Denpasar, baliilu.com
– Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menyebutkan,
permasalahan sampah menjadi momok di mana-mana, termasuk di Bali. Kebanyakan
sampah yang dihasilkan bersumber dari rumah tangga. Oleh karena itu, untuk bisa
mengurangi permasalahan sampah secara signifikan, pengelolaan sampah yang baik sebaiknya
dari lingkup rumah tangga terlebih dahulu.
“Dalam menyelesaikan permasalahan, kita perlu mengetahui
terlebih dahulu akarnya. Jika tidak diselesaikan dari sumbernya dulu, maka
permasalahan itu terutama tentang sampah akan terus muncul,” ungkap Ny. Putri
Koster ketika menjadi keynote speaker
dalam talkshow daring bertajuk ‘Hidup Sehat dan Bernilai Ekonomi melalui
Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Pemanfaatan Pekarangan Rumah’ yang
diselenggarakan oleh Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma Undiknas, Denpasar,
Kamis (18/6-2020).
Dalam acara yang dimoderatori oleh Dr. Ni Putu Nina Eka
Lestari ini, pendamping orang nomor satu di Bali yang lebih akrab dipanggil
Bunda Putri itu menyatakan, jika pengelolaan sampah keluarga selain bermanfaat
untuk lingkungan, juga bernilai ekonomi untuk keluarga.
“Jika kita bisa mengolah sampah dan menjadikannya pupuk
organik, tentu ini bernilai ekonomis untuk keluarga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pada sekitar 200 peserta webinar yang
didominasi oleh mahasiswa untuk terus memperhatikan lingkungan, tidak hanya
lingkungan rumah. “Jangan cuma kita berpikir setiap hari memasak,
mengumpulkan sampah baik organik maupun bukan dalam satu wadah, setelah itu
tinggalkan di luar rumah untuk diangkut. Akan lebih bijak jika kita kelola dulu
sebagai bentuk perhatian kita pada lingkungan,” ujarnya dalam webinar yang
menghadirkan narasumber Dr. AAA Ngr Tini Rusmini Gorda, SH, MM, MH, Ni Putu
Nathania Putri Saraswati, Ni Nyoman Santi, ST, MSc dan Rosa Vivien Ratnawati,
SH, MSD.
Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri
Koster menyatakan jika organisasi yang dipimpinnya selalu bersinergi dengan
pemerintah untuk mensosialisasikan program pemerintah, terutama dalam
penanggulangan sampah plastik.
Ia menambahkan, Pemprov Bali melalui inisiatif Gubernur
Wayan Koster telah mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan sampah di
Bali, yaitu Pergub No. 97 tahun Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah
Plastik Sekali Pakai, serta Pergub Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sampah Berbasis Sumber.
“Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk mengurangi
timbulan sampah plastik serta mengelola sampah agar ramah terhadap
lingkungan,” jelasnya.
NARASUMBER, Ny. Putri Koster sebagai narasumber dalam seminar daring.
Selain itu, Ny. Putri Koster juga berkesempatan menjelaskan salah satu program pokok PKK yang berkaitan juga dengan lingkungan yaitu HATINYA (Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) PKK. Program ini bertujuan untuk memenuhi pangan keluarga dengan menanam kebutuhan sehari-hari seperti bumbu dan sayuran untuk dikonsumsi keluarga.
“Di masa pandemi Covid-19 ini telah memaksa kita untuk
berdiam diri di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Kegiatan ini selain bisa
memenuhi gizi keluarga, juga bisa mendekatkan kita dengan anggota keluarga,”
ujarnya.
Apalagi, ia melanjutkan, jika pengelolaan sampah di rumah
tangga sudah baik, maka pupuk organik yang dihasilkan dari pengolahan sampah
rumah tangga juga bisa diaplikasikan untuk tanaman di pekarangan rumah. “Maka
dari itu, dalam era new normal kali ini, yuk kita kembali ke era lama, dengan lebih
mendekatkan diri ke alam, lebih peduli dengan lingkungan serta membawa etos
kerja yang tulus dan gigih. Kita lakukan hal-hal kecil yang tidak hanya berguna
untuk manusia, tapi juga untuk lingkungan,” katanya.
Sementara itu, para pembicara sepakat jika akhir-akhir ini
merupakan masa yang sangat sulit untuk masyarakat terutama dalam kehidupan
sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi global Covid-19. Namun perlu
diingat, wabah ini juga memberikan sisi lain yang positif untuk alam. Seperti
yang dijelaskan oleh Ni Nyoman Santi bahwa tercatat beberapa bulan terakhir ini
lingkungan telah memulihkan diri melalui penurunan emisi karbon hingga terjadi
pengurangan timbulan sampah. Untuk itu, ia berpendapat sudah saatnya dalam era
new normal ini untuk kembali menggencarkan pengolahan sampah lingkup rumah
tangga.
“Hal itu bisa dimulai dengan memilah sampah organik dan
anorganik, kemudian dilanjutkan dengan daur ulang bagi sampah non-organik,”
jelasnya.
Sementara itu Rossa Vivien Ratnawati yang merupakan Dirjen
Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menyatakan pentingnya pemilahan sampah di rumah tangga. Selain berguna untuk
lingkungan, pemilahan sampah juga membawa nilai ekonomi untuk masyarakat.
“Sampah daur ulang seperti plastik, botol dan kaleng
menurutnya bisa dijual ke bank sampah, dan omzet bank sampah di Indonesia dari
tahun ke tahun semakin meningkat,” jelasnya.
Berikutnya, Gung Tini Rusmini Gorda pada kesempatan itu
menyampaikan materi bertajuk ‘Hadapi New Normal Ubah Pekarangan Rumah Bernilai
Ekonomi’. Ia mengajak para peserta selain menerapkan protokol kesehatan di era
normal baru ini, juga memanfaatkan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari. “Salah satu cara cerdas dan asyik saya saat di rumah saja, ya
dengan memanfaatkan pekarangan, bisa berkebun dan ini memenuhi kebutuhan
keluarga pula,” ujar Gung Tini Rusmini Gorda. (*/gs)
Infografis inflasi Provinsi Bali per September 2026. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 Oktober 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Agustus yang mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, khususnya harga pakan, yang mendorong kenaikan harga ayam ras di tingkat Konsumen, serta kemarau berkepanjangan yang diiringi oleh El Nino dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang mempengaruhi harga cabai dan beras. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 3,45% (yoy) pada Agustus 2026 menjadi 3,79% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28% (yoy).
Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Bali mencatat inflasi bulanan pada September 2026. Kabupaten Badung mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,55% (mtm), diikuti Kabupaten Tabanan sebesar 0,46% (mtm), Kota Denpasar sebesar 0,21% (mtm), dan Singaraja sebesar 0,19% (mtm). Sementara secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 4,54% (yoy), diikuti Kabupaten Badung sebesar 3,95% (yoy), Singaraja sebesar 3,87% (yoy), dan Kota Denpasar sebesar 3,42% (yoy).
Berdasarkan komoditas, lanjut Achris Sarwani, secara bulanan inflasi pada September 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, cabai rawit, air kemasan, biaya akademik/perguruan tinggi, jeruk, bahan bakar rumah tangga, dan beras. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga angkutan udara, canang sari, cabai merah, bawang putih, sawi hijau, ketimun, emas perhiasan, bawang merah, terong, dan kangkung.
Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar agar capaian inflasi Provinsi Bali pada akhir tahun dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati antara lain berlanjutnya fenomena El Niño dan mundurnya awal musim hujan yang berpotensi mengganggu produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura. Selain itu, potensi gangguan distribusi pangan antardaerah termasuk melalui jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, serta masih tingginya biaya angkutan barang global juga perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, meredanya aktivitas kunjungan wisatawan setelah periode puncak liburan diprakirakan dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, kata Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dengan dukungan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPID se-Bali, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%, sehingga dapat mendukung stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. (gs/bi)
Infografis indeks penjualan riil Provinsi Bali bulan Agustus 2026. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Juli 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,6 dan meningkat 1,7% (mtm), sekaligus mempertahankan level optimis (indeks >100). Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori sandang sebesar 7,9% (mtm), kategori makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,9% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,5% (mtm). Penguatan tersebut mencerminkan tetap kuatnya permintaan ritel pada periode libur sekolah serta meningkatnya aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode peak season. Kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan membaiknya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas sektor pariwisata yang tetap kuat. Di sisi lain, inflasi Bali pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kondisi ini mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Selain itu, aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode puncak kunjungan pada Juli-September 2026 turut mendorong permintaan barang dan jasa serta menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian daerah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengungkapkan bahwa kinerja penjualan eceran pada Agustus 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Agustus 2026 yang diprakirakan berada pada level 129,2, atau meningkat 0,5% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, serta suku cadang dan aksesori. Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata selama periode peak season, meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Hari Kemerdekaan RI, serta tingginya kegiatan sosial dan adat yang mendorong permintaan berbagai komoditas ritel.
Sementara itu, Achris Sarwani menegaskan bahwa ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Oktober 2026 dan Januari 2027 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2026 dan Januari 2027 masing-masing sebesar 198 dan 200. Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Bali pada Agustus 2026 sebesar 3,45% (yoy) masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Kondisi tersebut mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi konsumsi rumah tangga untuk tetap tumbuh.
Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin pada Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) yang masih berada pada level optimis (indeks >100), baik untuk tiga bulan maupun enam bulan mendatang. IEP enam bulan mendatang (Januari 2027) lebih rendah menjadi 188 dari 198 pada survei sebelumnya.
Sementara itu, Achris Sarwani menyampaikan bahwa IEP tiga bulan mendatang (Oktober 2026) tercatat sebesar 180, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebelumnya sebesar 184. Meskipun mengalami moderasi jangka pendek, pelaku usaha tetap meyakini prospek penjualan ritel Bali akan meningkat, terutama didukung aktivitas pariwisata dan konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy).
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan menopang momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (gs/bi)
Infografis indeks keyakinan konsumen di Provinsi Bali. (Foto; Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada Agustus 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada pada level optimis sebesar 123,1 (indeks >100), serta lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 118,5. Sejalan dengan proses normalisasi aktivitas ekonomi pasca periode libur sekolah dan tingginya basis keyakinan pada bulan sebelumnya, IKK Bali mengalami penyesuaian terbatas dari 126,3 pada Juli 2026 menjadi 123,8 pada Agustus 2026. Optimisme konsumen tetap terjaga terutama pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp 8 juta, Rp 6-7 juta, dan Rp 3-4 juta per bulan.
Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (128,3) dan sektor informal (116,8). Optimisme yang terjaga didukung oleh membaiknya kinerja pariwisata dan tetap kuatnya aktivitas sektor jasa.
Lebih detail, penurunan IKK pada periode Agustus 2026 turut dipengaruhi oleh penurunan pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 122,3 pada Juli 2026 menjadi 118,0 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 3,5% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (128,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (124,5), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (101,5). Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan dari 130,3 pada Juli 2026 menjadi 128,2 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 1,7% (mtm). Penurunan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (127,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (129,5) dan perkiraan kegiatan usaha (128,0).
Kepala kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa meskipun mengalami penyesuaian, tingkat keyakinan konsumen Bali masih berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi pasca periode libur sekolah dan tingginya aktivitas konsumsi pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat tetap menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan seiring dengan masih kuatnya aktivitas sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian Bali.
Tetap terjaganya optimisme konsumen juga sejalan dengan berbagai indikator ekonomi Bali yang masih menunjukkan kinerja positif. Aktivitas pariwisata yang memasuki periode peak season pada Juli-September 2026 turut mendorong peningkatan mobilitas wisatawan dan permintaan barang serta jasa di Bali. Di sisi lain, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,45% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut menjadi faktor penopang keyakinan konsumen terhadap prospek perekonomian Bali ke depan.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, TP2ED, TPID, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika perekonomian global, sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga optimisme masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi Bali ke depan. (gs/bi)