Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pidato Gubernur Bali, Memuliakan Keluhuran Kebudayaan Bali Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Bali Niskala-Sakala

BALIILU Tayang

:

de
Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: Ist)

Tabanan, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Bali memiliki warisan adiluhung berupa Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya, serta Kearifan Lokal yang sangat kaya, unik, unggul, agung, dan luhur. Adat Istiadat Bali menyatukan Manusia/Krama atau masyarakat Bali dalam tata-titi hukum adat, kebudayaan, tata pemerintahan, dan tata kemasyarakatan. Kebijaksanaan luhur hukum adat menata Krama Bali dalam dimensi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Etik dan etos, serta swagina Krama Bali membentuk kebudayaan yang khas, lentur, dan berdayaguna dalam membangun kesejahteraan bersama. Tata pemerintahan Desa Adat dikelola dalam semangat gotong-royong sesuai dengan linggih, sesana, swadharma, dan swadikara.

‘’Adat Istiadat Bali yang terlembagakan dalam wadah Desa Adat sejak ribuan tahun telah menjadi benteng pertahanan peradaban Bali dari berbagai bentuk ancaman, guncangan, dan intervensi serta persaingan global,’’ demikian pidato pembuka Gubernur Bali Wayan Koster yang disampaikan pada, Sabtu (Saniscara Wage, Dukut), 19 Maret 2022 di Pura Luhur Batukau, Penebel, Tabanan. Teks pidato Gubernur Bali secara resmi disampaikan kepada awak media online, pada Senin (Soma Umanis, Watugunung), 21 Maret 2022.

Gubernur Koster dalam pidatonya memaparkan, pada setiap Desa Adat terdapat beragam tradisi luhur yang terwarisi turun-temurun. Ragam tradisi berupa permainan rakyat (dedolanan), olahraga (cacepetan), pengobatan (usadha), pengetahuan (kawicaksanaan), arsitektur (undagi), kuliner (boga) dan tradisi lisan (satua) telah terwarisi sebagai sarana membangun jiwa dan raga Krama Bali. Pada beragam tradisi Bali tersebut terkandung nilai-nilai universal, sehingga kecakapan dan keterampilan Krama Bali di bidang tradisi dapat menjadi media untuk berprestasi baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, tradisi Bali seperti usadha dan kuliner juga dapat dikembangkan menjadi industri produk olahan yang berdaya saing.

Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini mengatakan, nilai tradisi juga terwujud dalam seni-budaya yang merupakan kekayaan genuine Bali, antara lain: Seni Tari (Sasolahan), Seni Karawitan (Tetabuhan), Seni Pedalangan (Reringgitan), Seni Lukis (Meranggi), Seni Patung (Nogog), Seni Kriya (Pepatran), Bahasa-Aksara-Sastra (Nyastra), Desain (Reriptan), dan Busana (Wewastran). Kesenian Bali yang menyatu dalam tata-titi/tatanan kebudayaan Bali berfungsi baik sakral (Wali), semisakral (Bebali), maupun profan (Balih-balihan), telah menarik perhatian, kekaguman, dan kecintaan masyarakat dunia terhadap Bali. Hal ini menyebabkan Bali menjadi pulau yang sangat terkenal di dunia (Kaloktah ring Satungkeb Bhuwana). Ragam karya, capaian estetika, beserta teknik artistik yang khas, detail, berkarakter, mewujud dalam sistem pengetahuan yang dialihgenerasikan dalam tata-titi kemasyarakatan Desa Adat bahkan telah menjadi sumber pengetahuan masyarakat berbagai negara.

‘’Pewarisan Seni-Budaya Bali menjadi tanggung jawab geneologis Krama Bali dari zaman ke zaman, karena bakat seni-budaya bagi masyarakat Bali merupakan titipan Bhatara Sasuhunan, Guru-Guru Suci, Leluhur, dan Lelangit kepada setiap generasi Bali,’’ ujar Gubernur.

