Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Penutupan Sidang Paripurna, DPRD Setujui Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar TA. 2021

BALIILU Tayang

:

Penutupan Sidang
Penutupan Sidang, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat mengikuti Penutupan Sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (27/6). (Foto : Ist)

Denpasar, baliilu.com – Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-7 masa persidangan II dengan agenda Pandangan Umum, Pendapat Akhir dan Persetujuan Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar TA. 2021 digelar, Senin (27/6).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi  Wakil Ketua, AA Ketut Asmara Putra, I Wayan Mariyana Wandhira, dan I Made Mulyawan Arya. Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda I IB Alit Wiradana, Forkopimda, serta OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Dalam penyampaian pemandangan umum yang diawali Fraksi Partai Demokrat lewat juru bicaranya, AA Gede Putra Ariewangsa menjelaskan, pertanggung jawaban ini telah melalui proses yang panjang. Di mana, pelaksanaanya pun telah mendapat pemeriksaan dari BPK RI. Karenanya, Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar TA. 2021.

Selanjutnya, sebagai pembicara kedua, Fraksi Nasdem PSI yang dibacakan oleh AA Ngurah Gede Widiada mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar, Rapat Fraksi Nasdem PSI DPRD dan Pidato Pengantar Walikota Denpasar dalam Rapat Paripurna maka Fraksi Nasdem PSI, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai pembicara ketiga, Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Wayan Suwirya menjelaskan, guna menyikapi semua dinamika proses, target, realisasi, dan kondisi masa pandemi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, maka Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar menyatakan dengan ini dapat menerima Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Hadiri Upacara “Melaspas” Pura Padmasana Mapolsek Dentim

Sementara, Fraksi PDIP lewat juru bicaranya, I Gusti Made Wira Namiarta menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Denpasar atas penganugrahan penghargaan atas keberhasilanya dalam meningkatkan realisasi Pendapan Asli Daerah tertinggi dari Kemendagri serta meraih WTP sepuluh kali berturut – turut. Di mana, pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan, I Kompyang Gede menjelaskan, pada prinsipnya dapat menerima penetapan Ranperda tersebut. Namun demikian, Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar mencermati masih adanya SiLPA yang tinggi, untuk itu pihaknya meminta agar dalam penyusunan anggaran ke depan lebih cermat dan realistis sehingga serapan anggaran dapat lebih maksimal.

Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat membacakan sambutan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan bahwa pemerintah menyadari di tengah kondisi berat saat ini khususnya dalam menghadapi pandemi Covid- 19 serta dampak yang akan ditimbulkan, maka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang menjadi jauh lebih berat, sedangkan disisi lain tuntutan masyarakat di berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan juga akan terus terus meningkat. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah dan akan kita laksanakan bersama.

“Saya menyadari sepenuhnya bahwa permasalahan di Kota Denpasar sangatlah kompleks dengan masyarakat yang heterogen dan dinamis, menuntut kita untuk semakin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Arya Wibawa.

“Mengingat dalam pandangan umum dan pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa komentar, usul/saran yang konstruktif, maka terhadap hal tersebut akan saya kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja APBD berikutnya,” imbuhnya.

Baca Juga  Warga Denpasar Selatan Sambut Baik Penyelenggaraan Posyandu Paripurna oleh TP PKK Kota Denpasar

Secara umum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 kemampuan pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,90 triliun lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp 1,99 triliun lebih. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2,20 triliun lebih dan realisasinya sebesar Rp 1,92 triliun lebih. Realisasi pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 792,36 miliar lebih atau mencapai sebesar 118,27 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 669,95 miliar lebih.

Selanjutnya, realisasi PAD tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 521,84 miliar lebih atau sebesar 113,97 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 457,90 miliar lebih. Walikota Jaya Negara memberikan gambaran mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021.

Sedangkan, belanja daerah terdiri dari empat komponen, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Total anggaran belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2,20 triliun lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp 1,92  triliun lebih atau sebesar 87,36 persen. Berdasarkan uraian terhadap realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut di atas maka diperoleh SiLPA 2021 sebesar Rp 378,34 miliar lebih. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Hadiri Puncak Dies Natalis Ke-59 FEB Unud, Gubernur Koster Berharap Konsep Ekonomi Kerthi Bali Dikenalkan di Kampus

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Puncak Dies Natalis ke-59 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana di halaman kampus setempat, Selasa (1/9/2026).
HADIRI DIES NATALIS FEB UNUD: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Puncak Dies Natalis ke-59 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana yang berlangsung di halaman kampus setempat, Selasa (1/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Puncak Dies Natalis ke-59 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana yang berlangsung di halaman kampus setempat, Selasa (1/9/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyinggung keberadaan Unud sebagai lembaga Pendidikan tinggi yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah Bali. “Pakar yang tergabung di Pemprov Bali sebagian dari Unud dan secara institusi maupun pribadi, saya dengan Bapak Rektor memiliki hubungan yang sangat baik, terus berkoordinasi untuk menyelaraskan kerja sama antara Pemprov dengan Unud,” ucapnya.

Ia menilai, Unud adalah salah satu perguruan tinggi top di Bali yang menjadi rujukan bagi wilayah Indonesia Timur. Selain itu, universitas ini juga membawa nama besar Udayana, raja yang sangat berpengaruh pada jamannya dan di bawah pemerintahan beliau, Bali mencapai masa keemasan. Saat dipercaya menjadi pemimpin, Gubernur Koster banyak mempelajari konsep para raja terdahulu dalam membangun Bali dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Ini saya jadikan pedoman agar alam, manusia dan alam Bali tetap ajeg. Bali harus betul-betul dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya. Ini yang sedang saya kerjakan dengan sangat serius melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun,” urainya.

Dijelaskan olehnya, Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun isinya sangat lengkap, berkaitan dengan segala aspek tentang kehidupan, baik alam, manusia maupun budaya yang semuanya harus hidup, tumbuh dan menjaga keterkaitan satu sama lain agar Bali terpelihara dengan baik.

Salah satu konsep yang menurutnya relevan dengan keberadaan FEB adalah Ekonomi Kerthi Bali dan sudah tertuang dalam sebuah buku. Ia yakin konsep ini sangat penting untuk diketahui oleh keluarga besar FEB Unud, baik kalangan dosen maupun mahasiswa.

Baca Juga  Warga Denpasar Selatan Sambut Baik Penyelenggaraan Posyandu Paripurna oleh TP PKK Kota Denpasar

“Saya berharap konsep ini dikenalkan di kampus karena sangat bagus, supaya pengetahuan yang kita bangun benar-benar menyentuh dan menyatu dengan karakter serta potensi daerah Bali. Saya siap memberi kuliah umum tentang Ekonomi Kerthi Bali di FEB,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini berharap Unud terus memberi kontribusi nyata untuk membangun Pulau Dewata. “Ini yang sangat saya harapkan, khususnya pada FEB yang genap berusia 59 tahun. Jadikan dies natalis menjadi momentum untuk bergerak maju agar FEB makin kuat, tangguh dan makin terkenal. Menjadi kebanggaan masyakarat Bali dan Indonesia,” pungkasnya.

Dekan FEB Unud Prof. Dr. Ni Putu Wiwin Setyari dalam sambutannya menyampaikan sejumlah capaian fakultas yang dipimpinnya. FEB Unud saat ini telah menjadi fakultas ekonomi terkemuka di wilayah Indonesia Timur dengan ribuan lulusan yang terserap di berbagai sektor. Capaian lainnya, 10 dari 12 prodi di FEB telah terakreditasi unggul. Menurut dia, capaian ini bukan hasil kerja satu orang, melainkan hasil kerja kolektif dan dukungan dari berbagai komponen.

Dalam momentum ini, Wiwin Setyari mengajak keluarga besar FEB memaknai tema Dies Natalis Empowering Collective Impact: Driving Change Beyond Limits, Together as One untuk menghasilkan dampak kolektif yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap ini bukan hanya sekadar slogan tapi penegasan bahwa keunggulan dari kerja keras harus diterjemahkan dalam tindakan nyata hingga bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya. Perayaan dies natalis FEB ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Dekan Wiwin Setyari dan potongan pertama diserahkan kepada Gubernur Koster. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Panitia Lomba Layang-layang Tak Profesional, Bupati Jembrana Kecewa Berat

Published

on

By

Bupati Tinjau Lomba Layang-layang
TINJAU LOMBA: Bupati Jembrana saat meninjau penyelenggaraan Lomba Layang-layang Jembrana yang berlangsung di Pantai Pengambengan pada Minggu (30/8). (Foto: jembranakab.go.id)

Jembrana, baliilu.com – Penyelenggaraan Lomba Layang-layang Jembrana yang berlangsung di Pantai Pengambengan pada Minggu (30/8) memicu gelombang kekecewaan mendalam dari para peserta (rare angon) hingga Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

Event yang diselenggarakan oleh organisasi Kite Pelangi Jembrana tersebut dinilai gagal disajikan secara profesional akibat buruknya manajemen teknis, minimnya koordinasi, hingga ketidaktransparanan penilaian.

Padahal dengan kapasitas dan nama besar organisasi tersebut, Pelangi Jembrana dinilai seharusnya mampu menyuguhkan ajang berstandar tinggi yang profesional dan rapi.

Kondisi di lapangan menunjukkan minimnya persiapan panitia, atmosfer acara yang sepi, bentroknya jadwal dengan Denpasar Kite Festival, hingga sikap penyelenggara yang dinilai tidak profesional. Hal ini dinilai merugikan potensi pariwisata dan roda perekonomian UMKM lokal yang seharusnya berputar optimal melalui event budaya karena dinilai sepi. Padahal Pemkab Jembrana turut menggelontorkan anggaran untuk mendanai kegiatan tersebut.

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, secara terpisah, Senin (31/8) turut menyampaikan kekecewaannya. Bahkan ia melihat langsung di lapangan saat meninjau acara dan menyerukan pembenahan menyeluruh.

“Pelaksanaannya sangat mengecewakan dan terkesan asal-asalan, tanpa persiapan yang matang. Bahkan event yang digarap komunitas kecil dengan anggaran lebih sedikit bisa dikemas jauh lebih baik dari ini. Ini harus jadi catatan sekaligus evaluasi total panitia,” tegas Kembang dikutip dari laman jembranakab.go.id.

Ia menegaskan agar seluruh organisasi di Jembrana lebih serius, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengemas kegiatan di masa mendatang demi menjaga nama baik daerah.

Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh peserta lainnya. Selain kendala teknis dan pengemasan acara yang buruk, proses penentuan juara oleh panitia dinilai mencederai sportivitas serta semangat kebersamaan para pecinta seni layang-layang Bali.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Hadiri Upacara “Melaspas” Pura Padmasana Mapolsek Dentim

“Banyak kekecewaan yang terjadi, baik itu teknis sampai keputusan pengambilan juara yang dilakukan oleh pihak panitia. Kegaduhan ini sudah menimbulkan banyak kekecewaan, baik itu rare angon Jembrana dan rare angon Sarbagita,” ungkap salah satu peserta dari komunitas yang enggan disebut namanya.

Karena itu, ia mendesak Pemkab Jembrana meminta pengurus Pelangi Jembrana melakukan evaluasi menyeluruh agar seluruh organisasi di Jembrana lebih serius, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengemas event daerah.

“Perlu ada evaluasi terhadap Ketua Pelangi Jembrana saat ini. Yang kita butuhkan sosok yang memiliki kapasitas serta komitmen tinggi untuk mengayomi asosiasi sehingga kami tetap merasa dinaungi serta diurus oleh asosiasi,” ujarnya.

Peserta juga berharap insiden ini menjadi momentum evaluasi agar penyelenggaraan event budaya di masa mendatang dikelola secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab demi mengayomi seluruh pecinta layang-layang di Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sutjidra Pastikan Penuntasan Jalan Bukti-Tunjung, Progres Pengerjaan Lampaui Target

Published

on

By

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra meninjau progres pengerjaan proyek peningkatan ruas Jalan Bukti-Tunjung, Selasa (1/9).
TINJAU PROYEK: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat meninjau langsung progres pengerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang secara resmi bernama Jalan SP3 Jn. Bukti (Jalan Merak – Tunjung Br. Desa Tonggak), Selasa (1/9). (Foto: Hms Buleleng)  

Buleleng, baliilu.com – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra memastikan penuntasan Jalan Bukti-Tunjung terus berlanjut sesuai rencana. Ia menyampaikan optimisme tersebut saat meninjau langsung progres pengerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang secara resmi bernama Jalan SP3 Jn. Bukti (Jalan Merak – Tunjung Br. Desa Tonggak), Selasa (1/9).

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sutjidra melihat perkembangan pekerjaan pada seksi satu ruas jalan yang menghubungkan wilayah Desa Bukti menuju Desa Tunjung. Pekerjaan utama berupa penghamparan aspal hotmix telah selesai, sementara saat ini pengerjaan memasuki tahap penyelesaian bahu jalan.

“Sekarang tinggal memasang bahu jalan, hamparan hotmix-nya sudah selesai. Nanti dilanjutkan untuk section dua,” ujar Sutjidra.

Menurut Sutjidra, kualitas pengerjaan jalan tersebut cukup baik, terutama dari sisi ketebalan aspal yang digunakan. Ia menyebut hasil pengerjaan saat ini lebih baik dibandingkan ruas yang sebelumnya telah dikerjakan di wilayah Desa Tunjung.

“Ini aspalnya cukup bagus, tebal. Lebih tebal dari yang di Tunjung pertama. Yang pertama mungkin sudah dicoba, ini hasil pengembangannya,” katanya.

Sutjidra menjelaskan, pekerjaan lanjutan Jalan Bukti-Tunjung pada tahun 2026 memiliki panjang sekitar 3 kilometer dengan nilai anggaran mencapai Rp 6,3 miliar. Pekerjaan tersebut tidak hanya menyasar badan jalan, tetapi juga mencakup pembangunan bahu jalan untuk memperkuat konstruksi dan menjaga ketahanan ruas jalan.

“Untuk proyeknya, selain badan jalan, ada bahu jalan dengan ukuran 1 meter dan setengah meter,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyelesaikan tahap pertama peningkatan Ruas Jalan SP3 Jn. Bukti (Jalan Merak – Tunjung Br. Desa Tonggak) sepanjang sekitar 3,1 kilometer pada 2025 yang berlokasi di Desa Tunjung. Pembangunan bertahap ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menuntaskan akses jalan yang selama bertahun-tahun menjadi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Terima Kunjungan Bupati Bangka

Terkait target penyelesaian pekerjaan lanjutan tahun 2026, Sutjidra menyebut proyek tersebut direncanakan rampung pada Oktober. Melihat progres pekerjaan di lapangan, ia optimistis pengerjaan dapat selesai sesuai jadwal bahkan lebih cepat.

“Targetnya 29 Oktober sudah harus selesai. Tapi melihat progresnya sekarang, harusnya sudah selesai. Kita optimistis ini selesai. Deviasinya sudah lebih dari 8 persen dari target,” ungkap Sutjidra.

Dengan proses penyelesaian proyek ini, Pemkab Buleleng berharap Jalan Bukti-Tunjung segera tuntas dan mampu meningkatkan konektivitas masyarakat. Terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertanian, pendidikan, serta mobilitas warga di wilayah Kecamatan Kubutambahan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca