Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Komit Hadirkan Pelayanan Publik Prima, Provinsi Bali Raih Penghargaan Tertinggi dan Penghargaan Khusus dari Ombudsman RI

Wagub Cok Ace Terima Langsung Penghargaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan dan Kompensasi

Loading

BALIILU Tayang

:

wagub cok ace
Wagub Bali Cok Ace mewakili Gubernur Bali menerima Anugerah predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di tingkat Provinsi. (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali berhasil membawa pulang dua penghargaan sekaligus dalam pengumuman Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan Ombudsman RI. Dalam perhelatan penganugerahaan tersebut, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati hadir langsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (22/12).

Wagub yang akrab disapa Cok Ace tersebut mewakili Gubernur Bali menerima Anugerah predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di tingkat Provinsi. Pada tingkat Pemprov ini, Bali berhasil menduduki peringkat kedua secara nasional di bawah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai total 94.01. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga dan DI Yogyakarta serta Sumatera Utara yang berturut-turut berada di tempat keempat dan kelima. Dari 34 pemprov yang dinilai, 19 pemprov (55,88%) masuk zonasi hijau, 13 pemprov (38,24%) masuk zonasi kuning, dan 2 pemprov (5,88%) pada zonasi merah.

Secara keseluruhan, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun ini adalah, dari 586 instansi yang dinilai, yang masuk ke zona hijau sebanyak 272 instansi (46,42), zona kuning sebanyak 250 instansi (42,66%), dan zona merah sebanyak 64 instansi (10,92%).

Pada kesempatan yang sama, Wagub Cok Ace juga mewakili Pemprov Bali menerima Penghargaan Khusus sebagai Provinsi Terbaik dalam Pemenuhan Maklumat Pelayanan dan Kompensasi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan janji penyelenggara layanan, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan.

Wagub Cok Ace di sela acara menuturkan bahwa prestasi merupakan buah dari komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang salah satu prioritasnya adalah mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. “Kualitas pelayanan publik yang tak hanya cepat, namun juga sesuai dengan aturan dan tak ada keluhan atau zero complaint,” katanya.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Harap Paiketan Krama Istri dan Pasikian Pacalang Bali Perkuat Tugas dan Fungsi Desa Adat
wagub cok ace
Wagub Cok Ace foto bersama saat menerima Anugerah predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di tingkat Provinsi. (Foto: ist)

Dikatakannya juga, Pemprov Bali terus mengembangkan berbagai terobosan yang berbasis teknologi informasi berupa pelayanan daring/dalam jaringan atau online. Pelayanan daring yang berbasis elektronik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ini. Dijelaskan pula oleh Wagub, merupakan upaya yang visioner dan inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. “Dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah, murah, pasti dan cepat, serta terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya,” tambahnya lagi.

Sementara itu Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih merinci peningkatan jumlah instansi yang masuk zona hijau di tahun 2022 sebesar 52,96% dibanding tahun 2021. Di tahun 2021 menurut Najih, jumlah instansi yang masuk zona hijau sebanyak 179 instansi, naik menjadi 272 instansi di tahun 2022. Sedangkan zona kuning mengalami penurunan dari 316 instansi di tahun 2021 menjadi 250 instansi di tahun 2022. Kemudian zona merah juga mengalami penurunan, dari 92 instansi di tahun 2021 menjadi 64 instansi di tahun 2022.

“Hal ini dapat disebabkan adanya komitmen dari pimpinan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga pelayanan publik di setiap unit layanannya dilakukan upaya peningkatan kualitas dengan memenuhi standar pelayanan dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan baik,” ujar Mokh. Najih.

Najih juga menjelaskan bahwa sistem penilaian pada tahun ini, diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Dengan demikian, penilaian ini diharapkan dapat menjadi lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik yang dicermati dalam dimensi input dan proses hingga output dan dampak. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Penilaian dilakukan pada kurun waktu Agustus-November 2022.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara dan Ombudsman RI Teken Kesepakatan

Selain memberikan selamat kepada para penerima penghargaan terutama yang masuk top 10 atas hasil penilaian kepatuhan tahun 2022, Najih juga memberikan saran perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan sistem pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi. Dirinya juga mendorong setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan dan memahami standar pelayanan publik serta pemenuhan unit pengelolaan pengaduan di setiap instansi pelayanan publik. “Juga melakukan evaluasi dan pengawasan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” tukas Najih.

