Jembrana, baliilu.com – Tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap satu orang yang dilaporkan hilang setelah sampan yang ditumpanginya menabrak kayu mengapung hingga rusak parah di Perairan Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (10/9/2026) pagi. Ciri-ciri sampan berbahan fiber, warna putih dan tertera nama RAHAYU.

Awalnya korban bersama 2 rekan lainnya melaut, namun nahas saat berada di tengah perairan, sampan tersebut pecah saat tiba-tiba menghantam kayu. Ketiganya sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada pecahan sampan. Mereka terapung-apung di laut selama kurang lebih 30 menit. Dua orang berhasil diselamatkan, sedangkan I Gusti Putu Sugiarta tidak lagi terlihat saat bantuan dari nelayan yang melintas tiba di lokasi. Sempat mereka melakukan pencarian dengan menyisir seputaran lokasi kejadian, namun hasilnya nihil.

Informasi mengenai kejadian tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul 11.15 Wita dari Ida Bagus Tripana, anggota Polair Polres Jembrana. Diketahui identitas korban atas nama I Gusti Putu Sugiarta (38). Setelah menerima laporan, personel Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana segera menuju Teluk Pelabuhan Gilimanuk untuk menggerakkan RIB (Rigid Inflatable Boat). Sebanyak tujuh personel Tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana ikut bergabung dengan unsur SAR lainnya. Pada sorti pertama pencarian, tim SAR gabungan berjumlah 5 personel lepas sandar menuju posisi terakhir korban terlihat.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya, mengatakan bahwa pencarian dilakukan dengan mengoptimalkan Alut SAR laut dan koordinasi dengan unsur SAR lainnya. “Begitu menerima laporan, kami langsung mengerahkan Tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana untuk melakukan pencarian terhadap korban. Tim SAR gabungan saat ini masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan area yang diperkirakan menjadi lokasi korban terakhir terlihat,” ujar I Nyoman Sidakarya.

Hingga pukul 14.40 Wita SRU laut melakukan pencarian hingga Perairan Pengambengan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Dinas Pariwisata Kota Denpasar terus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar secara daring, Kamis (10/9). Kegiatan ini diikuti OPD, camat, desa/lurah se-Kota Denpasar, Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar, unsur pelaku industri pariwisata dan ekraf, Forum Desa Wisata dan Pokdarwis, unsur universitas/Perguruan Tinggi, unsur media, dan institusi terkait lainnya. FKP ini diselenggarakan sebagai ruang untuk menyerap aspirasi/masukan sekaligus mengevaluasi dan menyempurnakan layanan kepada masyarakat dan wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti, mengatakan FKP menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain menyerap aspirasi, forum ini juga menjadi ruang untuk membahas penerapan, dampak, serta evaluasi kebijakan pelayanan publik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Pariwisata Denpasar tidak hanya berbicara mengenai kunjungan wisatawan, tetapi juga bagaimana pelayanan publik mampu memberikan pengalaman yang baik, memperkuat budaya, membuka ruang bagi ekonomi kreatif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, masukan dari FKP menjadi bagian penting dalam perbaikan pelayanan kami,” ujar Riyastiti.

Riyastiti menjelaskan, pembangunan pariwisata Kota Denpasar diarahkan sesuai visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dengan menekankan peningkatan kemakmuran masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi berlandaskan Tri Hita Karana.

Dalam FKP tersebut, sejumlah layanan publik menjadi perhatian, di antaranya penyewaan tempat di Dharma Negara Alaya (DNA), layanan angkutan tradisional Dokar Hias, serta layanan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif. DNA diarahkan sebagai ruang pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui diskusi, pameran, workshop, dan kegiatan berbasis budaya.

Sementara itu layanan Dokar Hias dikembangkan sebagai bagian dari pengalaman wisata Denpasar Heritage City Tour. Sebanyak delapan unit dokar melayani rute sejumlah kawasan heritage, seperti Pasar Badung, Jalan Gajah Mada, Puri Pemecutan, Lapangan Puputan Badung, Pura Agung Jagatnatha, Museum Bali dan sejumlah titik heritage lainnya. Layanan ini dapat dinikmati secara gratis setiap Sabtu dan Minggu dengan durasi sekitar 30 menit untuk satu perjalanan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar sepanjang 2025 mencapai 2.051.927 kunjungan, terdiri atas 558.521 wisatawan mancanegara dan 1.493.406 wisatawan domestik. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tercatat lima hari, sedangkan wisatawan domestik empat hari. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengembangan destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Komitmen peningkatan pelayanan juga tercermin dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pariwisata Kota Denpasar yang terus menunjukkan tren positif. Nilainya meningkat dari 88,53 pada 2023 menjadi 88,76 pada 2024 dan 89,72 pada 2025, seluruhnya berada dalam kategori sangat baik.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Semakin tinggi kepuasan masyarakat, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga kualitas dan menghadirkan inovasi pelayanan yang lebih baik, mudah, cepat dan transparan,” jelasnya.

Lebih lanjut, berbagai program terus dikembangkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, mulai dari promosi dan pemasaran melalui Sales Mission, Table Top, BBTF, Jakarta Kreatif Expo, Gathering Pariwisata, Denpasar Festival, Sanur Village Festival hingga D’Youth Festival.

Penguatan SDM dan pelaku usaha juga dilakukan melalui pembinaan usaha pariwisata, pelatihan pengelolaan destinasi, sertifikasi kompetensi tenaga kerja hotel dan restoran, pembinaan Pokdarwis, BKRAF Academy, fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pendataan infrastruktur penunjang ekonomi kreatif serta pemberian insentif bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.

Berbagai kegiatan kreatif seperti D’Youth Festival, Gathering Ekraf, Kreazine Denpasar dan creative event lainnya turut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas sekaligus memperkuat posisi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya.

Riyastiti menegaskan, ke depan pihaknya akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku pariwisata, komunitas kreatif dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kita ingin pariwisata Denpasar tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Budaya menjadi kekuatan, ekonomi kreatif menjadi penggerak, sementara pelayanan publik menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dan wisatawan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kota Denpasar, A.A. Amerta Jaya, menyambut baik pelaksanaan FKP tersebut. Menurutnya, pengembangan pariwisata Denpasar perlu terus diarahkan pada pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan, tetapi juga pengalaman wisata yang nyaman, aman, bersih dan menarik.

“Penguatan kebersihan, kualitas penerangan publik, peningkatan kompetensi SDM, serta penataan dan pemeliharaan bangunan menjadi bagian penting dalam membangun citra destinasi. Hal ini perlu dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah, pelaku pariwisata, masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya. (eka/bi)

Tabanan, baliilu.com – Memasuki tahapan lanjutan pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tabanan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Jawaban Bupati Tabanan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, mewakili Bupati Tabanan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pidato Pengantar Bupati sekaligus Tanggapan/Jawaban Bupati terhadap pandangan umum tersebut, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (9/10).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, dan diikuti oleh jajaran Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Forkopimda Tabanan atau yang mewakili, Sekda dan Asisten Setda Kabupaten Tabanan, Pimpinan Perangkat Daerah terkait, Pimpinan instansi vertikal, para Camat se-Kabupaten Tabanan, serta undangan terkait lainnya. Penyampaian tanggapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan lima Ranperda yang sebelumnya telah disampaikan melalui Pidato Pengantar Bupati pada Rapat Paripurna tanggal 9 September 2026.

Dalam penyampaian tanggapan Bupati yang disampaikan oleh Wabup Dirga, Pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap lima Ranperda. Lima Ranperda tersebut disusun sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyiapkan landasan hukum yang jelas dan pasti, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan tatanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani.

“Pada prinsipnya kami sependapat dengan pemandangan dewan, di tengah kondisi perekonomian saat ini Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya melakukan penyesuaian terhadap postur pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara optimal serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, serta pencapaian target daerah secara terukur,” tegasnya.

Terkait penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara, kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat rasio penjaminan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi usaha rakyat. Sedangkan penyertaan modal pada Perumda Sanjaya Singasana diarahkan untuk memperkuat struktur dan keuangan perusahaan agar mampu menggerakkan perekonomian daerah serta memberikan kontribusi PAD secara berkelanjutan.

“Penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara bertujuan untuk memperkuat rasio penjaminan dan memperkuat akses pembiayaan bagi usaha rakyat, dan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Sanjaya Singasana untuk memperkuat struktur dan keuangan Perumda supaya menggerakkan ekonomi daerah,” lanjutnya.

Sementara itu, Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diarahkan untuk melindungi lahan pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun Ranperda tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu ditujukan untuk menciptakan tata kelola utilitas yang lebih tertib, aman, dan terintegrasi.

“Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan melindungi lahan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan petani,” paparnya.

Menutup penyampaiannya, Wabup Dirga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tabanan atas pandangan dan masukan yang telah diberikan. Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap pembahasan kelima Ranperda dapat terus berjalan secara konstruktif melalui sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga seluruh Ranperda dapat diselesaikan sesuai tahapan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tabanan. (gs/bi)