kekayaan adat, tradisi, seni, dan budaya sebagai daya tarik utama pariwisata. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pelaku industri pariwisata agar tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat keunggulan Bali.

“Kita harus bersyukur bahwa Bali yang kecil ini diberkati dengan keunggulan adat, tradisi, dan budaya. Inilah yang membuat Bali memiliki daya tarik yang kuat sehingga dicintai dan dikagumi oleh masyarakat dunia. Karena itu, kita harus tahu bagaimana cara membangun, menjaga, dan merawat pariwisata Bali,” jelasnya.

Gubernur Koster juga menyoroti besarnya kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Ia menyebutkan bahwa sektor pariwisata berkontribusi sekitar 66 persen terhadap perekonomian Bali. Sementara itu, hampir 45 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tercatat menuju Bali.

Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan sekitar 122 dolar AS per hari, kontribusi devisa pariwisata Bali diperkirakan mencapai Rp 176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional. Menurut Koster, besarnya kontribusi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan nasional.

“Pulau kecil ini berkontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia. Hal ini terus saya angkat dan sampaikan agar ada skema kebijakan nasional yang turut memperhitungkan dan mempertimbangkan besarnya kontribusi Bali terhadap sektor kepariwisataan,” ungkap Koster.

Selain menyoroti capaian kunjungan wisatawan, Koster menegaskan pentingnya membangun ekosistem usaha pariwisata yang sehat, tertib, dan berkeadilan. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan industri pariwisata harus diikuti dengan kepatuhan terhadap regulasi agar seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan bersaing secara adil.

Baca Juga  Provinsi Bali Jadi yang Teratas Dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara Nasional

Dalam kaitan tersebut, Gubernur menyoroti masih adanya akomodasi dan fasilitas pariwisata yang dipasarkan tanpa memenuhi ketentuan perizinan, termasuk melalui platform perjalanan daring atau online travel agent (OTA). Praktik tersebut dinilai berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perizinan serta ketentuan lainnya. Karena itu, penataan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pariwisata menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas industri pariwisata Bali.

Koster selanjutnya menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata Bali tidak hanya ditentukan oleh jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengatasi berbagai persoalan mendasar. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali adalah pengelolaan sampah. Untuk itu, Pemprov Bali terus mendorong pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya penanganan persoalan sampah secara berkelanjutan.

Selain persoalan sampah, Gubernur Koster menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian energi Bali. Saat ini, pasokan listrik Bali masih bergantung pada sistem kelistrikan Jawa melalui jaringan kabel bawah laut. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemprov Bali mendorong pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan kapasitas sekitar 1.550 megawatt serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kuota sekitar 1.000 megawatt. Pengembangan infrastruktur energi tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik Bali pada 2031 melalui sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Mengakhiri arahannya, Gubernur Koster mengajak seluruh anggota ASITA Bali untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ia berharap Musda XV ASITA Bali mampu menghasilkan kepemimpinan, gagasan, dan program kerja yang mendorong profesionalisme biro perjalanan wisata, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat persaingan usaha yang sehat. Menurutnya, keberhasilan pariwisata Bali harus diukur tidak hanya dari pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat serta terjaganya adat, tradisi, budaya, dan lingkungan Bali.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Ajak FPPI Bersinergi Sukseskan Program Pembangunan

Sementara itu, Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra menyampaikan bahwa ASITA telah menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata Bali dengan menaungi ratusan biro perjalanan wisata dan anggota asosiasi (associate members). Ia menegaskan komitmen ASITA Bali untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah, lembaga, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan profesionalisme usaha perjalanan wisata, memperkenalkan kekayaan budaya, serta memperkuat citra Bali dan Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan. ASITA Bali juga berkomitmen mendukung arah pembangunan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca