Denpasar, baliilu.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum mengenai Raperda RTRW Provinsi Bali Tahun 2022-2042 dan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2021 pada Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II DPRD Provinsi Bali Tahun Sidang 2022 pada Senin (Soma Wage Medangsia), 27 Juni 2022 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja Renon Denpasar.

Rapat Paripurna yang dibuka Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua, I Nyoman Suyasa, hadir Gubernur Bali Wayan Koster, anggota dewan, Forkopimda, Sekda Bali, dan Jajaran OPD Provinsi Bali serta Pokli DPRD Bali.

Fraksi PDI Perjuangan mendapat kesempatan pertama menyampaikan pandangan umum fraksi dari 5 fraksi yang ada di DPRD Bali yang dibacakan Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H. Ia menyampaikan, secara keseluruhan tahap-tahap dalam proses Pengajuan, Pembahasan sampai dengan Penetapan Perda RTRW, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 dan arahan dari Kementerian ATR/ BPN RI, bahwa terdapat 9 tahap yakni 1. Penyusunan RTRW; 2. Pengajuan Raperda RTRW; 3. Pembahasan Raperda RTRW di DPRD, maksimum 10 hari kerja yang sedang dilakukan saat ini; lanjut 4. Penyampaian Raperda RTRW; 5. Pembahasan Lintas Sektor (Linsek) antara Kementerian ATR/ BPN, Pemprov/ Pemkab/ Pemkot/ DPRD dan K/L/D; 6. Penerbitan Persetujuan Substansi; 7. Persetujuan Bersama; 8. Evaluasi Raperda RTRW; dan 9. Penetapan Raperda RTRW.

Terhadap ke-9 tahapan ini Fraksi PDI Perjuangan secara umum berpandangan bahwa semua tahap mesti diikuti dengan baik, yang saat ini baru sampai tahap ke-3, dan masih ada 6 tahap lagi, sampai nanti dilakukan Penetapan Raperda RTRW Provinsi Bali tahun 2022-2042.

Berkenaan dengan pembahasan dan kesepakatan substansi antara Gubernur dan DPRD, F PDI-P sepakat membahas yakni: Penyepakatan Penyesuaian Fungsi Kawasan dari Kawasan Pemanfaatan Umum menjadi Kawasan Konservasi; Penyepakatan Lokasi Bandar Udara Bali Utara; Penyepakatan  Status,  Fungsi  Pelabuhan  beserta  Alur  Pelayaran; Sepakat dilakukan Penyesuaian Jumlah Ruas dan Nomenklatur Nama Jalan Tol (integrasi sesuai Penlok Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi); Penyepakatan Tersus LNG beserta kelengkapannya dalam rangka Bali Mandiri Energi; Penyesuaian Lokasi Pertambangan Laut.

F PDI P juga sepakat membahas Penyesuaian Alur Pipa Kabel Laut (SKLTET) Jawa Bali (usulan PLN); Penyesuaian Alur Pipa Kabel Laut Palapa Ring dan Backbone Kabel Laut; dan Penyesuaian Kawasan Suci menjadi Ketentuan Khusus. ‘’Mengenai hal ini Farksi PDI Perjuangan menganggap sangat penting diagendakan untuk dibahas dan disepakati untuk diatur dalam ketentuan khusus, karena dalam dokumen penataan ruang saat ini tidak dikenal lagi yang namanya ‘Kawasan Suci’,’’ ujarnya.

Raperda Pertanggungjawaban APBD SB 2021

Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SB Tahun Anggaran 2021, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas capaian 9 kali dalam 9 tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2021. Pencapaian opini WTP yang kesembilan kali ini merupakan prestasi, kerja keras, tulus ikhlas dan fokus dari Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

‘’Kami Fraksi PDI Perjuangan, tetap berharap opini WTP ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami mendorong pencapaian predikat WTP ini tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transparansi Pemerintahan Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan daerah,’’ ujar Rochineng.

Lebih lanjut, Rochineng menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan menerima dan memberi apresiasi terhadap Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2021 yang menyajikan informasi posisi Keuangan Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali. Berikut Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2021 yakni Aset sebesar Rp11,94 triliun lebih; Kewajiban sebesar Rp1,42 triliun; dan Ekuitas Dana sebesar Rp10,51 triliun lebih. Terhadap Total Aset Tahun 2021 sebesar Rp11,94 triliun lebih, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 13,58% dibandingkan Total Aset Tahun 2020 sebesar Rp10,51 triliun lebih. Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan berpendapat perlunya melakukan terobosan dalam diversifikasi pendapatan terutama terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah dari tanah-tanah Pemda.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi terkait Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2021. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Bali selama periode Tahun 2021 sebagai berikut: Saldo Kas Awal sebesar Rp192,85 milyar lebih; Arus kas dari aktivitas operasi  minus sebesar Rp490,61 milyar; Arus kas dari aktivitas investasi minus sebesar Rp883,12 milyar lebih; Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1,050 triliun; dan Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar  Rp850,34 milyar lebih.

Selanjutnya dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2021 disampaikan sebagai berikut: Ekuitas Awal sebesar Rp10,35 triliun lebih; Defisit Laporan Operasional sebesar Rp98,86 milyar lebih; Dampak Kumulatif sebesar Rp260,77 milyar lebih; dan Ekuitas akhir sebesar Rp10,51 triliun lebih.

“Terhadap  Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp10,51 triliun  lebih, naik 1,56% dibandingkan Tahun 2020. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa kenaikan signifikan terhadap Saldo Ekuitas Tahun 2021 seiring naiknya total aset yang terutama disebabkan SiLPA Tahun 2021 naik sebesar 340,92% dibandingkan SiLPA Tahun 2020,” ujarnya.

‘’Kami Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya Saudara Gubernur, meningkatkan Tanggung Jawab penyelenggaraan Pemerintahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali  atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, tertib waktu, tertib terhadap bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan,’’ ujar Rochineng seraya menegaskan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, Fraksi PDI Perjuangan mendorong dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Perda. (gs/bi)