Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Mendag Zulkifli Hasan: DTE Keren Sekali, Suka Tak Suka Transformasi Digital Harus Kita Adop

BALIILU Tayang

:

menag
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Kemenkominfo Mira Tayyiba memberikan keterangan pers usai meninjau DTE, Senin, 14 November 2022 di BNCC, Nusa Dua Badung Bali. (Foto: gs)

Nusa Dua, Badung, baliilu.com – Hari kedua penyelenggaraan Digital Transformation Expo, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan pada Senin, 14 November 2022 mengunjungi pameran digital yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo RI dalam rangkaian side event KTT G20 di Bali Nusa Dua Convention Center Nusa Dua, Badung, Bali yang akan berlangsung dari tanggal 13-17 November 2022.

Selepas mengunjungi pameran kepada media Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Digital Transformation Expo yang digelar Kemenkominfo.

Salah satu tampilan DTE menyajikan profil Indonesia secara digital. (Foto: gs)

“Saya barusan menyaksikan pameran Transformasi Digital, saya kira ini memang suka tak suka, mau tak mau harus kita adop, kita pelajari, kita pergunakan karena menyangkut perubahan tidak hanya di kita tetapi di seluruh dunia. Bahwa transformasi digital ini telah mengubah kehidupan kita, gaya hidup kita. Oleh karena itu, ini sangat penting bagi Kementerian Perdagangan,’’ ujarnya.

Mendag Zulkifli mengambil contoh bahwa bisnis sekarang, jika UMKM ingin cepat maju ke depan mesti menggunakan market pleace. Pasar-pasar ke depan mesti memanfaatkan digital.

Hal ini, kata Menag, karena dari data menunjukkan bahwa transaksi perdagangan di Indonesia melalui teknologi digital besar sekali. Transaksi digital di pasar saja bisa 4 kali lipat dengan menggunakan online. Mendag juga mengatakan apa yang ditayangkan oleh Kemenkominfo di DTE keren sekali dan memang itulah yang akan terjadi hari ini dan akan datang.

menkoperasi
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat memberikan keterangan pers Minggu, 13 November 2022. (Foto: gs)

Sementara itu, sehari sebelumnya saat pembukaan DTE, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa UMKM memerlukan transformasi digital agar mampu mengakses pasar yang lebih luas.

Dari 64 juta UMKM di Indonesia, perbaikan infrastruktur digital di Indonesia akan memberikan kesempatan kepada UMKM menuju transformasi digital.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Dorong Penguatan Pelayanan dan Transformasi Digital Perumda Tirta Sewakadarma

“Teknologi metaverse dapat meningkatkan omzet UMKM tanah air. Calon konsumen nantinya mendapatkan pengalaman baru belanja dengan pola yang berbeda dari sebelumnya. Dari situ, penjualan akan meningkat,” kata Teten Masduki. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Lomba Paduan Suara Meriahkan HUT Ke-55 Korpri di Kota Denpasar

Perkuat Kebersamaan dan Kekompakan ASN

Loading

Published

on

By

Lomba Paduan Suara antar-OPD HUT ke-55 Korpri di Gedung Graha Sewaka Dharma Denpasar
LOMBA PADUAN SUARA: Lomba Paduan Suara antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Ruang Mahottama Gedung Graha Sewaka Dharma, Jumat (20/11). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Lomba Paduan Suara antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2026 di Kota Denpasar. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 20–21 November 2026 ini dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, di Ruang Mahottama Gedung Graha Sewaka Dharma, Jumat (20/11).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya, pimpinan OPD, direktur Perumda di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, serta undangan terkait lainnya.

Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan, peringatan HUT ke-55 Korpri tahun ini mengusung tema “55 Tahun Korpri Bergerak, Berkarya, Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut mengandung semangat untuk menjadikan Korpri sebagai organisasi profesi ASN dan BUMD yang dinamis, produktif, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan.

Menurutnya, momentum HUT Korpri hendaknya tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen, integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa lomba paduan suara memiliki makna lebih dari sekadar kompetisi seni dan olah vokal. Kegiatan ini mengajarkan pentingnya kebersamaan, kedisiplinan, kekompakan, serta kemampuan untuk saling mendengarkan dan menghargai peran masing-masing.

“Filosofi paduan suara sangat relevan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Setiap perangkat daerah dan Perumda memiliki tugas serta fungsi yang berbeda, namun seluruhnya harus disatukan dalam satu tujuan, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak ada perangkat daerah yang dapat bekerja sendiri. Keberhasilan pembangunan Kota Denpasar merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintahan,” ujarnya.

Baca Juga  Sesi Ketiga KTT G20, Presiden Jokowi Dorong Transformasi Digital Percepat Pemulihan Global

Eddy Mulya berharap, melalui kegiatan ini dapat semakin mempererat persaudaraan antarpegawai, meningkatkan jiwa korsa, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis dan penuh kekeluargaan.

“Selamat mengikuti perlombaan. Tampilkan kreativitas dan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta rasa saling menghargai. Satu suara dalam harmoni, satu Korpri dalam pengabdian, bersama bergerak mewujudkan Denpasar Maju,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Denpasar sekaligus Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kota Denpasar, I Wayan Budha mengatakan, lomba paduan suara tahun ini diikuti sebanyak 39 grup yang berasal dari 36 perangkat daerah dan 3 Perumda di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Adapun materi yang dilombakan yakni Lagu Wajib Mars Korpri dan Lagu Bebas.

Budha menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga sehat dan humanis, sehingga setiap pegawai memiliki ruang untuk bertumbuh dan mengembangkan diri.

“Partisipasi 39 grup ini menunjukkan antusiasme dan semangat kebersamaan yang luar biasa dari seluruh anggota Korpri. Selain menjadi ajang mempererat kekompakan, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi pegawai untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan bakat di luar pelaksanaan tugas kedinasan,” jelasnya.

Selain pelaksanaan Lomba Paduan Suara antar-OPD, rangkaian HUT ke-55 Korpri di Kota Denpasar juga dimeriahkan dengan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada Sabtu (21/11) mendatang, dilanjutkan dengan Tabur Bunga yang akan dilaksanakan pada Minggu (22/11) mendatang, dan Donor Darah yang akan dilaksanakan pada Kamis (26/11). Sementara Puncak HUT ke-55 Korpri di Kota Denpasar akan dilaksanakan lewat Apel dan Widyatula pada Senin (30/11) mendatang. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Sesi Ketiga KTT G20, Presiden Jokowi Dorong Transformasi Digital Percepat Pemulihan Global

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Gubernur Koster Siap Kawal Percepatan Transformasi Digital Pemerintah melalui Adopsi Infrastruktur Digital Publik

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Dorong Penguatan Pelayanan dan Transformasi Digital Perumda Tirta Sewakadarma

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Semangat Kolaborasi di DTE, Sekjen Kemenkominfo: Transformasi Digital di Indonesia Sudah “On the Right Track”

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca