Tuesday, 16 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

LKPD Bali 2019 Kembali Raih Opini WTP, Gubernur Koster: Apresiasi BPK Selesaikan Pemeriksaan di Tengah Pandemi Covid-19

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR KOSTER: Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Bali diserahkan oleh BPK RI. (Foto:Ist)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali menyelesaikan kewajiban pemeriksaan keuangan dan kembali meraih opini WTP untuk ketujuh kalinya, di tengah pandemi Covid-19. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Bali diserahkan oleh BPK RI kepada Gubernur Bali dan Ketua DPRD Bali dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali yang digelar secara video conference, Jumat (29/5-2020).

Auditor VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof. Harry Azhar Azis Azis mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK dapat disimpulkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

“Untuk itu, kami pimpinan BPK RI dengan penuh keyakinan memberikan opini untuk laporan hasil tahun 2019 untuk dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019,” kata mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI ini.

Ia menambahkan, pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali beserta jajaran perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. “Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ujarnya.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi seluruh jajaran BPK Perwakilan Provinsi Bali, khususnya tim pemeriksa yang di tengah wabah pandemi Covid-19 dapat menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Bali tahun 2019 dan menyerahkan LHP tersebut pada hari ini.

Baca Juga  Nagisa Bali Group Luncurkan Produk NBM Hand Sanitizer

Menurut Gubernur Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah menyerahkan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali pada tanggal 11 Maret 2020 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali dan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim BPK Perwakilan Provinsi Bali dari tanggal 13 April sampai 18 Mei 2020. Atas temuan hasil pemeriksaan tersebut Pemerintah Provinsi Bali  telah memberikan tanggapan atas rekomendasi pemeriksaan dan mengisi rencana aksi sebagai bentuk rencana tindak lanjut atas konsep LHP tersebut pada tanggal 27 Mei 2020.

“Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Bali tahun 2019 yang diserahkan kepada DPRD Provinsi Bali oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali pada hari ini memuat opini pemeriksaan atas pelaksanaan APBD yang juga menjadi ukuran akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bali,” ujar putra asal Desa Sembiran, Buleleng.

Gubernur Koster menambahkan, seluruh jajaran Pemprov Bali menyadari pengelolaan keuangan dan aset daerah masih jauh dari sempurna. “Oleh karenanya kami mohon kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk tidak henti-hentinya memberikan tuntunan dan bimbingan dalam mengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga layak pemeriksaan BPK dengan kategori WTP atau wajar tanpa pengecualian,” ujar Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ketua DPRD Badung Putu Parwata Apresiasi Pemerintah Sepakati Rancangan KUA-PPAS Badung 2025

Published

on

By

Ketua DPRD Badung
PENETAPAN RAPERDA: DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024. (Foto: Hms DPRD Badung)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam laporan hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 serta Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Tahun 2025.

Atas kesepakatan bersama, akhirnya DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024.

“Kita telah sepakat menetapkan itu adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp 10 triliun 488 miliar lebih dan Belanja Daerah Rp 10 triliun 604 miliar, artinya ini ada defisit Rp 115 miliar,” kata Putu Parwata.

Dengan defisit Rp 115 miliar, lanjutnya dalam pembahasan telah ditanyakan, bahwa pihak  Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai keyakinan dari efisiensi yang akan didapatkan dan tambahan-tambahan pendapatan lainnya, sehingga dari SILPA itu akan ditutupi defisit sebesar Rp 115 miliar.

“Nah, ini apresiasi kami dari DPRD Badung. Kemudian, Laporan Pertanggungjawaban APBD Badung 2023, tentu kami juga mengapresiasi,” ungkapnya.

Hal tersebut dikarenakan telah 12 kali penilaian dari BPK RI Perwakilan Bali dinyatakan WTP artinya Wajar Tanpa Pengecualian.

“Ini adalah sangat luar biasa, sehingga atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung kami apresiasi. Semoga hal ini berkelanjutan, sehingga di 2025 nanti kebutuhan-kebutuhan mandatori daripada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, sarana prasarana, kesehatan, utilitas, transportasi, kemudian taman kota dan lain sebagainya yang memang menjadi kebutuhan Badung ini akan bisa dilaksanakan dan lebih maju,” tandasnya.

Baca Juga  Nagisa Bali Group Luncurkan Produk NBM Hand Sanitizer

Atas dokumen pengganggaran tersebut, lanjutnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MOU) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

“Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung dan seluruh jajarannya atas segala kerja sama dan ketekunan mengikuti seluruh proses pembahasan yang telah mencerminkan semangat kebersamaan sehingga Laporan Hasil Pembahasan atas dokumen berjalan dengan lancar dan tepat waktu,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyebutkan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang APBD Badung yang telah disampaikan Pemerintah dan diikuti serta disepakati bersama pihak legislatif tersebut dinyatakan telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai amanah konstitusi.

Oleh karena itu, lanjutnya produk yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif ini dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Badung.

“Intinya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya atas perintah dari Undang-Undang,” tegasnya.

Dengan disepakati KUA-PPAS Tahun 2025 dan 3 Raperda atas seluruh substansi yang terkandung didalamnya, terutama berkenaan dengan arah kebijakan penggunaan anggaran beserta alokasi anggaran ke program kegiatan yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Selama proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 dan tiga Raperda oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah sangat penting tercapai kesepakatan yang saling mendukung pembangunan. Seluruh masukan yang telah disampaikan Dewan, tentu akan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyesuaikan Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS Kabupaten Badung 2025 dengan mengedepankan transparansi, akuntabel, agar lebih realistis, efektif dan efisien,” tutupnya.

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung, Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Badung, Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung serta para undangan lainnya. (gs/bi)

Baca Juga  Wagub Cok Ace Buka Hybrid Drive Concert, Terapkan Prokes sangat Ketat

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Disdikpora Buka MPLS Kabupaten Badung 2024

Published

on

By

mpls badung
BUKA MPLS: Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana memimpin pembukaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kabupaten Badung yang dipusatkan di SMPN 1 Petang. (Foto: Hms Diskominfo Badung)

Badung, baliilu.com – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung, pada Senin, 15 Juli 2024 membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kabupaten Badung yang dipusatkan di SMPN 1 Petang. Pembukaan yang langsung dipimpin oleh Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana mengangkat tema ‘‘Melalui MPLS Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar Sesuai Minat, Bakat dan Potensi Peserta Didik‘‘.

Dwipayana mengatakan, MPLS secara serentak di Kabupaten Badung ini sebagai momentum penting untuk mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas bagi setiap anak bangsa. Utamanya dalam melihat peluang, mendorong kemajuan, menumbuhkan karakter, dan memberikan kejernihan dalam menata dan menyiapkan masa depannya.

“Maka saya minta kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraannya agar tetap mengacu kepada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016,” ujarnya.

Menurutnya, platform merdeka belajar yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek menjadikan semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara. Para kepala sekolah dan kepala daerah sekarang dapat memonitor kualitas pendidikannya dengan menggunakan data hasil asesmen nasional di platform rapor pendidikan. “Sehingga dapat melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Diharapkan kedepannya Kabupaten Badung mampu bersaing dan berprestasi baik akademik maupun non-akademik,” jelasnya.

Dwipayana juga menyampaikan, MPLS ini akan digelar selama tiga hari, yakni pada 15-18 Juli 2023. Peserta MPLS di tingkat SD 4.374 siswa dan SMP 5.779 siswa. “Melalui MPLS ini anak-anak dapat lebih berkembang, jadi mereka dapat mengenal lingkungan barunya di sekolah masing-masing. Sehingga harapannya nanti pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik,” harapnya.

Sementara Ketua Panitia MPLS Kabupaten Badung 2024, I Nyoman Agus Satwika Ariada menyampaikan, tujuan pelaksanaan MPLS adalah untuk menggali potensi diri peserta didik baru, membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah, menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif, mengembangkan interaksi positif antar-siswa dan warga sekolah, serta menumbuhkan perilaku positif. “Kami ucapkan selamat kepada siswa baru yang sudah diterima baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta,” ucapnya. (gs/bi)

Baca Juga  Giri Prasta Apresiasi Bakti Sosial Dulang Mangap, Ingatkan Prinsip Saling Sumbah, Saling Parid dan Mesidikara

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sekda Adi Arnawa Pantau Pelaksanaan Pemeriksaan Katarak di Desa Baha

Published

on

By

Sekda Adi Arnawa
PANTAU PEMERIKSAAN KATARAK: Sekda Wayan Adi Arnawa saat memantau pelaksanaan pemeriksaan katarak dan operasi katarak yang diselenggarakan oleh John Fawcett Foundation yang bekerjasama dengan KKN. UGM, di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Baha, Selasa (16/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus memantau langsung pelaksanaan pemeriksaan katarak dan operasi katarak yang diselenggarakan oleh John Fawcett Foundation (JFF) yang bekerjasama dengan KKN Universitas Gadjah Mada (UGM), bertempat di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Baha, Selasa (16/7). Turut hadir Ketua Pengda KAGAMA Bali, I Gusti Ngurah Agung Diatmika, Perbekel Desa Baha, Kelian Dinas se-Desa Baha, Pengurus JFF, Mahasiswa KKN UGM serta masyarakat setempat.

Seusai pemantauan, Sekda Adi Arnawa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada JFF yang merupakan salah satu lembaga sosial sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan katarak serta operasi katarak sekaligus membagikan kacamata gratis kepada masyarakat Kabupaten Badung khususnya masyarakat Desa Sobangan dan Baha.

“Ini merupakan langkah yang sangat luar biasa dan ke depan kerja sama ini pasti akan tetap dilanjutkan antara Pemkab Badung dengan JFF. Untuk memperhatikan kesehatan masyarakat Pemerintah tidak akan bisa sendiri pasti diperlukan kerja sama dan dukungan dari lembaga-lembaga sosial seperti JFF dan langkah ini ke depan akan terus berlanjut ke seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Badung,” ucapnya.

Sementara Ketua Pengda KAGAMA Bali, I Gusti Ngurah Agung Diatmika mewakili JFF menyampaikan, seluruh pelayanan yang diadakan JFF diberikan secara gratis tidak dipungut biaya. Setiap orang baik secara pribadi atau instansi pemerintah dan swasta dapat membawa pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari JFF dengan kategori pasien tidak mampu. JFF tidak pernah memungut bayaran baik uang maupun barang kepada keluarga, pengantar pasien dan panitia penyelenggara dalam melakukan pelayanan, apabila ada yang memungut biaya dengan mengatasnamakan JFF maka akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (gs/bi)

Baca Juga  Giri Prasta Apresiasi Bakti Sosial Dulang Mangap, Ingatkan Prinsip Saling Sumbah, Saling Parid dan Mesidikara

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca