NEWS
PLTS Atap, Manfaatkan Energi Terbarukan Naikkan Daya Tarik Pariwisata Bali
Denpasar, baliilu.com – Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, yang menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi dan misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yakni menjadikan Bali yang bersih, hijau dan indah serta menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali perlu dibangun sistem energi bersih yang ramah lingkungan atau mendorong pemanfaatan energi terbarukan di daerah.
‘’Dengan memanfaatkan energi bersih terbarukan akan memperkuat posisi Bali sebagai tujuan pariwisata yang ramah lingkungan, yang kita harapkan bisa menaikkan daya tawar maupun daya tarik Bali terhadap wisatawan lokal dan mancanegara,’’ terang Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa saat gelar temu media, kerjasama antara CORE Udayana dan IESR, yang juga menghadirkan Kepala CORE Udayana Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, Ph.D., Jumat (5/3-2021), di Denpasar.
Fabby Tumiwa lanjut memaparkan, dalam rangka melaksanakan Pergub Bali Energi Bersih, juga mendorong kemandirian Bali dalam penyediaan energi terbarukan, potensi energi surya bisa dikembangkan secara besar-besaran. ‘’Dalam pandangan kami, mungkin dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta dan masyarakat,’’ ujar Tumiwa.
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), kata Fabby Tumiwa merupakan salah satu yang mungkin dilakukan karena pergub memandatkan untuk bangunan di atas 500 meter persegi menggunakan PLTS atap paling tidak 20 persen dari luasan bangunan dan juga bangunan pemerintah juga bisa menggunakan PLTS atap sesuai dengan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
Untuk mencapai Bali energi mandiri, ungkap Tumiwa, memang dalam kondisi ini kepastian Pergub itu perlu dilaksanakan dengan roadmap, peta jalan yang jelas. Sehingga stakeholder bisa tahu apa yang harus dilakukan. ‘’PLN juga bisa tahu, perencanaan sistem PLN disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul di masyarakat. Dengan adanya lebih banyak PLTS bisa mempengaruhi sistem PLN. Dan saya kira PLN cukup positif merespons ini. Karena kalau pasokan energi terbarukan cukup besar maka PLN bisa diuntungkan karena PLN bisa mengurangi biaya produksi listrik. Sayangnya terkendala pandemi, kita harapkan setelah pandemi Pemprov Bali bisa lari lebih cepat,’’ harapnya.
Saat ini, Tumiwa memperkirakan sebelum pandemi pasokan listrik Bali mencapai 900 MW dan ketika pandemi beban puncaknya turun sampai 35 persen. Beban energinya turun karena aktivitas ekonomi tak banyak berjalan khususnya di sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan pertokoan.
Kalau dilihat kebutuhan listrik ke depan setelah pandemi, Tumiwa memperkirakan bisa naik 1.000 MW, dimana diusulkan terpenuhi melalui interkoneksi Jawa-Bali, juga dengan target pengembangan energi surya sebesar 50 MW pada tahun 2025 sesuai Rancangan Umum Energi Daerah Bali. Namun, kalau Bali memiliki lebih banyak pembangkit listrik terdistribusi, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Atap (PLTS Atap) maka ini merupakan sesuatu yang mix untuk mengamankan ketersediaan pasokan listrik di Bali. PLTS atap dapat berkontribusi secara signifikan.
‘’Energi yang berbasis Bali seperti PLTS atap perlu dikembangkan. Kalau ada gangguan pasokan dari Jawa, Bali tak terganggu. Bali tak perlu membangun pembangkit yang besar seperti PLTU. Kalau melihat potensi energi terbarukan yang besar di Bali, sebenarnya mungkin Bali mandiri energi yang bersumber dari energi bersih terbarukan akan memperkuat posisi Bali sebagai tujuan pariwisata yang ramah lingkungan,’’ ucapnya.
Tumiwa memaparkan dibandingkan dengan pembangkit tenaga uap, PLTS memang lebih mahal. Namun dibandingkan tenaga gas, PLTS cukup bersaing. PLTS dalam usia pakai sekitar 30 tahun. Setelah 10 tahun pemakaian investasi akan kembali, dan 20 tahun kemudian listrik yang dihasilkan gratis.
‘’Dengan kata lain, dalam kurun waktu 25 -30 tahun harga listrik PLTS jauh lebih murah dari pembangkit listrik manapun. Karena tak ada biaya operasional. Kalau pembangkit tenaga fosil atau batubara bergantung pada operating expense sangat tinggi, harga batubara berfluktuasi, tenaga kerja, inflasi, sedangkan PLTS tak ada perawatan,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala CORE Udayana Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, Ph.D. menambahkan, Bali memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar seperti panas bumi dan air yang banyak digunakan ke hotel-hotel. Karena pengembangan energi panas bumi bisa terjadi gesekan, maka pembangkit listrik tenaga surya sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dengan lahan Bali yang cukup mahal maka atap menjadi pengembangan potensi paling penting, cepat dan target cepat tercapai.
PLTS atap sangat tepat digunakan pada yang jam operasionalnya siang hari seperti sekolah-sekolah, perkantoran. Demikian pula sektor pariwisata yang di saat pandemi menurunkan daya listrik dan ketika pandemi berakhir dan pariwisata kembali pulih maka jika menaikkan daya listrik akan lebih baik berinvestasi di PLTS.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengimbuhkan, Institute for Essential Service Reform (IESR) merupakan sebuah lembaga riset dan advokasi yang berlokasi di Jakarta dan bergerak dalam 4 isu besar yakni transformasi sistem energi, akses energi berkelanjutan, ekonomi hijau, dan mobilisasi berkelanjutan.
‘’Dalam salah satu fokus kerja kami melalui program akses energi berkelanjutan, sejak tahun 2019 IESR aktif melakukan kajian terkait pemanfaatan energi bersih, khususnya melalui teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Atap (PLTS Atap) di Provinsi Bali. Beberapa studi yang kami lakukan melingkupi ‘Perhitungan Potensi Teknis PLTS Atap pada Bangunan Pemerintah di Provinsi Bali’ guna mendorong implementasi mandat pemasangan 30% luas area atap bangunan pemerintah dalam RUEN sebagaimana dicanangkan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017. Kami juga telah melakukan ‘Studi Adopsi dan Persepsi Pasar terhadap PLTS Atap untuk Sektor Komersial dan UMKM’ pada tahun 2020,’’ pungkasnya. (gs)
NEWS
DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi
Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan
NEWS
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama
