Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Memori Laporan Kinerja DPRD Badung Masa Jabatan 2019-2024

Rampungkan 78 Perda, 17 Perda Diantaranya Inisiatif Dewan

Loading

BALIILU Tayang

:

dprd badung
FOTO BERSAMA: Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata berfoto bersama usai acara press release Laporan Kinerja Refleksi 5 Tahun DPRD Badung Periode 2019-2024 pada Minggu, 4 Agustus 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. (Foto; Hms DPRD Badung)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata pada Minggu, 4 Agustus 2024 di depan awak media menyampaikan Memori Laporan Kinerja Refleksi Kegiatan 5 Tahun DPRD Kabupaten Badung Masa Jabatan Periode 2019-2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Hadir sejumlah pimpinan dan perwakilan media cetak, media online dan media televisi.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung Made Sunarta dan Sekwan I Gusti Agung Made Wardika menyampaikan, bahwa DPRD sebagai perwakilan masyarakat atau rakyat di Daerah Kabupaten Badung, sehingga perlu masyarakat mengetahui kinerja Dewan secara terukur, terkonsep dan terarah dengan pola yang kita sudah gariskan yaitu pola pembangunan nasional semesta berencana, di mana dalam program PPNSB itu kami terjemahkan secara konkret melalui perda-perda baik perda inisiatif dewan maupun perda dari pemerintah. Tujuannya adalah satu arah dimana kita ingin menjabarkan PPNSB itu adalah amanat undang-undang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Jadi, kami harapkan supaya apa yang sudah kita kerjakan diketahui oleh masyarakat, karena pertanggungjawabannya kepada masyarakat,” ucap Putu Parwata.

Putu Parwata lanjut menjabarkan kinerja DPRD Badung periode 2019-2024. DPRD Badung sebagai  Lembaga Pemerintahan Kabupaten Badung bersama Bupati Badung, dimana kebijakan-kebijakan strategis diarahkan dan dikerjakan dengan kesepakatan bersama antara Dewan dan Bupati.

‘’Itulah sebabnya kami mengundang seluruh awak media untuk bersama-sama menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa DPR sekarang ini berbeda dengan DPR yang dulu. Jadi kami bekerja optimal yang diamanatkan melalui program jangka panjang daerah yang dijabarkan kepada program jangka menengah daerah dan dijabarkan dalam program kerja perangkat daerah bersama-sama DPRD menetapkan kebijakan-kebijakan, program dan anggaran sekaligus pengawasan dewan. Nah inilah yang kami lakukan,’’ ucapnya.

Baca Juga  Bupati Badung Berdialog dengan Komunitas Pantai Kuta

Parwata menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Sebagai fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Badung periode 2019-2024 telah merampungkan 66 Peraturan Daerah, dimana 12 Perda merupakan inisiatif Dewan. Sedangkan 12 Raperda sampai Agustus 2024 sedang dalam progres, 5 di antaranya inisiatif Dewan.

’’Artinya totalnya itu adalah 78 Perda yang kita sudah hasilkan. Ini yang terbesar, terbanyak di Indonesia. Jadi di Indonesia perda inisiatifnya terbanyak, perda dari pemerintahnya juga banyak. Ini indikatornya kita bekerja dengan serius untuk membangun Badung ini,’’ ujar Parwata.

Parwata kemudian menjabarkan pada tahun 2019, dihasilkan Perda inisiatif Dewan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kemudian, pada tahun 2020, pihak DPRD Kabupaten Badung menyelesaikan 5 Perda meliputi Penguatan Program Bidang Pangan, Sandang dan Papan, lalu Penguatan Program Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Penguatan Program Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. Selain Itu, juga dihasilkan Perda tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Program Bidang Pariwisata.

“Inilah yang saya katakan, Perda yang dijabarkan, kita sudah memberikan kerangka kebijakan Pemerintah sangat jelas, sehingga selama kepemimpinan kami, Pemerintah itu jelas role-nya. Hal itu berdasarkan kesepakatan yang telah kita buatkan rumah itu melalui Perda,” tambahnya.

