Lombok Barat, NTB, baliilu.com – Suasana penuh semangat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026. Sejak pagi, masyarakat dari berbagai desa telah memadati kawasan bendungan. Senyum, lambaian tangan, hingga sapaan penuh antusias mengiringi kehadiran Presiden Prabowo pada peresmian lima bendungan di Indonesia.

Di tengah antusiasme tersebut, Husnul Hakim, petani asal Desa Penimbung, mengungkapkan perubahan besar yang dirasakan sejak Bendungan Meninting mulai berfungsi. Menurutnya, persoalan kekurangan air yang selama bertahun-tahun membayangi para petani kini telah teratasi.

“Awalnya yang sebelum ada Meninting ini bahwa dari jam 8 malam sampai jam pagi petani mencari air. Tapi alhamdulillah semenjak adanya Bendungan Meninting ini para petani tidak mencari air lagi. Tinggal menunggu di sawahnya semuanya dialiri alhamdulillah,” ujarnya.

Senada, perwakilan petani dari Desa Gegerung, Rusni, juga menilai bahwa bendungan ini menjadi jawaban atas persoalan air yang selama ini kerap terjadi di kalangan petani. “Kalo sebelum ada bendungan ini kondisinya banyak problem artinya karena subak-subak dari petani itu berebut air gitu kan karena kering, tapi insyaallah, alhamdulillah besok ini ke depannya lebih oke lah masalah soal seperti itu. Petani juga bertaninya lancar,” katanya.

Sementara itu, petani asal Desa Penimbung Barat, I Gede Darma Putra, menyebut Bendungan Meninting menjadi penopang penting bagi peningkatan produktivitas pertanian. Menurutnya, jika sebelumnya petani hanya mampu menanam dua kali setahun, kini mereka dapat meningkatkan intensitas tanam menjadi tiga kali dalam setahun.

“Sebelumnya itu kita bisa menanam cuma dua kali. Pada musim kemarau itu terjadi kesulitan air atau paceklik, nah itu sekarang dengan adanya bendungan ini sangat bermanfaat kita bisa menanam tiga kali dalam setahun. Nah itu untuk mengatasi juga kebanjiran pada waktu musim hujan dan mitigasi pada waktu musim kemarau,” ucap I Gede Darma Putra.

Tak hanya sektor pertanian, manfaat bendungan juga dirasakan masyarakat dari sisi ekonomi. Hadiah, warga Desa Bukittinggi, mengatakan kawasan bendungan mulai menghadirkan peluang usaha baru bagi warga sekitar.

“Sementara warga sekitar memanfaatkan untuk memancing ikan dan untuk mengurangi atau menutupi kebutuhan rumah tangga. Kemudian manfaatnya adalah perekonomiannya ada kemajuan sedikit dibanding yang dulu. Karena apa? Pengaruh kedatangan warga, para wisatawan yang datang atau berkunjung,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga turut meresmikan empat bendungan lain, yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali. (gs/bi)

Lombok Barat, NTB, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan lima bendungan dan keberhasilan Indonesia mengimplementasikan B50 merupakan bukti nyata kerja keras pemerintah dalam mengelola kekayaan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang makmur. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026.

Kepala Negara kemudian mengaitkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan capaian pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Sehari sebelumnya, Presiden meresmikan implementasi B50 yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mampu memproduksi bahan bakar diesel berbasis minyak sawit dengan campuran 50 persen.

“Lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar Rp 9,79 triliun. 9,79 triliun. Kemarin adalah hari yang sangat bersejarah. Saya meresmikan launching Indonesia negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari tanaman nabati, dari kelapa sawit. Solar kita sekarang 50 persen dari kelapa sawit,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Kepala Negara, implementasi B50 menandai dimulainya penghentian impor solar dari luar negeri. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 170 triliun setiap tahunnya.

“Jadi ini prestasi kita negara pertama di dunia. Satu, yang berani bikin B50. Dua, berhasil bikin B50. Dulu waktu kita mulai, waduh banyak yang menentang. Tidak bisa, nanti mesin rusak. Nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin. Nanti ini, nanti itu,” imbuh Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menilai bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penguatan kemandirian energi merupakan hasil dari kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, pemerintah akan terus mengedepankan efisiensi pengelolaan anggaran dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih agar semakin banyak sumber daya negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

“Yang kita perjuangkan, yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi, melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Ini perjuangan kita untuk Indonesia makmur,” tegas Presiden Prabowo.

Melalui pembangunan bendungan, penguatan ketahanan energi, dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh empat fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra-PSI, dan Fraksi Demokrat-NasDem, pada Sidang Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7).

“Semua masukan bagus dan konstruktif berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD,” ungkap Giri Prasta.

Secara umum, seluruh fraksi menerima dan mengapresiasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, seluruh fraksi juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Giri Prasta menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peran eksekutif dan legislatif. Ia menilai kedua lembaga tersebut harus memiliki komunikasi yang baik dan saling bersinergi. Eksekutif berfungsi menjalankan pemerintahan, sementara legislatif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

“Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana kita mampu mengambil kebijakan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Krama Bali,” jelas mantan Bupati Badung tersebut.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Bali tepat sasaran, antara lain melalui perencanaan yang matang terhadap seluruh program dan kegiatan, serta melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Ketika perencanaannya matang, maka serapan anggaran akan lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait adanya SiLPA dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Giri Prasta menegaskan bahwa serapan anggaran bukan tidak tercapai, melainkan dapat dipengaruhi oleh efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Lebih lanjut, Giri Prasta juga menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara umum, ia menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD dalam penyusunan raperda tersebut.

“Pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Produk hukum daerah tidak hanya menjadi dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi instrumen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan pembangunan daerah, serta melindungi kepentingan masyarakat Bali. (gs/bi)