Gianyar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Gianyar, Selasa (14/7) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar.

Wakil Ketua DPRD Gianyar Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati yang membacakan pendapat akhir lembaga menyampaikan setelah melalui proses pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan secara cermat, transparan, serta berlandaskan prinsip akuntabilitas dan efektivitas. Dengan mempertimbangkan pandangan umum Fraksi – Fraksi, dan merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Akhir Lembaga DPRD Kabupaten Gianyar sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari Bupati sampai ketingkat jajaran OPD terbawah demi perbaikan Pemerintahan Kabupaten Gianyar.

“Maka kami menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar,” tegasnya.

Persetujuan ini disampaikan dengan harapan agar pelaksanaan APBD ke depan semakin efisien, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gianyar.

“Kami percaya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah akan terus menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.

Di lain sisi, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Gianyar atas kerjasama, perhatian, serta komitmen yang telah ditunjukkan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 hingga akhirnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Proses pembahasan yang telah berlangsung secara cermat, objektif, dan konstruktif mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati Mahayastra menjelaskan, berbagai saran, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD selama proses pembahasan akan menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD harus terus diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gianyar yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai budaya Bali.

“Kami meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan, komunikasi yang harmonis, serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan hasil yang semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar,” tegas Bupati Mahayastra. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – SMP Negeri 2 Singaraja terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan prestasi akademik dan nonakademik, pembentukan karakter peserta didik, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

Kepala SMP Negeri 2 Singaraja, I Gede Someada, mengatakan seluruh program sekolah disusun mengacu pada visi sekolah, yakni mewujudkan lulusan yang berprestasi, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan.

“Kami selalu berpatokan pada visi sekolah, yaitu menciptakan lulusan yang berprestasi, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan. Dari visi itulah seluruh program sekolah kami susun bersama untuk mendukung perkembangan peserta didik secara utuh,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/7).

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, sekolah mengoptimalkan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada pembelajaran intrakurikuler, SMP Negeri 2 Singaraja menerapkan pendekatan deep learning sesuai kebijakan pemerintah dengan model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, materi, serta kebutuhan peserta didik.

Di bidang ekstrakurikuler, sekolah memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat melalui pembinaan intensif dari para guru. Berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik dipersiapkan sebagai wadah untuk mencetak siswa berprestasi di berbagai ajang perlombaan.

“Ekstrakurikuler kami laksanakan berdasarkan minat dan bakat siswa. Melalui pembinaan guru, kami mempersiapkan mereka mengikuti berbagai lomba sehingga mampu menunjukkan prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik,” tambahnya.

Prestasi sekolah pun terus menunjukkan hasil membanggakan. Dalam bidang akademik, SMP Negeri 2 Singaraja berhasil meraih Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar selama dua tahun berturut-turut sehingga piala bergilir resmi menjadi milik sekolah. Sementara pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar), siswa-siswi yang mewakili Kabupaten Buleleng berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu.

Selain prestasi, sekolah juga memberikan perhatian besar terhadap pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan kokurikuler. Pendidikan karakter diarahkan untuk menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan kepedulian terhadap sesama.

Sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri, SMP Negeri 2 Singaraja juga terus membangun budaya cinta lingkungan dengan mengajak seluruh warga sekolah menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan belajar.

“Kami tidak hanya mendidik kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki perilaku yang baik serta mencintai lingkungan. Lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar,” jelasnya.

Dalam upaya menciptakan sekolah yang bebas dari perundungan, pihak sekolah telah menyusun berbagai mekanisme pencegahan dan penanganan bullying. Siswa didorong untuk melapor kepada guru BK, wali kelas, maupun guru lainnya apabila mengalami atau mengetahui adanya tindakan perundungan.

“Kami telah menyiapkan program penanganan bullying melalui pendampingan guru BK, wali kelas, kesiswaan, hingga melibatkan orang tua melalui komunikasi, pemanggilan, maupun kunjungan ke rumah. Dengan kolaborasi antara sekolah dan keluarga, kami berharap kasus bullying dapat terus ditekan,” tegasnya.

Melalui berbagai program tersebut, SMP Negeri 2 Singaraja optimistis mampu mencetak generasi yang unggul dalam prestasi, berkarakter kuat, peduli lingkungan, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) ke-8 Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Badung sekaligus rapat kerja Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Kabupaten Badung Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (15/7) di Wantilan DPRD Kabupaten Badung.

Mengusung tema “Berkarya Tanpa Batas, Bersama Membangun Masa Depan”, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi, evaluasi kinerja, serta perumusan langkah strategis demi peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya kaum tuna netra di Badung.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali, Ketua DPC Pertuni Kabupaten Badung, perwakilan Camat se-Kabupaten Badung, Ketua Komda Lansia Badung, Ketua Forum Karang Taruna Badung, jajaran Komisi Disabilitas Daerah Badung, Ketua Yayasan Bunga Bali, Perbekel Desa Abiansemal, serta para undangan dan anggota Pertuni dari seluruh kecamatan di Badung.

Dalam arahannya, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Sosial, jajaran K3S, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mendukung sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

“Saya merasa sangat bangga kepada Pertuni Badung. Belum lama ini saya berkesempatan berkunjung langsung melihat latihan Arja Duduk mereka, dan bahkan menyaksikan langsung penampilan memukau mereka saat tampil di Pesta Kesenian Bali. Keterbatasan penglihatan sama sekali tidak menjadi penghalang untuk menampilkan bakat luar biasa, bahkan mampu mengharumkan nama Kabupaten Badung di kancah seni budaya,” ujarnya.

Ia menekankan, keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk berhenti berkarya, melainkan bukti kekuatan tekad dan semangat juang yang luar biasa. Pemerintah Kabupaten Badung melalui K3S akan terus berkomitmen memberikan dukungan penuh, baik dalam hal akses pendidikan, pelatihan keterampilan, kesempatan berkreasi, hingga jaminan kesejahteraan, agar setiap warga termasuk penyandang disabilitas dapat tumbuh, berkarya, dan berperan aktif membangun daerah.

“Kita semua memiliki hak dan potensi yang sama. Mari kita hapus pandangan yang memandang penyandang disabilitas hanya sebagai objek bantuan, melainkan jadikan mereka sebagai subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya saing. Muscab ini diharapkan dapat melahirkan kepengurusan yang lebih solid, program kerja yang nyata, serta kolaborasi yang erat antar semua pihak demi mewujudkan Badung yang inklusif, ramah disabilitas, dan sejahtera bagi semua,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Kabupaten Badung Anak Agung Mayun menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan terus-menerus dari Pemerintah Kabupaten Badung dan K3S Badung. Ia berharap melalui musyawarah ini dapat terjalin sinergi yang semakin kuat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian seluruh anggota Pertuni di Badung.

Kegiatan Muscab ini akan berlanjut dengan pemilihan kepengurusan baru periode mendatang serta penyusunan program kerja prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Badung. (gs/bi)