Tabanan, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan, semakin menggencarkan Program Nasional Percepatan Penurunan Stunting, dengan membuka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting yang disampaikan langsung oleh Tim Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, di Ruang Rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (25/5).
Hal ini sebagai bukti keseriusan Pemkab Tabanan yang diinisiasi oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tabanan, yakni Wakil Bupati I Made Edi Wirawan, S.E. dalam mengatasi kendala stunting yang kritis di Indonesia.
Materi disampaikan langsung oleh dr. Ni Luh Gede Sukardiasih selaku perwakilan dari BKKBN Provinsi Bali, diikuti oleh Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali, Kadis Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Tabanan serta tamu undangan yang hadir yang terdiri dari para camat se-Kabupaten Tabanan.
Persoalan stunting yang kini diderita satu dari tiga balita di Indonesia bukan hanya menjadi persoalan pelik bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita karena anak-anak adalah generasi penerus. Sehingga kelak akan menjadi subjek/pelaku pembangunan yang harus disiapkan, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
Oleh sebab itu, di dalam sambutan Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya., S.E., M.M. yang dibacakan oleh Wabup Edi sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tabanan, menekankan keseriusan pemerintah dalam mengupayakan penurunan stunting dan komitmen pemerintah tidak pernah kendor. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang penurnan stunting dan ditindaklanjuti dengan Recana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RANPASTI).
“Kegiatan ini harus dapat kita maknai dengan baik, sehingga dapat menjadi roh dan penyemangat kita dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” ujar Wabup Edi. Pihaknya menyampaikan terkait 2 hal pokok yang patut menjadi pengingat yakni; perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak. “Tidak hanya di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal,” tambahnya.
Yang kedua ialah kolaborasi kerja dari berbagai pihak, menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antarprogram hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya yang tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga, atau hanya dari unsur pemerintah pusat, namun dari keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademis, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan.
“Masa depan kita tergantung pada asi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah. Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan, sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yang merawat bangsa,” Wabup Edi menyampaikan harapannya, sekaligus membuka Program Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting.
Penanganan tersebut, tentunya membutuhkan konsentrasi khusus, maka terbentuklah Tim Satgas Penurunan Stunting dengan fokus kerja, seperti yang disampaikan dr. Sukardiasih, yakni untuk membantu Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam percepatan penurunan stunting. Tugasnya untuk membantu meyakinkan bahwa konvegersi dapat berjalan dengan bagus dan tenang, serta membantu untuk memastikan semua sasaran terdata dengan baik, dan semua sasaran dapat memperoleh layanan, memanfaatkan semua intervensi dari OPD terkait, dan memastikan semua kegiatan terkait penurunan stunting tercatat,” ujarnya.
Seiring dengan tugas utama di BKKBN yaitu memastikan penduduk tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas, penurunan stunting juga termasuk di dalam pewujudan keluarga Indonesia yang berkualitas. “Dalam pencegahan stunting ini, kami ingin memonitoring melihat gejala dan hambatan, kami juga sangat berharap untuk dapat mengedepankan strategi dan inovasi,” ungkapnya lebih lanjut. (gs/bi)
