Connect with us

NEWS

PLTS Atap, Manfaatkan Energi Terbarukan Naikkan Daya Tarik Pariwisata Bali

BALIILU Tayang

:

de
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa saat gelar temu media, Jumat (5/3-2021), di Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, yang menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi dan misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yakni menjadikan Bali yang bersih, hijau dan indah serta menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali perlu dibangun sistem energi bersih yang ramah lingkungan atau mendorong pemanfaatan energi terbarukan di daerah.

‘’Dengan memanfaatkan energi bersih terbarukan akan memperkuat posisi Bali sebagai tujuan pariwisata yang ramah lingkungan, yang kita harapkan bisa menaikkan daya tawar maupun daya tarik Bali terhadap wisatawan lokal dan mancanegara,’’ terang Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa saat gelar temu media, kerjasama antara CORE Udayana dan IESR, yang juga menghadirkan Kepala CORE Udayana Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, Ph.D., Jumat (5/3-2021), di Denpasar.

Fabby Tumiwa lanjut memaparkan, dalam rangka melaksanakan Pergub Bali Energi Bersih, juga mendorong kemandirian Bali dalam penyediaan energi terbarukan, potensi energi surya bisa dikembangkan secara besar-besaran. ‘’Dalam pandangan kami, mungkin dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta dan masyarakat,’’ ujar Tumiwa.

Gelar temu media dengan narasumber Direktur IESR Fabby Tumiwa dan Kepala CORE Udayana Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, Ph.D, Jumat (5/3-2021), di Denpasar.

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), kata Fabby Tumiwa merupakan salah satu yang mungkin dilakukan karena pergub memandatkan untuk bangunan di atas 500 meter persegi menggunakan PLTS atap paling tidak 20 persen dari luasan bangunan dan juga bangunan pemerintah juga bisa menggunakan PLTS atap sesuai dengan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Untuk mencapai Bali energi mandiri, ungkap Tumiwa, memang dalam kondisi ini kepastian Pergub itu perlu dilaksanakan dengan roadmap, peta jalan yang jelas. Sehingga stakeholder bisa tahu apa yang harus dilakukan. ‘’PLN juga bisa tahu, perencanaan sistem PLN disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul di masyarakat.  Dengan adanya lebih banyak PLTS bisa mempengaruhi sistem PLN. Dan saya kira PLN cukup positif merespons ini. Karena kalau pasokan energi terbarukan cukup besar maka PLN bisa diuntungkan karena PLN bisa mengurangi biaya produksi listrik. Sayangnya terkendala pandemi, kita harapkan setelah pandemi Pemprov Bali bisa lari lebih cepat,’’ harapnya.

Saat ini, Tumiwa memperkirakan sebelum pandemi pasokan listrik Bali mencapai 900 MW dan ketika pandemi beban puncaknya turun sampai 35 persen. Beban energinya turun karena aktivitas ekonomi tak banyak berjalan khususnya di sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan pertokoan.

Kalau dilihat kebutuhan listrik ke depan setelah pandemi, Tumiwa memperkirakan bisa naik 1.000 MW, dimana diusulkan terpenuhi melalui interkoneksi Jawa-Bali, juga dengan target pengembangan energi surya sebesar 50 MW pada tahun 2025 sesuai Rancangan Umum Energi Daerah Bali. Namun, kalau Bali memiliki lebih banyak pembangkit listrik terdistribusi, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Atap (PLTS Atap) maka ini merupakan sesuatu yang mix untuk mengamankan ketersediaan pasokan listrik di Bali. PLTS atap dapat berkontribusi secara signifikan.

‘’Energi yang berbasis Bali seperti PLTS atap perlu dikembangkan. Kalau ada gangguan pasokan dari Jawa, Bali tak terganggu. Bali tak perlu membangun pembangkit yang besar seperti PLTU. Kalau melihat potensi energi terbarukan yang besar di Bali, sebenarnya mungkin Bali mandiri energi yang bersumber dari energi bersih terbarukan akan memperkuat posisi Bali sebagai tujuan pariwisata yang ramah lingkungan,’’ ucapnya.

Tumiwa memaparkan dibandingkan dengan pembangkit tenaga uap, PLTS memang lebih mahal. Namun dibandingkan tenaga gas, PLTS cukup bersaing. PLTS dalam usia pakai sekitar 30 tahun. Setelah 10 tahun pemakaian investasi akan kembali, dan 20 tahun kemudian listrik yang dihasilkan gratis.

‘’Dengan kata lain, dalam kurun waktu 25 -30 tahun harga listrik PLTS jauh lebih murah dari pembangkit listrik manapun. Karena tak ada biaya operasional. Kalau pembangkit tenaga fosil atau batubara bergantung pada operating expense sangat tinggi, harga batubara berfluktuasi, tenaga kerja, inflasi, sedangkan PLTS tak ada perawatan,’’ ungkapnya.

Sementara itu,  Kepala CORE Udayana Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, Ph.D. menambahkan, Bali memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar seperti panas bumi dan air yang banyak digunakan ke hotel-hotel. Karena pengembangan energi panas bumi bisa terjadi gesekan, maka pembangkit listrik tenaga surya sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dengan lahan Bali yang cukup mahal maka atap menjadi pengembangan potensi paling penting, cepat dan target cepat tercapai.

PLTS atap sangat tepat digunakan pada yang jam operasionalnya siang hari seperti sekolah-sekolah, perkantoran. Demikian pula sektor pariwisata yang di saat pandemi menurunkan daya listrik dan ketika pandemi berakhir dan pariwisata kembali pulih maka jika menaikkan daya listrik akan lebih baik berinvestasi di PLTS.  

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengimbuhkan, Institute for Essential Service Reform (IESR) merupakan sebuah lembaga riset dan advokasi yang berlokasi di Jakarta dan bergerak dalam 4 isu besar yakni transformasi sistem energi, akses energi berkelanjutan, ekonomi hijau, dan mobilisasi berkelanjutan.

‘’Dalam salah satu fokus kerja kami melalui program akses energi berkelanjutan, sejak tahun 2019 IESR aktif melakukan kajian terkait pemanfaatan energi bersih, khususnya melalui teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Atap (PLTS Atap) di Provinsi Bali. Beberapa studi yang kami lakukan melingkupi ‘Perhitungan Potensi Teknis PLTS Atap pada Bangunan Pemerintah di Provinsi Bali’ guna mendorong implementasi mandat pemasangan 30% luas area atap bangunan pemerintah dalam RUEN sebagaimana dicanangkan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017. Kami juga telah melakukan ‘Studi Adopsi dan Persepsi Pasar terhadap PLTS Atap untuk Sektor Komersial dan UMKM’ pada tahun 2020,’’ pungkasnya. (gs)

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Tiadakan Mudik Lebaran 2021, Presiden: Mari Utamakan Keselamatan Bersama

Published

on

By

de
Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, baliilu.com – Bulan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan kedua di tengah pandemi Covid-19. Seluruh pihak masih harus berupaya untuk mencegah penyebaran pandemi agar tidak semakin meluas.

Terkait hal itu, pemerintah telah mengambil keputusan untuk meniadakan atau melarang aktivitas mudik pada lebaran tahun 2021 ini. Keputusan tersebut tentunya diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang. Presiden Joko Widodo melalui tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 16 April 2021, menjelaskan secara detail mengenai kebijakan tersebut.

“Pengalaman tahun lalu, terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang. Pertama, saat libur Idulfitri pada tahun lalu (2020) terjadi kenaikan jumlah kasus harian hingga 93 persen dan terjadi kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 66 persen,” ujarnya.

Setelahnya, kenaikan kasus terjadi saat libur panjang 20-23 Agustus 2020 yang mengakibatkan terjadinya kenaikan kasus hingga 119 persen dengan tingkat kematian mingguan yang juga meningkat hingga 57 persen.

Lonjakan ketiga terjadi saat masa libur 28 Oktober hingga 1 November 2020. Setelah masa libur tersebut diketahui terjadi kenaikan kasus hingga 95 persen yang diikuti pula dengan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen.

“Terakhir, yang keempat, terjadi saat libur di akhir tahun, 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46 persen,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, kebijakan peniadaan mudik lebaran tahun ini juga diambil dengan mempertimbangkan tren penurunan kasus aktif di Indonesia dalam dua bulan terakhir ini yang harus terus dijaga dan ditekan seminimal mungkin. Pada 5 Februari 2021 lalu, angka kasus aktif tercatat berada di 176.672 kasus di mana pada 15 April 2021 angka tersebut turun menjadi 108.032 kasus.

Kasus harian juga telah mengalami tren penurunan di mana pada awal tahun 2021 kita pernah mengalami kasus harian sebanyak 14 ribu bahkan 15 ribu kasus. Namun, belakangan ini, jumlah kasus harian telah berhasil ditekan hingga di kisaran 4 ribu sampai 6 ribu kasus per hari.

Demikian halnya dengan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 yang juga terus mengalami peningkatan. Pada 1 Maret 2021 lalu sebanyak 1.151.915 pasien yang sembuh setelah memperoleh perawatan Covid-19 atau sebesar 85,88 persen dari total kasus positif. Kini, pada 15 April 2021, tingkat kesembuhan tersebut meningkat menjadi 1.438.254 pasien atau mencapai 90,5 persen dari total kasus positif.

“Kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik ini. Untuk itulah pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat,” kata Presiden.

Kepala Negara amat memahami kerinduan masyarakat untuk dapat merasakan suasana lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Namun, di tengah situasi pandemi saat ini, keselamatan bersama merupakan prioritas yang harus didahulukan.

“Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara, diri kita sendiri, dan seluruh masyarakat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Swt. meridai kita dan memberkahi bangsa Indonesia,” tandasnya. (gs)

Lanjutkan Membaca

NEWS

Denpasar Hari Ini, Kasus Sembuh Melejit di Angka 163 Orang

Published

on

By

de
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar I Dewa Gede Rai

Denpasar, baliilu.com – Pasien Covid-19 yang sembuh di Kota Denpasar bertambah signifikan. Data resmi Jumat (16/4), ibu kota Provinsi Bali ini mencatatkan penambahan kasus sembuh 163 orang. Meskipun demikian, di hari yang sama kasus positif Covid-19 bertambah 65 orang dan kasus meninggal dunia bertambah 2 orang.

“Perkembangan kasus harian, pada hari ini pasien sembuh melejit di angka 163 orang, kasus positif bertambah  65 orang dan 2 orang pasien meninggal dunia. Masih terjadinya penularan Covid-19 saat ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar I Dewa Gede Rai, saat dikonfirmasi, Jumat (16/4).

Berdasarkan data, secara kumulatif kasus positif tercatat 13.445 orang, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Denpasar mencapai 12.397 orang  (92,21 persen), meninggal dunia 282 orang (2,09 persen), dan kasus aktif yang masih dalam perawatan 766 orang (5,70 persen).

Terkait pasien meninggal dunia, pasien pertama diketahui seorang laki-laki usia 50 tahun yang berdomisili di Kelurahan Penatih. Dan pasien kedua juga merupakan seorang laki-laki usia 66 tahun yang berdomisili di Desa Sumerta Kaja.

Dewa Rai mengajak seluruh masyarakat untuk waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dimana, meski sudah diberikan kelonggaran dalam beraktivitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan.

“Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat, jadi intinya kapan pun dan dimana pun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dewa Rai mengatakan, berbagai upaya  terus dilaksanakan guna mendukung upaya penurunan zona resiko, penurunan tingkat penularan, meningkatkan angka kesembuhan pasien dan mencegah kematian.  Hal ini dilaksanakan dengan menggelar operasi yustisi protokol kesehatan, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan secara rutin dengan menggunakan mobil calling atau door to door, serta melaksanakan penyemprotan disinfektan wilayah secara terpadu. Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus berupaya untuk memaksimalkan realisasi vaksinasi kepada masyarakat.

“Mohon kepada masyarakat untuk melakukan prokes secara ketat, termasuk saat di rumah wajib menerapkan prokes yang ketat untuk meminimalisir klaster keluarga, termasuk juga kami mengajak masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi Covid-19,” ajak Dewa Rai.

Terkait upaya menekan angka kematian akibat Covid-19, Dewa Rai mengatakan Satgas mengimbau kepada masyarakat yang memiliki penyakit bawaan atau yang berada pada usia rentan untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Melihat perkembangan kasus ini Dewa Rai kembali mengingatkan agar semua pihak ikut berpartisipasi untuk mencegah penularan Covid-19 tidak semakin meluas.

“Hindari kerumunan, selalu gunakan masker dan sesering mungkin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, selain itu mari bersama terapkan 3 M (menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan),” kata Dewa Rai. (eka)

Lanjutkan Membaca

NEWS

Lupa Menggunakan Masker, 6 Orang Dijaring Tim Yustisi Kota Denpasar

Published

on

By

de
PATROLI: Tim Yustisi saat melakukan patroli pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jalan Sutoyo Kelurahan Dauh Puri Denpasar Barat, Jumat (16/4).

Denpasar, baliilu.com – Beralasan lupa menggunakan masker, sebanyak 6 orang kembali dijaring Tim Yustisi saat melakukan patroli pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jalan Sutoyo Kelurahan Dauh Puri Denpasar Barat, Jumat (16/4).

Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan, pihaknya kembali menemukan 6 orang yang melanggar protokol kesehatan. Dari 6 orang pelanggar 4 orang didenda di tempat dan 2 orang diberikan pembinaan karena menggunakan masker tidak pada tempatnya.

Setelah dilakukan pendataan semua pelanggar mengaku lupa menggunakan masker karena jarak tempuh mereka dekat rumahnya. Selain itu ada juga yang beralasan pandemi itu telah selesai, sehingga mereka tidak menggunakan masker.

Meskipun banyak alasan yang mereka ucapkan, namun pihaknya tetap memberikan pembinaan untuk selalu menaati protokol kesehatan. Tidak hanya itu, pelanggar juga diberikan sanksi push up di tempat dan harus mendatangani surat pernyataan tidak melanggar kembali. “Sanksi yang diberikan  dengan harapan mereka tidak melakukan pelanggaran,” ucap Sayoga.

Sayoga mengaku pihaknya setiap hari telah memberikan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, nyatanya masih saja ditemukan orang yang melanggar.

Untuk kebaikan kita semua, Sayoga mengimbau kepada masyarakat agar menaati protokol kesehatan 6 M yakni memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan menaati aturan. ‘’Dengan cara itu kami harapkan penularan Covid-19 dapat terkendali,’’ ucapnya.

Dengan semua menaati protokol kesehatan, mata rantai Covid-19 bisa segera diputus, sehingga perekonomian bisa kembali normal. (ayu/eka)

Lanjutkan Membaca