Dikatakan, peneguhan geneologis Krama Bali senantiasa ditopang warisan kearifan lokal yang suci, luhur, dan agung, diantaranya: tata nilai, norma, kebijaksanaan luhur, upakara dan upacara. Kearifan lokal telah menyatu padu dalam sanubari masyarakat Bali. Setiap pribadi manusia Bali sejak dalam kandungan, lahir, tumbuh, dewasa, tua hingga meninggal dunia dituntun, disucikan, serta dimuliakan melalui tata-titi kearifan lokal Bali sehingga terbentuk pribadi berkarakter budi luhur. Upakara dan upacara menjadi tata-titi kehidupan yang mesti dilaksanakan sebagai wujud dreda bhakti kepada Hyang Widhi Wasa, Bhatara Sasuhunan, Guru-Guru Suci, Leluhur, dan bukti welas asih kepada Alam Semesta beserta Isinya.

Gubernur yang jebolan ITB ini memaparkan, pada setiap wujud Dreda Bhakti, Krama Bali mempersembahkan upakara. Upakara merupakan simbol-simbol suci, wujud ekspresi, wahana, sekaligus sarana untuk mendekatkan diri kepada Hyang Pencipta, Guru-Guru Suci, Leluhur, Sesama, dan Alam Semesta. Upakara dilaksanakan/dilakoni dengan landasan tulus ikhlas, semangat kebersamaan, Desa Kala Patra, Desa Mawacara, dan menjunjung nilai Kebenaran (Satyam), Kesucian (Siwam), dan Keindahan (Sundaram). Upakara dari yang Alit, Madya, dan Agung/Utama dirangkai dari hasil bumi dan swagina Krama Bali, seperti: berbagai jenis dedaunan, bunga, buah, akar, batang, duri, umbi-umbian, telur, olahan daging, olahan sayur, dan olahan jajan. Upakara dijaga kerajegannya dengan dasar Tatwa, Ajaran, dan Etika yang tersurat dalam Pustaka Suci Lontar, diantaranya: Lontar Pelutuk Banten, Yadnya Prakreti, Widhi Sastra, Dharma Caruban, dan berbagai Dresta Lokal lainnya di Bali. Bali mewarisi bermacam jenis upakara yang sakral, suci, dan indah, dari Canang Sari, Pejati, Soroan, Gebogan, Pajegan, Dangsil, Gayah, Sarad, Pulogembal, hingga Bagia Pulakerti dan Panyejeg.

Persembahan upakara dilaksanakan melalui Upacara Yadnya yang dipimpin oleh Sulinggih atau Pamangku. Upacara Yadnya didasarkan pada siklus: wewaran, pawukon, sasih, dan tahun. Mulai dari Lima Harian (setiap Kliwon), Lima Belas Harian (Kajeng Kliwon), Tiga Puluh Harian (Purnama dan Tilem), Tiga Puluh Lima Harian atau Satu Bulan Bali (setiap Tumpek), Enam Bulanan atau 210 Hari Sekali (seperti Galungan; Kuningan; Saraswati; Pagerwesi; dan lain-lain), Setahun Sekali (Ngusaba, Nyepi), 10 Tahun Sekali (Pancawali Krama), 100 Tahun Sekali (Eka Dasa Rudra), sampai 1.000 Tahun Sekali (Baligya Marebhu Bhumi). Upacara yadnya dilaksanakan dalam skala tempat (Satuan Palinggih), Ruang (Pura, Setra, Perempatan/Catusphata atau Pertigaan, Pantai, Laut, Danau, Hutan, Mata Air, Sawah, dan Tegalan), dan Wilayah (Pekarangan, Desa Adat, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Negara). Berdasarkan jenis, Upacara Yadnya meliputi: Yadnya untuk memuliakan Hyang Pencipta (Dewa Yadnya), memuliakan Leluhur (Pitra Yadnya), memuliakan Guru-Guru Suci (Rsi Yadnya), memuliakan Sesama (Manusa Yadnya), dan untuk memuliakan Alam Semesta (Butha Yadnya). Pada setiap pelaksanaan Upacara Yadnya ditampilkan seni-budaya sakral, yakni: Tarian Sakral (seperti: Tari Sanghyang, Tari Rejang, Tari Baris, Topeng Sidakarya, dan/atau Wayang Lemah), Gamelan Sakral (seperti: Selonding, Gong Gede, Saron, dan lain-lain), Nyanyian Sakral (seperti: Kidung, Wirama, Palawakya, dan lain sebagainya). Selain upakara yang meliputi berbagai jenis banten juga dilengkapi wahana ritus: Sanggar Surya, Sunari, Penjor, Lelontek, Pangawin, Bebandrangan, Bade, Jempana, dan lain-lain. Pada momen bersamaan juga diusung Pralingga, Pratima, Pusaka dan Arca-arca Suci.

