Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pansus TRAP DPRD Bali Serahkan Rekomendasi BTID dan Pejarakan

Tekankan Penegakan Tata Ruang dan Perlindungan Lingkungan

Loading

BALIILU Tayang

:

btid
SERAHKAN REKOMENDASI: Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai, S.H., menyerahkan Rekomendasi Hasil Pengawasan, dalam Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Selasa, 2 Juni 2026. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali resmi menyerahkan rekomendasi hasil pengawasan terhadap kawasan yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Pulau Serangan serta pembangunan yang berada di kawasan hutan dan tanah negara di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Untuk itu, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai, S.H., menyerahkan Rekomendasi Hasil Pengawasan, kepada Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dalam Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Selasa, 2 Juni 2026.

Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan tata ruang, pengelolaan aset daerah, dan penyelenggaraan perizinan berjalan sesuai ketentuan hukum. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, melindungi ruang hidup masyarakat, serta menjaga kelestarian alam dan budaya Bali di tengah pesatnya pembangunan.

Dalam laporannya, Pansus TRAP menegaskan bahwa pihaknya mendukung investasi dan pengembangan kawasan Pulau Serangan. Namun, pengembangan tersebut harus berlangsung secara legal, tertib, berkeadilan, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Hasil pengawasan menemukan sejumlah indikasi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya terkait dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan BTID dengan rencana tata ruang yang berlaku. Pansus mencatat adanya aktivitas yang berpotensi tidak selaras dengan peruntukan kawasan sebagaimana diatur dalam regulasi tata ruang.

Selain itu, Pansus TRAP juga menyoroti indikasi tukar-menukar lahan pengganti kawasan mangrove yang disebut berada di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana. Proses tersebut diduga tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Gubernur Koster Apresiasi Kinerja Pansus TRAP DPRD Bali

Temuan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan reklamasi terselubung di kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan indikasi pemotongan dan pemadatan lahan di kawasan hutan mangrove yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi konservasi.

Menurut Pansus, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, ketimpangan tata guna lahan, konflik kepentingan, hingga melemahkan perlindungan kawasan strategis dan kawasan lindung di Bali.

Pengawasan juga menyoroti pembangunan marina dan pemanfaatan ruang laut di kawasan Serangan. Berdasarkan hasil pendalaman yang diperkuat pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ditemukan indikasi pemanfaatan ruang laut seluas 1,12 hektare yang berada di luar dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Selain itu, terdapat indikasi penebangan mangrove yang telah ditindaklanjuti KKP melalui penghentian sementara kegiatan dan pemasangan papan segel di lokasi. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut harus tetap mengedepankan legalitas dan perlindungan ekosistem pesisir.

Tidak hanya aspek lingkungan, Pansus TRAP juga memberi perhatian terhadap akses masyarakat di kawasan Serangan. Dalam hasil pengawasannya, Pansus mencatat adanya perubahan fungsi ruang yang sebelumnya terbuka bagi masyarakat menjadi kawasan dengan pengendalian akses yang lebih ketat.

Pembatasan keluar-masuk kawasan, pemeriksaan pada pintu akses, hingga penerapan sistem pengamanan privat dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pansus juga menyoroti keberadaan pelaba pura, area parkir, dan lokasi pedagang di kawasan Pura Sakenan yang masuk dalam luasan SHGB atas nama BTID.

Kondisi tersebut dinilai berkaitan langsung dengan hak masyarakat adat, nelayan, dan umat yang selama puluhan tahun memanfaatkan kawasan itu sebagai ruang sosial, ekonomi, dan spiritual.

Pansus TRAP mengingatkan adanya Perjanjian Nomor 046/BTID-MOU/1998 tentang Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pulau Serangan yang menegaskan bahwa pengembangan kawasan tidak boleh menghilangkan akses masyarakat terhadap kawasan suci, pesisir, laut, dan ruang hidup yang dimanfaatkan secara turun-temurun.

Baca Juga  Rapat Dengar Pendapat Pansus TRAP DPRD Bali, Ungkap Hotel The Edge Beroperasi 14 Tahun Tanpa Izin Lengkap

Selain itu, Pansus TRAP meminta adanya keterbukaan mengenai kontribusi pengelolaan kawasan BTID terhadap daerah, termasuk manfaat fiskal, penyerapan tenaga kerja lokal, dampak ekonomi, serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Bali.

Dalam rekomendasinya, Pansus TRAP menegaskan bahwa apabila setelah rekomendasi disampaikan masih ditemukan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak memberikan manfaat yang semestinya bagi daerah, DPRD Bali akan melakukan pendalaman lanjutan melalui mekanisme pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Bahkan, DPRD Bali membuka kemungkinan merekomendasikan penghentian hingga penutupan permanen kegiatan apabila pelanggaran terbukti terus terjadi.

Selain pengawasan terhadap BTID, Pansus juga menyoroti pembangunan vila di kawasan hutan Desa Pejarakan yang diduga melanggar tata ruang dan belum didukung dokumen perizinan yang memadai. Temuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan kerusakan lingkungan sehingga memerlukan langkah penertiban dan penegakan hukum oleh instansi terkait.

Ketua Pansus TRAP Dr. (C) I Made Supartha, SH.,MH., didampingi Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD Bali bertujuan memastikan seluruh aktivitas pembangunan berjalan sesuai hukum, menghormati hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Puluhan Petani Gagal Panen di Jembrana Diganjar Bantuan Penguatan Ekonomi

Published

on

By

Penyerahan Bantuan untuk Petani Gagal Panen Jembrana
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati I Made Kembang Hartawan, didampingi Kalaksa (BPBD) Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya menyerahkan bantuan penguatan ekonomi setelah mengalami gagal panen akibat kekeringan di Balai Subak Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Sebanyak 27 petani di Kabupaten Jembrana diganjar bantuan penguatan ekonomi setelah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Bantuan yang berasal dari Pemprov Bali tersebut, disalurkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati I Made Kembang Hartawan, didampingi Kalaksa (BPBD) Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya di Balai Subak Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kamis (5/11/2026).

Kalaksa BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya menyebut, 27 penerima bantuan merupakan petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan. Mereka berasal dari Desa Kaliakah, Manistutu, dan Banyubiru.

Teka Bhusana juga menambahkan bantuan yang diberikan juga bervariasi nilainya, tergantung luasan lahan. “Bantuan untuk petani tersebut merupakan tahap pertama. Sementara itu, usulan bantuan tahap kedua dari Kabupaten Jembrana masih dalam proses verifikasi,” ucapnya.

Wagub Nyoman Giri Prasta mengapresiasi ketangguhan para petani yang terus berjuang di tengah terjangan musim kemarau demi menjaga produktivitas dan ketersediaan pangan masyarakat. Kendati berbagai upaya telah dikerahkan untuk menyelamatkan tanaman, sebagian petani tetap harus menelan pil pahit gagal panen akibat kekeringan ekstrem. Situasi ini lantas memantik respons cepat dari pemerintah untuk meringankan beban para korban.

“Sebagian kecil ternyata tetap mengalami gagal panen, maka pemerintah tetap turun tangan,” ujar mantan Bupati Badung dua periode tersebut.

Giri Prasta membeberkan, pada tahap pertama ini uluran tangan pemerintah telah disalurkan kepada 27 orang petani. Sementara itu, usulan calon penerima untuk tahap kedua dari wilayah Jembrana saat ini masih berproses pada tahap verifikasi data.

Ia menegaskan, jajaran pimpinan daerah berkomitmen penuh untuk tidak membiarkan para petani berjuang sendirian menanggung kerugian.

Baca Juga  Pansus TRAP DPRD Bali Perketat Pengawasan di Jatiluwih

“Bapak Gubernur tidak ingin para petani ini gagal begitu saja, harus dibantu mengatasi kerugiannya. Oleh karena itu BPBD telah memproses bantuannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kembang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam atas perhatian sigap yang diberikan oleh jajaran Pemprov Bali kepada petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan ekstrim di Jembrana. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat krusial dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pedesaan.

“Kami atas nama masyarakat dan para petani di Jembrana mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Bali. Kehadiran dan kepedulian pemerintah provinsi ini tentu menjadi penopang semangat bagi petani untuk bangkit kembo,” ujarnya.

Bupati Kembang menambahkan, pihaknya terus menggerakkan jajaran di tingkat dinas pertanian, kecamatan, hingga pemerintah desa untuk mengawal proses pendataan dan verifikasi agar penyaluran bantuan tahap berikutnya dapat berjalan tepat sasaran tanpa kendala berarti.

“Kami di daerah siap mengawal penuh proses ini. Untuk usulan tahap kedua yang saat ini sedang berproses, kami pastikan data yang dikirimkan valid sehingga para petani yang belum tersentuh di tahap awal bisa segera mendapatkan haknya,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Inovasi Genteng Biomassa Ramah Lingkungan dan Aman Gempa

BRIN Bersama BRIDA Buleleng Jajaki Pengembangan dengan Pelaku Usaha Lokal

Loading

Published

on

By

Kunjungan BRIN dan BRIDA ke Pelaku Usaha Buleleng
TINJAU PELAKU USAHA: BRIN Bersama BRIDA Buleleng saat meninjau pelaku usaha yang memanfaatkan limbah untuk diolah menjadi bahan baku produk bernilai ekonomi, termasuk material konstruksi. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemanfaatan sumber daya alam lokal menjadi salah satu peluang strategis dalam mendorong lahirnya inovasi material ramah lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sabut kelapa yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, padahal memiliki peluang untuk diolah menjadi bahan baku produk bernilai ekonomi, termasuk material konstruksi.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng menerima kunjungan kerja dan diskusi teknis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa, 3 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng. Kegiatan mengangkat tema “Potensi Pemanfaatan Serat Alam sebagai Bahan Baku Genteng Biomassa Ramah Lingkungan”.

Kunjungan tersebut dihadiri tim BRIN, yakni Dr. Jajang Sutiawan, S.Hut., M.Si., Yeyen Nurhamiyah, S.Si., Ph.D., dan Mulya Supianto, S.Pd., M.Sc., Ph.D. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, S.STP., M.M., didampingi Putu Angga Kristyawan, M.Ing., I Made Ardaka, M.Si., dan Ferdi Kurniawan.

Dalam pemaparannya, tim BRIN memperkenalkan teknologi HERBAL-ROOF (Genteng Biomassa Indonesia), yaitu inovasi material atap berbasis biomassa yang dikembangkan melalui pemanfaatan serat alam sebagai bahan komposit. Teknologi ini membuka peluang pemanfaatan berbagai sumber biomassa, seperti sabut kelapa, bambu, tandan kosong kelapa sawit, dan bahan alam lainnya sebagai alternatif material konstruksi yang lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan materi yang dipaparkan, teknologi genteng biomassa BRIN telah mencapai tahap prototipe skala penuh, memenuhi standar SNI, dan siap memasuki tahap pilot manufacturing. Inovasi ini juga memiliki sejumlah keunggulan, antara lain bobot material yang lebih ringan, kemampuan meredam panas, efisiensi penggunaan material, serta potensi mengurangi beban struktur atap sehingga dapat mendukung aspek keselamatan bangunan, khususnya di wilayah rawan gempa.

Baca Juga  Gubernur Koster Apresiasi Kinerja Pansus TRAP DPRD Bali

Diskusi kemudian diarahkan pada potensi ketersediaan sabut kelapa di Kabupaten Buleleng, karakteristik bahan baku, proses pengolahan, formulasi material, hingga kebutuhan pengujian teknis. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kekuatan mekanis, penyerapan air, ketahanan terhadap cuaca dan api, stabilitas dimensi, serta kelayakan ekonomi dan dampak lingkungan dari produk yang dikembangkan.

Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, menekankan pentingnya hilirisasi inovasi material hijau dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah. Menurutnya, Buleleng memiliki peluang besar untuk mengembangkan komoditas perkebunan dan hasil samping pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Ia juga mendorong agar potensi sabut kelapa dan bambu dapat dikembangkan menjadi material komposit serat alam yang memiliki nilai ekonomi. Pemanfaatan limbah perkebunan tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi persoalan limbah, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat ekonomi sirkular, serta mendukung ketahanan bangunan dan perumahan daerah.

BRIDA Buleleng turut mendorong penjajakan pemanfaatan hasil riset Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN agar teknologi genteng biomassa dapat dikembangkan dan direplikasi secara bertahap melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, hasil riset tidak berhenti pada tahap pengembangan teknologi, tetapi dapat berlanjut menjadi produk yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari kegiatan, rombongan juga melaksanakan kunjungan lapangan ke Rumah Plastik Mandiri (RPM), sebuah perusahaan sosial, bank sampah induk, sekaligus pusat daur ulang sampah plastik inovatif di Kabupaten Buleleng. Berdiri sejak 2016, RPM yang didirikan oleh Putu Eka Darmawan berfokus pada pengelolaan sampah secara mandiri, edukasi daur ulang, serta pengembangan teknologi pengolahan limbah plastik lokal.

Kunjungan dilanjutkan ke PT Balisynwood, merek UMKM inovatif asal Buleleng yang mengembangkan produk kayu sintetik ramah lingkungan berbahan dasar limbah pertanian, khususnya jerami dan sekam padi. Dalam kesempatan tersebut, rombongan melihat langsung potensi pengembangan material alternatif berbasis limbah pertanian yang dikelola oleh Gede Wikrama Putra Setya Adiyana selaku Direktur Operasional.

Baca Juga  Pulau Menjangan Diusulkan Jadi Kawasan Lindung Spiritual dan Ekologis

Kunjungan ke kedua pelaku usaha tersebut menjadi bagian penting dalam melihat secara langsung praktik pengolahan limbah dan pengembangan material alternatif di Buleleng. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa potensi inovasi daerah tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada kreativitas, teknologi, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengolah bahan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi.

Melalui pertemuan dan kunjungan lapangan ini, terbangun komunikasi awal antara BRIN dan BRIDA Kabupaten Buleleng untuk menjajaki peluang kolaborasi riset, karakterisasi bahan baku, pengembangan prototipe, pemanfaatan fasilitas pengujian, hingga peluang hilirisasi produk. Ke depan, penjajakan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui identifikasi sumber bahan baku, penyusunan formulasi material, serta pengujian kelayakan produk bersama calon mitra.

Sinergi tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah. Dengan mengoptimalkan potensi sabut kelapa, bambu, serta limbah pertanian dan perkebunan lainnya, Buleleng berpeluang mengembangkan industri material ramah lingkungan yang berdaya saing, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Semarak Hari Lahir Ke-73, KPU Bali Gelar Donor Darah untuk Kemanusiaan

Published

on

By

Donor Darah Hari Lahir KPU ke-73 di KPU Bali
DONOR DARAH: KPU Provinsi Bali saat menggelar aksi donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi dalam rangka memperingati Hari Lahir KPU ke-73 yang berlangsung di Ruang Rapat KPU Bali, Jumat (6/11/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – KPU Provinsi Bali menggelar aksi donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi dalam rangka memperingati Hari Lahir KPU ke-73. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat KPU Bali ini bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan tim medis UDD PMI Provinsi Bali yang diwakili oleh dokter Nyoman Sastrini. Aksi donor darah ini terbuka untuk umum dan diikuti oleh jajaran KPU Provinsi Bali, KPU kabupaten/kota se-Bali, serta insan media. Tercatat sebanyak 53 orang berpartisipasi sebagai pendonor dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Masyarakat, serta Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Bali, I Wayan Gede Budiartha, menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan bentuk nyata kepedulian KPU terhadap sesama. Selain memeriahkan peringatan Hari Lahir KPU ke-73, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan darah.

Menurutnya, aksi kemanusiaan seperti ini perlu terus didorong agar menjadi bagian dari budaya kepedulian dan kebersamaan, tidak hanya di lingkungan penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat luas.

Sementara itu, dokter Nyoman Sastrini mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap aksi donor darah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, idealnya setiap tiga bulan sekali. Ketersediaan darah yang cukup sangat penting untuk membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah.

Melalui kegiatan ini, KPU Bali berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh serta diwujudkan melalui aksi nyata. Peringatan Hari Lahir KPU ke-73 pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen KPU tidak hanya dalam melayani demokrasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi kemanusiaan. (gs/bi)

Baca Juga  DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana Perkuat Sinergi, Tata Ruang Jadi Sorotan

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca