Denpasar, baliilu.com – Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-7 masa persidangan II dengan agenda Pandangan Umum, Pendapat Akhir dan Persetujuan Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar TA. 2021 digelar, Senin (27/6).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua, AA Ketut Asmara Putra, I Wayan Mariyana Wandhira, dan I Made Mulyawan Arya. Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda I IB Alit Wiradana, Forkopimda, serta OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.
Dalam penyampaian pemandangan umum yang diawali Fraksi Partai Demokrat lewat juru bicaranya, AA Gede Putra Ariewangsa menjelaskan, pertanggung jawaban ini telah melalui proses yang panjang. Di mana, pelaksanaanya pun telah mendapat pemeriksaan dari BPK RI. Karenanya, Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar TA. 2021.
Selanjutnya, sebagai pembicara kedua, Fraksi Nasdem PSI yang dibacakan oleh AA Ngurah Gede Widiada mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar, Rapat Fraksi Nasdem PSI DPRD dan Pidato Pengantar Walikota Denpasar dalam Rapat Paripurna maka Fraksi Nasdem PSI, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sebagai pembicara ketiga, Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Wayan Suwirya menjelaskan, guna menyikapi semua dinamika proses, target, realisasi, dan kondisi masa pandemi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, maka Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar menyatakan dengan ini dapat menerima Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sementara, Fraksi PDIP lewat juru bicaranya, I Gusti Made Wira Namiarta menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Denpasar atas penganugrahan penghargaan atas keberhasilanya dalam meningkatkan realisasi Pendapan Asli Daerah tertinggi dari Kemendagri serta meraih WTP sepuluh kali berturut – turut. Di mana, pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar.
Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan, I Kompyang Gede menjelaskan, pada prinsipnya dapat menerima penetapan Ranperda tersebut. Namun demikian, Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar mencermati masih adanya SiLPA yang tinggi, untuk itu pihaknya meminta agar dalam penyusunan anggaran ke depan lebih cermat dan realistis sehingga serapan anggaran dapat lebih maksimal.
Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat membacakan sambutan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan bahwa pemerintah menyadari di tengah kondisi berat saat ini khususnya dalam menghadapi pandemi Covid- 19 serta dampak yang akan ditimbulkan, maka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang menjadi jauh lebih berat, sedangkan disisi lain tuntutan masyarakat di berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan juga akan terus terus meningkat. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah dan akan kita laksanakan bersama.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa permasalahan di Kota Denpasar sangatlah kompleks dengan masyarakat yang heterogen dan dinamis, menuntut kita untuk semakin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Arya Wibawa.
“Mengingat dalam pandangan umum dan pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa komentar, usul/saran yang konstruktif, maka terhadap hal tersebut akan saya kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja APBD berikutnya,” imbuhnya.
Secara umum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 kemampuan pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,90 triliun lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp 1,99 triliun lebih. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2,20 triliun lebih dan realisasinya sebesar Rp 1,92 triliun lebih. Realisasi pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 792,36 miliar lebih atau mencapai sebesar 118,27 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 669,95 miliar lebih.
Selanjutnya, realisasi PAD tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 521,84 miliar lebih atau sebesar 113,97 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 457,90 miliar lebih. Walikota Jaya Negara memberikan gambaran mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021.
Sedangkan, belanja daerah terdiri dari empat komponen, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Total anggaran belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2,20 triliun lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp 1,92 triliun lebih atau sebesar 87,36 persen. Berdasarkan uraian terhadap realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut di atas maka diperoleh SiLPA 2021 sebesar Rp 378,34 miliar lebih. (eka/bi)
