Denpasar, baliilu.com – “Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu yang Bapak maksud dengan Trisakti,” kata Maulwi Saelan menyontohkan ucapan Soekarno sebagaimana dikutip dalam buku ‘’Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno’‘ yang ditulis Asvi Warman Adam. Lebih jauh, menurut Soekarno, hanya dengan mengetahui dan mendalami ilmu pengetahuan modern dan mengerti sejarah kebudayaan Indonesia barulah konsep Trisakti miliknya dapat dipahami.
Konsep yang lebih dikenal sebagai Trisakti Bung Karno tersebut diyakini dapat membuat Indonesia bergaul di kancah internasional dengan penuh harga diri, berdiri sejajar dengan kepala tegak dan tetap saling menghormati kedaulatan masing-masing. Selain itu, Indonesia diyakini dapat merencanakan dan menyusun pola kerja sama ekonomi dengan negara-negara industri besar dengan percaya diri dan saling menguntungkan.
Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster secara konsisten menerapkan prinsip Trisakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Bali yang mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah dan Terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
Dalam rangka melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ajaran serta keteladanan Bung Karno itu, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan bulan Juni sebagai Bulan Bung Karno setiap tahunnya. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno. Melalui Pergub ini, Bulan Bung Karno menjadi agenda tetap tahunan selama satu bulan penuh pada bulan Juni di Provinsi Bali dan menjadi satu-satunya di Indonesia.
Penetapan ini dimaksudkan pula untuk membangun memori kolektif terhadap pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sekaligus membangun memori kolektif seluruh elemen masyarakat untuk menggelorakan kembali semangat dan pemikiran Bung Karno dalam mengabdikan diri pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Penyelenggaraan Bulan Bung Karno V Tahun 2023 dilandasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Krama dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, khususnya Segara Kerthi (penyucian laut). Secara umum Bulan Bung Karno V akan diisi 6 (enam) kegiatan utama dalam balutan tema Mahajnana Segara Kerthi yang akan dilaksanakan secara meriah sampai ke pelosok-pelosok desa.
Bulan Bung Karno V akan dibuka pada Kamis, 1 Juni 2023 (lahirnya Pancasila), puncak perayaan pada Selasa 6 Juni 2023 (Hari Lahir Bung Karno) dengan menggelar seminar nasional Kebertahan Bali Segara (KBS) dengan tema ‘‘Trisakti Bung Karno untuk Kebertahanan Pengider Bali‘‘. Pada 21 Juni 2023 Hari Wafat Bung Karno digelar KBS (Kerthi Bali Sejahtera) nyekar ke makam Bung Karno di Blitar dan atau renungan suci di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Jumat, 23 Juni 2023 menggelar Serentak KBS (Kerja Bersih Segara), Minggu 25 Juni 2023 Kompak KBS, sinergi kerja Tim Desa Kerthi Bali Sejahtera, dan penutup pada Jumat, 30 Juni 2023 menggelar KBS-Konser Bhakti Soekarno.
Pada Bulan Bung Karno V ini juga digelar perlombaan yakni lomba pidato dengan subtema ‘‘Daulat Politik Bahari‘‘, kemudian lomba Film Cerita dengan subtema ‘‘Berdikari Ekonomi Pesisir: Garam dan Ulam Bali‘‘ dan lomba Film Dokumenter dengan subtema ‘‘Peradaban Maritim Bali: Sampah Pesisir Laut. (gs/bi)
