Tuesday, 16 August 2022
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

POLITIK

Dewan Sepakati Substansi Ranperda RTRW Bali 2022-2024

BALIILU Tayang

:

adhi
Koordinator Pembahas DPRD Provinsi Bali mengenai Raperda RTRWP Bali Tahun 2022-2042 A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Laporan Kesepakatan Substansi Raperda RTRW Provinsi Bali 2022-2042 disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-19 masa persidangan II Tahun Sidang 2022 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja Renon Denpasar pada Senin, 18 Juli 2022.

Rapat yang dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Bali, anggota Forkopimda Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, undangan, dan Pokli.

Koordinator Pembahas DPRD Provinsi Bali mengenai Raperda RTRWP Bali Tahun 2022-2042 A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. melaporkan, berdasarkan seluruh cermatan terhadap dokumen dan informasi konsultasi yang telah dibahas, Dewan menyampaikan laporan sebagai berikut.

Pertama, mengenai Penyepakatan Penyesuaian Fungsi Kawasan dari Kawasan Pemanfaatan Umum dalam Perpres Nomor 51 tahun 2014; Perubahan Perpres No. 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita, menjadi Kawasan Konservasi. ‘’Kami berpendapat, sangat sepakat terhadap hal ini, karena sudah menjadi atensi banyak pihak dan telah melalui proses yang panjang penyesuaiannya pada saat pembahasan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali Tahun 2009-2029, untuk berketetapan menjadi Kawasan Konservasi,’’ ujar Adhi Ardhana.

A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. serahkan dokumen kepada Ketua Dewan Adi Wiryatama. (Foto: Ist)

Kedua, Penyepakatan Lokasi Bandar Udara Bali Utara. Dalam jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi disampaikan bahwa Rencana lokasi Bandar Udara Bali Utara berdasarkan Surat Menteri ATR/ Ka.BPN Nomor PF.01/ 08-200/ I/ 2021 tanggal 15 Januari 2021 di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Karena itu dalam Raperda RTRWP ini arahan lokasi Bandar Udara Bali Utara ditempatkan di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Setelah Raperda RTRWP ini ditetapkan, maka Perda RTRW Kabupaten Buleleng akan mengikuti arahan Perda Provinsi.

Baca Juga  APBD Bali Hendaknya Didesain Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali

Dewan berpendapat, bahwa penetapan lokasi yang definitif tetap diperlukan, karena akan mempengaruhi hal penting yakni Struktur Ruang dan Pola Ruang, serta penataan Kawasan dan Wilayah, di dalam dokumen RTRWP Bali, walaupun kewenangan Penetapan Lokasi (penlok) nantinya tetap oleh Kementerian Perhubungan. ‘’Hal-hal inilah yang mesti dipertajam lagi pembahasannya dalam tahap Pembahasan Lintas Sektor,’’ ujarnya.

Ketiga, Penyepakatan Status, Fungsi Pelabuhan beserta Alur Pelayaran (sekaligus Usulan review RIPN). Gubernur Bali dalam jawabannya menyampaikan sepakat terhadap usulan penyesuaian status, fungsi pelabuhan dan alur pelayaran menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam Rapat Diskusi Kebijakan dan Rencana Sektoral Revisi RTRWP Bali serta Pembahasan Lintas Sektor. ‘’Terhadap hal ini pun kami berpendapat sepakat untuk dibahas lebih lanjut sekaligus Review terhadap RIPN, karena selama ini potensi ruang perairan di Bali hanya digali bidang perikanannya saja, belum optimal potensi kelautan, termasuk alur pelayaran, pelabuhan dan lain-lain,’’ ujarnya.

Keempat, Penyesuaian Jumlah Ruas dan Nomenklatur Nama Jalan Bebas Hambatan (integrasi sesuai Penlok Jalan Bebas Hambatan Gilimanuk-Mengwi). Dewan berpendapat, pembahasan mengenai hal ini memang menjadi penting dalam tahap harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembahasan RTRW Provinsi Bali, sebagaimana yang telah muncul dalam Pra-Pembahasan Lintas Sektor, dan rekomendasi awal dari Kementerian ATR/ BPN RI. Sehingga dapat dicocokkan data (updating data) yang terbaru, berdasarkan surat keputusan yang terbaru dalam pemetaan yang terbaru pula.

Kelima, Penyepakatan Tersus LNG beserta kelengkapannya dalam rangka Bali Mandiri Energi (usulan Perumda dan PLN). Dewan memahami bahwa LNG adalah salah satu bentuk sumber energi bersih yang relatif ramah lingkungan, dan diperlukan sebagai pilihan untuk mengatasi kebutuhan 2 kali 100 MW pembangkit listrik PLN di Sanggaran-Denpasar Selatan. ‘’Intinya sebaiknya dikembangkan dengan Konsep Pengembangan Kawasan yang terintegrasi, yang menjadikan pariwisata dan kelestarian lingkungan seperti hutan bakau (mangrove), terumbu karang (coral reef) dan ekosistem lainnya, sebagai faktor-faktor yang diutamakan. Jadi secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa tidak boleh ada hutan bakau yang ditebang, terumbu karang yang dikorbankan, atau terganggu keberadaannya,’’ tegasnya.

Baca Juga  DPRD Bali Sampaikan Catatan Rekomendasi LKPJ 2021 ke Pemprov Bali

Keenam, Penyesuaian Lokasi Pertambangan Laut (untuk kepentingan Pengisian Pasir Pantai-pantai di Bali, usulan BWS). Dewan berpendapat bahwa lokasi pertambangan laut tetap sebagaimana yang diatur dalam dokumen RZWP-3-K Provinsi Bali, tidak juga di perairan Jimbaran, namun dapat direkomendasikan untuk opsi solusi adalah penambangan pasir dari perairan Sekotong-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketujuh, Penyesuaian Alur Pipa Kabel Laut (SKLTET) Jawa Bali (usulan PLN). Dewan berpendapat juga sepakat muatan prinsip ini untuk dibahas secara lintas sektor, agar alur pipa kabel laut, kedalaman dan alurnya tidak menggangu kelestarian lingkungan dan fungsi-fungsi lain kawasan yang sudah ada.

Kedelapan, Penyesuaian Alur Pipa Kabel Laut Palapa Ring dan Backbone Kabel Laut  (Usulan Kemkominfo + Swasta) juga sepakat akan dibahas dalam “Pembahasan Lintas Sektor”. 

Kesembilan, Penyesuaian Kawasan Suci menjadi Ketentuan Khusus. Dewan berpendapat dan menganggap sangat penting ketentuan khusus ini untuk disepakati, karena dalam dokumen penataan ruang saat ini tidak dikenal lagi yang namanya “Kawasan Suci”. Intinya yang menjadi point penting mengenai kawasan suci ini adalah memastikan bahwa tidak terjadi perubahan persepsi, detail dan peta, selain hanya perubahan istilah saja.

Hal-hal lain yang juga mengemuka di antaranya Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam pelaksanaan Perda RTRWP Bali telah dinormakan sesuai PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/ Ka.BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang.

‘’Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Bali yang telah menambahkan filosofi Tri Hita Karana selain kearifan lokal Bali Sad Kertih di dalam Pasal 5 mengenai Tujuan dari disusunnya Raperda ini,’’ ujarnya seraya mengatakan setelah dilakukan pembahasan yang mendalam terhadap dokumen Raperda RTRWP Bali tahun 2022-2042, maka Dewan berpendapat bahwa dapat menyepakati substansi dalam muatan prinsip, yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara kesepakatan substansi antara Gubernur dan DPRD Provinsi Bali, mengenai Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 ini, dan untuk dilanjutkan dengan proses serta tahap-tahap berikutnya.  (gs/bi) 

Baca Juga  Hadiri Sidang Paripurna DPRD Bali, Wagub Cok Ace Sampaikan Perubahan Materi Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010

Advertisements
iklan pemprov

iklan dprd badung
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
iklan pemkot ri
Advertisements
logo dies natalis
Advertisements
iklan dtw tanah lot

POLITIK

Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama Terima KPU Bali

Lidartawan Berharap KPU dan DPRD Bersinergi Jalankan Tahapan Pemilu 2024

Published

on

By

kpu
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama foto bersama Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan didampingi Anggota KPU Bali, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Bali. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama menerima audiensi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan yang didampingi Anggota KPU Bali, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Bali, bertempat di ruang Ketua DPRD Provinsi Bali, Senin (8/8/2022).

Usai pertemuan, Agung Lidartawan kepada media menyampaikan Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sampai dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Lidartawan berharap KPU dan DPRD dapat saling support bersinergi dan bersama-sama dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024.

Agung Lidartawan juga mengharapkan dialokasikan anggaran renovasi gedung untuk kantor KPU Bali dari Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat kondisi kantor sudah banyak kerusakan. ‘’Dari semenjak dibangun belum pernah direnovasi maupun dilakukan pemeliharaan terhadap gedung yang digunakan sebagai kantor KPU Provinsi Bali semenjak tahun 2003,’’ ujar Lidartawan.

Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama pada kesempatan ini menyampaikan sudah sedini mungkin melibatkan Komisi I DPRD Provinsi Bali untuk terus mengikuti dan mendampingi KPU Bali dalam pelaksanaan tahapan pemilu agar tidak terjadi miskomunikasi kepada masyarakat.

Wiryatama juga berharap kedepannya jika ada program tahapan pemilu dan permasalahan yang perlu didiskusikan hendaknya disampaikan kepada DPRD lebih awal, agar bisa dicarikan solusinya untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin ditimbulkan dan menjadi hambatan terhadap kinerja KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (gs/bi)

Advertisements
iklan pemprov

iklan dprd badung
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
iklan pemkot ri
Advertisements
logo dies natalis
Advertisements
iklan dtw tanah lot
Baca Juga  Rapat Banggar DPRD Bali Soal RAPBD 2023, Banyak Kewajiban yang Harus Disiapkan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Wagub Cok Ace Harap Parpol Makin Berperan dalam Pembangunan Daerah dan Bangsa

Published

on

By

parpol
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah DPW, DPC, PAC dan Ranting Partai Bulan Bintang Se-Provinsi Bali di Harris Hotel & Residences Riverview Kuta-Bali. (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Peranan Parpol (Partai Politik) disamping sebagai lembaga perumus juga diharapkan bisa berpartisipasi dalam pembangunan Bangsa dan Negara, tak terkecuali di Provinsi Bali.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Wilayah DPW, DPC, PAC dan Ranting Partai Bulan Bintang Se-Provinsi Bali di Harris Hotel & Residences Riverview Kuta-Bali, Minggu, Redite Pon Tambir (31/7). Sehingga, ia berharap rapat kerja wilayah ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi anggota khususnya, pembangunan nasional umumnya, dan Bali pada khususnya.

“Sejalan dengan Visi Pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya,” jelasnya.

Menurut Wagub yang juga Tokoh Puri Ubud ini, peran partai politik dalam perjalanan bangsa ini sangatlah penting terutama terkait sistem politik di Indonesia karena sebagai poros utama dalam sistem demokrasi.

”Partai politik bukan hanya sebagai wadah untuk mempersiapkan seseorang dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif tetapi partai politik sebagai sarana untuk mengintegrasikan individu maupun kelompok masyarakat ke dalam sistem politik serta memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat,” jelasnya dalam kesempatan tersebut.

Lebih lanjut, ia pun berharap Rapat Koordinasi Wilayah Partai Bulan Bintang yang bertemakan “Sukses Verifikasi -Sukses Kemenangan Pemilu 2024” dapat dijadikan media untuk saling memberi masukan dan dukungan dari berbagai unsur partai serta dapat dijadikan wahana evaluasi program kerja partai selanjutnya.

“Tidak hanya itu, bahkan dapat dijadikan sebagai wahana pemantapan eksistensi partai pula melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan program kerja, pembenahan, peningkatan kemampuan personil sesuai dinamika tantangan dan isu-isu strategis pembangunan, penyegaran mesin partai politik serta pemantapan demokratisasi baik dalam tatanan lokal, nasional, regional maupun global,” imbuhnya.

Baca Juga  APBD Bali Hendaknya Didesain Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Bulan Bintang, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor mengatakan, Rakorwil PBB Provinsi Bali untuk mempertegas kesiapan PBB ikut dalam Pemilu 2024 mendatang. ”PBB siap 100 persen untuk diverifikasi pada Agustus 2022 ini,” ujar Afriansyah Noor.

Ia pun berharap, ke depan semakin banyak kader-kader Partai Bulan Bintang di Bali yang bisa berkontribusi untuk pembangunan Bali dan Indonesia pada umumnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang memberikan sambutan melalui zoom juga mendorong para kader untuk terus berjuang dan berkontribusi bagi negara terutama daerah tempat mereka berada, terutama Bali. “Partai Bulan Bintang sangat menjaga ideologi bangsa Bhineka Tunggal Ika dan menghormati keberagaman, meskipun merupakan Partai Agama,” jelasnya. Ia pun berpesan agar seluruh kader mengedepankan dialog kepada semua pihak, karena menurutnya, partainya sangat moderat dan terbuka. (gs/bi)

Advertisements
iklan pemprov

iklan dprd badung
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
iklan pemkot ri
Advertisements
logo dies natalis
Advertisements
iklan dtw tanah lot
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Kawal Pemilu, Bawaslu Badung Minta Dukungan PWI Bali

Published

on

By

pwi
Jajaran Bawaslu Badung saat bertandang ke Kantor PWI Bali di Denpasar, Senin (25/7/2022). (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung minta dukungan kepada wartawan-wartawan yang tergabung di PWI Bali untuk bersama-sama mengawal Pemilu Serentak Tahun 2024. Harapan itu disampaikan saat jajaran Bawaslu Badung bertandang ke Kantor PWI Bali di Denpasar, Senin (25/7/2022).

Kedatangan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Ketut Alit Astasoma didampingi Humas I Gusti Bagus Cahya dan beberapa staf diterima Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra didampingi Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Bali Budihardjo, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Arief Wibisono, Wakil Ketua Bidang Media Siber I Nyoman Sunaya, dan Seksi Wartawan Siber/Humas PWI Bali Totok Waluyo.

Mengawali pembicaraan, Ketua Bawaslu Badung menyampaikan, sejatinya dalam pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu memerlukan komite pengawas dari unsur media. “Oleh karenanya, pada hari ini kami silaturahmi guna menyamakan persepsi terkait aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu,” ujarnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu, I Gusti Bagus Cahya, Humas Bawaslu Badung,  menyebut keterbatasan staf Bawaslu merupakan problem tersendiri.

“Jumlah staf kami tidak memungkinkan untuk masuk ke pelosok-pelosok kampung. Itulah pada pertemuan hari ini, kami berharap sinergitas Bawaslu dengan PWI Bali, bahkan nanti dengan organisasi lainnya seperti AJI dan IJTI,” tegasnya.

Sementara, Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra mengungkap, Bawaslu dan pers sebenarnya memiliki semangat yang sama dalam menyukseskan pesta demokrasi. Sebagai pilar demokrasi keempat, kata dia, pers juga memiliki kewajiban agar demokrasi berjalan sesuai koridornya dan terus bertambah baik.

Dwikora Putra yang juga Pemimpin Redaksi Harian Warta Bali berharap, sinergi Bawaslu Kabupaten Badung dengan PWI Bali bisa dilakukan tidak sebatas pemberitaan. “Paling tidak ke depan bisa membuat diskusi lebih lanjut terkait aturan-aturan dalam pemilihan umum. Hal ini sangat berguna juga bagi masyarakat, pers, serta Bawaslu itu sendiri,” pungkasnya. (gs/bi)

Baca Juga  Dewan Sampaikan Penjelasan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar

Advertisements
iklan pemprov

iklan dprd badung
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
iklan pemkot ri
Advertisements
logo dies natalis
Advertisements
iklan dtw tanah lot
Lanjutkan Membaca