Denpasar, baliilu.com – Dalam acara pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang dilaksanakan serentak secara nasional pada Selasa, 21 Oktober 2025, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025 dengan proporsi minimal 60% untuk sektor produksi, serta memperkenalkan KPP senilai Rp 130 triliun, dimana Rp 117 triliun diarahkan untuk sisi supply melalui dukungan pembiayaan kepada UMKM pengembang perumahan dan kontraktor, serta sisanya di sisi demand untuk pembangunan dan renovasi rumah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, yang hadir daring beserta Gubernur Bali, BPD Bali, dan stakeholders lainnya, memandang langkah ini sebagai sinergi strategis lintas kementerian, lembaga, dan perbankan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dalam mendorong financial inclusion dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan akad KUR oleh perbankan kepada perwakilan pelaku UMKM di Bali. BI Bali mengapresiasi peran aktif BPD Bali dan Bank Mandiri Taspen, serta seluruh perbankan yang turut menjadi penyalur program ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, penyaluran KUR di Bali pada Januari hingga Agustus 2025 mencapai Rp 7,04 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 99.539 debitur. Penyaluran KUR tertinggi tercatat di Kota Denpasar (Rp 1,17 triliun dan 12.285 debitur), Kabupaten Badung (Rp 1,13 triliun dan 12.591 debitur), dan Kabupaten Gianyar (Rp 1,03 triliun dan 13.019 debitur). Sementara itu, penyaluran KUR terbesar berdasarkan jumlah debitur terdapat di Kabupaten Buleleng, sebanyak 17.945 debitur dengan nilai Rp 855 miliar.

Erwin menyampaikan, penyaluran KUR dan KPP di Bali diharapkan dapat memperkuat daya dorong ekonomi Bali untuk berkembang lebih kuat, lebih inklusif, dan berdaya tahan. Saat ini, Erwin menjelaskan KUR banyak dimanfaatkan ke sektor perdagangan dan jasa searah dengan keunggulan Bali sebagai daerah wisata. Ke depan, perbankan perlu mendorong pemanfataan ke sektor-sektor pertanian dan industri pengolahan. Ini memerlukan sinergi berbagai pihak.

Erwin melihat pentingnya berbagai upaya untuk meminimalkan berbagai risiko pinjaman dan peminjam, memperluas akses pembiayaan, membangun kapasitas kewirausahaan, dan membangun pasar rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir. Bali punya kekuatan untuk mewujudkan hal tersebut.

“Dan kami di BI Bali akan terus memperkuat komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk mendorong ekonomi Bali tumbuh tinggi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat kemandirian pelaku UMKM, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Bali tetap inklusif dan berkelanjutan,‘‘ ujar Erwin.

Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II 2025 tercatat 5,95% (yoy), searah dengan hasil survei rutin BI yang menunjukkan optimisme kuat ekspektasi masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan akan terus kuat di triwulan-triwulan berikutnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Rilis BPS Provinsi Bali pada 1 Oktober 2025 menyebutkan bahwa perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada September 2025 secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,01% (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,39% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 2,51% (yoy) dari 2,65% (yoy) pada Agustus 2025. Inflasi Bali pada September 2025 secara tahunan lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 2,65% (yoy).

Secara spasial, 3 (tiga) Kota/Kabupaten di Bali mengalami deflasi bulanan pada September 2025. Badung mengalami deflasi terdalam sebesar -0,50% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 1,32% (yoy), diikuti Tabanan sebesar -0,45% (mtm) atau 1,88% (yoy). Selanjutnya, Singaraja mengalami deflasi bulanan sebesar -0,06% (mtm) atau inflasi tahunan 2,39% (yoy). Sementara itu, Kota Denpasar mengalami inflasi tahunan pada September 2025 yakni sebesar 0,41% (mtm) atau 3,42% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa secara bulanan, deflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, seiring dengan penurunan harga komoditas pada kelompok ini di tengah peningkatan pasokan karena panen. Berdasarkan komoditasnya, secara bulanan deflasi bulan September 2025 terutama bersumber dari penurunan harga komoditas bawang merah, tomat, angkutan udara, daging babi, bawang putih. “Sementara itu, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas daging ayam ras, canang sari, jeruk, beras, dan rampela hati ayam,“ ujar Erwin.

Ke depan, sebut Erwin, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain masih tingginya permintaan barang dan jasa pada peak season kunjungan wisatawan mancanegara, berlanjutnya kenaikan harga emas dunia, serta kenaikan harga acuan minyak sawit mentah yang berpotensi mendorong imported inflation. Selain itu, kenaikan harga jagung pipilan sebagai pakan ternak berisiko mendorong terjadinya inflasi. “Lebih lanjut, ketidakpastian cuaca karena peralihan musim penghujan berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu panen hortikultura,‘‘ ujarnya.

Dalam menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. “Ke depan, TPID Provinsi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Bali akan terus mendorong penguatan dan perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada upaya menjaga inflasi yang stabil melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi,‘‘ ucapnya.

Erwin menegaskan bahwa sinergi juga akan terus diperkuat melalui operasi pasar, kerja sama antardaerah baik intra-Bali maupun dengan luar Bali, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan, guna membangun ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi. Sinergi pengendalian inflasi pangan juga mencakup kolaborasi antara pelaku hulu dan hilir, mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan, hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis inflasi pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali menunjukkan harga properti residensial di pasar primer mengalami peningkatan sejalan dengan hasil survei di tingkat nasional. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 0,67% (yoy) dari 104,27 menjadi 104,97.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam keterangan persnya kepada media, Kamis (21/8) mengatakan bahwa pertumbuhan IHPR pada periode laporan didorong oleh kenaikan harga di 3 (tiga) tipe properti yaitu kecil (luas bangunan ≤36 m2), menengah (luas bangunan antara 36 m2 sampai dengan 70 m2 ), dan besar (luas bangunan > 70 m2) yang masing-masing meningkat sebesar 1,85% (yoy); 0,39% (yoy); dan 0,31% (yoy).

Erwin lanjut mengungkapkan bahwa pertumbuhan IHPR pada triwulan II 2025 didorong oleh kenaikan harga bangunan akibat meningkatnya harga faktor produksi. Mayoritas responden menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bangunan dan upah kerja menjadi kontributor utama dalam peningkatan harga unit rumah. Sementara itu, pada triwulan II 2025 pangsa penjualan berdasarkan tipe rumah masih relatif stabil, yaitu rumah ukuran kecil sebesar 25%, rumah ukuran sedang sebesar 54%, dan rumah besar sebesar 21%.

Di tengah harga properti yang meningkat, sebut Erwin, terdapat sejumlah faktor yang dinilai menghambat penjualan properti residensial primer di Bali antara lain suku bunga KPR, keterbatasan lahan, uang muka rumah dan kenaikan harga bahan bangunan. Lebih lanjut, SHPR triwulan II 2025 menunjukkan bahwa porsi pembiayaan pembangunan properti residensial di Bali masih sama dengan triwulan sebelumnya yang bersumber dari dana sendiri milik developer sebesar 56%, dana pinjaman bank sebesar 38%, dan dana dari pembeli sebesar 6%.

Sementara dari sisi konsumen, kata Erwin, skema pembiayaan dalam pembelian rumah primer mayoritas dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pangsa sebesar 62%, sedangkan skema lainnya yaitu cash bertahap dan cash keras masing-masing tercatat sebesar 35% dan 3% dari total penjualan rumah primer di Provinsi Bali. (gs/bi)