Ombudsman juga menyarankan kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota dan Bupati agar memberikan apresiasi kepada pimpinan unit layanan yang mendapatkan zona hijau. Selain itu juga perlu memberikan teguran dan memberikan atensi terhadap komponen standar pelayanan serta pemenuhan unit pengelola pengaduan kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona merah dan zona kuning. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bareskrim Polri Jemput Paksa Influencer ZNM dan YouTuber RV Terkait Kasus Gas N2O ‘Whip Pink’

Published

on

By

whip pink
Gedung Bareskrim Polri di Jakarta. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengambil langkah tegas dalam mengusut tuntas kasus penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip Pink. Pada Jumat (29/5/2026), penyidik dari Subdit III terpaksa melakukan upaya penjemputan paksa terhadap dua figur publik, yakni seorang influencer berinisial ZNM dan seorang YouTuber berinisial RV. Tindakan tegas ini diambil lantaran keduanya dinilai tidak kooperatif setelah mangkir dari dua kali panggilan pemeriksaan resmi kepolisian.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol. Zulkarnain Harahap, membenarkan adanya tindakan penjemputan paksa tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian telah menjalankan prosedur pemanggilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebelum akhirnya menerbitkan surat perintah penjemputan.

Dua kali dipanggil tidak datang dan Jumat, 29 Mei 2026, dikeluarkan surat perintah membawa untuk dihadapkan ke penyidik, ungkap Kombes Pol. Zulkarnain Harahap kepada awak media.

Dalam pusaran penyidikan kasus ini, pihak kepolisian juga telah melayangkan panggilan kepada saksi-saksi lain yang diduga turut menjadi konsumen dari produk gas tersebut. Terkait status saksi lainnya, Kombes Zulkarnain menjelaskan bahwa hanya saksi berinisial AM yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi panggilan penyidik pada hari yang sama.

Untuk saksi APG konfirmasi akan hadir setelah Lebaran (Iduladha), imbuhnya memberikan keterangan terkait saksi yang berhalangan hadir.

Langkah pemanggilan deretan figur publik ini merupakan hasil pengembangan kasus pasca-penggerebekan pabrik produksi Whip Pink yang dikelola oleh PT Suplaindo Sukses Sejahtera (SSS) beberapa waktu lalu. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, menuturkan bahwa penyidik memang tengah membidik para konsumen yang secara aktif membeli dan menyalahgunakan tabung gas tersebut.

Baca Juga  Bali Dapat Hibah Vaksin Rabies 200 Ribu, Wagub Cok Ace Harap Dimanfaatkan Pemilik Anjing

Kasus ini semakin mencuri perhatian publik setelah influencer ZNM terekam dalam sebuah video viral di jagat maya, khususnya di platform Instagram. Dalam rekaman milik temannya tersebut, ZNM tampak tengah asyik melakukan aktivitas ngebalon, sebuah istilah populer yang merujuk pada penyalahgunaan gas N2O dengan cara dihirup hingga menimbulkan efek tertentu bagi penggunanya.

Subdit 3 akan melakukan pemanggilan beberapa konsumen yang melakukan pembelian tabung Whip Pink, salah satunya adalah influencer platform Instagram. Yang bersangkutan membeli dan menggunakan produk gas N2O Merk Whip Pink dan sempat viral di jagat media sosial Instagram, tutur Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Secara keseluruhan, Bareskrim Polri telah memetakan dan memanggil sejumlah nama yang diduga kuat terlibat sebagai konsumen. Selain influencer ZNM, daftar saksi yang dipanggil meliputi selebgram berinisial APG (21), YouTuber RV (29), AM (29), serta seorang warga sipil berinisial CD (29). Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas rantai peredaran dan penyalahgunaan gas N2O ini guna memutus tren berbahaya di kalangan generasi muda. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Inovasi Anggaran Ringankan APBD Buleleng, Penataan Titik Nol Singaraja Siap Jadi Ikon Baru Kota Bersejarah

