Denpasar, baliilu.com – Guna memantapkan
pelaksanaan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar teleconference bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus R Golose dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto di
ruang rapat Gedung Gajah Jaya Sabha Denpasar, Sabtu (25/4-2020).
Dalam teleconference
tersebut Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Pemerintah Pusat di antaranya Gugus
Tugas Penanganan Covid-19 dan beberapa kementerian menyampaikan apresiasi atas
keberhasilan Pemprov Bali dalam menahan penyebaran Covid-19 melalui
program-program, pola dan skema tepat yang melibatkan desa adat seperti
pembentukan Satgas Gotong-Royong dan Relawan Desa.
Langkah-langkah antisipatif selanjutnya yang
dilaksanakan Pemprov Bali dalam penanganan Covid-19, kata Koster, berupa
percepatan realisasi hunian RS rujukan yang kini masih dalam tahap pengembangan sebagai antisipasi
bertambahnya jumlah pasien.
Penambahan jumlah personel tenaga medis baik
yang melaksanakan proses pengobatan seperti dokter dan perawat serta petugas
tes, maupun petugas pendukung seperti penjagaan pintu Bali, petugas edukasi dan
sosialisasi, dibenarkan untuk ditambah apabila dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan
agar para petugas bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk istirahat secara
bergiliran.
Terkait peserta karantina yang kewenangannya
menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, diwajibkan memfasilitasi rapid test secara
tertib dan disiplin sesuai jadwalnya. Interaksi dengan anggota keluarga pun
diharapkan diperketat untuk menjaga kemungkinan tertular apabila ada peserta
yang positif di kemudian hari. Pendataan lokasi karantina, jumlah peserta, tingkat
hunian dan kelayakan tempat karantina akan didata, untuk selanjutnya menjadi
alternatif apabila ada penambahan jumlah peserta karantina.
Untuk keberadaan jumlah stok masker di Pemprov
Bali yang saat ini sudah melebihi target, akan segera disalurkan ke masyarakat
melalui Satgas Gotong-Royong di desa-desa.
Gubernur Koster mempertegas pengetatan
masyarakat dari luar yang akan masuk Bali melalui pintu-pintu masuk, baik jalur
pelabuhan maupun bandara. Hal ini berlaku tanpa terkecuali termasuk bagi warga
ber-KTP Bali, juga tetap harus mengikuti prosedur kesehatan. “Bagi warga luar
Bali yang masuk ke Bali agar tetap dilakukan rapid test, bahkan proses
karantina bila diperlukan. Dan bagi warga yang berasal dari daerah-daerah yang
menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), agar langsung dikembalikan
ke daerahnya
masing-masing karena mereka juga sudah melanggar kebijakan yang diterapkan
daerahnya. Kita harus benar-benar bentengi Bali dengan baik. Namun kita masih
tolerir bagi yang sifatnya benar-benar urgen dan darurat,” katanya, menegaskan.
Hal terpenting terkait dampak ekonomi yang
disebabkan penyebaran Covid-19, penyaluran bantuan-bantuan melalui Jaring Pengaman
Sosial (JPS) akan dilaksanakan sesegera mungkin, dan direncanakan awal Mei
sudah terealisasi. Saat ini tinggal menunggu payung hukum yang masih dalam
proses di Kementerian Dalam Negeri.
Untuk tahap awal, bantuan sosial yang siap
direalisasikan yakni JPS berbasis desa adat yang telah dianggarkan sebelumnya
pada BKK Provinsi Bali, yang saat ini dananya sudah ada di masing-masing desa
adat. Realisasi menyangkut data warga yang berhak menerima, baik warga desa
adat maupun warga di luar desa adat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Dewa Made Indra selaku Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi
Bali, menyampaikan laporan bahwa perhatian penuh diberikan bagi para personel
tenaga medis selaku garda terdepan penanganan, yang mendapat dukungan APD
hingga tingkat puskesmas. Karena ada beberapa kab/kota yang menyerahkan pelaksanaan rapid test ke
masing-masing puskesmas yang mewilayahi. Mereka termasuk tenaga pendukung hingga
tingkat cleaning servis juga mendapat fasilitas tempat beristirahat yang
berlokasi di hotel-hotel terdekat lokasi bertugas. Hal tersebut sudah
berdasarkan payung hukum SK Gubernur Bali.
Lebih lanjut guna mendukung cepatnya hasil
pemeriksaan tes swab, Pemprov Bali saat ini menggenjot rampungnya beberapa lab
pendukung, di antaranya lab RS PTN Unud yang sudah rampung 95%, Lab Universitas Warmadewa dan Lab Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Dengan
rampungnya 2 lab saja, dinilai sudah akan sangat mendukung percepatan
pemeriksaan lab, yang juga akan mempengaruhi tingkat hunian tempat karantina.
“Semakin cepat keluar hasil spesimen swab-nya akan membantu
sirkulasi tempat karantina, 2x hasil spesimen swab negatif maka yang bersangkutan sudah bisa
dinyatakan pulang, dan tempat karantina pun akan bisa diisi apabila ada peserta
baru. Sehingga tidak sampai penuh,” tegas DM Indra.
Di sisi lain, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R
Golose dan Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto menyampaikan dukungan
dan kesiapan untuk membantu pendistribusian bantuan JPS yang akan segera dilaksanakan
Pemprov Bali. (*/gs)