Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pj. Gubernur Bali Minta Dukungan Pusat Atasi Kemacetan di Bali

BALIILU Tayang

:

kemacetan di bali
RAKOR: Pj. Gubernur S.M. Mahendra Jaya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimasi Layanan Kebandarudaraan yang digelar di Hotel Novotel, Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada Kamis (23/1/2025). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pj. Gubernur S.M. Mahendra Jaya meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan kemacetan di Provinsi Bali. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimasi Layanan Kebandarudaraan yang digelar di Hotel Novotel, Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada Kamis (23/1/2025).

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, melibatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BPKP.

Dalam paparannya, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Bali. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Terkait perkembangan pariwisata, ia menuturkan bahwa Bali merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi turis mancanegara. Hal ini dapat dilihat dari layanan penerbangan di Bandara Ngurah Rai yang didominasi oleh penerbangan internasional. “60 persen internasional, 40 persen domestik,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas upaya penataan dan penambahan moda transportasi di sekitar bandara. Berkat langkah tersebut, ia bersyukur kemacetan di akses bandara yang terjadi tahun lalu tidak terulang tahun ini. Namun, menurutnya, penataan transportasi masih perlu terus dilakukan, khususnya di akses keluar bandara. Ia juga menyoroti pemberhentian operasi Trans Metro Dewata per 1 Januari 2025 yang berdampak pada akses menuju bandara, karena tiga koridor dari dan ke Bandara Ngurah Rai otomatis dihentikan. “Saat ini kami sedang mengupayakan pergeseran anggaran untuk bisa mengambil alih,” ujarnya seraya mendukung langkah pemerintah dalam mengoptimalkan water taxi sebagai transportasi alternatif.

Baca Juga  Kolaborasi Event 2024 Berjalan Sukses, Pemprov Bali Sampaikan Terima Kasih

Lebih lanjut, Mahendra Jaya memaparkan progres rencana pembangunan Subway Bali yang saat ini memasuki fase penetapan trace (jalur). Rute yang diusulkan meliputi Bandara I Gusti Ngurah Rai–Central Parkir Kuta–Seminyak–Berawa–Cemagi, Bandara I Gusti Ngurah Rai–Jimbaran–Universitas Udayana–Nusa Dua, Central Parkir Kuta–Sesetan–Renon–Sanur dan Renon–Sukawati–Ubud. Subway dinilai menjadi solusi karena pelebaran jalan di darat sulit dilakukan mengingat padatnya pemukiman penduduk. Ia berharap usulan tersebut segera disetujui oleh Kementerian Perhubungan sehingga proyek Subway Bali bisa berlanjut ke tahap berikutnya.

Menko Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyambut baik rencana pengembangan Subway Bali dan berencana membahasnya dalam pertemuan khusus. Ia menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian khusus kepada Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. “Kita ingin Bali tetap menjadi destinasi wisata kelas dunia,” ujar Menko yang akrab disapa AHY.

Menurut AHY, Bali merupakan pulau yang unik dengan daya tarik luar biasa. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai penataan, salah satunya melalui optimasi layanan kebandarudaraan.

Menutup pertemuan, Menko AHY menyampaikan beberapa arahan tindak lanjut kepada sejumlah kementerian. Kementerian Pariwisata bersama InJourney Airport diberi tugas untuk menjadikan Bali sebagai hub pariwisata bagi wisatawan asing melalui paket wisata bertajuk Bali Plus yang terhubung dengan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk memfasilitasi penyusunan regulasi guna mendukung pengoperasian water taxi. Kementerian Perdagangan ditugaskan untuk menentukan kriteria marketing points di beberapa bandara internasional guna membantu promosi produk-produk Indonesia dan meningkatkan ekspor nasional. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Sapa Siswa-siswi SD 9 Kesiman, Ny. Sagung Antari Jaya Negara Sampaikan Literasi Soal Pemilahan Sampah

Published

on

By

bunda literasi denpasar
MENYAPA SISWA: Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara saat menyapa siswa-siswi SD 9 Kesiman, dalam kegiatan literasi pengelolaan sampah berbasis sumber yang dirangkaikan dengan sosialisasi pencegahan kanker sejak dini, Selasa (26/5). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyapa siswa-siswi SD 9 Kesiman, dalam kegiatan literasi pengelolaan sampah berbasis sumber yang dirangkaikan dengan sosialisasi pencegahan kanker sejak dini, Selasa (26/5).

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan pengelolaan sampah kepada siswa sekolah serta untuk menumbuhkan budaya kebersihan dan mengajarkan siswa tentang pentingnya mengelola sampah secara bijak dan ramah lingkungan.

Dalam arahannya di depan para siswa-siswi, Sagung Antari yang didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana, dan jajaran kecamatan Denpasar Timur, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber hendaknya dijadikan kebiasaan baik yang diterapkan sejak dini.

“Anak-anakku, mulailah kebiasaan baik memilah sampah sejak dini. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, namun juga di lingkungan rumah. Bunda mengajak kalian semua untuk menerapkan kebiasaan ini setiap hari,” kata Sagung Antari.

Tidak hanya berbicara seputar pengelolaan sampah berbasis sumber saja, selebihnya Sagung Antari juga mengajak para siswa-siswi untuk mulai menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi. Memulai hidup sehat dengan rajin berolahraga, berpakaian rapi dan sopan, mengurangi penggunaan gadget, serta menghindari merokok baik rokok konvensional maupun rokok elektrik juga menjadi pesan yang disampaikan Sagung Antari kepada para siswa-siswi.

Sementara itu, Kepala SD 9 Kesiman, I Putu Agus Sucipta Ariawan menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan sosialisasi yang dilaksanakan di sekolahnya. Pihaknya menjelaskan, siswa-siswi SD 9 Kesiman sendiri telah mulai menerapkan pemilahan sampah berbasis sumber.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bunda Literasi Kota Denpasar. Semoga dengan kunjungan ini, akan menambah semangat siswa-siswi kami,” katanya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Jelang Tutup Tahun, Pj. Gubernur Bali Beri Penghargaan untuk Penggiat Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial
Lanjutkan Membaca

NEWS

Menteri LH dan Gubernur Koster Bertemu, Sesama Alumni ITB Satukan Langkah Selesaikan Persoalan Sampah Bali

Published

on

By

gubernur koster
BERTEMU: Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Gubernur Bali Wayan Koster bertemu di kantor KLH Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Gubernur Bali Wayan Koster bertemu di kantor KLH Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026. Pertemuan kedua figur alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini guna membahas sejumlah langkah strategis penyelesaian persoalan sampah di Pulau Dewata.

Usai pertemuan, Gubernur Koster menjelaskan, bersama Menteri LH membahas penanganan sampah di Bali termasuk rencana pembangunan PSEL (Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik) di Denpasar Raya.

“Pak Menteri LH komitmen, Provinsi Bali menjadi prioritas penyelesaian masalah sampah terlebih karena Bali merupakan destinasi wisata utama dunia,” kata Gubernur Koster.

Gubernur Bali dua periode ini mengatakan, Menteri LH sangat mendukung langkah-langkah strategis penanganan sampah yang telah dilaksanakan Gubernur Bali dan jajarannya di Bali mulai dari hulu hingga hilir.

Koster juga mengatakan, Menteri LH akan datang ke Bali 9 Juni 2026. Menteri akan melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur dan Walikota/Bupati beserta jajaran terkait dalam penanganan sampah. Termasuk membahas terkait TPA Suwung dan pengolahan sampah menjadi energi listrik/PSEL.

“Nanti Pak Menteri juga akan meninjau lapangan ke TPA Suwung dan lokasi PSEL pada lahan Pelindo di Benoa,” kata Koster.

Gubernur Koster dan Menteri Jumhur Hidayat memiliki kedekatan emosional karena almamater ITB. Kedekatan ini memudahkan kedua sosok terbaik tanah air ini dalam menyamakan persepsi kebijakan dan upaya nyata yang harus segera dilaksanakan untuk menuntaskan penyelesaian masalah sampah di Bali.

Sejumlah regulasi dan langkah nyata strategis terkait pengelolaan sampah di Bali telah dijalankan Gubernur Koster dan jajarannya. Seperti aplikasi regulasi Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 (Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai), Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 (Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber) dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Pengelolaan sampah berbasis sumber merupakan jargon pengelolaan sampah di Bali karena bisa mengurangi volume sampah organik ke TPA Suwung. Sehingga, saat PSEL beroperasi akan mendapat suplai sampah anorganik dan residu yang berkualitas tanpa bercampur sampah organik. (gs/bi)

Baca Juga  Jelang Tutup Tahun, Pj. Gubernur Bali Beri Penghargaan untuk Penggiat Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pastikan Sesuai Aturan, DPRD Badung Setujui Hibah Tanah Pura Dalem Gulingan Gede Mengwi 

Published

on

By

hibah tanah pura dalem gulingan
RAKER GABUNGAN: Rapat kerja gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Badung dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara bersama Ketua Komisi II I Made Sada dan Ketua Komisi III I Made Ponda Wirawan bersama sejumlah OPD terkait persetujuan hibah tanah untuk Pura Dalem Gulingan Gede, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi di Ruang Gosana II Lantai II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa, 26 Mei 2026. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait persetujuan hibah tanah untuk Pura Dalem Gulingan Gede, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi di Ruang Gosana II Lantai II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa, 26 Mei 2026.

Raker Gabungan DPRD Badung membahas tindak lanjut permohonan hibah tanah yang diajukan pengempon Pura Dalem Gulingan Gede.

Sejumlah OPD yang hadir dalam Raker Gabungan DPRD Badung meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Badung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung, Bagian Hukum hingga Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Badung.

Raker Komisi I, II dan III DPRD Badung dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara bersama Ketua Komisi II I Made Sada dan Ketua Komisi III I Made Ponda Wirawan serta dihadiri sejumlah Anggota DPRD Badung.

Agenda ini merupakan tindak lanjut surat dari Kepala BPKAD Kabupaten Badung tertanggal 18 Mei 2026 terkait permohonan persetujuan hibah tanah.

Dalam Raker tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara menyatakan persetujuan terhadap proses hibah tanah antara Desa Adat dan Pemerintah Kabupaten Badung karena dinilai telah memenuhi mekanisme hukum dan aturan yang berlaku.

Lanang Umbara menjelaskan, sebelumnya telah terjadi kesepakatan lisan antara Pemda Badung melalui DLHK Badung dengan pengempon Pura Dalem Gulingan Gede mengenai pertukaran lahan.

“Kita telah memberikan persetujuan terkait permohonan pengempon Pura Dalem Gulingan Gede perihal hibah menghibahkan tanah tersebut. Kenapa kita menyetujui dan merekomendasikan persetujuan tersebut, karena dari mekanisme hukum dan aturan sudah sesuai. Nantinya, Desa Adat menghibahkan tanah 24 are ke Pemda Badung dan Pemda Badung menghibahkan 45 are ke Desa Adat,” kata Lanang Umbara.

Baca Juga  Gubernur Koster Tegaskan Kebudayaan Manuskrip Kearifan Lokal Bali Harus Dijaga

Lanang Umbara menyebutkan, tanah aset pelaba pura seluas 24 are saat ini telah digunakan sebagai kantor UPT DLHK Mengwi. Sebagai pengganti, Pemkab Badung akan menghibahkan lahan seluas 45 are yang berada di Munduk Suka Jiwa, Subak Dalem, Mengwi.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Badung I Made Rai Wirata mengatakan proses hibah tersebut perlu segera mendapatkan legalitas hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Untuk itu, kami mohon rekomendasi kepada DPRD Badung agar ini sah secara hukum,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca