Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga Provinsi Bali pada September 2024 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang juga mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat dari 2,32% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 2,67% (yoy), didorong peningkatan permintaan pada Hari Raya Galungan. Capaian inflasi Provinsi Bali tersebut berada di atas Nasional yang mengalami deflasi bulanan -0,12% (mtm) dan inflasi tahunan 1,84% (yoy). Oleh karenanya, langkah-langkah pengendalian inflasi perlu terus diperkuat melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat Provinsi Bali maupun kota/kabupaten.

Secara spasial, peningkatan inflasi bulanan terjadi di Kota Singaraja dan Kab. Badung, sementara Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan mencatat penurunan inflasi bulanan. Kota Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm) atau 1,78% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Badung mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm) atau 2,53% (yoy). Lebih lanjut, Kota Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm) atau 2,99% (yoy). Adapun Kabupaten Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm) atau 2,98% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang utama inflasi bulanan September 2024. Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga canang sari, daging babi, pisang, bawang merah, dan sigaret kretek mesin (SKM). Kenaikan harga canang sari, daging babi, dan pisang didorong meningkatnya permintaan untuk Hari Raya Galungan. Sementara, kenaikan bawang merah sejalan dengan menurunnya panen di Bali maupun NTB. Lebih lanjut, kenaikan harga SKM dilakukan oleh produsen secara bertahap setiap bulan pasca-kenaikan cukai rokok di awal tahun 2024.

Pada Oktober 2024, sebut Erwin Soeriadimadja, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Kuningan, berlanjutnya kenaikan harga daging babi akibat masih tingginya permintaan dari luar Bali, berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia, dan potensi berlanjutnya kenaikan harga bawang merah seiring dengan berakhirnya masa panen raya.

‘‘Meski demikian, beberapa faktor diprakirakan dapat mendukung terkendalinya inflasi, yakni penurunan harga cabai seiring dengan berlanjutnya masa panen, penurunan kembali harga BBM non-subsidi, dimulainya panen gadu komoditas padi, dan beroperasinya (Rice Milling Unit) RMU Modern di Badung pasca-diresmikan pada Agustus 2024,‘‘ ujar Erwin Soeriadimadja.

Untuk merespons potensi risiko inflasi ke depan, KPw BI Provinsi Bali terus mengajak seluruh Kabupaten/Kota di Bali untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara konsisten, serta memperkuat inovasi dan sinergitas. Konsistensi seluruh TPID di Bali dalam pengendalian inflasi diwujudkan melalui kebijakan 4K, antara lain operasi pasar murah dan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) di lahan milik Pemerintah Provinsi.

Langkah lain yang dilakukan termasuk penguatan pemantauan ketersediaan stok, perluasan distribusi cadangan pangan pemerintah melalui mitra distributor, toko pangan kita, dan pengecer, optimalisasi bantuan transportasi untuk mendorong kelancaran distribusi pangan, peningkatan sarana dan prasarana produksi pangan, serta penyebarluasan informasi pelaksanaan operasi pasar murah kepada masyarakat diiringi imbauan belanja bijak. ‘‘Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%,‘‘ pungkas Erwin Soeriadimadja. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah terus mengoptimaliasasi penerimaan pajak daerah. Hingga Triwulan III Tahun 2024 atau Bulan September, Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar mencapai Rp. 1.021.016.818.431,22. Jumlah tersebut setara dengan 92,82 Persen dari target yang telah ditetapkan yakni Rp. 1,1 triliun. Capaian tersebut tak lepas dari beragam inovasi dan terbosan berkelanjutan yang digencarkan Bapenda Kota Denpasar.

Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya didampingi Sekretaris Bapenda, I Dewa Gede Rai saat dijumpai di Denpasar pada Senin (23/9) menjelaskan, saat ini realisasi penerimaan pajak daerah pada Triwulan III Tahun 2024 telah mencapai Rp. 1.021.016.818.431,22 atau 92,82 persen. Dimana, pada APBD Perubahan Tahun 2024, penerimaan pajak daerah telah ditingkatkan dengan target sebesar Rp. 1,1 triliun.

Dimana, jumlah penerimaan pada Triwulan III tersebut terdiri atas Pajak Hotel sebesar Rp. 182.195.504.186,30. Pajak Restoran sebesar Rp. 252.416.078.517,00. Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp. 33.303.637.851,42. Pajak Reklame sebesar Rp. 2.543.193.903,50. Pajak PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp. 168.924.246.892,00. Pajak Air Tanah sebesar Rp. 6.927.063.782,00. Pajak PBB-P2 sebesar Rp. 108.578.434.297,00. Pajak BPHTB sebesar Rp. 260.871.130.908,00. dan Pajak Jasa Parkir sebesar Rp. 5.257528.094,00.

Lebih lanjut pihaknya mengaku optimis mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini dilaksanakan dengan beragam inovasi dan terobosan. Beberapa terbosan yang dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yakni melalui Inovasi Pajak Digital (Pagi) Denpasar, Inovasi Unggulan Renon Digital Area (Reditia). Untuk wilayah Sanur juga telah diluncurkan inovasi Melodi (melayani obyek digital) Sanur.

Selanjutnya, pengembangan klasterisasi pelayanan pajak daerah ini akan menyasar kawasan ekonomi di jalan Teuku Umar Timur, Teuku Barat dan jalan Gatot Subroto. Selain ini kata Eddy Mulya untuk optimalisasi pajak daerah juga ditetapkan dengan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi denda administrasi, jemput bola pelayanan pembayaran pajak daerah ke desa/kelurahan untuk PBB-P2 serta Pendataan Potensi Objek Pajak Baru dengan melibatkan kepada desa lurah.

“Tentunya dengan beragam inovasi ini kami optimis penerimaan dari sektor pajak daerah di Kota Denpasar terus meningkat, dan kami mengajak serta mengimbau kepada wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu guna mendukung pembangunan dalam mewujudkan kemajuan di Kota Denpasar, dengan tag line ‘Fiskal Kuat, Denpasar Maju’,” ujarnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Survei Konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Bali meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Bali di bulan Agustus 2024 yang tercatat sebesar 139,8, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 138,6 dan tetap terjaga pada area optimis (indeks > 100).

Optimisme konsumen yang meningkat ini sejalan dengan tingkat inflasi yang terkendali dan peningkatan kunjungan wisatawan pada peak season pariwisata di Bali. Sementara itu, sejalan dengan IKK Bali, IKK nasional tercatat sebesar 124,4, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 123,4.

Survei Konsumen merupakan survei bulanan Bank Indonesia untuk mengetahui tingkat keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa meningkatnya Keyakinan Konsumen di Bali pada Agustus 2024 ditopang oleh capaian Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Meningkatnya IKE dipengaruhi oleh seluruh komponen pembentuknya, terutama pada Indeks Penghasilan Saat Ini dibandingkan 6 bulan lalu yang tumbuh 4,1% dari 133,5 menjadi 139,0 dan Indeks Konsumsi Barang Kebutuhan Tahan Lama Saat Ini dibandingkan 6 bulan lalu tumbuh 3,02% dari 116,0 menjadi sebesar 119,5.

Di sisi lain, keyakinan konsumen tertahan IEK yang melambat dari 146,3 menjadi 145,5 atau turun -0,6% (mtm). Hal ini disebabkan oleh komponen pembentuk IEK yakni Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan mendatang yang tercatat menurun -3,1% (mtm) menjadi sebesar 142,5. Di sisi lain, penurunan IEK tertahan oleh kenaikan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja 6 bulan mendatang yang tumbuh 1,1% (mtm) menjadi sebesar 143,0 dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha 6 bulan mendatang yang tumbuh 0,3% (mtm) menjadi sebesar 151,0. Meskipun demikian, capaian tersebut secara umum masih berada pada zona optimis. Ekspektasi konsumen yang tetap terjaga di masa mendatang mempengaruhi perkembangan konsumsi rumah tangga ke depan, perkembangan investasi, meningkatnya produktivitas dan daya saing serta membuka peluang mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang tetap kuat. Hal ini tetap perlu diiringi dengan sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Untuk itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali senantiasa berkoordinasi erat guna mengawal stabilitas pasokan dan harga komoditas guna menjaga tingkat inflasi Provinsi Bali tetap pada rentang kisaran target 2,5%±1%. (gs/bi)