Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Roadmap SP4N-LAPOR! Provinsi Bali

BALIILU Tayang

:

inspektorat
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Roadmap SP4N-LAPOR! dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, Rabu (Buda Wage, Menail), 29 Maret 2023 bertempat di Inspektorat Provinsi Bali. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Roadmap SP4N-LAPOR! dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, Rabu (Buda Wage, Menail), 29 Maret 2023 bertempat di Inspektorat Provinsi Bali. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil dan perkembangan pelaksanaan rencana aksi roadmap SP4N-LAPOR! Provinsi Bali.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan istilah SP4N-LAPOR merupakan aplikasi sistem pengaduan pelayanan publik nasional secara online dan berjenjang dengan menggunakan aplikasi LAPOR! Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan oleh Rosikin, Sub-koordinator Pelaksanaan dan Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. “Pengelolaan pengaduan publik perlu dilakukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat guna terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik,” ungkap Rosikin. Terdapat dua indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem pengaduan publik telah berjalan dengan baik. Pertama adalah jumlah aduan, semakin banyak aduan yang masuk menunjukkan bahwa sistem pengaduan tersebut telah dipercaya oleh masyarakat dan yang kedua adalah tindak lanjut penyelesaian aduan. Menurut Rosikin setiap aduan yang diterima dari masyarakat harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Sementara itu Inspektur Daerah Provinsi Bali, I Wayan Sugiada menyampaikan bahwa dengan adanya Roadmap SP4N LAPOR! dapat menopang sistem pelayanan publik yang lebih baik khususnya di Pemerintah Provinsi Bali. “Dengan melihat kondisi riil pengaduan masyarakat itu lalu kita tuangkan dalam program kegiatan sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat untuk masyarakat,” ungkapnya. Ia berharap monitoring dan evaluasi pelaksanaan SP4N LAPOR! Ini dapat menghasilkan rekomendasi terkait pengaduan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan terpercaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. (gs/bi)

Baca Juga  Ny. Putri Koster Ajak Kader PKK Lebih Aktif Turun Menyambangi Penderita Stunting

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

TP PKK Tabanan Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Penguatan Kelembagaan PKK, Dekranasda dan Posyandu

Published

on

By

Ketua TP PKK Tabanan Hadiri Rapat Penguatan Kelembagaan di BSCC
RAPAT PENGUATAN: Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau Bunda Rai, saat menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang dirangkaikan dengan Pembekalan Tim Pembina Posyandu dan Dekranasda, di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Kamis (22/10). (Foto: Hms Tbn)

Denpasar, baliilu.com – Memperkuat peran perempuan, pemberdayaan keluarga, dan pelayanan dasar masyarakat membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen tersebut tercermin dari keikutsertaan Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau Bunda Rai, dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang dirangkaikan dengan Pembekalan Tim Pembina Posyandu dan Dekranasda, di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Kamis (22/10).

Kegiatan yang diselenggarakan TP PKK Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan serta sinergi TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pertemuan ini dihadiri Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, jajaran kementerian dan lembaga terkait, serta para pengurus TP PKK dari berbagai daerah di Indonesia bagian tengah.

Bunda Rai mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, menyelaraskan program, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan PKK, Dekranasda, dan Posyandu di daerah. Menurutnya, pembekalan dan koordinasi bersama pemerintah pusat menjadi kesempatan penting untuk memperluas wawasan sekaligus memastikan program yang dijalankan semakin terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan dan pemahaman yang penting untuk meningkatkan peran PKK, Dekranasda, dan Posyandu di Kabupaten Tabanan. Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi ini dan berkomitmen untuk terus bersinergi, menyelaraskan program, serta mengoptimalkan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkap Bunda Rai.

Baca Juga  Universitas Udayana Gandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Gelar Tes Urine

Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan Dekranasda, PKK, dan Posyandu oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Materi dilanjutkan dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan program dan kegiatan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, serta transformasi tata kelola Gerakan PKK dan Posyandu yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, kepemimpinan, dan akuntabilitas di daerah oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

Agenda juga mencakup strategi penguatan dukungan penganggaran daerah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah serta pemaparan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh jajaran Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Tim Pembina Posyandu dengan Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Keikutsertaan TP PKK Kabupaten Tabanan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan tata kelola yang semakin baik dan kolaborasi yang berkelanjutan, pelaksanaan program PKK, Dekranasda, dan Posyandu diharapkan semakin optimal dalam mendukung pemberdayaan keluarga, pengembangan potensi kerajinan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Tabanan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sekda Eddy Mulya Apresiasi BPS Festival Ke-4, Dorong Kreativitas dan Pembentukan Karakter Siswa

Published

on

By

Sekda Eddy Mulya Buka BPS Festival Ke-
BPS FESTIVAL: Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat memukul kulkul sebagai tanda dibukanya BPS Festival ke-4 di SD Bali Public School, Kamis (22/10). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menghadiri sekaligus membuka Bali Public School (BPS) Festival ke-4 yang ditandai dengan pemukulan kulkul di SD Bali Public School, Kamis (22/10). Berbagai penampilan seni dan kreativitas siswa turut memeriahkan pembukaan BPS Festival kali ini, mulai dari yoga, paduan suara, tari kecak, baleganjur, hingga bapang barong.

Mengusung tema Colorful Minds, Happy Hearts, festival ini menjadi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri, mengembangkan potensi, serta membangun kepercayaan diri. Turut hadir Kadisdikpora Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, Camat Denpasar Timur, Ida Bagus Upawana Manuaba, serta undangan lainya.

Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, saat membacakan sambutan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan festival yang menjadi wadah pengembangan kreativitas, bakat, karakter, dan kemampuan bekerja sama bagi peserta didik melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Setiap anak memiliki pemikiran, karakter, dan keunikan yang berbeda sehingga keberagaman tersebut perlu dihargai sebagai kekuatan dalam membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter.

Dikatakannya, BPS Festival merupakan implementasi kegiatan kokurikuler yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran di luar kegiatan intrakurikuler. Selain menjadi ajang unjuk kemampuan, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan sportivitas, kebersamaan, kebahagiaan, serta semangat belajar bagi seluruh peserta.

“Saya berharap BPS Festival ke-4 tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang menumbuhkan rasa percaya diri, kebahagiaan, dan semangat belajar bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy Mulya menegaskan bahwa pengembangan potensi anak membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari sekolah, komite sekolah, dunia usaha dan dunia industri, alumni, hingga orang tua siswa. Sinergi tersebut penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sekaligus menanamkan kepedulian sosial dan semangat gotong-royong di tengah masyarakat.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Tutup Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 1/2022, Catat Transaksi Rp 1,5 Miliar Lebih

“Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap anak-anak tidak hanya berkembang dalam kemampuan akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu bekerja sama, menghargai perbedaan, dan peduli terhadap sesama,” ungkapnya.

Kepala SD Bali Public School, Komang Edi Putra, S.Ag., M.Pd.Gr., mengatakan BPS Festival ke-4 menjadi momentum untuk mempertemukan siswa-siswi TK dan SD dari berbagai wilayah di Bali dalam semangat persahabatan, kreativitas, sportivitas, dan kebersamaan. Festival ini diharapkan memberikan pengalaman bermakna bagi seluruh peserta, tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menumbuhkan keberanian, memperluas persahabatan, dan menghadirkan kenangan positif selama proses belajar.

“Kami ingin setiap anak yang hadir membawa pulang pengalaman, persahabatan, keberanian, inspirasi, dan kenangan indah,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, keberanian untuk mencoba, tampil, dan menjadi diri sendiri merupakan bagian penting dari proses pembelajaran anak. Karena itu, seluruh peserta diharapkan mengikuti setiap kegiatan dengan penuh semangat, menghargai kemampuan peserta lain, serta menjunjung tinggi sportivitas.

“Menang adalah sebuah kebanggaan, tetapi keberanian untuk tampil, berproses, menghargai lawan, dan menikmati setiap pengalaman adalah kemenangan yang sesungguhnya,” katanya.

Penyelenggaraan BPS Festival ke-4 terlaksana berkat dukungan Pemerintah Kota Denpasar, Yayasan Ananda Vidya Bali, keluarga besar SD Bali Public School, para kepala sekolah dan guru pendamping, orang tua siswa, sponsor, mitra kerja, serta panitia. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bentuk kolaborasi dalam mendukung pengembangan potensi anak sekaligus memperkuat hubungan antara satuan pendidikan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan mampu mendorong anak-anak untuk terus berkarya serta berprestasi.

“Kami berharap BPS Festival ke-4 dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan menjadi sarana pembentukan generasi muda yang kreatif, percaya diri, berkarakter, serta mampu menghargai keberagaman. Semangat kolaborasi yang terbangun melalui festival ini juga diharapkan terus berlanjut dalam mendukung tumbuh kembang anak dan membangun kepedulian sosial di lingkungan masyarakat,” ujarnya. (eka/bi)

Baca Juga  Universitas Udayana Hadiri FGD Evaluasi Layanan Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bali

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Peninjauan NJOP PBB-P2 2027, Denpasar Kedepankan Akurasi dan Keadilan

Published

on

By

Walikota Jaya Negara Pimpin Rapat Peninjauan NJOP PBB-P2 2027
RAPAT PEMBAHASAN: Rapat pembahasan Peninjauan NJOP PBB-P2 2027 yang dipimpin Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dengan pemaparan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya didampingi lengkap bersama Sekretaris Badan, Kepala Bidang, dan Kepala Upt, Kamis (22/10), di Kantor Walikota Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar mulai mematangkan persiapan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 melalui penyampaian hasil simulasi peninjauan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Peninjauan ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan nilai pasar, akurasi data, serta aspek keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam rapat pembahasan yang dipimpin Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dengan pemaparan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya didampingi lengkap bersama Sekretaris Badan, Kepala Bidang, dan Kepala Upt, Kamis (22/10/2026), di Kantor Walikota Denpasar.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan bahwa peninjauan dan pemutakhiran NJOP harus dilakukan secara cermat, objektif, dan berdasarkan data yang akurat. Menurutnya, penyusunan kebijakan PBB-P2 Tahun 2027 tidak semata-mata berorientasi pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap masyarakat.

“Prinsipnya, kita ingin kebijakan NJOP dan PBB-P2 ini disusun dengan perhitungan yang matang, menggunakan data yang valid, serta mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Optimalisasi pendapatan daerah penting, tetapi aspek keadilan dan kemampuan masyarakat juga harus menjadi perhatian,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, akademisi, dan praktisi penilai publik dalam memberikan masukan serta kajian yang komprehensif. Melalui kolaborasi tersebut, setiap skenario kebijakan diharapkan dapat dikaji secara menyeluruh sehingga menghasilkan perumusan kebijakan yang terukur dan proporsional, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dan kemampuan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya, menjelaskan bahwa penyampaian simulasi tersebut merupakan bagian dari persiapan Pemerintah Kota Denpasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang terukur. Pembahasan turut melibatkan akademisi, praktisi penilai publik, serta Research and Development for Societal Impact (RDSI), unit pendukung di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang berfokus pada riset, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Baca Juga  Sekolah Lansia di Desa Tegal Harum Dipilih Sebagai Pilot Project Provinsi Bali

“Dalam pembahasan ini, kami memperhatikan perkembangan nilai pasar serta data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berbagai skenario kebijakan juga disimulasikan untuk memastikan peninjauan NJOP memiliki dasar yang akurat, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas dalam penetapan PBB-P2,” jelas Denny.

Ia menambahkan, hasil simulasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembaruan NJOP dan PBB-P2 Tahun 2027. Dengan kajian yang komprehensif dan berbasis data, Pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keberpihakan kepada masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca