Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pandangan Umum F-PDI Perjuangan terhadap Raperda RTRW Bali 2022-2042 dan Pertanggungjawaban APBD DB 2021

F-PDI Perjuangan Berharap Opini WTP Perkuat Komitmen Pemprov Bali Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel

Loading

BALIILU Tayang

:

fpdi p
Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H. saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali pada Rapat Paripurna Dewan. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum mengenai Raperda RTRW Provinsi Bali Tahun 2022-2042 dan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2021 pada Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II DPRD Provinsi Bali Tahun Sidang 2022 pada Senin (Soma Wage Medangsia), 27 Juni 2022 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja Renon Denpasar.

Rapat Paripurna yang dibuka Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua, I Nyoman Suyasa, hadir Gubernur Bali Wayan Koster, anggota dewan, Forkopimda, Sekda Bali, dan Jajaran OPD Provinsi Bali serta Pokli DPRD Bali.

Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama memimpin rapat paripuran DPRD Bali. (Foto: Ist)

Fraksi PDI Perjuangan mendapat kesempatan pertama menyampaikan pandangan umum fraksi dari 5 fraksi yang ada di DPRD Bali yang dibacakan Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H. Ia menyampaikan, secara keseluruhan tahap-tahap dalam proses Pengajuan, Pembahasan sampai dengan Penetapan Perda RTRW, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 dan arahan dari Kementerian ATR/ BPN RI, bahwa terdapat 9 tahap yakni 1. Penyusunan RTRW; 2. Pengajuan Raperda RTRW; 3. Pembahasan Raperda RTRW di DPRD, maksimum 10 hari kerja yang sedang dilakukan saat ini; lanjut 4. Penyampaian Raperda RTRW; 5. Pembahasan Lintas Sektor (Linsek) antara Kementerian ATR/ BPN, Pemprov/ Pemkab/ Pemkot/ DPRD dan K/L/D; 6. Penerbitan Persetujuan Substansi; 7. Persetujuan Bersama; 8. Evaluasi Raperda RTRW; dan 9. Penetapan Raperda RTRW.

Terhadap ke-9 tahapan ini Fraksi PDI Perjuangan secara umum berpandangan bahwa semua tahap mesti diikuti dengan baik, yang saat ini baru sampai tahap ke-3, dan masih ada 6 tahap lagi, sampai nanti dilakukan Penetapan Raperda RTRW Provinsi Bali tahun 2022-2042.

Baca Juga  Fraksi DPRD Badung Sampaikan Pandangan Umum Atas Dua Raperda

Berkenaan dengan pembahasan dan kesepakatan substansi antara Gubernur dan DPRD, F PDI-P sepakat membahas yakni: Penyepakatan Penyesuaian Fungsi Kawasan dari Kawasan Pemanfaatan Umum menjadi Kawasan Konservasi; Penyepakatan Lokasi Bandar Udara Bali Utara; Penyepakatan  Status,  Fungsi  Pelabuhan  beserta  Alur  Pelayaran; Sepakat dilakukan Penyesuaian Jumlah Ruas dan Nomenklatur Nama Jalan Tol (integrasi sesuai Penlok Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi); Penyepakatan Tersus LNG beserta kelengkapannya dalam rangka Bali Mandiri Energi; Penyesuaian Lokasi Pertambangan Laut.

F PDI P juga sepakat membahas Penyesuaian Alur Pipa Kabel Laut (SKLTET) Jawa Bali (usulan PLN); Penyesuaian Alur Pipa Kabel Laut Palapa Ring dan Backbone Kabel Laut; dan Penyesuaian Kawasan Suci menjadi Ketentuan Khusus. ‘’Mengenai hal ini Farksi PDI Perjuangan menganggap sangat penting diagendakan untuk dibahas dan disepakati untuk diatur dalam ketentuan khusus, karena dalam dokumen penataan ruang saat ini tidak dikenal lagi yang namanya ‘Kawasan Suci’,’’ ujarnya.

Raperda Pertanggungjawaban APBD SB 2021

Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SB Tahun Anggaran 2021, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas capaian 9 kali dalam 9 tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2021. Pencapaian opini WTP yang kesembilan kali ini merupakan prestasi, kerja keras, tulus ikhlas dan fokus dari Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H. menyerahkan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan Bali. (Foto: Ist)

‘’Kami Fraksi PDI Perjuangan, tetap berharap opini WTP ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami mendorong pencapaian predikat WTP ini tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transparansi Pemerintahan Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan daerah,’’ ujar Rochineng.

Baca Juga  Jika Tak Patuhi Regulasi Kelola Sampah, Fraksi PDIP DPRD Badung Usulkan Sanksi Tegas

Lebih lanjut, Rochineng menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan menerima dan memberi apresiasi terhadap Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2021 yang menyajikan informasi posisi Keuangan Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali. Berikut Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2021 yakni Aset sebesar Rp11,94 triliun lebih; Kewajiban sebesar Rp1,42 triliun; dan Ekuitas Dana sebesar Rp10,51 triliun lebih. Terhadap Total Aset Tahun 2021 sebesar Rp11,94 triliun lebih, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 13,58% dibandingkan Total Aset Tahun 2020 sebesar Rp10,51 triliun lebih. Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan berpendapat perlunya melakukan terobosan dalam diversifikasi pendapatan terutama terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah dari tanah-tanah Pemda.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi terkait Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2021. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Bali selama periode Tahun 2021 sebagai berikut: Saldo Kas Awal sebesar Rp192,85 milyar lebih; Arus kas dari aktivitas operasi  minus sebesar Rp490,61 milyar; Arus kas dari aktivitas investasi minus sebesar Rp883,12 milyar lebih; Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1,050 triliun; dan Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar  Rp850,34 milyar lebih.

Selanjutnya dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2021 disampaikan sebagai berikut: Ekuitas Awal sebesar Rp10,35 triliun lebih; Defisit Laporan Operasional sebesar Rp98,86 milyar lebih; Dampak Kumulatif sebesar Rp260,77 milyar lebih; dan Ekuitas akhir sebesar Rp10,51 triliun lebih.

“Terhadap  Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp10,51 triliun  lebih, naik 1,56% dibandingkan Tahun 2020. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa kenaikan signifikan terhadap Saldo Ekuitas Tahun 2021 seiring naiknya total aset yang terutama disebabkan SiLPA Tahun 2021 naik sebesar 340,92% dibandingkan SiLPA Tahun 2020,” ujarnya.

Baca Juga  Gubernur Bali Apresiasi Materi dan Substansi Pandangan Umum Seluruh Fraksi DPRD Bali

‘’Kami Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya Saudara Gubernur, meningkatkan Tanggung Jawab penyelenggaraan Pemerintahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali  atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, tertib waktu, tertib terhadap bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan,’’ ujar Rochineng seraya menegaskan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, Fraksi PDI Perjuangan mendorong dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Perda. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Gubernur Koster Terima Kunjungan Panja Komisi II DPR RI, Bahas Penyempurnaan Sistem Pemilu

Dorong Penguatan Kedaulatan Rakyat dan Kualitas Demokrasi, Masukan Akademisi, KPU, dan Bawaslu Bali Jadi Bahan Penyusunan Perubahan Regulasi Pemilu

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster menerima kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI di Jayasabha Denpasar
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu sebagai bahan penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.

Gubernur Koster menekankan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik, melainkan sarana untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gubernur Koster juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam penyempurnaan regulasi, Gubernur Koster mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, serta dinamika kehidupan demokrasi. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, penyelenggara, dan pengawas pemilu diperlukan agar aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah.

Gubernur Koster berharap perubahan regulasi pemilu dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sekaligus menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas. Penyempurnaan sistem pemilu juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi dalam penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu. Masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan regulasi di DPR RI.

Baca Juga  Gubernur Bali Apresiasi Materi dan Substansi Pandangan Umum Seluruh Fraksi DPRD Bali

Aria Bima menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formalitas. Berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus dikaji secara mendalam agar perubahan aturan mampu menjawab persoalan mendasar serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Panja adalah penataan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Pembahasan mencakup pengaturan tahapan, kesiapan penyelenggara, beban pelaksanaan pemilu, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.

Panja juga mencermati pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Pembahasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan dalam kompetisi politik, dan kebutuhan membangun sistem kepartaian serta pemerintahan yang efektif.

Selain sistem dan mekanisme pemilu, Aria Bima menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum pemilu. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi guna memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dari kalangan akademisi, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain penyesuaian regulasi terkait ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembenahan sistem keadilan pemilu.

Universitas Udayana menyoroti pentingnya evaluasi sistem pemilu untuk memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta efektivitas pemerintahan.

Sementara itu, Universitas Warmadewa menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu.

Baca Juga  <strong>Sangat Rinci, Fraksi Nasdem PSI Hanura Apresiasi kepada Gubernur atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022</strong>

KPU Provinsi Bali menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara guna meminimalkan potensi sengketa hasil pemilu. KPU Bali juga menyoroti pentingnya penataan tahapan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, serta mendorong kampanye yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan karakter budaya lokal.

Bawaslu Provinsi Bali menyoroti sejumlah tantangan pengawasan pemilu, terutama terkait akses terhadap data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran. Penguatan dukungan data, koordinasi antarlembaga, serta kepastian mekanisme penanganan pelanggaran dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Panja Komisi II DPR RI diharapkan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan penyelenggaraan pemilu di daerah. Berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan regulasi guna mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Dorong Akademisi Hasilkan Riset Aplikatif untuk Mendukung Pembangunan Bali

Published

on

By

Gubernur Koster membuka Seminar Nasional Sains dan Teknologi ke-13 di Kampus Unud Jimbaran
BUKA SEMINAR: Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Aula Gedung Lecture Building, Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (19/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong kalangan akademisi dan peneliti untuk menghasilkan riset yang aplikatif serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Aula Gedung Lecture Building, Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (19/11/2026).

Gubernur Koster menilai Unud sebagai salah satu perguruan tinggi kebanggaan Bali memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. Ia berharap penelitian yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan akademik, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Selain untuk memenuhi persyaratan akademik, saya berharap berbagai riset yang dikerjakan juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan Daerah Bali. Untuk itu, silakan berkoordinasi dengan Badan Riset,” ujarnya.

Menurut Gubernur Koster, Pemerintah Provinsi Bali selama ini telah menjalin kerja sama dengan akademisi Unud, baik secara individu maupun kelembagaan, dalam mendukung sejumlah program strategis. Dua di antaranya adalah pembangunan Turyapada Tower dan pengembangan Keyboard Aksara Bali yang melibatkan kontribusi teknis akademisi Unud. Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut semakin diperkuat melalui pengembangan riset tematik yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga memaparkan kebijakan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang dirancang sebagai langkah memperkuat struktur perekonomian Bali setelah pandemi Covid-19. Transformasi tersebut diarahkan pada pengembangan enam sektor unggulan, meliputi pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri manufaktur dan industri berbasis budaya dengan jenama Bali, penguatan IKM, UMKM, dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat.

Baca Juga  Rapat Dewan, Gubernur Sampaikan Penjelasan Raperda RTRW Bali 2022-2042 dan Raperda APBD-SB 2021

Gubernur Koster menjelaskan bahwa Ekonomi Kerthi Bali dikembangkan dengan sembilan karakter utama, yakni harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurutnya, karakter tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan perekonomian Bali yang lebih tangguh, mandiri, dan tidak semata-mata bergantung pada sektor pariwisata.

Secara khusus, Gubernur Koster menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Bali. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai langkah penataan, termasuk penertiban pemasaran akomodasi wisata melalui platform agen perjalanan daring atau online travel agent (OTA). Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi Bali.

Gubernur Koster mengungkapkan bahwa sebelumnya sejumlah platform OTA memasarkan vila yang tidak memiliki izin. Kondisi tersebut dinilainya merugikan pelaku usaha akomodasi yang telah memenuhi ketentuan. “Sebelumnya mereka dengan bebas memasarkan vila tak berizin, lalu saya panggil dan ternyata rata-rata kantor pusatnya di Singapura. Ini sangat merugikan, ibarat petani yang tak punya lahan, tak mencangkul, memupuk, tetapi tiba-tiba mau memanen,” ungkapnya. Ia menyebut langkah penertiban tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel.

Selain penataan akomodasi, Gubernur Koster juga menyampaikan rencana penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengendalikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu didahului dengan kajian mendalam mengenai kapasitas dan daya dukung Bali agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan budaya.

“Seperti di Bhutan, jumlahnya dibatasi. Saya kira, kita akan mengarah ke situ. Kita akan lakukan kajian, berapa angka kunjungan wisman yang paling optimal sesuai dengan kapasitas dan daya dukung Bali,” jelasnya.

Baca Juga  Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Badung, Soroti Soal Tak Tercapainya Target PAD Badung

Berkaitan dengan implementasi Ekonomi Kerthi Bali, Gubernur Koster secara khusus mengharapkan dukungan akademisi Unud untuk melakukan penelitian secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis pada potensi dan sumber daya lokal Bali. “Ini adalah kekuatan kita di Bali. Kalau kita jaga dan berdayakan sebagai sumber kehidupan masyarakat, Bali akan menjadi luar biasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Helvi Moraza, yang tampil sebagai pembicara dengan materi bertema “Transformasi UMKM dalam Mendukung Ekonomi Hijau”, menekankan pentingnya peran riset dan teknologi dalam meningkatkan daya saing UMKM. Menurutnya, tanpa dukungan inovasi teknologi, pelaku UMKM akan sulit meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar.

Helvi mendorong para peneliti untuk menghasilkan inovasi yang berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku UMKM. Ia menekankan tiga hal penting dalam pengembangan riset, yakni menjadikan tantangan UMKM sebagai dasar penelitian, menerapkan prinsip sederhana, terjangkau, dan terukur, serta mendorong hilirisasi hasil riset melalui kolaborasi dengan pelaku usaha.

“Ukuran kehebatan riset bukan berapa kali ia dikutip, tetapi berapa banyak pelaku UMKM yang tumbuh dan berkembang karenanya,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Rektor Unud Prof. I Ketut Sudarsana menekankan pentingnya menjadikan dampak dan kebermanfaatan sebagai indikator keberhasilan penelitian. Ia berharap seluruh kegiatan riset yang dilakukan kalangan akademisi tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

“Bukan seberapa banyak penelitian yang kita lakukan, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Unud I Gede Hendrawan dalam laporannya menyampaikan bahwa Senastek ke-13 Tahun 2026 berlangsung selama dua hari dengan melibatkan 1.072 peserta. Mengusung tema “From Research to Market: Inovasi Teknologi untuk Kemandirian Bangsa”, kegiatan tersebut mencakup seminar penelitian, business talk, pameran produk inovasi, serta klinik konsultasi hak kekayaan intelektual (HKI).

Baca Juga  Jika Tak Patuhi Regulasi Kelola Sampah, Fraksi PDIP DPRD Badung Usulkan Sanksi Tegas

Melalui penyelenggaraan Senastek 2026, Unud berupaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam mendorong hilirisasi hasil penelitian. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan inovasi teknologi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Dubes Qatar Dorong Penambahan Penerbangan Langsung ke Bali, Gubernur Koster Sambut Positif

Penguatan Konektivitas Udara Diharapkan Tingkatkan Kunjungan Wisatawan Timur Tengah dan Perluas Peluang Kerja Sama Ekonomi

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar di Jayasabha Denpasar
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, mendorong penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali guna meningkatkan konektivitas dan kunjungan wisatawan dari Qatar serta kawasan Timur Tengah. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Qatar menilai Bali memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional yang diminati masyarakat Qatar dan kawasan Timur Tengah. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat menjadi daya tarik utama Pulau Dewata. Ia juga mengapresiasi keharmonisan kehidupan masyarakat Bali yang tetap menjaga adat dan tradisi di tengah perkembangan pariwisata internasional.

Dubes Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari mengungkapkan bahwa besarnya minat masyarakat Qatar untuk berkunjung ke Bali perlu diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas penerbangan. Ia menilai fasilitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah sangat baik, meskipun terdapat masukan dari masyarakat Qatar mengenai kepadatan bandara. Oleh karena itu, ia mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali.

“Kita harus menambah penerbangan langsung Qatar Airways ke Bali. Mungkin bisa tambah dua sampai tiga penerbangan lagi sehari,” ujarnya.

Terkait usulan tersebut, Dubes Qatar menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan berencana melanjutkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, peningkatan konektivitas udara tidak hanya penting untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan wisatawan, tetapi juga berpotensi memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama antara Qatar dan Bali.

Selain membahas sektor pariwisata, Dubes Qatar menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan sekaligus mengenal lebih dekat kepemimpinan Gubernur Koster dan perkembangan Bali. Ia juga mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan salah satu harapan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, yang memiliki hubungan baik dengannya.

Baca Juga  Dewan Sepakati Substansi Ranperda RTRW Bali 2022-2024

“Saya akan mengabari Ibu Megawati bahwa saya sudah bertemu dengan Bapak Gubernur,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Dubes Qatar turut mengundang Gubernur Koster untuk menghadiri peringatan hubungan diplomatik Indonesia–Qatar. Ia berharap momentum tersebut dapat semakin mempererat komunikasi dan membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Selain itu, ia menyinggung rencana penyelenggaraan Forum Asian Investment di Bali pada Desember mendatang sebagai salah satu peluang memperkuat jejaring investasi dan kerja sama internasional.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik komitmen Dubes Qatar dalam memperkuat hubungan kedua pihak. Koster juga merespons positif usulan penambahan penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali. Ia berharap peningkatan konektivitas udara dapat mendukung pertumbuhan pariwisata sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Gubernur Koster juga menyatakan kesediaannya untuk menghadiri undangan peringatan hubungan diplomatik Indonesia–Qatar. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi dan kerja sama di berbagai bidang, khususnya pariwisata dan ekonomi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh persahabatan serta diakhiri dengan pertukaran cenderamata. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyerahkan kain endek khas Bali kepada Dubes Qatar sebagai simbol persahabatan sekaligus upaya memperkenalkan kekayaan warisan budaya dan produk kerajinan tradisional Bali kepada masyarakat internasional. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca