SERAHKAN BERAS: Gubernur Bali Wayan Koster meninjau sentra garam tradisional lokal Bali di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Di sela kunjungannya gubernur menyerahkan bantuan beras kepada petani garam, pada, Senin, 6 Desember 2021. (Foto: Ist)
Buleleng-Karangasem, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara maraton meninjau sentra garam tradisional lokal Bali di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada, Senin (Soma Umanis, Pujut) 6 Desember 2021.
Kunjungan yang dilakukan Gubernur Bali didampingi Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Mardiana, dan Kelompok Ahli (Pokli) Gubernur Bali Bidang Kelautan dan Perikanan, Ketut Sudiarta.
Kehadiran orang nomor satu di Pemprov Bali ini disambut dengan antusias oleh para petani garam di Desa Tianyar. Ni Made Sri Mariati selaku Ketua Kelompok Mina Karya Satu menjelaskan yang menjadi petani garam di Tianyar kebanyakan dari kaum ibu rumah tangga dan mereka terbagi menjadi 6 kelompok yang setiap kelompoknya terdapat 10 petani garam. Dalam proses produksinya, kami menggunakan teknik menjemur air laut yang sudah terkumpul pada lahan petakan tanah dan dibantu oleh prasarana plastik geomembran.
“Dulunya kami menggunakan prasarana palung yang berbahan dari kayu kelapa, namun karena bahan palung ini rusak dan kami sebagai petani tidak ada uang untuk membelinya, ataupun mendapatkan bantuan dari pemerintahan, maka kami gunakan bahan plastik geomembran ini untuk memproduksi garam Tianyar,” ujar Sri Mariati seraya mengungkapkan garam yang berhasil kami produksi menggunakan hitungan per minggu dengan jumlah sekitar 100 kilogram. Kalau cuaca mendukung, paling banyak kami bisa memproduksi garam sampai 250 kilogram.
Sementara itu, Nengah Kari yang juga merupakan petani garam di Desa Tianyar menyampaikan rasa bahagianya bisa dikunjungi dan diperhatikan oleh seorang Gubernur Bali, Wayan Koster. “Kedatangan Bapak Gubernur Bali akan menjadi harapan kami untuk melestarikan kembali produksi garam tradisional lokal Bali yang terdapat di sepanjang pesisir pantai Desa Tianyar sampai ke Tianyar Barat sepanjang 10 kilometer ini, sehingga kami tidak lagi tergantung pada tengkulak untuk menjual garam ini, namun ada harapan untuk bisa dijual ke pasar modern dengan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Gubernur Koster menyerahkan bantuan beras kepada petani garam. (Foto: Ist)
Petani garam di Desa Les, Tejakula, Buleleng, Wayan Sriarta juga merasakan kebahagiaannya saat didatangi orang sekelas Gubernur Bali. Sriarta mengatakan sudah empat generasi di keluarganya yang menjadi petani garam, baru kali ini dirinya merasakan kehadiran Gubernur Bali untuk memberikan perhatian kepada petani garam tradisional lokal Bali di Desa Les. “Merinding saya Pak Gubernur. Sudah 4 generasi, baru sekarang saya merasakan adanya perhatian dari Gubernur Bali. Semoga Pak Gubernur sehat selalu dan kunjungan Bapak Gubernur memberikan kami semangat untuk berproduksi garam, apalagi akan dibantu prasarana produksinya berupa alat palungan,” ujarnya.
Sedangkan petani garam di Desa Les lainnya, seperti Ni Putu Somayanti memanfaatkan pertemuannya dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Ia mengungkapkan garam tradisional lokal Bali asal Desa Les yang diproduksinya sempat dicoba dipasarkan ke Kota Denpasar, namun garamnya kalah saing dengan garam dari Jawa, karena harga garam Jawa dijual lebih murah di Bali dengan harga Rp 3.000, sedangkan kami menjualnya per kilo Rp 10 ribu itu pun tanpa yodium dan memiliki citarasa yang khas. “Sehingga yang beli garam kami saat ini hanya warga lokal dan dijual di pasar tradisional di wilayah Desa Les saja,” ujarnya.
Agar garam tradisional lokal Bali di Desa Les tidak kalah saing dari garam luar Bali, pada kesempatan tersebut Ni Putu Somayanti memohon kepada Gubernur Koster yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini agar memberikan bantuan pemberdayaan berupa cara memproduksinya, memasarkannya, hingga memberikan manfaat secara berkelanjutan untuk para petani. “Saya mohon Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster bisa membantu kami dan memberikan program pemberdayaan hingga membantu prasarana produksinya seperti palung,” mohonnya.
Mendengar sekaligus melihat kondisi sentra garam tradisional lokal Bali di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan dihadapan para petani hingga stakeholder pemerintahan yang hadir, bahwa kehadirannya ke sentra garam ini untuk melihat langsung kondisi para petani, kondisi prasarana produksinya, kondisi usaha garamnya, dan masalah apa yang dihadapi selama ini.
Mengenai sentra garam tradisional lokal Bali di Desa Tianyar dan di Desa Les, saya lihat dan perlu kita kerjakan dari sekarang ialah menjaga wilayah pesisir pantai di Desa Tianyar dan di Desa Les agar tetap menjadi tempat produksi garam. Karena sekarang sudah ada Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali, yang memungkinkan produk garam tradisional lokal Bali masuk ke pasar modern, maka yang perlu kita siapkan untuk petani garam di Desa Tianyar dan di Desa Les ialah memfasilitasi Indikasi Geografis (IG) garam tradisional lokal Bali ini.
“Karena ijin Indikasi Geografisnya belum keluar, saya akan perintahkan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali untuk segera memproses ijin tersebut, agar cepat terbit,” tegas mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini seraya mengatakan kami juga memohon kepada petani garam agar kembali melakukan produksi garam secara tradisional, maka apa yang menjadi masalah di prasarana produksi seperti palung tersebut, akan kami bantu. Karena dengan menggunakan bahan palung ini, cita rasa garam tradisional lokal Bali akan terjaga dan makin banyak diminati masyarakat.
Selanjutnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dikatakan oleh Gubernur Bali jebolan ITB ini, agar segera hadir di tengah-tengah petani garam untuk memberikan program pemberdayaan mulai dari membentuk koperasi yang pengurus dan anggotanya berasal dari para petani garam itu sendiri. Tidak berhenti sampai disana, para petani garam yang tergabung dalam koperasi harus dibekali cara mengemas produk garamnya agar produk garam tradisional lokal Bali ini memiliki daya tarik kepada konsumen melalui desain kemasan yang bagus, meskipun garam tradisional lokal Bali sudah memiliki cita rasa yang berkualitas.
“Terakhir, saya akan minta Bapak Bupati/Wakil Bupati mulai memberikan penegasan kepada pasar modern di Kabupaten/Kota se-Bali agar menjual produk garam tradisional lokal Bali, sehingga disana baru petani merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Sebagai penutup, dalam kunjungan tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan bantuan beras kepada para petani garam di Desa Tianyar dan di Desa Les dengan harapan dapat meringankan beban ekonominya dan selalu diberikan kesehatan. (gs)
TERIMA LHP LKPD 2025: Bupati Tabanan, I Komang Sanjaya menerima LHP LKPD TA 2025 dari BPK RI Perwakilan Bali pada Senin (8/6/2026) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali. (Foto: bi)
Tabanan, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian yang diserahkan pada Senin (8/6) ini menjadi sangat spesial karena menandai keberhasilan Pemkab Tabanan dalam menjaga predikat tertinggi tersebut, 12 kali berturut-turut sejak LKPD TA 2014. Bupati Tabanan, I Komang Sanjaya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat Tabanan atas kerja keras dan sinergi yang terus terjaga.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP secara konsisten ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemkab Tabanan berjalan dengan sangat baik. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap LKPD TA 2025 meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengawasan.
Meskipun kembali meraih predikat terbaik, Sanjaya menegaskan, bahwa Pemkab Tabanan tidak boleh berpuas diri. Segala rekomendasi dan catatan kecil yang diberikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti demi penyempurnaan kualitas tata kelola keuangan ke depan. Disamping itu, dikatakan pihaknya dan jajaran selalu fokus pada Akuntabilitas dan Efisiensi serta mempertegas komitmen untuk kesejahteraan Masyarakat.
“Ke depan, Pemkab Tabanan berkomitmen untuk menyelaraskan opini WTP ini dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di lapangan. Dengan diraihnya penghargaan ke-13 kalinya di tahun 2026 ini, Pemkab Tabanan kembali membuktikan posisinya sebagai salah satu daerah di Bali yang paling konsisten dalam menjaga integritas dan profesionalisme tata kelola birokrasi,” imbuh Sanjaya. (gs/bi)
MELASPAS: Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, saat memimpin upacara Melaspas (pemelaspasan) Wantilan Pura Agung Udayana, Markas Komando Daerah Militer (Makodam) IX/Udayana, Jalan Udayana No. 1, Denpasar, pada Senin (8/6/2026). (Foto: Pendam IX)
Denpasar, baliilu.com – Suasana khidmat dan penuh nuansa spiritual menyelimuti Markas Komando Daerah Militer (Makodam) IX/Udayana, Jalan Udayana No. 1, Denpasar, pada Senin (8/6/2026). Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, secara langsung memimpin upacara Melaspas (pemelaspasan) Wantilan Pura Agung Udayana.
Kehadiran Pangdam di tengah-tengah umat Hindu jajaran Kodam IX/Udayana ini menegaskan komitmen TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai pelindung dan pemelihara nilai-nilai kearifan lokal serta kerukunan beragama di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Upacara Melaspas merupakan ritual suci dalam tradisi Hindu Bali yang bertujuan untuk “menghidupkan” atau memberikan jiwa (prana) pada sebuah bangunan. Dalam sambutannya, Pangdam menjelaskan bahwa proses ini memiliki makna mendalam secara niskala (spiritual).
“Ritual ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah wujud pembersihan rohaniah untuk menghilangkan energi negatif sisa proses pembangunan. Lebih dari itu, Melaspas adalah penyatuan unsur alam agar material bangunan dapat berfungsi harmonis, serta pemberian ‘jiwa’ agar Wantilan ini mampu membawa ketenangan, keselamatan, dan kerahayuan bagi setiap prajurit dan PNS yang beraktivitas di dalamnya,” ujar Pangdam.
Wantilan atau bale pesandekan yang baru diresmikan ini didesain sebagai bangunan terbuka yang multifungsi. Pangdam menekankan peran strategis bangunan ini sebagai pusat aktivitas sosial-spiritual di lingkungan Makodam.
“Keberadaan Wantilan ini sangat strategis. Selain menjadi tempat persembahyangan yang nyaman bagi umat Hindu di lingkungan Kodam, bangunan ini juga berfungsi sebagai ruang musyawarah. Di sinilah kita bisa duduk bersama, bermusyawarah mufakat, dan mempererat silaturahmi antar sesama prajurit” terang Mayjen TNI Piek Budyakto.
Ia berharap, Wantilan Pura Agung Udayana ini senantiasa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya, menjadi sumber kedamaian, dan memperkuat keimanan seluruh personel Kodam IX/Udayana kepada Sang Pencipta.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam IX/Udayana menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, mulai dari panitia pembangunan, tenaga ahli, hingga para donatur dan sukarelawan yang telah mendukung kelancaran pembangunan Wantilan hingga tuntas.
Puncak acara ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti Wantilan Pura Agung Udayana oleh Mayjen TNI Piek Budyakto, sebagai simbol resmi beroperasinya fasilitas ibadah baru tersebut.
Kegiatan berlangsung lancar dan hikmat, dihadiri oleh Pejabat Utama Kodam IX/Udayana, antara lain Kasdam, Irdam, Kapok Sahli, Danrem 163/Wira Satya, Asrendam, Para Asisten Kasdam, Liaison Officer (LO) AU dan AL, serta para Dan/Kabalak Satuan Jajaran.
Dengan diresmikannya Wantilan ini, Kodam IX/Udayana kembali membuktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Melalui fasilitas yang inklusif dan bernuansa spiritual, TNI hadir melindungi hak-hak dasar prajurit dalam beribadah, sekaligus memperkuat kohesi sosial internal organisasi. (gs/bi)
TUTUP PELATIHAN: Sekda Surya Suamba secara resmi menutup Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026, sekaligus mencanangkan program pembinaan Desa Cinta Statistik tahun 2026 di Aston Kuta Hotel & Residence, Minggu (7/6). (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – Bupati Badung diwakili Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba secara resmi menutup Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026, sekaligus mencanangkan program pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun 2026 di Aston Kuta Hotel & Residence, Minggu (7/6).
Ada tiga Desa yang dicanangkan sebagai Desa Cantik Kabupaten Badung 2026 yaitu Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Gulingan dan Desa Pererenan. Acara tersebut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali diwakili Kabag Umum Komang Bagus Pawastra, Kepala BPS Badung, Made Bimbo Abdi Suardika, Kadis PMD Badung Komang Budi Argawa, Kadis Kominfo Ketut Gede Arta, perwakilan Camat Abiansemal dan Mengwi, para Perbekel serta Petugas Sensus Ekonomi 2026.
Dalam sambutannya Sekda Surya Suamba mengapresiasi BPS Badung yang terus memperkuat kualitas data sebagai pondasi pembangunan. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi memiliki arti yang sangat penting. Data yang akurat dan mutakhir sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran, efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Dijelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diintegrasikan dengan pengumpulan informasi atau data sosial ekonomi keluarga menjadi momentum penting untuk ikut berkontribusi mendukung pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional. Data ini nantinya menjadi salah satu landasan dalam penyusunan berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan sehingga bantuan dan intervensi pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepada para petugas sensus, Sekda mengajak agar bertugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, jujur dan menjunjung tinggi integritas.
Selain itu, pencanangan program Desa Cantik merupakan langkah tepat dan strategis. Program Desa Cantik tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi statistik dan kualitas pengelolaan data di desa, tetapi juga mendorong pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Desa yang memiliki kemampuan mengelola data dengan baik akan lebih mudah mengidentifikasi potensi wilayah, memetakan permasalahan masyarakat serta menyusun program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara, Kepala BPS Badung Made Bimbo Abdi Suardika menjelaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Tujuannya untuk memperoleh gambaran utuh kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi digital, ekonomi lingkungan serta karakteristik usaha yang ada di masyarakat. Ditambahkan, pelatihan diikuti sebanyak 461 petugas yang dimulai 30 Mei-7 Juni. Petugas sensus terdiri dari 452 petugas untuk sensus door to door ke UKM dan 9 petugas mensensus usaha besar. Sensus ekonomi akan dimulai 8 Juni-31 Agustus dengan objek pendataan yaitu ekonomi usaha dan sosial ekonomi keluarga. (gs/bi)