Denpasar, baliilu.com – Pengembangan energi surya menjadi semakin penting di tengah krisis energi fosil dan gejolak geopolitik. Kondisi tersebut memberikan dua pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, ketergantungan terhadap impor energi fosil dapat mengancam keamanan dan ketahanan energi nasional. Kedua, ketahanan energi yang lebih kuat dapat dibangun dengan memanfaatkan sumber energi bersih yang tersedia di dalam negeri. Hal ini menjadi pesan utama dalam gelaran hari kedua Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 pada Rabu (15/7) yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN).
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian, Sunandar, menyampaikan bahwa Indonesia perlu mempercepat dan memperluas pengembangan energi surya agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Upaya tersebut tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan pembangkit, tetapi juga perlu memperhatikan seluruh proses pengembangannya.
“Selain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Keberhasilan pengembangan energi surya tidak hanya dilihat dari fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat. Koordinasi antarpihak diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan pendekatan yang tepat bagi pemerintah. Melalui koordinasi yang baik, ambisi pengembangan energi surya dapat diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang lebih terarah,” tegas Sunandar.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menjelaskan investor tidak hanya berinvestasi berdasarkan besarnya potensi. Investor membutuhkan kepastian kebijakan, risiko yang dapat dikelola, proyek yang layak dibiayai, serta tingkat pengembalian yang wajar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tantangan utama Indonesia bukan lagi membuktikan besarnya potensi energi surya, melainkan mengubah potensi tersebut menjadi proyek yang menarik bagi investor dan lembaga pembiayaan.
“Investasi pembangkit energi surya perlu berjalan bersama dengan pembangunan transmisi, interkoneksi, digitalisasi jaringan, dan sistem penyimpanan energi. Keberhasilan pengembangan energi surya tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas pembangkit yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan jaringan listrik untuk menampung dan memanfaatkan listrik yang dihasilkan,” papar Fabby.
IESR menilai terdapat tiga aspek penting yang perlu diperkuat untuk mendorong implementasi energi surya di Indonesia. Pertama, kepastian kebijakan dan target besar yang diterjemahkan dalam ketersediaan pipeline proyek yang jelas. Kepastian ini memberikan sinyal ada investor bahwa iklim investasi di Indonesia stabil, mereka juga perlu mengetahui kapan proyek akan dilaksanakan, lokasi proyek, serta kapasitas yang akan dibangun setiap tahun. Informasi tersebut dibutuhkan agar investor dapat menyiapkan modal, rantai pasok, dan tenaga kerja sejak awal.
Kedua, identifikasi proyek yang bankable dan ketersediaan instrumen pembiayaan yang menarik dan meringankan seperti concessional loan dan blended finance. Ketiga, proses pengadaan yang efisien, termasuk kejelasan kontrak dengan pembagian risiko yang adil hingga teknis jual beli listrik seperti mekanisme curtailment.
Dalam gelaran hari kedua ISS 2026, IESR juga memaparkan hasil kajian bertajuk The Technological and Economic Potential of Developing Floating Solar Power Plants in the Indonesian Archipelago, yang menggarisbawahi pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating solar photovoltaic (FPV) dapat menjadi salah satu solusi penting untuk mempercepat pemanfaatan energi surya di Indonesia. Teknologi ini membuka peluang pengembangan PLTS di waduk, danau, serta kawasan perairan dekat pantai, sehingga dapat mengurangi kebutuhan lahan darat yang sering menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan PLTS skala besar.
Berdasarkan pemodelan IESR, Indonesia memiliki potensi PLTS terapung yang layak secara finansial sebesar 77,8 GW di 179 lokasi. Potensi ini terdiri dari 42,5 GW PLTS terapung inland di 143 lokasi dan 35,3 GW PLTS terapung nearshore di 36 lokasi. Perhitungan keekonomian ini menggunakan indikator equity internal rate of return (EIRR) yang dibandingkan dengan Weighted Average Cost of Capital (WACC), serta mengacu pada asumsi harga listrik berdasarkan Perpres 112/2022.
“Pengembangan PLTS terapung penting untuk mendukung target besar Indonesia dalam mempercepat energi surya, termasuk program PLTS 100 GW. Jika dirancang dengan baik, PLTS terapung dapat menjadi bagian dari solusi untuk menyediakan listrik bersih bagi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, sistem kelistrikan daerah, hingga pengganti pembangkit fosil yang memasuki masa pensiun,” ujar Fabby.
Untuk itu, IESR mendorong integrasi lokasi potensial PLTS terapung dengan dokumen perencanaan energi, tata ruang darat, dan tata ruang laut. Untuk PLTS terapung di waduk atau danau, aspek izin pemanfaatan sumber daya air perlu disederhanakan. Sementara untuk PLTS terapung nearshore, proses perizinan ruang laut dan navigasi laut perlu dibuat lebih jelas agar tidak menghambat investasi.
IESR juga mendorong penggunaan mekanisme reverse auction atau lelang terbalik yang kompetitif berbasis harga untuk mempercepat pengembangan PLTS terapung. Mekanisme ini bersyarat, di mana pemerintah terlebih dahulu menyiapkan kajian kelayakan awal sehingga pengembang dapat berkompetisi pada aspek harga, teknologi, dan kemampuan implementasi. Mekanisme ini dapat membantu menghasilkan tarif yang lebih kompetitif dan mempercepat proyek-proyek yang sudah siap dikembangkan.
IESR telah menyelenggarakan Indonesia Solar Summit (ISS) setiap tahun sejak 2022. Edisi kelima ISS pada 2026 terselenggara atas kerja sama IESR dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Energi Nasional serta Pemerintah Provinsi Bali, dan didukung oleh Climate Group RE100, iForte Energy, dan Greenvolt Power Indonesia. (gs/bi)
