Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Bali 2025-2030, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat (11/4).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng tersebut menegaskan pada periode kedua ini dirinya bersama dengan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta akan semakin optimal dan ngebut menuntaskan program-program pembangunan Bali yang berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pmebangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru.
“Pada periode pertama program tidak berjalan progresif karena terkendala pandemi Covid-19. Namun, astungkara sejumlah pencapaian sudah ada meskipun belum optimal,” jelasnya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh Wagub I Nyoman Giri Prasta, Sekda Prov. Bali Dewa Made Indra, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, SH, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, Sekda 9 Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi se-Bali, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali.
Menurutnya, lima tahun adalah waktu yang cukup singkat, sehingga ia pun melibatkan berbagai pihak untuk menyukseskan program-program lima tahun ke depan. “Jika kita kerja dengan cara biasa maka program yang kita canangkan tidak akan selesai,” imbuhnya.
Adapun berbagai permasalahan dan tantangan Bali ke depan yang menurutnya sangat mendesak dan perlu segera ditangani yaitu: 1) alih fungsi lahan yang secara tidak langsung menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan, ancaman ketersediaan air bersih, sampah semakin banyak hingga kesenjangan ekonomi di Sarbagia (Denpasar, Badung, Gianyar), 2) Kapasitas infrastruktur dan transportasi publik jauh dari memadai yang juga menyebabkan kemacetan, keamanan berkurang, kesempatan berusaha masyarakat lokal Bali semakin berkurang, hingga munculnya komunitas orang asing yang ekslusif, serta 3) Penodaan tempat-tempat suci semakin meningkat hingga rusaknya pakem dan keorisinilan budaya Bali.
Untuk menanggulangi berbagai permasalahan-permasalahan tersebut, Gubernur yang juga merupakan Ketua DPD PDIP Provinsi Bali itu pun membentuk tim percepatan program prioritas mendesak yang tidak hanya melibatkan unsur Perangkat daerah Provinsi Bali, namun juga unsur para ahli, perguruan tinggi hingga unsur masyarakat. Berbagai permasalahan mendesak yang perlu diselesaikan periode 2025-2030 seperti masalah sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber baik di desa/kelurahan maupun di bidang usaha hingga tempat ibadah, serta masalah kemacetan. Selain itu, juga dibentuk Tim Terpadu Operasi Penertiban seperti penertiban transportasi pariwisata, penertiban usaha pariwisata, penertiban wisatawan asing yang nakal, penanganan perusakan ekosistem danau, sungai, laut dan gunung, tim terpadu penertiban baliho, reklame/iklan, tim terpadu penertiban produk arak gula, tim terpadu penertiban penggunaan aksara Bali. Dan, pembentukan pelaksanaan program prioritas periode 2025-2030 yang meliputi tim penyelerasaan RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMD Semesta Bali Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2030, dll.
Dengan dibentuknya tim-tim tersebut, ia pun mengintruksikan agar masing-masing tim segera melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dan bisa bekerja secara ngayah hingga tidak membebani APBD.
Selain permasalahan di atas, Bali, menurutnya sudah siap untuk menjadi pulau swasembada energi ke depan. Sehingga semua kebutuhan energi listrik di Bali bisa terpenuhi dari pulau Bali saja tidak tergantung lagi dari pulau lain. “Untuk ini, PLN sudah menyatakan kesanggupannya dan saya sangat apresiasi hal tersebut,” tuturnya.
Ia pun berharap, dengan progresifnya kerja Pemprov Bali yang melibatkan berbagai pihak ini bisa segera mewujudkan Bali Padma Bhuwana yang terdiri dari Mental Diri-Kolektif Mendunia, Bali sebagai tempat Aktualisai Prestasi Mendunia, hingga Bali sebagai Inspirasi Dunia. “Dengan ini saya mengajak semua pihak untuk bekerja fokus, lurus dan tulus, ngayah segenap hati untuk kepentingan Bali ke depan,” tutupnya. (gs/bi)
