Hambalang, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin, 13 Juli 2026.

Dalam keterangannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara itu, BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan dengan harga Rp6.800 per liter. Oleh karena itu, Presiden memberikan arahan agar pengusaha nelayan dengan kapal 30–200 GT turut mendapatkan harga kekhususan.

“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ungkapnya.

Menko Airlangga menambahkan bahwa harga BBM non-subsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok pada angka Rp 18.600 per liter. Dengan demikian, selisih dukungan sebesar sekitar Rp 3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp 3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” jelas Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, penggunaan dana BPDP dimungkinkan karena saat ini lembaga tersebut memiliki kecukupan dana untuk membiayai dukungan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan ini akan diberikan dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan. Menurutnya, harga Rp 15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.

“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp 15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menerbitkan surat keputusan. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan dukungan harga tersebut menggunakan dana non-APBN.

“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran. Penentuan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tegas Menteri Bahlil. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan alokasi anggaran pembinaan olahraga nasional perlu disusun berdasarkan capaian prestasi masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, selain mendukung target Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang proporsional kepada cabang olahraga yang selama ini konsisten mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.

Hal tersebut disampaikan usai Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang membahas Laporan Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Lalu mengapresiasi komitmen Presiden dalam menargetkan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Menurutnya, target tersebut harus diikuti langkah konkret melalui dukungan anggaran yang memadai dan percepatan implementasi kebijakan pengembangan sepak bola nasional.

“Sudah ada Perpres tentang percepatan sepak bola nasional. Di Perpres itu termasuk konsekuensi anggarannya. Kami sangat mengapresiasi Bapak Presiden yang menginginkan tim nasional kita masuk Piala Dunia 2030,” ujarnya dikutip dari laman dpr.go.id.

Legislator Fraksi PKB itu juga mendorong Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekaligus menjabat Ketua Umum PSSI agar segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan program pembinaan yang terukur sehingga target tersebut dapat tercapai.

“Tindak lanjuti segera, persiapkan tim nasional kita dengan baik. Setelah dipersiapkan dengan baik, maka kita punya keyakinan untuk bisa tembus Piala Dunia 2030,” katanya.

Di sisi lain, Lalu mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada sepak bola. Ia menilai sejumlah cabang olahraga yang selama ini konsisten menyumbangkan prestasi di tingkat dunia juga harus memperoleh dukungan anggaran yang memadai.

Sebagai contoh, ia menyoroti cabang olahraga panjat tebing yang dinilai terus menunjukkan prestasi membanggakan di berbagai ajang internasional. Karena itu, menurutnya, alokasi anggaran bagi cabang olahraga berprestasi perlu terus diperkuat untuk menjaga kesinambungan pembinaan atlet.

“Kami melihat memang ada ego sektoral masing-masing. Oleh sebab itu, di setiap rapat kami selalu mengingatkan Menpora tidak boleh ada ego sektoral. Cabang olahraga yang mendulang prestasi tentu harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Menurut Lalu, peningkatan anggaran bagi cabang olahraga berprestasi tidak hanya bertujuan mengejar raihan medali, tetapi juga memastikan pembinaan atlet berlangsung secara berkelanjutan agar prestasi yang telah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

“Seperti panjat tebing misalnya, itu juga harus menjadi prioritas. Maka anggarannya tentu harus ditambah agar minimal bisa mempertahankan prestasi yang sudah didapat,” pungkas politisi Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II tersebut. (gs/bi)

Jembrana, baliilu.com – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melakukan kunjungan langsung ke sekolah untuk meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (13/7/2026) di SDN 3 Dauhwaru dan SMPN 1 Negara. Kunjungan ini sengaja dilakukan guna memastikan proses adaptasi bagi siswa baru berjalan dengan nyaman, dan menyenangkan.

Bupati Kembang menekankan pentingnya peran aktif para guru dalam membimbing siswa baru. Ia meminta pihak sekolah tidak hanya mengenalkan fasilitas internal, tetapi juga lingkungan di sekitar sekolah agar para siswa memiliki pemahaman yang utuh.

“Para guru diharapkan memperkenalkan lingkungan sekolah secara detail kepada siswa baru. Tidak hanya lingkungan di dalam sekolah, tetapi juga perkenalkan lingkungan di sekitar sekolah agar anak-anak kita betul-betul mengenali tempat mereka belajar. Termasuk juga mengenal para guru satu per satu,” ujarnya di sela-sela kunjungannya.

Bupati Kembang juga memberikan motivasi besar kepada para siswa baru agar tidak takut untuk menggantungkan mimpi setinggi langit sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah.

​”Adik-adik harus bisa bermimpi besar, harus punya cita-cita yang tinggi. Saya berharap dari tempat ini kelak lahir orang-orang yang sukses,” tambahnya.

Menutup arahannya, Bupati Kembang memberikan pesan tegas kepada seluruh jajaran pendidik untuk mengubah paradigma lama masa orientasi sekolah. Ia menginstruksikan agar segala bentuk kekerasan verbal maupun fisik dihilangkan dari dunia pendidikan.

“Saya berharap kepada para guru, ciptakan suasana yang ramah. Tidak seperti dulu yang identik dengan galak, apalagi sampai ada perploncoan. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang nyaman bagi anak-anak kita,” tegasnya.

Pihaknya juga memberikan instruksi khusus kepada panitia OSIS agar menjadi pelindung bagi adik kelas mereka. “Ciptakan suasana yang ramah. Tidak ada lagi bullying (perundungan) atau perploncoan, agar adik-adik kita senang bersekolah dan akhirnya cita-cita mereka bisa tercapai,” tutupnya.

Dengan dimulainya MPLS yang edukatif dan ramah anak ini, Pemerintah Kabupaten berharap mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan, dimulai dari kesan pertama yang positif bagi para siswa baru di hari pertama mereka bersekolah. (gs/bi)