Baca Juga  Massa Bangli Membludak Sambut Koster-Giri, Tembus 5 Ribu Orang di Dua Lokasi

Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan, Upakara dan Upacara Krama Bali memiliki tata-titi sangat unik yakni menyatukan Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya dan Kearifan Lokal. Upakara dan Upacara yang sangat unik ini dilakukan sebagai wujud rasa bhakti dan terima kasih kehadapan Hyang Pencipta, Guru-Guru Suci, dan Leluhur serta welas asih kepada Alam Semesta beserta isinya. Bersamaan dengan itu keberadaan Upakara dan Upacara menjadi perekat kohesi sosial Krama Bali dari zaman dahulu hingga kini, sekaligus memutar roda perekonomian masyarakat. Banyak industri kecil dan menengah serta usaha mikro kecil dan menengah milik Krama Bali yang bergerak di bidang produksi, distribusi, jasa, dan jual beli sarana upacara. Penguatan ekosistem Upakara dan Upacara Dresta Bali telah ditata dari hulu sampai hilir. Di hulu, Pemerintah Provinsi Bali Bersama Desa Adat saling bersinergi dalam pengembangan Taman Gumi Banten; konservasi tanaman langka endemik Bali untuk sarana upacara dengan memanfaatkan telajakan pekarangan rumah dan tanah palaba milik Desa Adat. Di tengah, dilakukan sinergi Majelis Desa Adat se-Bali dengan berbagai lembaga terkait di semua tingkatan dalam sosialisasi, pembinaan, serta pelatihan kepada Serati Banten. Di hilir mulai dikembangkan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dalam unit usaha penyediaan sarana Upakara dan Upacara Dresta Bali.

Gubernur yang mantan anggota DPR RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, berefleksi dari sejarah peradaban Bali yang panjang, bahwa keberadaan Upakara dan Upacara yang menyatu-padu langsung dengan seluruh Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya, serta dilandasi Kearifan Lokal yang luhur dan suci terbukti tidak menjadikan Krama/Masyarakat Bali kekurangan pangan dan miskin. Sebaliknya melalui Upakara dan Upacara yang menyatu padu dalam Kebudayaan Bali justru membuat Alam Bali menjadi lestari; Krama Bali memiliki jati diri, berkarakter, dan berkepribadian, serta kreatif-inovatif; dan Kebudayaan Bali menjadi semakin berkembang. Aktivitas Upacara terbukti telah mampu mendorong perekonomian lokal Krama Bali terus tumbuh, serta telah menjadikan Krama Bali sejahtera.

