Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menerima kunjungan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johannes Victor Mailangkay beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (15/7).

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antardaerah dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wagub Victor Mailangkay menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pengalaman Bali dalam membangun tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, mulai dari penataan destinasi, penguatan kelembagaan, hingga regulasi pendukung. Menurutnya, keberhasilan Bali dalam mengembangkan sektor pariwisata menjadi referensi penting bagi Sulawesi Utara yang saat ini tengah mengakselerasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang.

“Kami datang untuk menimba pengalaman dari Bali. Kami juga bersyukur dapat bertemu Bapak Giri Prasta yang selama memimpin Kabupaten Badung berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Pengalaman tersebut tentu menjadi inspirasi bagi kami dalam mengembangkan pariwisata di Sulawesi Utara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mendukung pengembangan KEK Likupang melalui pembangunan Politeknik Pariwisata sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sektor pariwisata. Selain itu, Sulawesi Utara terus mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Tiongkok dan Korea Selatan, yang didukung penerbangan langsung dari Manado ke sejumlah kota di Tiongkok.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap kerja sama dengan Bali dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kawasan wisata, pelestarian tradisi sebagai daya tarik wisata, hingga penguatan regulasi kepariwisataan.

“Kami masih membutuhkan banyak masukan dari Bali, baik terkait pengembangan tradisi yang menjadi daya tarik wisata maupun penguatan regulasi karena Bali telah memiliki pengalaman yang sangat baik,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyambut baik inisiatif kerja sama antardaerah tersebut. Menurutnya, kolaborasi antarprovinsi menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor pariwisata nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bali dan Sulawesi Utara bisa menjalin kerja sama yang apik. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan teknis maupun regulasi nantinya dapat dikoordinasikan lebih lanjut melalui Dinas Pariwisata dan badan pengelola. Jika memang ada skema kerja sama yang baik, saya berharap dapat segera disepakati,” ujarnya.

Lebih lanjut, Giri Prasta menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata saat ini harus bergeser dari sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan menuju peningkatan kualitas destinasi dan pengalaman wisata. Menurutnya, penataan kawasan menjadi faktor penting dalam membangun destinasi yang berdaya saing, melalui pembagian zona inti, zona penyangga yang mendukung aktivitas wisata, serta pengelola kawasan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.

Selain penataan kawasan, Giri Prasta menilai desa wisata merupakan salah satu kekuatan yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, wisatawan saat ini cenderung mencari pengalaman baru yang autentik, sehingga desa wisata dapat menjadi pusat aktivitas dengan dukungan atraksi budaya, alam, serta fasilitas penunjang yang memadai.

“Kalau ingin meningkatkan kualitas pariwisata, sebaiknya mengembangkan desa wisata. Contohnya Desa Kutuh di Kabupaten Badung yang mengelola Pantai Pandawa. Dahulu desa itu termasuk desa miskin, tetapi kini menjadi salah satu desa yang paling maju karena mampu mengelola potensi wisatanya dengan baik,” ujarnya.

Menurut Giri Prasta, keberhasilan Desa Kutuh tidak terlepas dari solidnya koordinasi seluruh komponen masyarakat dalam mengelola potensi desa secara profesional.

“Kuncinya adalah koordinasi yang baik di antara empat banjar yang ada di Desa Kutuh. Dengan kebersamaan, potensi wisata bisa dikelola secara profesional sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa,” jelas mantan Bupati Badung dua periode.

Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi Sulawesi Utara dalam mengembangkan kawasan wisata, termasuk Likupang, melalui penguatan desa wisata berbasis potensi lokal dan partisipasi aktif masyarakat.

Pada kesempatan itu, Giri Prasta juga menyinggung perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), sebagai salah satu indikator penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis masyarakat, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra melantik IGN Erlangga Bayu Rahmanda Putra sebagai anggota pengganti antarwaktu (PAW) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (15/7).

Pergantian antarwaktu tersebut dilakukan karena komisioner KPID Bali sebelumnya, I Wayan Suyadnya, meninggal dunia sehingga berhalangan tetap melaksanakan tugas. Pelantikan Erlangga sekaligus melengkapi kembali formasi KPID Bali menjadi tujuh komisioner untuk masa jabatan 2025–2028.

Pengangkatan anggota PAW tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 591/03-E/HK/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 249/03-E/HK/2025 tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Masa Jabatan 2025–2028.

“Karena sebelumnya terdapat anggota yang berhalangan tetap, dengan pelantikan anggota PAW hari ini, formasi KPID Bali kembali lengkap menjadi tujuh orang,” ujar Dewa Indra.

Dengan lengkapnya susunan keanggotaan tersebut, Dewa Indra berharap KPID Bali dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal, terutama dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran serta memastikan masyarakat memperoleh siaran yang berkualitas.

“Sekarang seluruh posisi anggota KPID Bali telah terisi. Kita berharap tugas pengawasan penyiaran dan upaya memastikan terselenggaranya penyiaran yang berkualitas dapat dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Dewa Indra juga menyoroti tantangan dunia penyiaran yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Informasi kini dapat diproduksi dan disebarluaskan secara mudah serta masif, meskipun kebenarannya belum tentu dapat dipastikan.

Kondisi tersebut menuntut KPID Bali untuk semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong terwujudnya ekosistem penyiaran yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab.

KPID Bali merupakan bagian dari lembaga negara independen yang bertugas mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam menjalankan amanat tersebut, KPID Bali bertugas mengawasi penyelenggaraan penyiaran, menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, menjaga kualitas isi siaran, serta mendorong terciptanya iklim penyiaran yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya memajukan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan melalui berbagai penataan infrastruktur. Salah satu langkah strategis yang segera direalisasikan adalah implementasi program SJUT-IPT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi) dengan memindahkan kabel telekomunikasi udara ke bawah tanah guna mengembalikan estetika kawasan heritage dan meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan.

Sebagai bagian dari persiapan implementasi yang dijadwalkan mulai 15 Agustus 2026 mendatang, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, bersama APJATEL (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia) melaksanakan Survei Teknis dan Pengujian Teknis Redaman Kabel SJUT-IPT Kawasan Sanur, Rabu (15/7).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Sekda Denpasar Komang Lestari Kusuma Dewi, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar I Putu Agus Jayadi, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar Ni Wayan Legi Sugiati, Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadharma I Nyoman Putrawan, serta jajaran APJATEL Bali.

Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, mengatakan bahwa penataan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas publik, tetapi juga pada penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih tertata dan mendukung wajah kota yang modern.

“Kita menyambut baik penataan kawasan Sanur sebagai destinasi unggulan. Salah satu yang ditata adalah pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi melalui SJUT-IPT. Dengan demikian, kabel-kabel udara yang selama ini semrawut dapat dipindahkan ke bawah tanah sehingga kawasan Sanur menjadi lebih indah, nyaman, dan berestetika,” ujarnya.

Eddy Mulya menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan regulasi melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang menunjuk Perumda Bhukti Praja Sewakadharma sebagai penyelenggara SJUT-IPT. Seluruh aspek teknis, sosialisasi hingga edukasi kepada para pemangku kepentingan juga telah dilakukan.

“Hari ini kita bersama-sama melakukan uji coba di lapangan. Segala kelebihan maupun kekurangan yang ditemukan akan menjadi bahan evaluasi. Masukan dari APJATEL sangat penting agar implementasi SJUT-IPT di Sanur berjalan optimal saat mulai diterapkan pada 15 Agustus mendatang,” jelasnya.

Ia berharap keberhasilan penataan di Sanur nantinya dapat menjadi model yang diterapkan di kawasan strategis lainnya di Kota Denpasar, termasuk kawasan heritage pusat kota seperti Jalan Gajah Mada.

“Harapan kami, Sanur menjadi destinasi yang unggul, baik dari sisi infrastruktur perkotaan, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, hingga pelayanan di sepanjang kawasan pantai. Ke depan, konsep ini juga akan dikembangkan di titik-titik strategis lainnya di Kota Denpasar,” tambahnya.

Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadharma, I Nyoman Putrawan, mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan amanat regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Denpasar.

“Posisi kami adalah melaksanakan regulasi. Baik Perda maupun Perwali menjadi dasar dalam pelaksanaan SJUT-IPT. Berbagai masukan teknis yang diperoleh saat uji coba hari ini akan kami sempurnakan sehingga pelaksanaan nantinya sesuai standar dan berjalan optimal,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah APJATEL Bali, Dodi Simanjuntak, menegaskan pihaknya sejak awal mendukung implementasi SJUT-IPT di Kota Denpasar. Menurutnya, uji coba ini menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai aspek teknis antarpenyelenggara jaringan telekomunikasi.

“Kami mendukung sejak tahap sosialisasi. Dari uji coba ini masih ada beberapa hal teknis yang perlu disempurnakan, baik terkait desain, teknologi masing-masing operator maupun parameter teknis lainnya. Hasil evaluasi akan kami bahas bersama seluruh anggota APJATEL dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Denpasar sebagai bahan penyempurnaan implementasi,” ujarnya.

Melalui implementasi SJUT-IPT ini, Pemerintah Kota Denpasar optimistis wajah kawasan Sanur akan semakin tertata dengan infrastruktur utilitas yang modern, aman, serta mendukung pengembangan Sanur sebagai destinasi wisata heritage yang unggul. (eka/bi)