Denpasar, baliilu.com – Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, yang menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi dan misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yakni menjadikan Bali yang bersih, hijau dan indah serta menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali perlu dibangun sistem energi bersih yang ramah lingkungan atau mendorong pemanfaatan energi terbarukan di daerah.
‘’Dengan memanfaatkan energi bersih terbarukan akan memperkuat posisi Bali sebagai tujuan pariwisata yang ramah lingkungan, yang kita harapkan bisa menaikkan daya tawar maupun daya tarik Bali terhadap wisatawan lokal dan mancanegara,’’ terang Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa saat gelar temu media, kerjasama antara CORE Udayana dan IESR, yang juga menghadirkan Kepala CORE Udayana Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, Ph.D., Jumat (5/3-2021), di Denpasar.
Fabby Tumiwa lanjut memaparkan, dalam rangka melaksanakan Pergub Bali Energi Bersih, juga mendorong kemandirian Bali dalam penyediaan energi terbarukan, potensi energi surya bisa dikembangkan secara besar-besaran. ‘’Dalam pandangan kami, mungkin dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta dan masyarakat,’’ ujar Tumiwa.
Gelar temu media dengan narasumber Direktur IESR Fabby Tumiwa dan Kepala CORE Udayana Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, Ph.D, Jumat (5/3-2021), di Denpasar.
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), kata Fabby Tumiwa merupakan salah satu yang mungkin dilakukan karena pergub memandatkan untuk bangunan di atas 500 meter persegi menggunakan PLTS atap paling tidak 20 persen dari luasan bangunan dan juga bangunan pemerintah juga bisa menggunakan PLTS atap sesuai dengan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
Untuk mencapai Bali energi mandiri, ungkap Tumiwa, memang dalam kondisi ini kepastian Pergub itu perlu dilaksanakan dengan roadmap, peta jalan yang jelas. Sehingga stakeholder bisa tahu apa yang harus dilakukan. ‘’PLN juga bisa tahu, perencanaan sistem PLN disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul di masyarakat. Dengan adanya lebih banyak PLTS bisa mempengaruhi sistem PLN. Dan saya kira PLN cukup positif merespons ini. Karena kalau pasokan energi terbarukan cukup besar maka PLN bisa diuntungkan karena PLN bisa mengurangi biaya produksi listrik. Sayangnya terkendala pandemi, kita harapkan setelah pandemi Pemprov Bali bisa lari lebih cepat,’’ harapnya.
Saat ini, Tumiwa memperkirakan sebelum pandemi pasokan listrik Bali mencapai 900 MW dan ketika pandemi beban puncaknya turun sampai 35 persen. Beban energinya turun karena aktivitas ekonomi tak banyak berjalan khususnya di sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan pertokoan.
Kalau dilihat kebutuhan listrik ke depan setelah pandemi, Tumiwa memperkirakan bisa naik 1.000 MW, dimana diusulkan terpenuhi melalui interkoneksi Jawa-Bali, juga dengan target pengembangan energi surya sebesar 50 MW pada tahun 2025 sesuai Rancangan Umum Energi Daerah Bali. Namun, kalau Bali memiliki lebih banyak pembangkit listrik terdistribusi, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Atap (PLTS Atap) maka ini merupakan sesuatu yang mix untuk mengamankan ketersediaan pasokan listrik di Bali. PLTS atap dapat berkontribusi secara signifikan.
‘’Energi yang berbasis Bali seperti PLTS atap perlu dikembangkan. Kalau ada gangguan pasokan dari Jawa, Bali tak terganggu. Bali tak perlu membangun pembangkit yang besar seperti PLTU. Kalau melihat potensi energi terbarukan yang besar di Bali, sebenarnya mungkin Bali mandiri energi yang bersumber dari energi bersih terbarukan akan memperkuat posisi Bali sebagai tujuan pariwisata yang ramah lingkungan,’’ ucapnya.
Tumiwa memaparkan dibandingkan dengan pembangkit tenaga uap, PLTS memang lebih mahal. Namun dibandingkan tenaga gas, PLTS cukup bersaing. PLTS dalam usia pakai sekitar 30 tahun. Setelah 10 tahun pemakaian investasi akan kembali, dan 20 tahun kemudian listrik yang dihasilkan gratis.
‘’Dengan kata lain, dalam kurun waktu 25 -30 tahun harga listrik PLTS jauh lebih murah dari pembangkit listrik manapun. Karena tak ada biaya operasional. Kalau pembangkit tenaga fosil atau batubara bergantung pada operating expense sangat tinggi, harga batubara berfluktuasi, tenaga kerja, inflasi, sedangkan PLTS tak ada perawatan,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala CORE Udayana Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, Ph.D. menambahkan, Bali memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar seperti panas bumi dan air yang banyak digunakan ke hotel-hotel. Karena pengembangan energi panas bumi bisa terjadi gesekan, maka pembangkit listrik tenaga surya sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dengan lahan Bali yang cukup mahal maka atap menjadi pengembangan potensi paling penting, cepat dan target cepat tercapai.
PLTS atap sangat tepat digunakan pada yang jam operasionalnya siang hari seperti sekolah-sekolah, perkantoran. Demikian pula sektor pariwisata yang di saat pandemi menurunkan daya listrik dan ketika pandemi berakhir dan pariwisata kembali pulih maka jika menaikkan daya listrik akan lebih baik berinvestasi di PLTS.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengimbuhkan, Institute for Essential Service Reform (IESR) merupakan sebuah lembaga riset dan advokasi yang berlokasi di Jakarta dan bergerak dalam 4 isu besar yakni transformasi sistem energi, akses energi berkelanjutan, ekonomi hijau, dan mobilisasi berkelanjutan.
‘’Dalam salah satu fokus kerja kami melalui program akses energi berkelanjutan, sejak tahun 2019 IESR aktif melakukan kajian terkait pemanfaatan energi bersih, khususnya melalui teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Atap (PLTS Atap) di Provinsi Bali. Beberapa studi yang kami lakukan melingkupi ‘Perhitungan Potensi Teknis PLTS Atap pada Bangunan Pemerintah di Provinsi Bali’ guna mendorong implementasi mandat pemasangan 30% luas area atap bangunan pemerintah dalam RUEN sebagaimana dicanangkan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017. Kami juga telah melakukan ‘Studi Adopsi dan Persepsi Pasar terhadap PLTS Atap untuk Sektor Komersial dan UMKM’ pada tahun 2020,’’ pungkasnya. (gs)
Suasana stand UMKM pada pelaksanaan Buleleng Festival 2026. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Pelaksanaan Buleleng Festival 2026 resmi ditutup Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra didampingi Wakil Bupati Gede Supriatna dari Panggung Utama Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja, Minggu (23/8). Selama lima hari penyelenggaraan, festival ini berhasil mencatatkan perputaran ekonomi sebesar Rp 3,091 miliar lebih. Diperkirakan sampai akhir kegiatan, perputaran ekonomi mencapai Rp 3,6 miliar lebih.
Angka tersebut menjadi bukti nyata bahwa produk UMKM lokal Buleleng sangat digemari masyarakat, wisatawan domestik maupun mancanegara. Buleleng Festival 2026 diikuti sebanyak 105 UMKM lokal dari berbagai sektor, antara lain kriya, kuliner, olahan pangan, dan fashion. Para pelaku usaha tersebut tersebar di tiga zona, yakni Zona A sebanyak 48 tenan, Zona B sebanyak 38 tenan, dan Zona C sebanyak 19 tenan.
“Selama enam hari ini masyarakat telah menyaksikan dan merasakan kekayaan seni, budaya, kuliner, dan kreativitas warga Buleleng yang memancarkan energi positif bagi pariwisata dan perekonomian daerah,” ujar Bupati Sutjidra.
Dari sisi ekonomi, Bupati menegaskan festival ini membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku UMKM untuk menampilkan produk kreatif dan kuliner khas Buleleng. Selain itu juga memperkuat jaringan pasar dan memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk berkarya. Sementara dari sisi budaya, pemerintah daerah berhasil memfasilitasi pelestarian dan inovasi, di mana tradisi bertemu kreativitas modern sehingga budaya Buleleng tetap relevan dan hidup.
Bupati Sutjidra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari panitia, seniman, komunitas, pelaku usaha, hingga aparat keamanan dari Polres Buleleng dan Kodim 1609/Buleleng. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh perangkat daerah, Kelian Desa Adat Buleleng, Prajuru Banjar Adat, sponsor, relawan, dan seluruh pengunjung yang telah menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama festival berlangsung.
“Terima kasih kepada seluruh pengunjung Buleleng Festival yang telah menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan, sehingga Buleleng Festival tahun 2026 dapat berjalan nyaman, aman, tertib dan asri,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membawa semangat “Uriping Rasa” ke kehidupan sehari-hari: terus melestarikan budaya, saling menghargai, memperkuat gotong royong, dan mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Pemkab Buleleng juga berkomitmen akan terus mendukung pengembangan kebudayaan dan ekonomi kreatif melalui program-program yang berpihak kepada pelaku seni dan UMKM.
“Semoga hasil dan semangat festival ini memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Buleleng,” tutup Bupati Sutjidra. (gs/bi)
PATROLI: Polsek Denpasar Timur (Dentim) mengintensifkan kegiatan patroli subuh di sejumlah wilayah yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas, Senin (24/8/2026) dini hari. (Foto: Hms Polresta Dps)
Denpasar, baliilu.com – Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif pada waktu dini hari, Polsek Denpasar Timur (Dentim) mengintensifkan kegiatan patroli subuh di sejumlah wilayah yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas, Senin (24/8/2026) dini hari.
Dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) Iptu I Ketut Sudarsana, S.H.,M.H., patroli menyasar sejumlah lokasi, di antaranya kawasan Renon, Jalur 11, Bundaran Renon, Lapangan Bajra Sandhi, Kantor KPU di Jalan Raya Puputan Renon, serta seputaran Jalan Tohpati.
Dalam kegiatan tersebut, personel melaksanakan patroli preventif sekaligus pemantauan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya anak-anak muda yang masih berkumpul hingga dini hari. Petugas juga memberikan imbauan Kamtibmas agar tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, tidak melakukan aksi trek-trekan, serta mengajak masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing demi menjaga keamanan dan ketertiban.
Kapolsek Dentim AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, S.H.,M.H., mengatakan kegiatan patroli secara rutin dan preventif akan terus ditingkatkan, khususnya pada jam-jam rawan, sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.
“Patroli ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi kriminalitas, trek-trekan maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. Kami mengimbau masyarakat, khususnya anak muda, agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya. (gs/bi)
TRAUMA HEALING: Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution turut hadir dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, melaksanakan trauma healing khususnya anak-anak di posko pengungsian Lapangan Golo Congo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, pada Senin (24/8/2026). (Foto: Pendam IX)
Manggarai, NTT, baliilu.com – Pascabencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), prajurit Kodam IX/Udayana terus menunjukkan komitmen dan kepedulian dalam membantu masyarakat terdampak. Tidak hanya dalam penanganan kondisi darurat, prajurit juga hadir memberikan dukungan sosial dan psikologis guna membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana.
Berbagai upaya dilakukan jajaran Kodam IX/Udayana, mulai dari menyiapkan posko pengungsian, memberikan pelayanan kesehatan, mendirikan dapur lapangan, hingga menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat, termasuk menjangkau warga di wilayah pelosok dan lokasi yang sulit diakses. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk senantiasa hadir dan membantu masyarakat dalam setiap situasi, khususnya ketika menghadapi bencana.
Sejalan dengan upaya tersebut, Prajurit Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 834/WM pada Senin (24/8/2026) melaksanakan kegiatan pembersihan Posko Pengungsian Lapangan Golo Congo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, bersama warga setempat. Kegiatan dilakukan secara gotong-royong untuk menciptakan lingkungan pengungsian yang bersih dan sehat sekaligus meminimalkan risiko munculnya berbagai penyakit selama masyarakat masih berada di lokasi pengungsian.
Tidak berhenti pada aspek kebersihan lingkungan, prajurit Yonif TP 834/WM juga melaksanakan kegiatan trauma healing bagi para korban bencana, khususnya anak-anak. Melalui permainan, interaksi, dan berbagai kegiatan yang membangun suasana positif, prajurit berupaya membantu mengurangi rasa takut dan kecemasan yang dialami masyarakat, sekaligus menumbuhkan kembali semangat dan rasa percaya diri setelah menghadapi bencana.
Di tengah-tengah kegiatan tersebut, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution turut hadir dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya anak-anak di posko pengungsian. Kapendam memberikan motivasi serta mengajak anak-anak untuk tetap bersemangat, bermain, dan tidak larut dalam kesedihan akibat bencana yang mereka alami.
Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution mengatakan, penanganan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga bagaimana memastikan kondisi psikologis masyarakat, terutama anak-anak, mendapat perhatian.
“Pascabencana, kebutuhan masyarakat bukan hanya makanan, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan. Kita juga harus memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis mereka, khususnya anak-anak. Karena itu, kegiatan trauma healing menjadi bagian penting untuk membantu mengembalikan rasa aman, keceriaan dan semangat mereka,” ujar Kapendam.
Menurutnya, keterlibatan prajurit dalam berbagai kegiatan di posko pengungsian merupakan bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat. Kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan hingga pendampingan psikologis dilaksanakan secara terpadu agar masyarakat dapat melalui masa pemulihan dengan lebih baik.
“Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa mereka tidak sendiri. Prajurit Kodam IX/Udayana akan terus hadir bersama masyarakat, membantu sesuai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Semangat gotong-royong seperti yang kita lihat hari ini menjadi kekuatan penting dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana,” tegasnya.
Kegiatan tersebut sekaligus mencerminkan semangat Kemanunggalan TNI dan rakyat, di mana prajurit bersama masyarakat bahu-membahu menjaga lingkungan, memberikan dukungan dan membangun kembali optimisme di tengah situasi pascabencana. Kehadiran prajurit di posko pengungsian diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara nyata, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan keyakinan bahwa masyarakat terdampak akan terus mendapatkan perhatian hingga proses pemulihan berjalan secara optimal. (gs/bi)