Baca Juga  Ultah Kaisar Jepang, Koster Bersulang Pererat Hubungan Kerja Sama

‘’Upakara dan Upacara Dresta Bali benar-benar merupakan pondasi eksistensi peradaban Bali sepanjang zaman, yang telah teruji menjadikan Bali eksis dan survive dengan kokoh, lentur, dan berkelanjutan serta memberi manfaat kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara niskala-sakala dari dahulu sampai saat ini, berlanjut sampai masa mendatang, sepanjang zaman. Inilah tata-titi kehidupan Krama Bali yang telah diwariskan oleh leluhur yang harus kita jaga bersama keberlanjutannya sepanjang zaman,’’ ucap Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

‘’Bayangkan, betapa tidak mudah Guru-Guru Suci kita menentukan lokasi pura di puncak-puncak gunung, betapa sulitnya pendahulu/panglingsir kita dalam membangun pura di puncak-puncak gunung itu, berikut betapa loyal dan konsisten Krama Bali dalam melaksanakan upacara piodalan atau pujawali dengan perangkat upakara yang lengkap, yang dilaksanakan secara berkala sejak ribuan tahun hingga saat ini. Tidak pernah sekali pun, Beliau mengeluh, lelah, menyerah, apalagi secara sengaja mengabaikan dan meninggalkan upakara dan upacara suci tersebut. Tantangan, masalah, dan kondisi yang dihadapi justru semakin menebalkan rasa bhakti Beliau kepada Hyang Maha Pencipta. Spirit dari seluruh rangkaian perjuangan dan wujud bhakti Guru-Guru Suci, Leluhur, dan Panglingsir Bali inilah yang mesti kita hormati, kita junjung tinggi, kita muliakan dengan meneladani dalam sikap dan semangat hidup kita bersama. Alangkah tidak bijak, jikalau sampai berani menyatakan bahwa Upakara dan Upacara Suci itu sebagai bentuk pemborosan, pemiskinan, apalagi sampai menghasut orang untuk meninggalkan tata-titi warisan Upakara dan Upacara Suci ini,’’ kata Gubernur.

Gubernur Koster menegaskan, sungguh merupakan tindakan tidak terpuji mengagung-agungkan budaya luar, berikut membawa budaya luar itu ke Gumi Bali, membenturkan dengan budaya Bali, apalagi sampai meninggalkan dan menenggelamkan Kebudayaan Bali. Hal ini benar-benar bertentangan dengan masyarakat dunia yang justru sangat mengagumi, mencintai, dan menghormati Kebudayaan Bali. Bahkan mereka sampai berulang kali mengunjungi Bali hanya untuk melihat kekayaan, keunikan, dan keunggulan Kebudayaan Bali.

Dalam arus deras dinamika zaman secara lokal, nasional, dan global saat ini, Bali tengah menghadapi permasalahan dan tantangan berat serta kompleks yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlanjutan Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya, juga Kearifan Lokal Bali. Krama Bali agar senantiasa eling, waspada, tragia, dan pageh dalam menghadapi ancaman baik internal maupun eksternal yang berupaya merongrong, melemahkan, bahkan berniat menggantikan keberadaan Kebudayaan Bali beserta tata-titi Upakara-Upacara Dresta Bali ini.

Gubernur mengingatkan, kita patut bersyukur, Bali memiliki Desa Adat yang diwariskan oleh Leluhur Bali, di mana Krama Desa Adat secara konsisten terus melaksanakan Upakara dan Upacara dengan tata-titi yang menyatukan Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya, dan Kearifan Lokal, sehingga secara otomatis kehidupan Seni-Budaya Bali terpelihara secara permanen dan berkelanjutan. Seni-Budaya Bali tidak akan pernah mati, tidak akan pernah punah, dan tidak akan pernah redup, tetapi justru akan terus hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Inilah yang menjadi kekuatan inheren Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, sehingga Bali menjadi pulau yang sangat religius, kultural, tenget, dan mataksu.

‘’Dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, saya berkomitmen sungguh-sungguh menjadikan Kebudayaan sebagai hulu pembangunan Bali, guna mewujudkan Gumi dan Krama Bali benar-benar berkepribadian dalam Kebudayaan sesuai Prinsip Trisakti Bung Karno. Saya memastikan bahwa saya senantiasa berada di garda terdepan dalam penguatan dan pemajuan Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya dan Kearifan Lokal Bali. Arah dan pola kebijakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Bali, serta telah diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan dalam berbagai program,’’ ucap Gubernur.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan untuk memajukan Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya, dan Kearifan Lokal Bali yaitu: Memperkuat Desa Adat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020. Menerapkan Hari Penggunaan Busana Adat Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018. Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018. Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020. Menyelenggarakan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020. Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020. Pelestarian Tanaman Endemik Bali sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan Penghijauan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020. Memberdayakan Minuman Khas Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Bali Energi Bersih melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021. Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021. Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam Bali Era Baru melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022. Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 05 Tahun 2022.

Baca Juga  <strong>PDI Perjuangan Bali Doakan Pileg dan Pilpres 2024 Berjalan Lancar, Aman, Damai dan Sukses</strong>

‘’Oleh karena itu, sebagai Gubernur, saya mengajak segenap Krama Bali di mana pun berada, mari bersama-sama dengan penuh kesadaran berguru kepada Leluhur dan Panglingsir kita tentang kekuatan Rasa Bhakti, yang diwujudkan dengan sikap pageh, kukuh, tidak pernah lelah, dan tidak pernah menyerah dalam kondisi seberat apa pun. Mari bersama-sama kita menjaga dan memuliakan keluhuran serta kesucian Upakara dan Upacara Dresta Bali dalam keutuhan Kebudayaan Bali yang telah teruji dan terbukti rajeg sekaligus bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman,’’ ajak Gubernur Bali.

Sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab terhadap warisan Alam, Manusia/Krama, dan Kebudayaan Bali, Saya mengajak: ‘’Mari dengan penuh keyakinan dan ketangguhan, bergerak serentak, bersatu padu, bersama-sama terus memperkokoh, memperkuat, dan memajukan Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya, dan Kearifan Lokal Bali karya adi luhung Ida Bhatara Sahununan, Guru-Guru Suci, Ida Dalem Raja-raja Bali, Leluhur, Lelangit, Kawi Wiku, serta Panglingsir Bali. Marilah kita dengan terhormat menjadikan Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya dan Kearifan Lokal Bali yang adiluhung sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang kokoh, membangun Sumber Daya Manusia Bali unggul yang memiliki jati diri, berkarakter, dan bermartabat dalam menghadapi arus deras perubahan zaman.’’

Ayo dengan penuh bangga, kita jadikan Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya dan Kearifan Lokal Bali yang adiluhung sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan karya-karya seni-budaya secara kreatif dan inovatif yang mencerahkan masyarakat sejagat. Mari kita dengan percaya diri tinggi menjadikan Adat Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya dan Kearifan Lokal Bali yang adiluhung sebagai basis untuk mengembangkan perekonomian lokal Krama Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali, guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali niskala-sakala.

‘’Dengan keseluruhan cara, pola perilaku demikian, yang dilakukan secara bersama-sama dengan konsisten dan teguh pendirian oleh segenap komponen Krama Bali, saya meyakini bahwa Gumi Bali dengan kebudayaannya akan tetap kokoh dan lentur dalam menghadapi arus deras perkembangan zaman, termasuk munculnya permasalahan dan tantangan dalam skala lokal, nasional, dan global. (*/gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Warga Sorga Lokapaksa Puji Kerendahan Hati Koster, Rela Lesehan dan Dengarkan Aspirasi Krama

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  <strong>PDI Perjuangan Bali Doakan Pileg dan Pilpres 2024 Berjalan Lancar, Aman, Damai dan Sukses</strong>

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Wayan Koster Paparkan Ekonomi Kerthi Bali di ‘’World Economic Situation And Indonesia’s Prospects’’

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga

Bersumber dari Perubahan APBD 2026, Bantuan Rp 75 Juta Diharapkan Hadirkan Hunian Layak bagi Keluarga Kurang Mampu

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana
TINJAU BEDAH RUMAH: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana

Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 75 juta.

Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.

Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.

Baca Juga  Wayan Koster Paparkan Ekonomi Kerthi Bali di ‘’World Economic Situation And Indonesia’s Prospects’’

I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.

Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.

Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.

Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca