Denpasar, baliilu.com
– Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menyebutkan,
permasalahan sampah menjadi momok di mana-mana, termasuk di Bali. Kebanyakan
sampah yang dihasilkan bersumber dari rumah tangga. Oleh karena itu, untuk bisa
mengurangi permasalahan sampah secara signifikan, pengelolaan sampah yang baik sebaiknya
dari lingkup rumah tangga terlebih dahulu.
“Dalam menyelesaikan permasalahan, kita perlu mengetahui
terlebih dahulu akarnya. Jika tidak diselesaikan dari sumbernya dulu, maka
permasalahan itu terutama tentang sampah akan terus muncul,” ungkap Ny. Putri
Koster ketika menjadi keynote speaker
dalam talkshow daring bertajuk ‘Hidup Sehat dan Bernilai Ekonomi melalui
Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Pemanfaatan Pekarangan Rumah’ yang
diselenggarakan oleh Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma Undiknas, Denpasar,
Kamis (18/6-2020).
Dalam acara yang dimoderatori oleh Dr. Ni Putu Nina Eka
Lestari ini, pendamping orang nomor satu di Bali yang lebih akrab dipanggil
Bunda Putri itu menyatakan, jika pengelolaan sampah keluarga selain bermanfaat
untuk lingkungan, juga bernilai ekonomi untuk keluarga.
“Jika kita bisa mengolah sampah dan menjadikannya pupuk
organik, tentu ini bernilai ekonomis untuk keluarga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pada sekitar 200 peserta webinar yang
didominasi oleh mahasiswa untuk terus memperhatikan lingkungan, tidak hanya
lingkungan rumah. “Jangan cuma kita berpikir setiap hari memasak,
mengumpulkan sampah baik organik maupun bukan dalam satu wadah, setelah itu
tinggalkan di luar rumah untuk diangkut. Akan lebih bijak jika kita kelola dulu
sebagai bentuk perhatian kita pada lingkungan,” ujarnya dalam webinar yang
menghadirkan narasumber Dr. AAA Ngr Tini Rusmini Gorda, SH, MM, MH, Ni Putu
Nathania Putri Saraswati, Ni Nyoman Santi, ST, MSc dan Rosa Vivien Ratnawati,
SH, MSD.
Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri
Koster menyatakan jika organisasi yang dipimpinnya selalu bersinergi dengan
pemerintah untuk mensosialisasikan program pemerintah, terutama dalam
penanggulangan sampah plastik.
Ia menambahkan, Pemprov Bali melalui inisiatif Gubernur
Wayan Koster telah mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan sampah di
Bali, yaitu Pergub No. 97 tahun Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah
Plastik Sekali Pakai, serta Pergub Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sampah Berbasis Sumber.
“Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk mengurangi
timbulan sampah plastik serta mengelola sampah agar ramah terhadap
lingkungan,” jelasnya.
NARASUMBER, Ny. Putri Koster sebagai narasumber dalam seminar daring.
Selain itu, Ny. Putri Koster juga berkesempatan menjelaskan salah satu program pokok PKK yang berkaitan juga dengan lingkungan yaitu HATINYA (Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) PKK. Program ini bertujuan untuk memenuhi pangan keluarga dengan menanam kebutuhan sehari-hari seperti bumbu dan sayuran untuk dikonsumsi keluarga.
“Di masa pandemi Covid-19 ini telah memaksa kita untuk
berdiam diri di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Kegiatan ini selain bisa
memenuhi gizi keluarga, juga bisa mendekatkan kita dengan anggota keluarga,”
ujarnya.
Apalagi, ia melanjutkan, jika pengelolaan sampah di rumah
tangga sudah baik, maka pupuk organik yang dihasilkan dari pengolahan sampah
rumah tangga juga bisa diaplikasikan untuk tanaman di pekarangan rumah. “Maka
dari itu, dalam era new normal kali ini, yuk kita kembali ke era lama, dengan lebih
mendekatkan diri ke alam, lebih peduli dengan lingkungan serta membawa etos
kerja yang tulus dan gigih. Kita lakukan hal-hal kecil yang tidak hanya berguna
untuk manusia, tapi juga untuk lingkungan,” katanya.
Sementara itu, para pembicara sepakat jika akhir-akhir ini
merupakan masa yang sangat sulit untuk masyarakat terutama dalam kehidupan
sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi global Covid-19. Namun perlu
diingat, wabah ini juga memberikan sisi lain yang positif untuk alam. Seperti
yang dijelaskan oleh Ni Nyoman Santi bahwa tercatat beberapa bulan terakhir ini
lingkungan telah memulihkan diri melalui penurunan emisi karbon hingga terjadi
pengurangan timbulan sampah. Untuk itu, ia berpendapat sudah saatnya dalam era
new normal ini untuk kembali menggencarkan pengolahan sampah lingkup rumah
tangga.
“Hal itu bisa dimulai dengan memilah sampah organik dan
anorganik, kemudian dilanjutkan dengan daur ulang bagi sampah non-organik,”
jelasnya.
Sementara itu Rossa Vivien Ratnawati yang merupakan Dirjen
Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menyatakan pentingnya pemilahan sampah di rumah tangga. Selain berguna untuk
lingkungan, pemilahan sampah juga membawa nilai ekonomi untuk masyarakat.
“Sampah daur ulang seperti plastik, botol dan kaleng
menurutnya bisa dijual ke bank sampah, dan omzet bank sampah di Indonesia dari
tahun ke tahun semakin meningkat,” jelasnya.
Berikutnya, Gung Tini Rusmini Gorda pada kesempatan itu
menyampaikan materi bertajuk ‘Hadapi New Normal Ubah Pekarangan Rumah Bernilai
Ekonomi’. Ia mengajak para peserta selain menerapkan protokol kesehatan di era
normal baru ini, juga memanfaatkan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari. “Salah satu cara cerdas dan asyik saya saat di rumah saja, ya
dengan memanfaatkan pekarangan, bisa berkebun dan ini memenuhi kebutuhan
keluarga pula,” ujar Gung Tini Rusmini Gorda. (*/gs)
KONFERENSI PERS: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja APBN hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). (Foto: Hms Kemenkeu)
Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). Kinerja APBN yang solid tersebut juga memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard & Poor’s (S&P) dan Lianhe Credit Rating.
Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.656,0 triliun atau meningkat 17,8 persen (yoy), mencerminkan APBN yang tetap ekspansif sekaligus produktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun,” jelas Menkeu.
Menurut Menkeu, capaian tersebut menunjukkan bahwa APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pembangunan nasional.
“Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” imbuhnya.
Kinerja APBN yang kuat tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendasari keputusan Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.
“APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil,” ujarnya.
Selain S&P, Indonesia juga memperoleh pengakuan dari Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat terkemuka di Tiongkok, yang memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil bagi rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia.
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa peringkat tertinggi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor dan mengakses pasar keuangan Tiongkok yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar.
“Kita keluar report-nya memberikan rating AAA stable. Jadi AAA itu yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang,” jelas Menkeu dikutip dari laman kemenkeu.go.id.
Menurut Menkeu Purbaya, Lianhe Creding Rating memberikan peringkat tersebut dengan didukung oleh indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat, fundamental ekonomi yang solid, ketahanan terhadap guncangan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap pruden. Menkeu menegaskan bahwa indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan dikelola secara hati-hati.
“Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap pruden,” pungkasnya. (gs/bi)
Infografis survei konsumen di Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada Juni 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada di level optimis sebesar 121,5 (nilai indeks > 100). Meskipun menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 121,9, IKK Bali masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 117,8. Optimisme konsumen pada Juni 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran Rp 7-8 juta sebesar 17% (mtm), Rp 1-2 juta sebesar 14% (mtm), Rp 3-4 juta sebesar 9% (mtm), dan Rp 4-5 juta sebesar 5% (mtm).
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa optimisme terutama meningkat pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan menengah atas yang terdorong oleh tetap kuatnya aktivitas ekonomi Bali. Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (122,8) dan sektor informal (120,4).
Perlambatan IKK dibandingkan bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan menjadi 123,7 atau turun 2,1% (mtm) dibandingkan IEK Mei 2026. “Penurunan terutama terjadi pada komponen prakiraan penghasilan (121,0) dan kegiatan usaha (123,5),“ ujarnya.
Sementara itu, kata Achris Sarwani, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang masih menunjukkan peningkatan sebesar 0,4% (mtm) atau menjadi 126,5. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami peningkatan dari 117,5 pada Mei 2026 menjadi 119,3 pada Juni 2026 atau tumbuh sebesar 1,6% (mtm). Peningkatan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (129,5), serta penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (125,5), komponen kegiatan usaha saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu relatif stabil pada level 100,0. Sedangkan, penurunan pada komponen konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (103,0).
Penurunan IKK pada periode Juni 2026, terutama didorong oleh penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Hal ini mencerminkan masyarakat masih berhati-hati terhadap prospek ekonomi dalam enam bulan mendatang di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk kekhawatiran terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap harga komoditas dan aktivitas perekonomian.
Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi yang erat dengan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tidak hanya itu, Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penguatan pengendalian inflasi, antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar, pemantauan harga komoditas strategis, serta penguatan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia juga menetapkan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Sinergi bauran kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sehingga menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)
Infografis indek penjualan riil Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada Mei 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Bali tetap kuat sebesar 125,7 dan masih berada di level optimis (>100). Kinerja tersebut meningkat sebesar 0,3% (mtm), terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan pada kategori barang lainnya 4,1% (mtm), sandang 3,7% (mtm), serta barang budaya dan rekreasi sebesar 1,9% (mtm). Peningkatan tersebut sejalan dengan menguatnya aktivitas mobilitas masyarakat pada periode Mei 2026 didorong oleh peningkatan aktivitas pariwisata, momentum libur panjang HBKN, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga yang menopang permintaan di berbagai sektor ritel. Kinerja penjualan eceran pada Juni 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Juni 2026 diprakirakan sebesar 126,3, atau meningkat 0,4% (mtm), ditopang oleh prakiraan peningkatan penjualan pada kategori barang budaya dan rekreasi, kategori makanan, minuman, dan tembakau serta kategori barang lainnya.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya bahwa perkembangan tersebut sejalan dengan tetap kuatnya permintaan masyarakat di tengah periode Hari Raya Galungan dan Kuningan pada Juni 2026. Sementara itu, ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Agustus 2026 dan November 2026 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2026 dan November 2026 masing-masing sebesar 188 dan 200.
Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Achris Sarwani, inflasi Bali pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,27% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Optimisme penjualan ritel ke depan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP tiga bulan mendatang yaitu Agustus 2026 sebesar 190,0, meningkat dari IEP Juli 2026 sebesar 172,0. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang, yaitu November 2026 tercatat sebesar 190,0, masih sama dibandingkan IEP Oktober 2026 sebesar 190,0. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100) yang menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek penjualan ritel Bali tetap terjaga.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani menegaskan bahwa keyakinan pelaku usaha tersebut juga didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga Mei 2026 tercatatat tumbuh sebesar 1,95% (yoy). Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga (pro stability) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) guna mencapai inflasi yang stabil dan terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)