Denpasar, baliilu.com
– Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menyebutkan,
permasalahan sampah menjadi momok di mana-mana, termasuk di Bali. Kebanyakan
sampah yang dihasilkan bersumber dari rumah tangga. Oleh karena itu, untuk bisa
mengurangi permasalahan sampah secara signifikan, pengelolaan sampah yang baik sebaiknya
dari lingkup rumah tangga terlebih dahulu.
“Dalam menyelesaikan permasalahan, kita perlu mengetahui
terlebih dahulu akarnya. Jika tidak diselesaikan dari sumbernya dulu, maka
permasalahan itu terutama tentang sampah akan terus muncul,” ungkap Ny. Putri
Koster ketika menjadi keynote speaker
dalam talkshow daring bertajuk ‘Hidup Sehat dan Bernilai Ekonomi melalui
Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Pemanfaatan Pekarangan Rumah’ yang
diselenggarakan oleh Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma Undiknas, Denpasar,
Kamis (18/6-2020).
Dalam acara yang dimoderatori oleh Dr. Ni Putu Nina Eka
Lestari ini, pendamping orang nomor satu di Bali yang lebih akrab dipanggil
Bunda Putri itu menyatakan, jika pengelolaan sampah keluarga selain bermanfaat
untuk lingkungan, juga bernilai ekonomi untuk keluarga.
“Jika kita bisa mengolah sampah dan menjadikannya pupuk
organik, tentu ini bernilai ekonomis untuk keluarga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pada sekitar 200 peserta webinar yang
didominasi oleh mahasiswa untuk terus memperhatikan lingkungan, tidak hanya
lingkungan rumah. “Jangan cuma kita berpikir setiap hari memasak,
mengumpulkan sampah baik organik maupun bukan dalam satu wadah, setelah itu
tinggalkan di luar rumah untuk diangkut. Akan lebih bijak jika kita kelola dulu
sebagai bentuk perhatian kita pada lingkungan,” ujarnya dalam webinar yang
menghadirkan narasumber Dr. AAA Ngr Tini Rusmini Gorda, SH, MM, MH, Ni Putu
Nathania Putri Saraswati, Ni Nyoman Santi, ST, MSc dan Rosa Vivien Ratnawati,
SH, MSD.
Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri
Koster menyatakan jika organisasi yang dipimpinnya selalu bersinergi dengan
pemerintah untuk mensosialisasikan program pemerintah, terutama dalam
penanggulangan sampah plastik.
Ia menambahkan, Pemprov Bali melalui inisiatif Gubernur
Wayan Koster telah mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan sampah di
Bali, yaitu Pergub No. 97 tahun Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah
Plastik Sekali Pakai, serta Pergub Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sampah Berbasis Sumber.
“Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk mengurangi
timbulan sampah plastik serta mengelola sampah agar ramah terhadap
lingkungan,” jelasnya.
NARASUMBER, Ny. Putri Koster sebagai narasumber dalam seminar daring.
Selain itu, Ny. Putri Koster juga berkesempatan menjelaskan salah satu program pokok PKK yang berkaitan juga dengan lingkungan yaitu HATINYA (Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) PKK. Program ini bertujuan untuk memenuhi pangan keluarga dengan menanam kebutuhan sehari-hari seperti bumbu dan sayuran untuk dikonsumsi keluarga.
“Di masa pandemi Covid-19 ini telah memaksa kita untuk
berdiam diri di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Kegiatan ini selain bisa
memenuhi gizi keluarga, juga bisa mendekatkan kita dengan anggota keluarga,”
ujarnya.
Apalagi, ia melanjutkan, jika pengelolaan sampah di rumah
tangga sudah baik, maka pupuk organik yang dihasilkan dari pengolahan sampah
rumah tangga juga bisa diaplikasikan untuk tanaman di pekarangan rumah. “Maka
dari itu, dalam era new normal kali ini, yuk kita kembali ke era lama, dengan lebih
mendekatkan diri ke alam, lebih peduli dengan lingkungan serta membawa etos
kerja yang tulus dan gigih. Kita lakukan hal-hal kecil yang tidak hanya berguna
untuk manusia, tapi juga untuk lingkungan,” katanya.
Sementara itu, para pembicara sepakat jika akhir-akhir ini
merupakan masa yang sangat sulit untuk masyarakat terutama dalam kehidupan
sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi global Covid-19. Namun perlu
diingat, wabah ini juga memberikan sisi lain yang positif untuk alam. Seperti
yang dijelaskan oleh Ni Nyoman Santi bahwa tercatat beberapa bulan terakhir ini
lingkungan telah memulihkan diri melalui penurunan emisi karbon hingga terjadi
pengurangan timbulan sampah. Untuk itu, ia berpendapat sudah saatnya dalam era
new normal ini untuk kembali menggencarkan pengolahan sampah lingkup rumah
tangga.
“Hal itu bisa dimulai dengan memilah sampah organik dan
anorganik, kemudian dilanjutkan dengan daur ulang bagi sampah non-organik,”
jelasnya.
Sementara itu Rossa Vivien Ratnawati yang merupakan Dirjen
Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menyatakan pentingnya pemilahan sampah di rumah tangga. Selain berguna untuk
lingkungan, pemilahan sampah juga membawa nilai ekonomi untuk masyarakat.
“Sampah daur ulang seperti plastik, botol dan kaleng
menurutnya bisa dijual ke bank sampah, dan omzet bank sampah di Indonesia dari
tahun ke tahun semakin meningkat,” jelasnya.
Berikutnya, Gung Tini Rusmini Gorda pada kesempatan itu
menyampaikan materi bertajuk ‘Hadapi New Normal Ubah Pekarangan Rumah Bernilai
Ekonomi’. Ia mengajak para peserta selain menerapkan protokol kesehatan di era
normal baru ini, juga memanfaatkan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari. “Salah satu cara cerdas dan asyik saya saat di rumah saja, ya
dengan memanfaatkan pekarangan, bisa berkebun dan ini memenuhi kebutuhan
keluarga pula,” ujar Gung Tini Rusmini Gorda. (*/gs)
Infografis inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 Juli 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Mei sebesar 0,42% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh permintaan barang/jasa akibat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.
Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,99% (yoy) pada Mei 2026 menjadi 3,27% (yoy), masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% serta berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026 yakni Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,92% (mtm) atau 3,43% (yoy).
Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,75% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,46% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan sebesar 0,69% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,80% (yoy), dan selanjutnya Kabupaten Buleleng yang juga mengalami inflasi bulanan sebesar 0,46% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,26% (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Juni 2026 bersumber dari kenaikan harga bensin, bawang merah, bawang putih, wortel, dan buncis. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, angkutan udara, dan telur ayam ras. “Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%,” ujarnya.
Ke depan, kata Achris Sarwani, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode high season wisatawan nusantara (libur sekolah), ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau disertai potensi El Nino moderat yang memengaruhi produksi pertanian, serta potensi peningkatan biaya angkutan barang di tingkat global yang memberikan tekanan terhadap harga barang impor.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkahlangkah implementasinya diantaranya melalui intensifikasi operasi pasar murah, pemantauan harga secara berkala, monitoring serta sidak distribusi LPG bersubsidi, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)
Denpasar, baliilu.com – Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada di level optimis sebesar 121,9 (nilai indeks > 100). Meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya (124,09), IKK Bali masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 120,9. Optimisme konsumen pada Mei 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran Rp 6-7 juta sebesar 21% (mtm), Rp 5-6 juta sebesar 11% (mtm), Rp 2-3 juta sebesar 9% (mtm), dan Rp 3-4 juta sebesar 8% (mtm). Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor informal (124,7) dan sektor formal (119,3), sebagaimana hasil Survei Konsumen Bank Indonesia.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan pers mengatakan bahwa perlambatan IKK dibandingkan bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari 120,7 pada April 2026 menjadi 117,5 pada Mei 2026 atau menurun sebesar 2,7% (mtm).
Penurunan IKE bersumber dari seluruh komponen utama, yaitu konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (105,0), ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (125,0), serta penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (122,5).
Sementara, kata Achris Sarwani, komponen kegiatan usaha saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu relatif stabil pada level 100,0. Di sisi lain, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan menjadi 126,3 atau turun 0,9% (mtm) dibandingkan IEK April 2026. Penurunan terutama terjadi pada komponen prakiraan penghasilan (125,5) dan kegiatan usaha (127,5).
Sementara itu, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang masih menunjukkan peningkatan sebesar 0,8% (mtm) atau menjadi 126,0. “Penurunan IKK pada periode awal hingga pertengahan Mei 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan domestik, antara lain meningkatnya kekhawatiran kenaikan harga pangan global dan perlambatan kunjungan wisatawan, akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah,“ ujar Achris Sarwani.
Selain itu, inflasi Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,42% (mtm) dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas seperti beras, cabai rawit, cabai merah yang memengaruhi persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Sebagai respons, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, pengawasan harga komoditas strategis, serta penguatan distribusi pangan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). (gs/bi)
Infografis indeks penjualaan riil. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada April 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Bali tetap kuat sebesar 125,3 dan masih berada di level optimis (>100). Kinerja tersebut meningkat sebesar 0,8% (mtm), terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan pada kategori suku cadang dan aksesori sebesar 5,0% (mtm), bahan bakar kendaraan bermotor 2,2% (mtm), serta barang budaya dan rekreasi sebesar 1,8% (mtm). Peningkatan tersebut sejalan dengan menguatnya aktivitas mobilitas masyarakat pada periode libur panjang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Jumat Agung serta meningkatnya aktivitas ekonomi daerah seiring dengan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) di Kabupaten Gianyar dan Klungkung. Momentum tersebut turut mendorong permintaan pada sejumlah kelompok barang, khususnya yang berkaitan dengan mobilitas, rekreasi, dan aktivitas konsumsi masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui siaran pers mengatakan bahwa kinerja penjualan eceran pada Mei 2026 diprakirakan tetap kuat. IPR Mei 2026 diprakirakan sebesar 126,0, atau meningkat 0,6% (mtm) ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori sandang, barang lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau. Perkembangan tersebut sejalan dengan tetap kuatnya permintaan masyarakat di tengah periode HBKN Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Waisak.
Dari sisi harga, lanjut Achris Sarwani bahwa ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Juli 2026 dan Oktober 2026, diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 dan Oktober 2026 sebesar 200, meningkat signifikan dibandingkan IEH pada Juni 2026 dan September 2026 sebesar 192,0. “Peningkatan ekspektasi harga tersebut perlu terus dicermati ditengah tekanan inflasi tahunan yang masih terkendali,” ujar Achris Sarwani.
Pada Mei 2026, katanya, inflasi Bali tercatat sebesar 2,99% (yoy) dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Dari sisi pembiayaan, aktivitas perdagangan juga masih didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga April 2026 tercatatat tumbuh sebesar 1,99% (yoy).
Optimisme penjualan ritel ke depan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP tiga bulan mendatang yaitu Juli 2026 sebesar 172,0, meningkat dari IEP Juni 2026 sebesar 170,0.
Sementara itu, sebut Achris Sarwani bahwa IEP enam bulan mendatang, yaitu Oktober 2026 tercatat sebesar 190,0, lebih tinggi dibandingkan IEP September 2026 sebesar 184,0. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100) yang menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek penjualan ritel Bali tetap terjaga.
Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth).
Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) guna mencapa inflasi yang stabil dan terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)