Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

KESEHATAN

Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kesehatan, Tingkatkan Kualitas Kehidupan Krama Bali

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan krama Bali, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesehatan merupakan hak dasar setiap krama Bali  yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru sehingga perlu penyelenggaraan kesehatan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan.

 ‘’Penyelenggaraan kesehatan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan sangat berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju terwujudnya kehidupan krama Bali yang sehat,’’ ujar Gubernur Koster menegaskan melalui siaran persnya, Senin (27/7-2020).

Lebih lanjut dikatakan, penyelenggaraan kesehatan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi meliputi terjangkau,  adil, merata, berkualitas, transparan, akuntabel, professional, dan berkelanjutan.

Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini menegaskan penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan krama Bali melalui peningkatan derajat kesehatan;  mengembangkan penyelenggaraan kesehatan krama Bali yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas; memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan bagi faskes dalam penyelenggaraan kesehatan; dan  mengembangkan sistem dan data base riwayat kesehatan krama Bali berbasis kecamatan yang terintegrasi se-Bali.

Gubernur asal Sembiran Buleleng ini menguraikan, ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan meliputi:  sumber daya kesehatan;  upaya kesehatan; tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan;  informasi kesehatan;  pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;  pembinaan dan pengawasan;  penghargaan; dan  peran masyarakat.

Sumber  daya kesehatan  meliputi:  faskes  (rumah sakit,  puskesmas,  klinik, dan  griya sehat); sarana dan  prasarana  kesehatan;  SDM;  perbekalan; dan  teknologi dan produk  teknologi.

Baca Juga  Putri Koster Sampaikan Ucapan HUT kepada Megawati

Griya sehat  merupakan  jenis faskes tradisional, yang menyelenggarakan pelayanan  kesehatan tradisional Bali dengan pendekatan secara menyeluruh dan alamiah (meliputi: fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya).

Hal baru yang diatur dalam perda ini antara lain: Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera  (SIK-KBS);  pengembangan  penyelenggaraan kesehatan,  penyelenggaraan pelayanan kesehatan wisata;  dan  penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Bali.

Sistem Informasi Kesehatan  Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS) mengintegrasikan lokasi faskes;  fasilitas  dan pelayanan  yang tersedia di faskes;  pendaftaran pasien di masing-masing faskes; ketersediaan ruang rawat/tempat tidur di masing-masing faskes yang memiliki rawat inap;  dan riwayat kesehatan  krama Bali. 

SIK-KBS dilaksanakan dalam satu pulau, satu pola dan satu tata kelola antar-wilayah maupun antar-faskes  yang dikelola oleh pemerintah pusat,  pemerintah daerah, dan swasta yang berbasis teknologi informasi.  ‘’Masyarakat juga berhak memperoleh kemudahan akses informasi melalui SIK-KBS,’’ kata Gubernur.

Dikatakan, pengembangan penyelenggaraan kesehatan dititikberatkan pada peningkatan akses dalam mewujudkan pemerataan penyelenggaraan kesehatan yang berupa; peningkatan mutu sumber daya, upaya kesehatan, informasi kesehatan, dan pembiayaan. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan klasifikasi rumah sakit umum milik pemerintah daerah di kabupaten/kota agar sekurang-kurangnya terdapat rumah sakit umum kelas B.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan wisata  meliputi:  pelayanan kesehatan pra-wisata;  pelayanan kesehatan saat berwisata; dan pelayanan kesehatan pasca wisata.  ‘’Rumah sakit, puskesmas, dan klinik pada destinasi wisata harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan terstandar bagi wisatawan,’’ tegas mantan anggota DPR RI tiga periode ini.

Penyelengaraan pelayanan kesehatan tradisional Bali diselenggarakan pada faskes dengan memanfaatkan potensi pengobatan lokal berbasis budaya Bali, dilaksanakan secara terintegrasi dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain untuk pengobatan/perawatan pasien.

Gubernur menyatakan, pengaturan  penyelenggaraan  kesehatan  merupakan  komitmen  yang kuat dan konsisten Pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan  program dalam bidang  kesehatan  yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat (jana kerthi). (*/gs)

Baca Juga  Update Covid-19 di Denpasar, 34 Orang Sembuh, Persentase Kesembuhan Pasien Capai 77,64%

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KESEHATAN

Satu Suntikan Vaksin Heksavalen, Gabungkan Enam Perlindungan Penyakit

Bali Jadi Daerah Percontohan Vaksin Heksavalen

Loading

Published

on

By

Vaksin Heksavalen
Balita saat menerima suntikan Vaksin Heksavalen. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Orang tua kini bisa sedikit bernapas lega. Keluhan tentang banyaknya suntikan saat imunisasi dasar pada bayi akhirnya direspons pemerintah dengan meluncurkan Vaksin Heksavalen, inovasi yang menggabungkan enam perlindungan penyakit ke dalam satu suntikan.

Provinsi Bali menjadi salah satu dari tiga wilayah percontohan nasional bersama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mulai mengimplementasikan vaksin pada bulan Oktober tahun ini, dan menyasar bayi yang lahir setelah 9 Juli 2025.

Vaksin Heksavalen memberikan perlindungan terhadap Difteri, Pertusis, TetanusH hepatitis B, Haemophilus Influenzae tipe B (Hib), dan Polio, serta menggantikan jadwal imunisasi dasar pada usia 2, 3, dan 4 bulan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Gede Nyoman Sebawa, menyebut terobosan ini merupakan hasil evaluasi lapangan terhadap berbagai keluhan masyarakat.

“Kami menemukan banyak orang tua mengeluhkan anaknya terlalu sering disuntik saat imunisasi. Kalau dulu dua jenis vaksin disuntikkan terpisah, sekarang cukup satu kali,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/10).

Menurutnya, pengurangan jumlah suntikan tidak hanya mengurangi rasa sakit dan trauma pada bayi, tetapi juga meningkatkan kepatuhan orang tua untuk menuntaskan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Selain dari sisi kenyamanan, vaksin kombinasi ini juga menjadi langkah strategis untuk menutup kesenjangan cakupan imunisasi yang sebelumnya kerap muncul antara vaksin Pentavalen dan Polio injeksi.

“Dengan dijadikan satu dosis Heksavalen, cakupannya akan sama. Ini langkah penting agar semua bayi mendapat perlindungan penuh,” jelas dr. Sebawa.

Dari sisi pelaksanaan, pihaknya menambahkan efisiensi juga dirasakan oleh tenaga kesehatan. Pemberian vaksin kini lebih praktis dan efektif, sehingga pelayanan dapat dioptimalkan di berbagai fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, klinik, bidan praktik mandiri, hingga posyandu.

Baca Juga  Sekda Rai Iswara Ikuti Coklit Pilkada 2020, Petugas PDP Dilengkapi APD

“Untuk Kabupaten Buleleng, sasaran awal bayi usia 2 bulan sampai 2 bulan 29 hari sudah terdata sekitar 2.450 bayi,” tambahnya.

Dr. Sebawa berharap, dengan penerapan vaksin Heksavalen ini, pemerintah menargetkan capaian IDL sebesar 95 persen, sekaligus mencegah potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat enam penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Pastikan Kesehatan, Dinkes Denpasar Rutin Cek Kesehatan Warga Terdampak Banjir

Published

on

By

SAFARI KESEHATAN: Pelaksanaan safari kesehatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan menyasar wilayah terdampak pada Minggu (14/9). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar terus berupaya memastikan kesehatan warga yang terdampak banjir melalui program Safari Kesehatan yang digelar secara rutin. Giat tersebut dikemas dengan sistem jemput bola yang menyasar titik-titik wilayah terdampak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Agung Candrawati saat dikonfirmasi Minggu (14/9) menyatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk memantau dan menjaga kesehatan warga yang berada di kantong-kantong pengungsian akibat banjir.

“Sebagai upaya memastikan kesehatan warga terdampak banjir, Pemkot Denpasar melalui Dinas Kesehatan secara rutin menggelar Safari Kesehatan. Pemeriksaan menyasar kantong-kantong pengungsian, dengan menerjunkan Tim Kesehatan Puskesmas yang mewilayahi,” kata Agung Candrawati.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kesehatan warga terdampak banjir tetap terjaga dan dapat segera mendapatkan penanganan jika ditemukan masalah kesehatan.

“Harapannya dapat memastikan kesehatan warga terdampak,” ujarnya.

Bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, Agung Candrawati mengimbau untuk menghubungi Dinas Kesehatan, Puskesmas terdekat, atau Perbekel/Lurah serta Kaling/Kadus di wilayah masing-masing.

“Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menghubungi Dinas Kesehatan, Puskesmas terdekat atau Perbekel/Lurah serta Kaling/Kadus,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan Safari Kesehatan, tim kesehatan juga memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan kepada warga terdampak, termasuk cara pencegahan penyakit yang umum terjadi pasca-banjir seperti diare dan penyakit kulit. Selain itu, dilakukan juga distribusi obat-obatan dan peralatan kesehatan dasar untuk mendukung pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.

Dengan upaya ini, Dinkes Denpasar berharap dapat meminimalisir risiko kesehatan bagi warga terdampak banjir dan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Kerja sama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pemerintah setempat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kesehatan warga terdampak dan mempercepat proses pemulihan pasca-banjir,” ujarnya. (eka/bi)

Baca Juga  Sekda Rai Iswara Ikuti Coklit Pilkada 2020, Petugas PDP Dilengkapi APD

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Kunjungan Spesialis Obgyn ke Puskesmas, Tingkatkan Keterampilan Nakes untuk Pelayanan Prima bagi Ibu Hamil

Published

on

By

obgyn puskesmas buleleng
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng saat intensifkan program Kunjungan Spesialis Obgyn (SPOG) ke Puskesmas yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng intensifkan program Kunjungan Spesialis Obgyn (SPOG) ke Puskesmas yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Program ini tidak hanya memberikan akses pemeriksaan bagi ibu hamil oleh dokter spesialis, tetapi juga bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas dalam memberikan pelayanan prima kepada ibu hamil.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Nyoman Budiastawan, menjelaskan bahwa melalui kunjungan ini, dokter umum dan bidan di Puskesmas mendapatkan pelatihan langsung dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam hal pemeriksaan kehamilan, deteksi risiko tinggi, serta penggunaan USG dasar.

“Diharapkan setelah mendapatkan pendampingan dari dokter spesialis, tenaga medis di Puskesmas mampu melakukan pemeriksaan dengan USG secara mandiri. Ini akan sangat membantu dalam deteksi dini risiko kehamilan, sehingga ibu hamil dapat memperoleh penanganan yang tepat sejak awal,” ujar Budiastawan, Jumat (14/3).

Budiastawan menjelaskan, pada semester pertama, program ini telah dilaksanakan di 16 Puskesmas, dengan setiap Puskesmas memeriksa 10 ibu hamil oleh dokter spesialis. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir 90% ibu hamil mengalami kehamilan berisiko tinggi, terutama akibat kurangnya perencanaan kehamilan, usia di atas 35 tahun, serta anemia.

Dengan adanya peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima secara mandiri, mulai dari deteksi dini, pemeriksaan rutin, hingga penanganan awal bagi ibu hamil. Jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut akan segera disiapkan.

Selain itu, Budiastawan mengimbau pasangan usia subur untuk merencanakan kehamilan dengan baik, termasuk memperhatikan usia dan kondisi kesehatan sebelum hamil. Bagi ibu hamil, pemeriksaan rutin ke Puskesmas setiap bulan sangat dianjurkan agar potensi risiko dapat terdeteksi sejak dini.

Baca Juga  Putri Koster Sampaikan Ucapan HUT kepada Megawati

“Dengan peningkatan keterampilan tenaga medis di Puskesmas, kami berharap ibu hamil dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, cepat, dan tepat. Langkah ini juga berkontribusi dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah risiko seperti bayi lahir dengan berat badan rendah, gizi buruk, dan stunting,” tutup Budiastawan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca