Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah dan menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui percepatan digitalisasi pajak daerah dan pengendalian inflasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yang digelar di Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Rabu (24/6).

Kegiatan ini dihadiri Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan, Kepala Bulog Propinsi Bali Simon Melki Sedek, Direktur Teknologi Informasi BPD Bali IB Gede Setia Yasa, perwakilan Kadin Bali, Ketua IPPAT Denpasar serta sejumlah pemangku kepentingan, baik dari instansi vertikal dan perangkat daerah.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya menegaskan bahwa digitalisasi daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi penemerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi harus mampu menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dinilai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Jaya Negara.

Lebih jauh Jaya Negara juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda Kota Denpasar telah mampu meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak daerah.

“Apalagi di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah akibat penurunan dana transfer ke daerah, inovasi yang telah diluncurkan Bapenda Denpasar mampu menggenjot pendapatan daerah,” katanya

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan mengapresiasi sinergi yang selama ini dibangun Pemerintah Kota Denpasar dalam pengendalian inflasi. Ronald menjelaskan bahwa Denpasar memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bali, sehingga keberhasilan menjaga stabilitas harga di Kota Denpasar turut berpengaruh terhadap capaian inflasi Provinsi Bali secara keseluruhan. Meski demikian, Ronald mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan.

Sementara Ketua Harian TP2DD dan TPID Kota Denpasar yang juga Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, didampingi Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Merta, melaporkan bahwa TPID Kota Denpasar terus mengoptimalkan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari operasi pasar, bazar pangan, pemantauan stok komoditas strategis hingga penguatan kerja sama antar daerah.

Di sisi lain, implementasi pembayaran digital untuk seluruh jenis pajak daerah telah mencapai 95 persen, menunjukkan semakin kuatnya budaya transaksi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Capaian tersebut didukung oleh berbagai inovasi digital yang terus dikembangkan, di antaranya Reditia, Melodi Sanur, Paon Gatsu, KLADI 5B, Pagi Bersinar BPHTB, SIPARKIR, dan SIPERDI.

“Melalui kolaborasi dan inovasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Denpasar optimistis mampu menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi digital, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara juga meluncurkan dua inovasi baru, yakni Kedai Pasar (Kawasan Ekonomi Digital Terintegrasi sebagai klaster digital di kawasan Panjer, Sesetan dan Sidekarya serta inovasi SMALDING (Smart Building Dharma Negara Alaya) sebagai model tata kelola aset pemerintah yang modern, efisien, dan berbasis data. Kehadiran inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas ekosistem transaksi digital sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perangkat daerah dalam mendukung digitalisasi keuangan, Pemkot Denpasar juga menyerahkan penghargaan kepada instansi dengan penggunaan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terbanyak, yakni Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Penghargaan serupa diberikan kepada UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan, UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan, dan UPTD Puskesmas I Denpasar Timur sebagai puskesmas dengan capaian transaksi keuangan digital tertinggi. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – PLN mengintensifkan edukasi keselamatan ketenagalistrikan kepada masyarakat selama musim layang-layang guna menjaga keandalan pasokan listrik di Bali. Upaya ini dilakukan menyusul meningkatnya gangguan jaringan listrik akibat layang-layang yang tersangkut pada jaringan distribusi maupun transmisi.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, PLN mencatat 33 kejadian gangguan jaringan listrik yang disebabkan oleh layang-layang di Bali. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 kejadian terjadi pada periode Mei hingga Juni, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat bermain layang-layang selama musim angin dan masa libur sekolah.

Sebagai bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat, PLN bersama unsur distribusi dan transmisi di Bali menggelar talkshow bertajuk “Bijak Bermain Layang-layang untuk Keselamatan Ketenagalistrikan” di Radio RPKD FM, Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bermain layang-layang di lokasi yang aman dan jauh dari jaringan listrik.

Dalam talkshow tersebut, Team Leader K3L PLN UP2D Bali, Ari Hidayanto, menjelaskan bahwa musim layang-layang yang berlangsung pada periode April hingga September berpotensi meningkatkan risiko gangguan kelistrikan apabila aktivitas tersebut dilakukan di dekat jaringan listrik. Layang-layang yang tersangkut pada jaringan distribusi maupun transmisi dapat menyebabkan terputusnya pasokan listrik dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Edukasi juga disampaikan oleh Team Leader K3L dan Keamanan PLN ULP Sanur Made Aris Prasetya, Team Leader K3 dan Keamanan PLN UPT Bali AA Sutrisna Dwi Putra, serta Gusti Ngurah Puja Mantrawan. Dalam kesempatan tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk menerbangkan layang-layang jauh dari jaringan listrik, tidak menggunakan benang atau material yang bersifat konduktif, tidak menginapkan layang-layang, serta segera melaporkan kepada PLN apabila menemukan layang-layang yang tersangkut pada jaringan listrik.

Manager PLN UP2D Bali, Petrus Irwan Ichwansaputra, mengatakan bahwa keandalan pasokan listrik memerlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

“Gangguan akibat layang-layang masih menjadi salah satu penyebab terputusnya pasokan listrik di Bali. Dari 33 kejadian yang kami catat sepanjang semester pertama tahun ini, sebagian besar terjadi dalam dua bulan terakhir. Karena itu kami mengajak masyarakat memilih lokasi bermain yang aman dan tidak berada di sekitar jaringan listrik agar tradisi bermain layang-layang tetap dapat dinikmati tanpa mengganggu keselamatan maupun keandalan pasokan listrik,” ujar Petrus.

Penyiar Radio RPKD FM, Bambang Hariyadi, mengapresiasi upaya PLN dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media radio.

“Melalui talkshow ini masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai risiko bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Edukasi seperti ini penting untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keselamatan dan keandalan pasokan listrik,” ujar Bambang.

Selain melakukan sosialisasi, PLN juga secara rutin melaksanakan patroli dan inspeksi jaringan listrik, khususnya pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan akibat layang-layang. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil sendiri layang-layang yang tersangkut pada jaringan listrik karena berisiko menimbulkan kecelakaan. Masyarakat dapat segera melaporkan kejadian tersebut melalui aplikasi PLN Mobile, Contact Center PLN 123, kantor PLN terdekat, maupun kanal media sosial resmi PLN agar dapat ditangani petugas secara aman dan cepat.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan tradisi bermain layang-layang yang menjadi bagian dari budaya Bali dapat terus berlangsung secara aman tanpa mengganggu keselamatan maupun keandalan pasokan listrik. (eka/bi)

Tabanan, baliilu.com – Sesuai arahan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait inovasi pengelolaan sampah di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta, Selasa (23/6). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memperkuat pengelolaan sampah yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran BRIN, mulai dari Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah hingga Tim Manajemen Riset dan Inovasi Regional Jawa Timur dan Bali, dibahas kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan, penerapan inovasi dan teknologi pengelolaan sampah, serta peluang kerja sama antara Pemkab Tabanan dan BRIN.

Didampingi Kasubag Umum dan Keuangan Brida Tabanan, Wabup Dirga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan penanganan sampah sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular berbasis inovasi. Menurutnya, persoalan sampah memerlukan penanganan yang tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga didukung riset dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Kehadiran kami merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memperkuat pengelolaan sampah yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui pertemuan ini, kami berharap dapat memperoleh masukan serta menjajaki peluang kerja sama dengan BRIN dalam pengembangan berbagai inovasi pengelolaan sampah,” ujar Dirga.

Ia juga berharap sinergi antara Pemkab Tabanan dan BRIN dapat menghasilkan langkah konkret, mulai dari pengurangan sampah dari sumber, pengolahan berbasis teknologi, hingga pengembangan ekonomi sirkular yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Yopi, memaparkan berbagai dukungan yang dapat diberikan BRIN kepada pemerintah daerah melalui riset, kajian, inovasi, dan teknologi sesuai kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat peran Brida dalam mendorong inovasi daerah. Ia juga menjelaskan pengelolaan sampah dapat dilakukan pada tingkat rumah tangga, kawasan, hingga kabupaten/kota.

Pada skala Kabupaten/Kota, dikatakannya salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah incinerator yang mampu mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi listrik, dengan penerapan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. (gs/bi)