Selanjutnya, pada tahun 2022 dihasilkan dua Perda Inisiatif Dewan meliputi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika. Selain itu, juga dihasilkan Perda Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini merupakan satu-satunya kabupaten/ kota se-Indonesia yang memiliki Perda ini. Perda ini lahir mengingat banyaknya terjadi sengketa di kalangan masyarakat  membuat Pemerintah Kabupaten Badung hadir menyelesaikan sengketa, sehingga dibuatkan Perda tentang Bantuan Hukum.

Baca Juga  Kunjungan Lapangan Komisi I DPRD Badung, Setujui Proses Hibah Tanah di Kedonganan

Tak hanya itu, pada tahun 2023 juga dihasilkan 3 Perda Inisiatif Dewan meliputi Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

“Perda Inisiatif Dewan tahun 2024 masih proses pembahasan Raperda yang meliputi Raperda tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali, proses Fasilitasi Gubernur Bali, lalu Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Raperda tentang Desa Wisata. Terakhir, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro,” ujarnya.

Program pemerintah yang dikawal DPRD Badung dengan dibuatkan rumahnya berupa Perda, yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena disinilah filternya.

“Hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat merasa bahwa itu betul program saya diperjuangkan oleh DPRD, yang kemudian dirasakan kembali oleh masyarakat,” katanya seraya menegaskan, anggota DPRD Kabupaten Badung terpilih periode 2024-2029 tentunya sudah diarahkan oleh partainya masing-masing. Salah satunya, selaku Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung, ia juga sudah diberikan arahan, untuk membangun kekuatan gotong-royong demi mempercepat kesejahteraan masyarakat Badung.

“Itu garis komando yang diberikan kepada kami sebagai Fraksi PDI Perjuangan,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Bunda Rai Perkuat Sinergi dengan TP PKK Provinsi Bali, Aksi Bergerak dan Berbagi Tahap II Sasar Tiga Kecamatan di Tabanan

Published

on

By

Ketua TP PKK Rai Wahyuni Sanjaya menghadiri Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II bersama TP PKK Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan.
HADIRI AKSI SOSIAL: Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, saat hadiri Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II Tahun 2026 menyapa masyarakat di tiga kecamatan di Kabupaten Tabanan, Jumat (17/7). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Komitmen memperkuat kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara TP PKK Kabupaten Tabanan dan TP PKK Provinsi Bali. Pagi itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, hadir langsung dalam Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II Tahun 2026 menyapa masyarakat di tiga kecamatan di Kabupaten Tabanan, Jumat (17/7), sekaligus mempertegas sinergi lintas daerah dalam menghadirkan manfaat langsung bagi warga.

Kegiatan tersebut merupakan program yang diinisiasi TP PKK Provinsi Bali dan dilaksanakan secara terpadu di tiga lokasi, yakni Wantilan Pura Luhur Pucak Padang Dawa, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Wantilan Pura Luhur Pucak Petali, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, serta Wantilan Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, pada kesempatan itu diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata. Turut hadir jajaran pengurus TP PKK Provinsi Bali, kepala perangkat daerah terkait Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan, jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Tabanan, Plt. Camat Baturiti, Camat Penebel dan Camat Kerambitan, serta Ketua TP PKK kecamatan terkait dan juga para Perbekel desa setempat.

Sebanyak 50 penerima bantuan di masing-masing lokasi menjadi sasaran kegiatan yang terdiri atas 10 lansia, 10 ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK), 10 penyandang disabilitas, 10 balita gizi kurang, dan 10 kader PKK kurang mampu. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako berisi beras, telur, susu, biskuit, snack gandum, kopi, gula pasir, minyak goreng, susu bagi ibu hamil dan balita, serta tambahan multivitamin.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Fasilitasi Karya Pitra Yadnya di Desa Adat Pererenan

Selain penyaluran bantuan, kegiatan juga dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan umum dan dokter spesialis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali bekerja sama dengan RS Bali Mandara dan puskesmas setempat, pelayanan vaksinasi rabies, serta demo memasak pangan bergizi oleh Bali Chef Community bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.

Mewakili sambutan Ketua TP PKK Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Kabupaten Tabanan atas sinergi yang telah terjalin sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan, PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan beserta jajaran yang telah bersinergi menyediakan tempat dan menghadirkan para penerima manfaat. Melalui kegiatan Bergerak dan Berbagi ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya serta mampu membangkitkan semangat gotong-royong dan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan mencapai sekitar 4,5 ton beras, 9.000 butir telur, dan 300 kotak susu. Selain itu, TP PKK Provinsi Bali juga terus menggulirkan berbagai program lain sepanjang tahun 2026, di antaranya Pasar Rakyat, Kulkul PKK dan Posyandu, hingga rangkaian lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kreativitas masyarakat.

Sementara itu, Bunda Rai menyampaikan rasa syukur atas kembali terlaksananya Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II di Kabupaten Tabanan. Menurutnya, kolaborasi antara TP PKK Kabupaten Tabanan dengan TP PKK Provinsi Bali menjadi bukti nyata semangat kebersamaan dalam menghadirkan pelayanan dan kepedulian bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga  Sekretariat DPRD Badung Pelajari Program Humas dan Publikasi DPRD DKI Jakarta

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi Bali beserta seluruh jajaran atas perhatian dan bantuan yang kembali diberikan kepada masyarakat Tabanan. Program ini sangat bermanfaat karena tidak hanya menghadirkan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga pelayanan kesehatan, vaksinasi rabies, hingga edukasi melalui demo memasak yang tentunya memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkap Bunda Rai.

Lebih lanjut, Bunda Rai menjelaskan bahwa TP PKK Kabupaten Tabanan selama ini juga secara konsisten melaksanakan program aksi sosial yang menyasar masyarakat di seluruh kecamatan. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun dan terus diselaraskan dengan program prioritas TP PKK Provinsi Bali agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Menurutnya, dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Tahun 2026, TP PKK Kabupaten Tabanan juga telah menyiapkan sejumlah kegiatan, di antaranya Lomba Aku Hatinya PKK, Lomba Memasak Pangan Lokal, dan Lomba Karaoke yang akan diikuti seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan pada Agustus mendatang sebagai upaya meningkatkan partisipasi, kreativitas, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara TP PKK Provinsi Bali, TP PKK Kabupaten Tabanan, dan seluruh pihak terkait, kami optimistis semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, sehingga kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat Tabanan dapat terus meningkat,” tutup Bunda Rai. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ketua WHDI Badung Hadiri “Karya Melaspas“ Pura Gunung Sari Bongkasa

Published

on

By

Ketua WHDI Yunita Alit Sucipta menghadiri karya Melaspas dan Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari, Desa Bongkasa, Badung.
HADIRI KARYA: Ketua WHDI Kabupaten Badung, Nyonya Yunita Alit Sucipta, menghadiri karya Melaspas dan Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari, Banjar Tanggayuda, Desa Bongkasa, Jumat (17/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Sebagai wujud bakti dan komitmen dalam mendukung pelestarian adat, agama, dan budaya, Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta, menghadiri langsung rangkaian upacara (karya) Melaspas dan Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari, Banjar Tanggayuda, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (17/7).

Dalam kesempatan tersebut, Nyonya Yunita Alit Sucipta mengapresiasi tinggi semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat Desa Bongkasa dalam menyelenggarakan karya suci ini. Ia mendoakan agar seluruh rangkaian upacara dapat berjalan dengan lancar, labda karya, dan membawa kedamaian bagi masyarakat.

“Semoga karya Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari ini berjalan lancar (memargi antar, labda karya sidaning paripurna). Kita berdoa bersama agar seluruh krama dianugerahi kesehatan dan kesejahteraan. Semoga jagat Tanggayuda, Bongkasa, Badung, dan Bali pada umumnya senantiasa dianugerahi kedamaian, kemakmuran, dan keharmonisan (gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja),” ujarnya.

Sebagai bentuk nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pelestarian sarana spiritual masyarakat, diserahkan pula dana bantuan hibah senilai Rp 300.000.000. Dana ini diharapkan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pelaksanaan upacara di Pura Gunung Sari.

Sementara itu, Manggala Karya Pura Gunung Sari, I Wayan Sunarta, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran dudonan (rangkaian) karya serta sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa upacara ini di-emong oleh 19 Kepala Keluarga (KK) Krama Pengempon Pura Gunung Sari.

Lebih lanjut, I Wayan Sunarta memaparkan bahwa Pura Gunung Sari sebelumnya telah menerima bantuan fasilitas fisik senilai Rp 1,1 miliar dari Pemkab Badung melalui dana BKK APBD untuk pembangunan dan perbaikan sarana pura.

Baca Juga  Finalisasi Ranperda P3LH Badung, Dewan Berharap Bukan Hanya di Atas Kertas

“Tahun 2026 ini, Pemkab Badung kembali menggelontorkan bantuan dana sebesar Rp 300 juta yang dialokasikan khusus untuk mendukung pembiayaan upacara/aci di pura ini. Kami atas nama krama pengempon Pura Gunung Sari mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Badung, Ibu Yunita Alit Sucipta, serta seluruh pihak yang telah memfasilitasi dan mengawal bantuan ini sehingga pujawali dan karya dapat terlaksana dengan baik,” ungkap I Wayan Sunarta.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kepala Bidang Adat, PLT Camat Abiansemal beserta unsur Tripika Kecamatan Abiansemal, Perbekel Desa Bongkasa beserta jajaran, penglingsir Puri, penglingsir Griya, pengempon Pura Gunung Sari, serta tokoh pemuda (yowana) setempat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Badung Jadi Percontohan Nasional, Bupati Adi Arnawa Dorong Penyempurnaan SIPD dan Skema Pembiayaan Daerah

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa menghadiri rapat pemutakhiran dan integrasi proses bisnis pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dalam SIPD RI di Kuta.
HADIRI RAPAT: Bupati Wayan Adi Arnawa saat hadiri Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kuta, Kamis (16/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Kabupaten Badung sebagai contoh nasional dalam inovasi pengelolaan keuangan daerah. Di tengah kapasitas fiskal yang kuat, Badung dinilai konsisten melakukan terobosan, termasuk mencari alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan.

Momentum itu dimanfaatkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa untuk mendorong penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) serta memperkuat regulasi pembiayaan daerah agar lebih adaptif. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kuta, Kamis (16/7).

Acara dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Sekda Badung IB Surya Suamba, pimpinan OPD, serta perwakilan pemda dan perbankan se-Indonesia. Selain memperkuat tata kelola keuangan, agenda nasional ini turut berdampak positif bagi pariwisata dan ekonomi akomodasi lokal.

“Kami berharap kegiatan nasional seperti ini terus dilaksanakan di Badung. Kami siap berkolaborasi dengan Kemendagri dalam berbagai agenda strategis lainnya. Forum seperti ini memiliki nilai strategis sebagai ruang dialog antara pusat dan daerah untuk menyampaikan kendala implementasi sekaligus masukan penyempurnaan sistem,” ujar Adi Arnawa.

Bagi Pemkab Badung, SIPD-RI telah menjadi fondasi tata kelola keuangan digital yang transparan dari perencanaan hingga pelaporan. Namun, Adi Arnawa memberi masukan terkait kebijakan bantuan masyarakat penekan inflasi. Selama ini, kebijakan itu masih masuk nomenklatur bantuan sosial di SIPD-RI, padahal substansinya adalah instrumen stabilisasi ekonomi daerah.

Bupati mengapresiasi Kemendagri yang membuka ruang penyempurnaan regulasi ini. Di sisi lain, ia mendorong penguatan regulasi pembiayaan utang untuk infrastruktur strategis daerah berfiskal kuat, serta meminta perbankan menghadirkan skema yang kompetitif.

“Kami membutuhkan sistem yang tetap disiplin administrasi, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi daerah yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat,” tegas Adi Arnawa.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Fasilitasi Karya Pitra Yadnya di Desa Adat Pererenan

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan Badung sangat layak menjadi percontohan. Menurutnya, besarnya APBD dan PAD tidak membuat Badung berhenti mencari sumber pembiayaan baru, sehingga inovasinya kerap menjadi referensi kebijakan nasional.

“Badung ini APBD dan PAD-nya sudah sangat tinggi, tetapi justru tidak berhenti melakukan inovasi. Banyak sekali inspirasi yang kami peroleh dari Badung, bahkan sering kali inovasinya lebih maju dibanding regulasi maupun sistem SIPD-RI. Karena itu, kami sengaja menyelenggarakan forum ini di Badung sebagai bentuk apresiasi sekaligus menyerap masukan daerah,” kata Fatoni.

Kemendagri kini terus mendorong pemda memanfaatkan skema creative financing seperti pinjaman, obligasi daerah, KPBU, optimalisasi BUMD/BLUD, pemanfaatan aset, hingga CSR sebagai alternatif mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan APBD. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca