Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada April 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,73% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 1,61% (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat menjadi 2,30% (yoy) dari 1,89% (yoy) pada Maret 2025, dan masih terjaga dalam rentang target 2,5±1%. Inflasi bulan April 2025 di Provinsi Bali tetap terkendali, namun terdapat beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian karena mengalami peningkatan harga seperti komoditas bawang merah dan bawang putih. Untuk itu, ke depan tetap diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya dalam rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kuningan dan libur nasional pada Mei 2025. Secara spasial, seluruh Kota/Kabupaten IHK mengalami inflasi bulanan dan tahunan.

Kabupaten Tabanan mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,09% (mtm) atau 2,52% (yoy), diikuti Kota Singaraja yang mengalami inflasi bulanan sebesar 0,80% (mtm) atau 1,82% (yoy). Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,69% (mtm) atau 2,69% (yoy), dan Kab. Badung mengalami inflasi bulanan sebesar 0,49% (mtm) atau 1,80% (yoy).

Secara bulanan, inflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, seiring dengan normalisasi tarif listrik dan peningkatan harga emas perhiasan. Berdasarkan komoditasnya, secara tahunan inflasi bulan April 2025 terutama bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, daging babi, kopi bubuk, bawang merah, dan minyak goreng.

Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga tomat, daging ayam ras, sawi hijau, telur ayam ras, dan bensin. Penurunan harga daging ayam ras seiring dengan peningkatan pasokan ayam pedaging dari daerah sentra. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diwaspadai antara lain peningkatan permintaan barang dan jasa pada libur nasional di akhir Mei, dan kenaikan harga emas perhiasan serta minyak goreng seiring tingginya harga global emas dan Crude Palm Oil (CPO).

Selain itu, terdapat risiko peningkatan harga daging babi didorong tetap tingginya permintaan dari luar daerah di tengah rangkaian HBKN.

Untuk memitigasi risiko inflasi ke depan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengungkapkan bahwa Bank Indonesia Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama seluruh Kabupaten/Kota di Bali untuk mengimplementasikan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Dalam jangka menengah panjang, Bank Indonesia Bali juga mengajak seluruh TPID untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui penguatan implementasi regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan mitigasi alih fungsi lahan, penguatan pengairan, implementasi benih unggul, serta perluasan hilirisasi.

Selanjutnya, kata Erwin, Bank Indonesia bersama TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali akan terus memperkuat dan memperluas implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), melalui peningkatan produktivitas pertanian, optimalisasi kerjasama antar daerah, peningkatan efisiensi rantai pasok dengan penciptaan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan BUMDes, perumda pangan, dan koperasi, serta kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, perumda pangan, dan horeka (hotel, restoran, dan kafe) disertai dengan penguatan implementasi regulasi optimalisasi penggunaan produk lokal oleh horeka di daerah.

“Melalui sinergi tersebut, Bank Indonesia Bali meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%,‘‘ pungkasnya. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonominya meskipun menghadapi ketidakpastian global yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan internasional yang berubah-ubah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, melalui keterangan resminya (7/5).

Salah satu fokus utama adalah perundingan tarif dengan Amerika Serikat yang sedang berlangsung sejak kebijakan tarif resiprokal. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perundingan terkait tarif resiprokal sudah dimulai dan diharapkan dapat selesai dalam waktu 60 hari, sebagaimana yang telah disepakati. Pemerintah Indonesia tidak hanya menyatakan sikap, tetapi juga mengajukan proposal konkret kepada AS dengan semangat kerja sama bilateral yang adil.

Selain itu, Pemerintah juga menekankan pentingnya diversifikasi mitra dagang sebagai respons terhadap ketidakpastian global.

“Target kita memang memperluas pasar. Jadi kalau kita melihat episentrumnya di Amerika untuk ketidakpastian dan gejolak ini, maka kita mencari daerah lain yang kita bisa masuki,” lanjut Menko Airlangga dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

Indonesia akan terus mengoptimalkan kerja sama internasional melalui forum-forum seperti RCEP, I-EU CEPA, dan CPTPP untuk memperluas akses pasar di luar AS.

Meskipun menghadapi tantangan global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid. Pada Triwulan I-2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 4,87% (yoy), melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga dan sektor produksi seperti pertanian yang mencatatkan pertumbuhan 10,52%.

Pemerintah juga mencatatkan penciptaan lapangan pekerjaan yang cukup signifikan pada kuartal pertama 2025, dengan 594.104 lapangan pekerjaan tercipta dari sektor industri PMDN dan PMA. Menko Airlangga menyampaikan bahwa ini adalah bukti nyata bahwa meskipun ada ketidakpastian global, Indonesia mampu menjaga momentum positif dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Optimisme konsumen di Bali pada Maret 2025, masih terus bertumbuh di tengah tantangan global dan nasional yang semakin dinamis. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Bali periode Maret 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat pada level optimis (indeks >100), meningkat sebesar 0,9% (mtm) dari 137,8 menjadi 139,0.

Pertumbuhan IKK secara moderat sejalan dengan adanya perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Ramadan. Capaian IKK Provinsi Bali lebih tinggi daripada nasional yang justru mengalami penurunan menjadi 121,1 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 126,4.

Survei Konsumen merupakan survei bulanan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengetahui tingkat keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

Peningkatan komponen IKK terjadi pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 2,8% (mtm) menjadi 151,3. Sementara tertahannya pertumbuhan IKK lebih tinggi disebabkan oleh penurunan pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar -1,3% (mtm) menjadi 126,7. Meskipun demikian, Indeks Kegiatan Usaha Saat Ini tetap terjaga sejak periode sebelumnya sebesar >100,0.

Hal tersebut menunjukkan bahwa optimisme konsumen masih tetap terjaga terhadap prospek ekonomi. Berbagai upaya dan sinergi pemerintah telah diimplementasikan untuk menjaga konsumsi di Provinsi Bali, antara lain intensifikasi operasi pasar murah dan pemantauan harga komoditas bahan pangan utama seperti beras, cabai, bawang, telur, gula pasir, dan minyak goreng.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan diskon harga tiket pesawat pada periode Idulfitri 2025. Melalui berbagai upaya tersebut, inflasi Provinsi Balisampai dengan Maret 2025 tetap terjaga pada level 1,89% (yoy) dan berada dalam rentang target 2,5±1%.

Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus bersinergi untuk menjaga stabilitas inflasi di Bali demi menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas inflasi yang terjaga diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi, serta mendukung produktivitas ekonomi di Bali.

Dukungan berupa stimulus dari pemerintah diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi nasional dan global. Oleh karena itu, kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan harga serta memperkuat daya beli. (gs/bi)