Tuesday, 23 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Lantik Forum TJSL Provinsi Bali, Mahendra Jaya Minta Perusahaan Sisihkan Keuntungan untuk Pengentasan Kemiskinan di Bali

BALIILU Tayang

:

tjsl bali
LANTIK FORUM TJSL: Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya saat melantik Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali Masa Bhakti 2024-2027 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Rabu (15/5) pagi. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meminta perusahaan di Bali agar dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Hal tersebut ia sampaikan saat melantik Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali Masa Bhakti 2024-2027 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Rabu (15/5) pagi.

Mendasari konsep Pembangunan Bali yang berpijak pada Dharma yaitu kebaikan dan kebenaran menurut Dharma Agama dan Dharma Negara. Mahendra Jaya menilai sangat tidak adil jika masih terdapat kemiskinan di Bali. “Menjadi tidak adil dan mengenaskan ketika di Bali masih ada orang miskin, miskin ekstrem dan anak-anak yang stunting setelah 78 Tahun Indonesia merdeka,” ungkap Mahendra Jaya.

Untuk itu Mahendra Jaya mengajak seluruh pemangku kepentingan terutama perusahaan baik BUMN, BUMD maupun swasta untuk Ngrombo mengatasi berbagai persoalan pembangunan Bali. Ia menyampaikan bahwa Ngrombo adalah bentuk gotong-royong dan kolaborasi namun maknanya jauh di atas itu. “Gotong-royong ini merupakan suatu tanggung jawab, kehormatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Ini konsep Ngrombo. Lebih tinggi dari gotong-royong, lebih tinggi dari kolaborasi,” jelas birokrat asal Gianyar tersebut.

Terkait masih adanya persoalan-persoalan sosial di tengah hebatnya Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui Ngrombo telah menyalurkan dukungan sukarela dari pegawai Pemerintah Provinsi Bali melalui program ‘Pemprov Bali Hadir’ dengan memberikan bantuan bedah rumah, bantuan dana pendidikan, bantuan pengobatan bibir sumbing serta bantuan pemberdayaan peternak dengan pemberian bantuan bibit ternak.

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali merupakan upaya kolaboratif sebagai wujud konkret sinergi Pemerintah Provinsi Bali dengan berbagai pemangku kepentingan terutama perusahaan, mulai dari BUMN, BUMD, Persero, Perseroda dan perusahaan swasta lainnya dalam mendorong partisipasi pengusaha menyukseskan pembangunan daerah.

Baca Juga  Layanan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler di RSUD Bali Mandara Resmi Dibuka

Dengan terbentuknya Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali, ia berharap penyaluran bantuan berupa anggaran program dan kegiatan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bali dapat lebih terarah, terintegrasi dan selaras dengan Program Pembangunan Daerah dengan prioritas utama adalah program pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, peningkatan kualitas SDM hingga pembangunan sarana-prasarana publik.

“Dengan forum ini, bantuan yang disalurkan tentu akan lebih efektif dan terkoordinasi sehingga dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan serta Pemerintah Daerah,” jelas Mahendra Jaya.

Ia menyampaikan bahwa partisipasi stakeholder sangat penting dalam pembangunan Bali. Persoalan pembangunan termasuk di Bali sangat kompleks dan berimplikasi pada berbagai bidang, sementara Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan fiskal APBD yang menyebabkan tidak bisa dengan leluasa merealisasikan program kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Oleh sebab itu, ia menilai peran swasta dan stakeholder lain menjadi penting untuk bersama-sama Ngrombo membangun Bali.

Diketahui bahwa dana TJSL nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali atau perusahaan itu sendiri dan tidak masuk ke kas daerah. Namun ia tetap meminta agar perusahaan dapat tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaaan dana TJSL sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan jumlah anggota forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali saat ini terdiri dari 36 BUMN, 6 BUMD, 172 Perusahaan Swasta dan 6 lembaga lainnya. “Anggota ini akan terus kami update, bekerjasama dengan induk asosiasi yang ada,” katanya.

Sementara jumlah dana yang terkumpul telah mencapai 9,3 miliar rupiah yang atas arahan Pj. Gubernur Bali akan digunakan untuk melaksanakan program TJSL Perusahaan Provinsi Bali tahap pertama yaitu Redesain Lapangan Puputan Margarana, Program Bedah Rumah serta pembiayaan Program Pokok PKK di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. (gs/bi)

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Ajak Masyarakat Intensifkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Tingkatkan Keselamatan Penerbangan, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Tingkatkan Sinergi dengan Stakeholder Bandara Ngurah Rai

Published

on

By

layang
TERIMA KOMANDAN LANUD: Pj. Gubernur Mahendra Jaya saat menerima Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Stakeholder Bandara Ngurah Rai, dan perangkat daerah terkait di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (22/7). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, menegaskan akan segera mengambil langkah strategis guna menghindari terulangnya peristiwa helikopter jatuh akibat lilitan tali layangan belum lama ini.

Hal ini tercetus saat Pj. Gubernur menerima Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Stakeholder Bandara Ngurah Rai, dan perangkat daerah terkait di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (22/7).

Pj. Gubernur menekankan kembali Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-layang dan Permainan Sejenis di Bandar Udara Ngurah Rai dan sekitarnya.

“Tentu ini akan kita sosialisasikan dengan lebih intensif lagi, melibatkan kabupaten/kota dan desa adat serta Satpol PP. Bahwa sudah ada aturan mengenai dimana, pada ketinggian berapa, dan kapan boleh menaikkan layangan,” tandasnya.

Mahendra Jaya mengakui bahwa layang-layang merupakan bagian dari kearifan lokal, budaya yang mengakar dan bahkan menjadi daya tarik pariwisata di Bali. Namun, ia menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan dan nyawa manusia harus menjadi prioritas.

“Penting untuk dilakukan tindakan pencegahan, dan ditekankan bahwa hanya di tempat-tempat tertentu saja yang dilarang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak terkait berkomitmen untuk melakukan sinergi guna mencegah hal yang sama terulang kembali.

Sebagai informasi, Perda Nomor 9 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah dalam radius 5 mil laut atau 9 kilometer dari bandar udara. Selanjutnya, dalam ayat 2 disebutkan dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah di antara radius 5 mil laut atau 9 kilometer sampai dengan 10 mil laut atau 18 kilometer dengan ketinggian melebihi 100 meter atau 300 kaki. (gs/bi)

Baca Juga  Pemprov Bali Raih Penghargaan Penerapan SPBE Terbaik pada Digital Government Award SPBE Summit 2024
Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Produksi Lele Capai 339,1 Ton, Pemkot Denpasar Dorong Peningkatan Kelompok Budidaya

Published

on

By

lele
Kepala Dinas Perikanan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangasa. (Foto: dok baliilu)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan Kota Denpasar terus mendorong peningkatan kelompok budidaya yang ada. Dari langkah dan upaya yang telah dilakukan, Dinas Perikanan Denpasar mencatat produksi ikan lele mencapai 339,1 ton pada tahun 2023 lalu.

“Produksi jenis ikan air tawar ini akan terus digenjot sehingga untuk mencukupi konsumsi masyarakat di Kota Denpasar,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangasa, yang ditemui di Denpasar, Senin (22/7).

Lebih lanjut dikatakan, kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Denpasar membutuhkan 8 ton ikan per harinya untuk dikonsumsi. Sementara untuk produksi baru 50 persennya atau sekitar 4 ton per hari. Sisa kebutuhan tersebut selama masih disuplai dari luar kota atau provinsi. Seperti Banyuwangi, Jawa Timur yang masuk melalui Kedonganan.

Untuk itu beragam upaya dilakukan untuk menggejot produksi. Salah satunya mendorong terbentuknya kelompok budidaya lele dan nila. Terlebih hal ini dalam pelaksanaan produksi ikan lele tidaklah sulit dan tidak membutuhkan lahan besar. Sehingga memberikan peluang bagi masyarakat, terlebih serapannya di Denpasar juga cukup tinggi.

“Selain lele, prokduksi ikan di Kota Denpasar ada dari perairan tangkap yang mencapai 3 ton per hari. Kemudian ada pula kerapu yang ada di Serangan. Produksi ikan kerapu inipun akan digenjot dengan menumbuhkan kelompok pembudidaya di wilayah tersebut,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Dorong Investasi Berkualitas, Bank Indonesia Gelar ‘’Investment Talk’’ Bali Jagadhita 2024
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemkot Komit Cegah dan Tangani Kasus Stunting

Pemkot Denpasar Rancang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting

Published

on

By

wawali
PIMPIN RAPAT: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin rapat rencana aksi percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar, Senin (22/7) bertempat di Gedung Wanita Santhi Graha. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam mencegah dan menangani kasus stunting di Kota Denpasar. Pada Senin (22/7) bertempat di Gedung Wanita Santhi Graha, Pemkot Denpasar menggelar rapat rencana aksi percepatan penurunan stunting yang dipimpin Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kadis Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, IGA Sri Wetrawati, Perbekel/Lurah, OPD terkait, serta stakeholder lainnya.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar melalui OPD dan seluruh stakeholder terkait terus menggencarkan upaya pencegahan stunting berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Kota Denpasar bebas stunting.

“Sebelumnya dari data kegiatan intervensi serentak yang dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Kota Denpasar terdapat 450 kasus stunting. Karenannya, berbagai upaya terus digalakkan, mulai dari optimalisasi peran posyandu hingga jemput bola dengan door to door di kediaman masyarakat,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Lebih lanjut Wawali Arya Wibawa yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Denpasar menyampaikan, bahwa penanganan stunting sebagai program nasional harus ditindaklanjuti secara serius. Hal ini sebagai upaya mewujudkan Denpasar bebas stunting. Komitmen yang kuat sangat penting dalam mengerahkan upaya penurunan stunting di Kota Denpasar dengan upaya intervensi yang konvergen.

Langkah tersebut meliputi intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung, dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung.

Hal ini, berkaitan dengan balita yang mengalami stunting akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan. Sehingga penanganannya harus lebih fokus melalui pendekatan keluarga dengan menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Baca Juga  Per 2 Januari 2024 Jam Kerja Pegawai Pemprov Bali Berubah

“Dalam pertemuan ini nantinya dapat melakukan perumusan pencegahan stunting dari tahapan pra nikah, menikah, hingga ketika sudah punya anak. Serta harus ditingkatkan akselerasi agar zero stunting, termasuk optimalisasi program posyandu serta jemput bola pendataan dengan menyasar masyarakat, dan kami mengajak semua pihak, baik OPD, perbekel/lurah, keluarga hingga masyarakat umum ikut andil untuk terus menggelorakan cegah stunting,” ujarnya.

Kepala DP3AP2KB Kota Denpasar IGA Sri Wetrawati menjelaskan, dari hasil kegiatan intervensi serentak menyasar sebanyak 23.311 balita. Dari kegiatan tersebut terdapat sebanyak 450 kasus stunting dengan persentase sebanyak 1,9 persen.

“Dari jumlah tersebut tercatat 273 kasus ber KTP Denpasar dan sebanyak 177 kasus non ber-KTP Denpasar. Kami juga mengimbau untuk masyarakat khususnya para ibu-ibu yang memiliki balita, di bulan Agustus mendatang agar membawa anaknya yang  balita hadir ke posyandu terdekat karena ada bulan vitamin A,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati mengatakan, beragam upaya telah dilaksanakan, dimulai dari pendataan sasaran Balita dan Ibu Hamil, Kick Off Posyandu Intervensi penanganan stunting. Di samping itu dilakasanakan kegiatan sweeping dengan menyasar Balita dan Ibu Hamil yang tidak hadir pada Posyandu serentak, serta pendampingan dari Dokter Spesialis dengan menyasar seluruh Puskesmas secara bertahap.

“Semoga dengan beragam upaya ini stunting di Kota Denpasar dapat ditangani dengan baik, dan kami mengajak masyarakat yang memiliki Balita dan Ibu Hamil untuk aktif mengikuti kegiatan Posyandu sebagai upaya dini dalam mencegah stunting,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca