Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Badung Soal Perubahan APBD 2025 dan KUA-PPAS 2026

BALIILU Tayang

:

golkar
PU FRAKSI GOLKAR: Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Nyoman Sudana, pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu, 13 Agustus 2025. (Foto: Hms DPRD Badung)

Badung, baliilu.com – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan Pandangan Umum (PU) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Nyoman Sudana, pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu, 13 Agustus 2025.

Mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Golkar memahami pentingnya penyesuaian target pendapatan, perubahan prioritas belanja serta pembiayaan daerah, guna mengakomodasi berbagai perkembangan dan kebutuhan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.

“Hal ini tentu saja dengan mengindahkan pedoman dari produk hukum vertikal yang lebih tinggi, guna menyesuaikan kebijakan daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, untuk memenuhi unsur akuntabilitas hukum,” terangnya.

Menurutnya, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dirancang meningkat dengan nilai Rp 11,1 triliun yang ditargetkan meningkat Rp 488,9 miliar atau 4,58 persen dari Pendapatan Daerah pada APBD (induk) Tahun Anggaran 2025.

“Rancangan peningkatan Pendapatan Daerah tersebut didasari atas sasaran PAD yang ditargetkan meningkat 5,08 persen dengan nilai Rp 492,1 miliar dari PAD pada APBD (induk) Tahun Anggaran 2025,” paparnya.

Target PAD yang meningkat tersebut didasari atas sasaran pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditargetkan meningkat dari pendapatan anggaran (induk) tahun 2025.

“Fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi langkah Bupati membentuk Tim Optimalisasi Peningkatan PAD dan berharap tim yang dibentuk mampu memperoleh data riil (meta data), sehingga dapat diketahui dengan pasti dan jelas jumlah potensi PAD Kabupaten Badung,” ucapnya.

Baca Juga  Komisi IV DPRD Badung Gelar Rapat Kerja Bahas LKPJ Bupati Badung 2024

Bahkan, Fraksi Partai Golkar memahami peningkatan target Pendapatan Daerah tersebut disusun guna mengimbangi target Belanja Daerah yang turut dirancang meningkat, dengan nilai Rp 12,7 triliun yang meningkat 20,82 persen dari Belanja Daerah APBD (induk) tahun anggaran 2025.

Peningkatan sasaran Belanja Daerah tersebut disusun atas dasar target belanja operasi, belanja modal serta belanja transfer yang dirancang meningkat, guna mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan daerah selama tahun anggaran berjalan.

Penyesuaian pada perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 juga terjadi pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah Rp 1,7 triliun dengan penerimaan paling tinggi terletak pada tambahan pinjaman daerah Rp 1,45 triliun.

“Tambahan penerimaan pinjaman daerah yang tinggi tersebut dirancang untuk digunakan pada pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan,” tambahnya.

Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui pembiayaan pinjaman daerah tersebut, sehingga Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.

Tak hanya itu, Fraksi Partai Golkar meminta Bupati agar memanfaatkan anggaran di atas dengan sebaik-baiknya sehingga anggaran tersebut bisa memenuhi kebutuhan sesuai peruntukannya, selalu berorientasi pada akuntabilitas proses.

Terhadap penjelasan Bupati Badung yang menerangkan bahwa komposisi Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026, yakni kontribusi PAD terhadap belanja daerah 87,03 persen, maka Fraksi Partai Golkar dapat menerima atau sependapat, dengan catatan, diantaranya upaya optimalisasi PAD dari pendapatan pajak opsen, dikaitkan dengan pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan.

“Fraksi Partai Golkar meminta Pemkab Badung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya, untuk melakukan 10 pengawasan dan penindakan kepada para pemilik kendaraan niaga (bus pariwisata, dan lain-lain) berplat luar Bali yang masih tetap beroperasi dalam waktu lama di wilayah Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Badung,” tuturnya.

Baca Juga  Raker terkait LKPJ Bupati, Komisi IV DPRD Badung Maklumi Banyak Program Prorakyat tidak Terlaksana

Berkaitan dengan belanja operasi yang bersifat fixed cost yang didalamnya ada variabel pembiayaan terhadap belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dibebankan pada APBD tahun berkenaan, agar menjadi perhatian eksekutif, sehingga akumulasi presentase pos belanja ini tidak melebihi 60 persen.

Untuk itu, Fraksi Partai Golkar berharap pada semester kedua tahun anggaran 2026, eksekutif mampu mengalokasikan lebih banyak lagi belanja modal untuk meningkatkan nilai investasi yang dimiliki oleh Kabupaten Badung.

“Fraksi Partai Golkar berharap belanja modal bisa menyentuh minimal angka 36 persen, sehingga terjadi kenaikan sebesar minimal 5 persen, guna memenuhi akuntabilitas program, terkait struktur APBD yang berkualitas,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Gubernur Koster Dukung Penguatan Tata Kelola Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu untuk Perkuat Pemberdayaan Masyarakat

Published

on

By

Gubernur Koster hadiri rapat penguatan tata kelola lembaga
RAPAT PENGUATAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Pembukaan Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap penguatan tata kelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak PKK dan Posyandu sebagai upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Dukungan tersebut disampaikan saat Pembukaan Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10).

Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut karena dinilai penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjalankan program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan koordinasi yang dilaksanakan di Bali juga memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, khususnya melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan aktivitas ekonomi di daerah.

“Bagi kami di Bali, setiap tamu adalah rezeki. Setiap orang yang menginap di hotel tentu memberikan pemasukan bagi hotel dan turut menggerakkan perekonomian. Kegiatan seperti ini juga mendukung peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali,” ujar Koster.

Ia menegaskan, Pemprov Bali mendukung penguatan kegiatan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu karena ketiganya memiliki peran strategis dalam menghidupkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan ketiga lembaga tersebut, Pemprov Bali telah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp 10 miliar untuk Dekranasda, TP PKK dan TP Posyandu, dengan mengacu pada arahan kebijakan pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa penguatan tata kelola ketiga lembaga tersebut harus dilaksanakan secara serius dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Ini bukan kegiatan main-main, karena ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan dan ada mekanisme pengawasan terhadap kegiatan ketiga lembaga ini,” tegasnya.

Baca Juga  Komisi IV DPRD Badung Gelar Rapat Kerja Bahas LKPJ Bupati Badung 2024

Ia juga menyampaikan bahwa TP Posyandu akan menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat, terutama bagi ibu hamil, ibu, dan anak-anak, dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan gizi keluarga.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bernhard E. Rondonuwu, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu sangat penting karena berbagai persoalan keluarga dan masyarakat membutuhkan penanganan bersama.

Menurutnya, isu penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan dan pemberdayaan para perajin daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan dari 178 kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian tengah, yang melibatkan unsur Dekranasda, TP PKK, Posyandu, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Melalui pertemuan ini, hasil koordinasi diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program dan penganggaran daerah secara konkret. Selain menyamakan persepsi mengenai mandat, kedudukan, dan hubungan kerja masing-masing lembaga, kegiatan ini juga diarahkan untuk membentuk pola kolaborasi yang terintegrasi, dengan perencanaan program yang lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.

Pertemuan di Bali ini menjadi bagian terakhir dari rangkaian tiga pertemuan penguatan tata kelola yang dilaksanakan di sejumlah wilayah Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi landasan bagi peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat peran Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu bagi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Arak Bali Laku Dilelang US$400 di Las Vegas Amerika

Published

on

By

Arak Bali laku dilelang US$400 di Las Vegas
LAKU DILELANG: Empat botol arak racikan Gede Rico Hardiana Widnyana dan I Wayan Eka Darmawan laku dilelang dengan total harga US$400 dalam acara Charity F@!& Cancer Flair Show di Circus Circus Hotel, Las Vegas, Amerika Serikat. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Arak Bali menembus panggung internasional. Empat botol arak racikan Gede Rico Hardiana Widnyana dan I Wayan Eka Darmawan laku dilelang dengan total harga US$400 dalam acara Charity F@!& Cancer Flair Show di Circus Circus Hotel, Las Vegas, Amerika Serikat.

Empat botol tersebut masing-masing berukuran 750 mililiter. Dengan kurs sekitar Rp 18.040,80 per dolar AS, nilai lelang itu setara Rp 7,22 juta. Artinya, setiap botol memiliki nilai lelang rata-rata US$100 atau sekitar Rp 1,8 juta.

Yang membuat lelang ini menarik, seluruh hasilnya disumbangkan untuk kegiatan amal. Arak Bali tidak hanya diperkenalkan sebagai produk lokal, tetapi juga menjadi bagian dari kegiatan kemanusiaan di panggung internasional.

Bagi Rico, kesempatan berkompetisi melalui penampilan flair bartending, seni meracik minuman yang dipadukan dengan atraksi dan keterampilan memainkan botol menjadi ruang untuk membawa nama Bali lebih jauh, sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada audiens internasional.

“Bagi kami, ini bukan sekadar memperkenalkan arak Bali ke luar negeri. Kami ingin menunjukkan bahwa produk lokal Bali memiliki potensi untuk mendapat perhatian di panggung internasional. Lebih dari itu, kami bangga karena hasil lelangnya dapat disumbangkan untuk kegiatan amal,” ujar Rico di Denpasar, Jumat (23/10/2026).

Menurut dia, pengenalan produk lokal melalui kegiatan internasional dapat membuka peluang baru bagi arak Bali untuk dikenal lebih luas. Apalagi, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan keterampilan bartender, tetapi juga membawa misi sosial.

Lelang empat botol arak Bali dengan nilai total US$400 menjadi salah satu sorotan dalam acara tersebut. Nilai itu menunjukkan bahwa produk yang mereka bawa memperoleh perhatian dalam kegiatan amal tersebut, meski penerimaan pasar yang lebih luas tetap membutuhkan promosi dan pengembangan berkelanjutan.

Baca Juga  Langkah Pematangan, Ponda Wirawan Dukung Bupati Badung “Berguru” Obligasi Daerah di DKI Jakarta

Arak telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Bali. Kini, melalui kreativitas dan penampilan profesional di luar negeri, produk tersebut diperkenalkan dalam konteks yang lebih luas, tanpa melepaskan identitas lokalnya.

Empat botol arak Bali itu mungkin hanya sebagian kecil dari rangkaian acara di Las Vegas. Namun, melalui lelang tersebut, nama arak Bali mendapat ruang untuk diperkenalkan di luar negeri, dengan kegiatan amal sebagai bagian dari ceritanya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Perkuat Kerja Sama Bali–Swiss, Bidik Investasi Industri Inovatif hingga Pengolahan Sampah

Pererat Hubungan Bali–Swiss, Momentum 75 Tahun Hubungan Diplomatik

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster terima kunjungan Dubes Swiss
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan resmi perdana Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yang Mulia Konstantin Obolensky, didampingi Konsul Kehormatan Swiss untuk Bali, Gerhard L. Nutz, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Rabu (21/10/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan resmi perdana Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yang Mulia Konstantin Obolensky, didampingi Konsul Kehormatan Swiss untuk Bali, Gerhard L. Nutz, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Rabu (21/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan persahabatan sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Bali dan Swiss.

Kunjungan tersebut terasa semakin istimewa karena berlangsung di tengah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss. Bagi Bali, momentum ini tidak sekadar memperkuat hubungan antarpemerintah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membangun kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Wayan Koster dan Duta Besar Konstantin Obolensky membahas perkembangan positif sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penghubung penting antara Indonesia, khususnya Bali, dan Swiss.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, hingga 21 Oktober 2026 tercatat sekitar 29.000 wisatawan asal Swiss telah berkunjung ke Indonesia, dengan rata-rata kunjungan sekitar 3.065 orang per bulan. Angka ini mencerminkan potensi hubungan kedua negara yang tidak hanya bertumpu pada diplomasi, tetapi juga tumbuh melalui interaksi masyarakat, pertukaran budaya, dan kegiatan pariwisata.

Gubernur Wayan Koster menyambut baik perkembangan tersebut dan berharap hubungan yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui kerja sama yang semakin luas, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Bali.

Swiss Tertarik Kembangkan Kerja Sama Industri Inovatif dan Lingkungan

Duta Besar Konstantin Obolensky menyampaikan bahwa agenda kunjungan perdananya ke Bali cukup padat. Selain melakukan kunjungan resmi ke Jayasabha, ia meninjau sejumlah lokasi usaha milik warga negara maupun badan usaha asal Swiss, menghadiri agenda Global Etik IADEMA sehari sebelumnya, serta bersilaturahmi dengan komunitas diaspora Swiss yang tinggal di Bali.

Baca Juga  Anggota DPRD Badung Graha Wicaksana Terima Mahasiswa Islam Yogyakarta Bahas Tata Kelola Pemerintahan

Saat ini, tercatat sekitar 700 warga negara Swiss menetap dan bekerja di Bali. Keberadaan komunitas tersebut menjadi salah satu gambaran eratnya hubungan masyarakat kedua pihak, sekaligus membuka ruang untuk memperkuat pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan peluang kolaborasi di berbagai bidang.

Lebih lanjut, Duta Besar Obolensky menegaskan dukungan Swiss terhadap pengembangan investasi dan pembangunan di Bali. Swiss juga menyatakan ketertarikan untuk menjajaki peluang kerja sama di sektor industri inovatif, pengolahan sampah, serta pengolahan air limbah.

Ketertarikan tersebut menjadi peluang strategis bagi Bali untuk memperluas kemitraan dengan Swiss, khususnya dalam pengembangan solusi inovatif yang mendukung pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kerja sama di bidang ini juga relevan dengan kebutuhan Bali untuk menjaga kualitas lingkungan, memperkuat tata kelola persampahan, dan mempertahankan daya tarik pulau sebagai destinasi pariwisata dunia.

Gubernur Koster Sambut Komitmen Swiss, Dorong Kerja Sama Berkelanjutan

Gubernur Wayan Koster menyambut hangat kunjungan perdana Duta Besar Konstantin Obolensky dan mengapresiasi komitmen Swiss untuk terus memperkuat hubungan serta membuka peluang kerja sama di Bali.

Gubernur menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara Bali dan Swiss, sejalan dengan hubungan baik Indonesia dan Swiss yang telah terjalin selama puluhan tahun. Melalui komunikasi dan kolaborasi yang berkesinambungan, hubungan tersebut diharapkan tidak hanya terjaga pada tingkat diplomatik, tetapi juga berkembang menjadi kemitraan konkret yang mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Bali, kerja sama internasional memiliki arti penting ketika mampu mempertemukan potensi daerah dengan keunggulan mitra, termasuk dalam pengembangan industri inovatif, investasi, serta pengelolaan lingkungan. Karena itu, pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas peluang kolaborasi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Baca Juga  DPRD Badung dan Pemkab Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2026

Endek Bali sebagai Simbol Persahabatan dan Promosi Produk Lokal

Sebagai penutup pertemuan, Gubernur Wayan Koster menyerahkan cinderamata berupa kain tenun endek khas Bali kepada Duta Besar Konstantin Obolensky. Pemberian tersebut tidak hanya menjadi simbol penghormatan dan persahabatan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya serta mempromosikan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Bali kepada masyarakat internasional.

Kain endek, dengan ragam motif dan nilai budaya yang melekat di dalamnya, merepresentasikan kreativitas serta identitas masyarakat Bali. Melalui diplomasi budaya seperti ini, hubungan bilateral diharapkan semakin dekat, sekaligus membuka kesempatan bagi produk lokal Bali untuk memperoleh perhatian dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Pertemuan di Jayasabha pun menjadi penegasan bahwa hubungan Bali dan Swiss memiliki ruang besar untuk terus berkembang. Berbekal persahabatan yang telah terjalin, dukungan terhadap investasi, serta peluang kolaborasi di sektor strategis, Gubernur Wayan Koster berharap kemitraan kedua pihak semakin kuat dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi pembangunan Bali yang berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca