Thursday, 18 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Perda RTRW Bali Disetujui, Gubernur Koster: Tata Ruang Baru yang Tak Boleh Pinggirkan Kearifan Lokal

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Perda Nomor 3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN  tanggal 20 Januari 2020,  serta difasilitasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Mei 2020, sebagai jawaban atas Surat Gubernur Bali yang diajukan pada tanggal 28 Januari 2020.

‘’Dengan ditetapkannya Perda ini, Bali telah memiliki pedoman penataan ruang secara umum, selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali agar menyesuaikan Perda RTRW Kabupaten/Kota,’’ papar Gubernur Koster yang didampingi Sekda Dewa Made Indra saat konferensi pers, Jumat (29/5-2020) siang di gedung Jaya Sabha Denpasar.

Wayan Koster menyampaikan untuk mengatur pelaksanaan pembangunan daerah Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali memang sangat membutuhkan tata ruang yang baru sejalan dengan penataan pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif.

Ditegaskan, seluruh pembangunan di wilayah Bali utama yang di darat, laut, danau, sungai dan sumber air lainnya harus betul-betul menjadi perhatian di dalam pelaksanaan pembangunan di Bali. Harus dikendalikan agar tidak melanggar atau ‘’mematikan’’  bahkan menghentikan kearifan lokal.

Ke depan, pembangunan fasilitas pariwisata misalnya harus betul-betul terkendali sesuai dengan tata ruang di mana boleh dimana tidak boleh. Kalau boleh apa yang harus menjadi perhatian di wilayah itu. ‘’Dan ini harus betul-betul menjadi komitmen bersama dari semua pihak,’’ ujarnya.

Gubernur Koster menegaskan, ke depan tidak boleh lagi ada yang membangun hotel di pantai, di pesisir. Itu izinnya hanya untuk bangunan hotel di wilayah tanah yang diizinkan, lantas kemudian seakan-akan menguasai pantai yang ada di depannya. Bisa melebar jalur melasti ditutup sehingga masyarakat Bali yang harusnya melaksanakan upacara melasti ke laut menjadi terganggu. ‘’Ke depan hal-hal begini tidak boleh terjadi lagi,’’ tegas Gubernur Koster seraya menyatakan tidak boleh meminggirkan, apalagi ‘mematikan’ kepentingan jalannya kearifan lokal di Provinsi Bali.

Baca Juga  Masjid Agung Ibnu Batutah Dibanjiri Umat, Polresta Denpasar Lakukan Pengamanan

Gubernur Koster memaparkan Bali dengan luas  559.472,91 ha, terdiri dari 9 kabupaten/kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat. Bali tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki  kekayaan dan keunikan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta  kearifan lokal  yang  adiluhung sehingga menjadikan Bali sebagai  pusat peradaban dunia (Padma Bhuwana).

Dengan kekayaan dan keunikan budaya tersebut, lanjut Koster, Bali sangat dicintai dan dikenal oleh masyarakat dunia yang telah mendorong tumbuhnya pariwisata di Bali secara dinamis serta berdampak pada  kemajuan  pembangunan  secara keseluruhan  di Bali.  ‘’Dinamika ini perlu diakomodasi dalam ruang wilayah Provinsi Bali agar pembangunan dapat ditata secara fundamental dan komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ papar Gubernur Koster.

Ruang atau wilayah Provinsi Bali  merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah  Nangun Sat Kerthi Loka Bali  melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Gubernur Koster menegaskan diperlukan Peraturan Daerah tentang RTRW yang mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan tersebut sehingga diperlukan perubahan  Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menegaskan penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan mewujudkan Ruang wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana  yang  bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal  Sad Kerthi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Baca Juga  Update Covid-19 Selasa (28/4), Kasus Besar Terjadi di Bali: Positif Nambah 22 Orang, 8 Orang dari Banjar Serokadan Bangli

Lebih jauh dikatakan, wilayah Provinsi mencakup Ruang darat,  Ruang laut, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai dengan  ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  Khusus ruang laut diatur tersendiri dalam Perda tentang  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  yang sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perda tentang RTRW Provinsi Bali yang telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN  tanggal 20 Januari 2020, serta difasilitasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Mei 2020, muatannya secara prinsip meliputi.

1).  Tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;

2).  Rencana struktur ruang wilayah (a).  Sistem perkotaan, (b).  Sistem jaringan prasarana wilayah, mencakup: (1)  Sistem jaringan transportasi: Rencana pembangunan lima ruas jalan TOL, Pembangunan jalan baru dan jalan Short Cut,  Pengembangan Pelabuhan Benoa, Pembangunan Pelabuhan  Baru dan Pelabuhan Segitiga Emas (Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan), Pembangunan Jaringan Perkeretaapian, Pembangunan Bandar Udara Bali Utara; (2)  Sistem jaringan energi meliputi Pengembangan pembangkit listrik (PLT) ramah lingkungan, Penggatian bahan bakar Gas untuk seluruh PLT, Pengembangan jaringan  listrik  Jawa-Bali melalui  kabel  bawah laut; (3)  Sistem jaringan telekomunikasi meliputi: Peningkatan kehandalan telekomunikasi untuk mendukung Bali Smart Island; (4)  Sistem jaringan sumber daya air meliputi: Pelindungan sumber air dengan konsep Sad Kerthi,   Pendayagunaan sumber air yang harmoni untuk kebutuhan pertanian dan konsumsi,  Penambahan waduk baru; (5)  Sistem jaringan prasarana lingkungan dan prasarana lainnya meliputi: Pemerataan penyediaan air minum, Perluasan pengelolaan limbah terpusat, Pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan sampah plastik;

3). Rencana pola ruang wilayah meliputi: kawasan lindung dan kawasan budidaya; 4).  Penetapan kawasan strategis provinsi; 5).  Arahan pemanfaatan ruang wilayah; 6).  Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;

Baca Juga  Update Covid-19 di Denpasar, Pasien Sembuh Melonjak 46 Orang

Dengan ditetapkannya Perda ini, Bali telah memiliki pedoman penataan ruang secara umum, selanjutnya pemerintah kabupaten/kota se-Bali agar menyesuaikan Perda RTRW kabupaten/kota.

‘’Dalam pelaksanaannya, saya akan mengawasi langsung dengan menggunakan aparat yang ada. Saya tidak akan mentolerer pelanggaran terhadap aturan yang telah kita keluarkan. Kalau tidak, Bali ini akan semakin rusak ke depan. Saya komit untuk itu, tapi pelan-pelan tidak bisa langsung tembak sekaligus,’’ ujar Koster.

Momentum munculnya kasus pandemi Covid-19 ini adalah proses untuk menuju tahapan pelaksanaan Bali era baru. Inilah momentum untuk menata keseluruhan aspek pembangunan di Bali dengan prinsip baru, dengan pendekatan baru, dengan regulasi baru, dan juga dengan kebersamaan yang harus kita jalankan di Bali. (gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Walikota Jaya Negara Berikan Penghargaan ASN Purnabhakti

Apresiasi Semangat, Kerja Keras dan Inovasi untuk Kota Denpasar

Published

on

By

Walikota Jaya Negara
SERAHKAN PENGHARGAAN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menyerahkan penghargaan kepada ASN Kota Denpasar yang akan memasuki masa purnabhakti/pensiun di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan penghargaan sebagai wujud apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkot Denpasar. Penghargaan sebagai wujud apresiasi dan ucapan terimakasih ini diserahkan serangkaian Gathering Calon Pensiunan Pemerintah Kota Denpasar di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Kamis (18/7). Tercatat sebanyak 109 ASN menerima penghargaan ini lantaran akan memasuki masa pensiun Periode 1 Juli – 1 November 2024.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Kepala BPD Bali Cabang Utama Denpasar, I Made Sudharma, Kepala Taspen Wilayah Denpasar, serta undangan lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pensiun atau purnabhakti merupakan sesuatu yang pasti tiba dalam setiap pengabdian. Dimana, setiap yang mengabdi pasti akan memasuki masa purnabhakti atau pensiun, tak terkecuali ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Lebih lanjut dijelaskan, pengabdian maksimal yang telah diberikan untuk Kota Denpasar sangatlah penting untuk diapresiasi. Penghargaan ini merupakan bentuk semangat agar seluruh ASN yang akan memasuki masa pensiun dapat tetap produktif.

“Kami sangat menyadari, bahwa kontribusi bapak/ibu dalam pembangunan Kota Denpasar sangatlah besar, capaian dan keberhasilan saat ini merupakan kerja keras bapak/ibu sekalian, sehingga dapat kami sampaikan bahwa pensiun adalah soal administrasi, tapi sumbangsih pemikiran dan masukan serta saran sangat kami harapkan untuk bersama-sama membangun Kota Denpasar ini, dan tentu kami sangat mengapresiasi kerja keras, semangat serta inovasi untuk Denpasat tercinta ini,” ujarnya.

Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana menjelaskan, kegiatan Gathering Calon Pensiunan Pemerintah Kota Denpasar ini rutin dilaksanakan bagi ASN yang hendak pensiun. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan pembekalan dari Bank BPD Bali, PT. Taspen hingga Pisikolog untuk kesiapan mental pasca purnabhakti.

Baca Juga  Masjid Agung Ibnu Batutah Dibanjiri Umat, Polresta Denpasar Lakukan Pengamanan

Dikatakannya juga, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi ASN yang telah mengabdi bagi Kota Denpasar. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan informasi awal tentang hak-hak yang diperoleh pasca-pensiun nanti. Dari 109 ASN yang menerima penghargaan sekaligus mengikuti kegiatan ini, secara detail jumlah tersebut terdiri atas Pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang, Pejabat Eselon IV sebanyak 3 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 67 orang dan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 33 orang.

“Semoga ASN Kota Denpasar yang memasuki masa pensiun dapat terus produktif dan berkontribusi untuk kemajuan Kota Denpasar,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wawali Arya Wibawa Hadiri Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaraan Bela Negara Kemenhan RI

Published

on

By

Wawali Arya Wibawa
HADIRI SOSIALISASI: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Hotel Grand Mega, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Hotel Grand Mega, Kamis (18/7).

Gelaran sosialisasi ini menggelorakan semangat untuk mewujudkan kesadaran bela negara, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus saling bersinergi, sebagai upaya negara untuk menangkal radikalisme dan membangun semangat nasionalisme pada generasi muda.

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di sela-sela kegiatan sosialisasi, menyambut baik sosialisasi regulasi pembinaan kesadaran bela negara di Kota Denpasar. Melalui sosialisasi ini, diharapkan rasa cinta kepada negara bisa dibentuk kepada seluruh warga dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan dan memajukan kehidupan bersama.

“Kami menyambut gembira dilaksanakannya kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan ajang peningkatan kesadaran kita terhadap nilai-nilai dasar bela negara. Kesadaran bela negara sangat penting guna mengatasi dan mengantisipasi ancaman yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Sementara, Direktur Bela Negara Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI G. Eko Sunarto menegaskan, ada 3 ancaman yang harus dicegah agar negara tetap utuh bersatu dan maju, baik itu berupa ancaman militer, non-militer maupun hibrida. Ancaman hibrida itu sendiri sangat perlu diantisipasi dikarenakan bisa berpotensi menimbulkan kericuhan, perpecahan dan menghancurkan negara, seperti berita hoax, narkoba, pencurian data siber dan lainnya.

Ditargetkan setiap tahun akan lahir 43 ribu kader bela negara di Indonesia, untuk menjaga NKRI tetap utuh dan pemerintah lancar. Dibutuhkan komitmen bersama dalam pembinaan kesadaran bela negara baik di lingkungan masyarakat, pekerja, maupun pendidikan. Di samping itu, dibutuhkan peran aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersinergi mewujudkan pembinaan kesadaran bela negara bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga  Desa Dauh Puri Kelod Gencarkan Patroli Wilayah, Sasar Hunian Non-Permanen

Hoax di media sosial merupakan salah satu bentuk ancaman dan bisa menjadi potensi kerusuhan, apabila kita tidak menanamkan rasa cinta kepada tanah air, bangga berbangsa dan bernegara, serta setia kepada Pancasila, kita tidak tahu bangsa ini akan jadi seperti apa, ” tutur Brigjen TNI G. Eko Sunarto. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sambangi Kediaman Warga, Ny. Antari Jaya Negara Serahkan PMT bagi Lansia dan Balita

Published

on

By

TP PKK Denpasar
SERAHKAN BANTUAN: Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Antari Jaya Negara, menyerahkan bantuan saat menyambangi beberapa kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar bersama TP PKK Kota Denpasar kembali menyerahkan sejumlah bantuan Pemberian Makan Tambahan (PMT), kepada lansia dan juga balita. Penyerahan ini diserahkan langsung Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara, yang menyambangi beberapa kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan, Kamis (18/7).

Maksud pembagian PMT ini adalah untuk pencegahan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar. Adapun paket bantuan yang diberikan kali ini berupa beberapa kebutuhan pokok seperti biskuit, telur, susu, dan juga daging ayam segar.

Hadir bersama Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara menyebut sebagai mitra pemerintah, TP PKK Kota Denpasar tidak hentinya melakukan sinergitas dan kolaborasi, untuk dapat bersama mengentaskan kasus kemiskinan ekstrem dan juga upaya persoalan stunting di Kota Denpasar.

“Berbagai program yang dilaksanakan TP PKK Kota Denpasar, salah satunya pemberian PMT ini. Selain sebagai upaya menurunkan stunting, ini juga adalah langkah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem,” ucap Ny. Antari Jaya Negara.

Lebih lanjut, Ny. Antari Jaya Negara juga berpesan kepada masyarakat Kota Denpasar, khususnya yang memiliki balita agar secara rutin mengikuti kegiatan posyandu sebagai deteksi awal kesehatan dan tumbuh kembang anak.

“Saya berpesan kepada orang tua, agar tidak bosan untuk selalu mengecek kesehatan dan tumbuh kembang anak, sejak dari dalam kandungan sampai lahir, dan bertumbuh nanti,” lanjutnya lagi.

Sementara itu, Plt. Camat Denpasar Selatan, Ketut Sri Karyawati pada kesempatan yang sama mengatakan, usaha untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya, terus gencar dilakukan. Pelaksanaan Posyandu di banjar-banjar, merupakan salah satu upaya yang kerap dilaksanakan secara rutin.

Baca Juga  Prodi MIH FH Unud Gelar Seminar Internasional: “Interdisciplinary Approaches in Legal Studies”

“Kami bersinergi dengan para lurah dan perbekel, dan juga kader PKK, untuk secara aktif melaksanakan pelayanan Posyandu bagi warga. Hal ini yang kita harapkan akan bisa menjadi upaya percepatan penurunan stunting dapat optimal,” terangnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca