Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh empat fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra-PSI, dan Fraksi Demokrat-NasDem, pada Sidang Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7).

“Semua masukan bagus dan konstruktif berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD,” ungkap Giri Prasta.

Secara umum, seluruh fraksi menerima dan mengapresiasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, seluruh fraksi juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Giri Prasta menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peran eksekutif dan legislatif. Ia menilai kedua lembaga tersebut harus memiliki komunikasi yang baik dan saling bersinergi. Eksekutif berfungsi menjalankan pemerintahan, sementara legislatif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

“Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana kita mampu mengambil kebijakan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Krama Bali,” jelas mantan Bupati Badung tersebut.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Bali tepat sasaran, antara lain melalui perencanaan yang matang terhadap seluruh program dan kegiatan, serta melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Ketika perencanaannya matang, maka serapan anggaran akan lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait adanya SiLPA dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Giri Prasta menegaskan bahwa serapan anggaran bukan tidak tercapai, melainkan dapat dipengaruhi oleh efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Lebih lanjut, Giri Prasta juga menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara umum, ia menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD dalam penyusunan raperda tersebut.

“Pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Produk hukum daerah tidak hanya menjadi dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi instrumen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan pembangunan daerah, serta melindungi kepentingan masyarakat Bali. (gs/bi)

Makassar, Sulawesi Selatan, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, didampingi Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menghadiri acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang berlangsung di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/7).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-46 Dekranas yang diselenggarakan pada 9–12 Juli 2026 dengan mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”.

Syukuran HUT ke-46 Dekranas dihadiri Ketua Umum Dekranas, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, jajaran pengurus Dekranas Pusat, ketua dan pengurus Dekranasda provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, serta ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kriya yang turut berpartisipasi dalam pameran nasional.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Dekranas, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa selama 46 tahun Dekranas telah menjadi wadah pembinaan bagi para perajin di seluruh Indonesia. Berbagai program pembinaan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, khususnya bagi perajin skala kecil agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memiliki daya saing hingga tingkat internasional.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus Dekranas Pusat maupun Dekranasda provinsi, kabupaten, dan kota yang selama ini konsisten mendampingi para pelaku UMKM di daerah. Menurutnya, seluruh pengurus Dekranas harus terus menghadirkan gagasan kreatif dan inovatif dalam memajukan UMKM Indonesia. Sinergi yang kuat antara Dekranas dan Dekranasda menjadi ujung tombak dalam memperkuat sektor kerajinan nasional sekaligus mewujudkan cita-cita agar para perajin Indonesia semakin mendunia.

Dalam laporannya, Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-46 Dekranas bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Pemilihan Trans Studio Mall Makassar sebagai lokasi penyelenggaraan didasarkan pada tingginya jumlah pengunjung yang mencapai sekitar 40 ribu orang setiap hari sehingga diharapkan mampu memperluas promosi produk kriya Nusantara.

Pameran tahun ini diikuti sekitar 200 stan dengan melibatkan kurang lebih 3.000 pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Selama penyelenggaraan pada 9–12 Juli 2026, berbagai kegiatan turut digelar, mulai dari pameran produk unggulan, fashion show, talkshow, hingga workshop yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing para perajin Indonesia.

Keikutsertaan Dekranasda Provinsi Bali dalam peringatan HUT ke-46 Dekranas menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Dekranas Pusat dan seluruh Dekranasda di Indonesia dalam memajukan sektor kerajinan nasional. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan semakin banyak perajin, termasuk perajin Bali, yang mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jejaring pemasaran, serta membawa kriya lokal menembus pasar global sejalan dengan semangat “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Dudy Purwagandhi membahas program penguatan transportasi udara, laut dan darat di Provinsi Bali dengan menghadirkan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Bupati Klungkung, I Made Satria, Bupati Karangasm, I Gusti Putu Parwata dan Bupati Badung yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

Pertemuan yang berlangsung Kamis (Wraspati Paing, Medangsia) 9 Juli 2026 di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar ini menyimpulkan, bahwa Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mendukung usulan Gubernur Bali Wayan Koster untuk, pertama mengembangkan Bandar Udara Letkol Wisnu di Kabupaten Buleleng menjadi bandara khusus untuk meringankan beban pelayanan transportasi udara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kedua, merevitalisasi Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng dengan menyediakan transportasi Kapal Roro untuk memecah kepadatan arus transportasi di Denpasar – Gilimanuk di saat musim libur atau mudik Idul Fitri. Ketiga, mendukung proses pembangunan Pelabuhan Kusamba di Kabupaten Klungkung, Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem, dan Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng; dan keempat, membangun transportasi Water Taxi di Kabupaten Badung, untuk meningkatkan konektivitas Bandara I Gusti Ngurah Rai-Canggu, sekaligus mengurangi kemacetan dengan waktu tempuh yang sebelumnya 1,5 – 2 jam, berkurang menjadi 30 menit.

Khusus untuk Bandar Udara Letkol Wisnu, Gubernur Koster menjelaskan bahwa pihaknya telah merencanakan pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu menjadi bandara khusus untuk melayani kebutuhan khusus, seperti pendaratan darurat apabila di Ngurah Rai mengalami ‘’problem’’, sebagai layanan privat jet, penerbangan carter, logistik, dan peralatan.

Sebagai bentuk keseriusan program ini, lanjut Koster, Pemrov sudah membentuk badan usaha dan berencana membebaskan lahan, sekiranya ada yang mau join untuk investasi, Pemprov Bali sangat terbuka mau mengundang adanya investasi yang masuk.

‘’Untuk itulah, kami harapkan Bandar Udara Letkol Wisnu ini bisa mengatasi ‘problem’ lalu lintas udara di Bali, dan sampai saat ini belum berfikir untuk mengembangkan bandara komersial seperti Bandara Ngurah Rai, karena Bali ini kecil kita harus mencegah lahan yang produktif agar tidak tergerus dan terancamnya pangan beserta ekosistem Subak yang telah ada, hal ini juga bagian untuk mewujudkan quality tourism di Bali,’’ jelas Gubernur Bali.

Sementara Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi menegaskan dirinya sangat konsern dengan masalah transportasi di Bali, karena Pulau Dewata merupakan magnet bagi masyarakat dunia untuk berwisata. Menhub menyadari adanya kapasitas Bandara Ngurah Rai yang terbatas ditambah dengan kapasitas penyeberangan laut yang kurang memadai di tengah tingginya jumlah masyarakat yang berpergian ke Bali hingga menimbulkan kepadatan lalu lintas yang cukup besar, maka untuk transportasi udara, Bandara Letkol Wisnu akan ditawarkan pengerjaannya kepada investor dan akan fokus di bandara ini.

‘’Ini adalah pengembangan bandara eksisting. Harapan kita bisa diwujudkan, agar Bali Utara bisa berkembang seperti di Bali Selatan. Saya akan tutup pembicaraan di Kubutambahan, dan lain sebagainya dan saya akan pastikan di Letkol Wisnu, Buleleng menjadi fokus kami, karena kondisinya relatif clear dan tidak ada lagi mengenai masalah lahan, termasuk lingkungan hidup,’’ jelas Menteri Perhubungan.

Kemudian untuk infrastruktur laut, Menhub menyampaikan pihaknya sudah meminta Pelindo yang memiliki Pelabuhan Celukan Bawang agar direvitalisasi, sehingga bisa menampung penyeberangan dari Jangkar dan Banyuwangi. Untuk Pelabuhan Amed dan Sangsit, lahannya akan ditawarkan ke pihak swasta, dan apakah akan difungsikan sebagai terminal logistik atau bagaimana, masih akan dipikirkan. Terpenting kedepannya, Pelabuhan ini, termasuk yang di Kusamba, Klungkung harus dikembangkan, karena bisa menjadi industri pariwisata yang berbeda dengan pariwisata di Bali Selatan.

Sedangkan program Water Taxi di Kabupaten Badung, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi berharap bulan November ini sudah selesai fasilitasnya di kawasan Ngurah Rai. Namun, dalam proses pengerjaannya masih menunggu Kementrian PU melakukan normalisasi pantai di kawasan tersebut.

‘’Mudah-mudahan ini bisa terwujud sebagai alternatif transportasi dalam mengatasi kepadatan jalan di Canggu,’’ tegasnya saat didampingi Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirut PT. Pelindo dalam rapat yang berlangsung di Kertha Sabha. (gs/bi)