Published

on

By

titik nol singaraja
NARASUMBER: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Buleleng, Putu Adiptha Ekaputra, saat menjadi narasumber dalam talkshow yang digelar di Rumah Plastik Mandiri, Desa Petandakan, Sabtu (30/5/2026). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Penataan kawasan Titik Nol Kota Singaraja terus menjadi perhatian masyarakat. Selain digadang-gadang menjadi ikon baru kota bersejarah di Bali Utara, proyek tersebut juga dinilai strategis karena mampu menjawab berbagai kebutuhan perkotaan, mulai dari pengendalian banjir, penataan kawasan heritage, hingga pengembangan pariwisata. Menariknya, proyek ini dilaksanakan dengan inovasi anggaran sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng secara berlebihan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Buleleng, Putu Adiptha Ekaputra, saat menjadi narasumber dalam talkshow yang digelar di Rumah Plastik Mandiri, Desa Petandakan, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Adiptha, penataan Titik Nol merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam membangun sinergi lintas pemerintahan untuk menghadirkan pembangunan strategis tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.

“Proyek ini anggarannya kita inovasikan tanpa memberatkan APBD Kabupaten Buleleng. Pendanaannya berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali. Ini merupakan bentuk sinergi yang sangat baik sehingga pembangunan tetap bisa berjalan tanpa membebani keuangan daerah,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, penataan kawasan Titik Nol tidak hanya berorientasi pada keindahan kota. Di balik proyek tersebut terdapat fungsi penting sebagai upaya penanggulangan banjir yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah kawasan perkotaan Singaraja.

Lebih lanjut dijelaskan kawasan Titik Nol terdapat saluran utama yang memiliki peran besar dalam sistem drainase kota. Melalui proyek tersebut, saluran yang ada dimodernisasi dan ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengalirkan debit air secara lebih optimal menuju Tukad Banyumala.

“Tujuan awalnya memang untuk mengatasi persoalan banjir. Dengan peningkatan kapasitas saluran, diharapkan genangan yang selama ini terjadi di beberapa kawasan perkotaan seperti Jalan Anggrek, Kampung Anyar dan wilayah sekitarnya dapat berkurang secara signifikan,” kata Adiptha.

Baca Juga  Gubernur Koster Pertahankan Tenaga Kontrak di Lingkungan Provinsi Bali

Selain aspek infrastruktur, penataan Titik Nol juga diarahkan untuk menghidupkan kembali identitas sejarah Kota Singaraja. Kawasan tersebut berada di jantung kota lama yang dikelilingi berbagai bangunan bersejarah dan memiliki nilai penting dalam perjalanan pemerintahan maupun perkembangan ekonomi Buleleng.

Adiptha mengatakan, keberadaan Kantor Bupati Buleleng, Gedung Gallery, Gedung Laksmi Graha, serta sejumlah bangunan heritage lainnya menjadikan kawasan itu layak dikembangkan sebagai pusat wisata sejarah perkotaan.

“Titik Nol adalah pusat kawasan bersejarah Singaraja. Penataan ini menjadi upaya untuk menghubungkan nilai-nilai sejarah yang kita miliki dengan kebutuhan kota modern. Kami ingin masyarakat dapat menikmati ruang publik yang lebih tertata sekaligus mengenal sejarah daerahnya,” ungkapnya.

Penataan juga dilakukan melalui pengaturan utilitas perkotaan. Jaringan kabel listrik dan telekomunikasi secara bertahap dipindahkan ke bawah tanah guna menciptakan lingkungan yang lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Lebih jauh, kawasan Titik Nol dirancang menjadi bagian dari jalur city tour yang menghubungkan sejumlah destinasi sejarah dan budaya di Kota Singaraja. Jalur tersebut nantinya akan terkoneksi dengan berbagai titik wisata, mulai dari Puri Agung Singaraja, Taman Bung Karno, sentra kerajinan perak dan songket Beratan, kawasan heritage SMAN 1 Singaraja, hingga Pabean dan Labuan Buleleng.

Ditambahkan, konsep tersebut juga akan diperkuat melalui penyelenggaraan Buleleng Festival pada Agustus mendatang. Kawasan Titik Nol dan Gedung Gallery direncanakan menjadi ruang ekspresi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.

“Kami ingin kawasan ini benar-benar hidup dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu fasilitas pendukung seperti Wi-Fi, toilet, keamanan, serta kantong parkir juga telah menjadi bagian dari perencanaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Adiptha juga mengapresiasi tingginya perhatian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap berbagai program penataan kota di Buleleng. Menurutnya, kritik dan masukan yang konstruktif menjadi energi positif bagi pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan pembangunan.

Baca Juga  Wagub Bali Lepas Kontingen BAPOMI Pengprov Bali Ikuti POMNas XVII di Padang

“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Kepedulian masyarakat menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa memiliki terhadap daerahnya. Itu menjadi modal penting untuk membangun Buleleng yang lebih baik,” katanya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penataan Titik Nol tidak hanya menjadi proyek fisik semata, tetapi mampu menjadi simbol kebangkitan kawasan kota lama Singaraja yang modern, tertata, dan tetap berakar pada nilai-nilai sejarahnya. Dengan dukungan masyarakat dan sinergi antarpemerintah yang terus terjalin, kawasan ini diharapkan menjadi ikon baru yang membanggakan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Bali Utara. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Dukung Kesenian Inklusif, K3S Badung Fasilitasi Sekaa Arja Tuna Netra Tampil di PKB

Published

on

By

k3s badung
SERAHKAN BANTUAN: Ketua Koordinator Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, memberikan dukungan moril dan materiil kepada Sekaa Arja Duduk Tuna Netra Kabupaten Badung di Sekretariat DPC PERTUNI Badung, Kecamatan Abiansemal, Minggu (31/5). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Ketua Koordinator Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, memberikan dukungan moril dan materiil kepada Sekaa Arja Duduk Tuna Netra Kabupaten Badung di Sekretariat DPC PERTUNI Badung, Kecamatan Abiansemal, Minggu (31/5). Bantuan berupa sembako dan dana operasional sebesar Rp 10 juta ini diserahkan untuk mendukung persiapan mereka mewakili Badung dalam ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) mendatang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Plt. Camat Abiansemal, Yayasan Bunga Bali, serta tim Gerakan Badung Peduli.

Nyonya Rasniathi menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi atas dedikasi para seniman. Ia menegaskan keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk melestarikan budaya dan meraih prestasi.

“Saya sangat terharu dan bangga melihat semangat Bapak-Ibu sekalian. Apa yang Bapak-Ibu lakukan ini bukan sekadar berkarya seni, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa dengan kemauan yang kuat segala sesuatu dapat diwujudkan. Arja bukan sekadar hiburan, melainkan warisan budaya yang harus kita jaga, dan Bapak-Ibu telah membuktikan bahwa Bapak-Ibu adalah pelestari budaya yang hebat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan ini merupakan wujud nyata kepedulian K3S Badung dan pemerintah daerah agar sekaa dapat berlatih dengan fokus. Kehadiran mereka di panggung provinsi diharapkan membawa nama harum daerah sekaligus menyampaikan pesan inklusi sosial.

“Kami berharap Bapak-Ibu dapat tampil percaya diri, tunjukkan bakat terbaik, dan buktikan kepada seluruh masyarakat Bali bahwa Sekaa Arja Duduk Tuna Netra Badung memiliki kualitas seni yang luar biasa,” tambahnya.

Ketua DPC PERTUNI Kabupaten Badung, Anak Agung Mayun, mengucapkan terima kasih atas perhatian besar tersebut. Dukungan ini menjadi penyemangat luar biasa bagi seluruh anggota untuk berlatih lebih keras demi menampilkan pertunjukan terbaik di PKB. (gs/bi)

Baca Juga  Wagub Bali Lepas Kontingen BAPOMI Pengprov Bali Ikuti POMNas XVII di Padang

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca